batampos– Badan Pengusahaan (BP) Batam menghentikan sementara aktivitas proyek cut and fill di kawasan Bukit Vista, Batam Center, Jumat (11/7). Hal itu menindaklanjuti kondisi tanah yang terus turun pasca cuaca extrem di Kota Batam.

Yang juga jadi pemicu pergerakan tanah dan berdampak pada infrastruktur di sekitarnya, termasuk pecahnya pipa-pipa air.

Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam Amsakar Achmad, mengatakan penghentian ini merupakan tindak lanjut dari pengecekan lapangan yang dilakukan tim teknis.

“Lokasi ini beberapa hari terakhir menjadi pantauan kami. BMKG memprediksi cuaca ekstrem masih akan berlanjut. Saya sendiri sudah dua kali turun ke sini, termasuk minggu lalu saat terjadi masalah pada pipa air,” ujar Amsakar saat meninjau lokasi, Jumat (11/7).

Ia menegaskan, seluruh aktivitas pemotongan dan pengurukan tanah (cut and fill) dihentikan sementara. Pihaknya akan berfokus pada pembenahan di bagian bawah, bukan lagi menimbun.

“Kalau terus ditimbun, dengan curah hujan tinggi, beban tanah bisa melonjak dari 10 ton menjadi 20 ton. Ini berbahaya,” kata dia.

Ia juga mengungkapkan, BP Batam telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR.

Hal itu untuk mengkaji kualitas dan kondisi tanah.

BACA JUGA: Periksa Proyek Cut and Fill, BP Batam Pastikan Tak Ada Pelanggaran

“Pak Panji dari Kementerian PUPR dijadwalkan turun minggu depan untuk mengkaji langsung kondisi geoteknis di lokasi. Kami harus pastikan ini tidak berdampak luas ke kawasan sekitar seperti Casablanca dan RS Awal Bros,” jelasnya.

Wakil Wali Kota Batam, Lia Claudia Candra, yang turut mendampingi, menegaskan penghentian aktivitas ini termasuk peninjauan ulang izin pelaksanaan lapangan.

“Kalau perlu PL (Persetujuan Lingkungan)-nya akan kami cabut. Karena kami lihat langsung dampaknya ke masyarakat,” kata Lia.

Ia menegaskan, izin proyek tersebut bukan diterbitkan pada masa kepemimpinan dirinya dan Amsakar.

“Jadi izin bukan zaman Pak Am dan saya,” tegasnya.

Sementara itu, Deputi Infrastruktur BP Batam, Moris Limanto, menyampaikan pergerakan tanah di kawasan tersebut cukup cepat dan berisiko tinggi.

“Dalam sehari saja bisa terjadi pergeseran beberapa milimeter. Pipa-pipa sudah dua kali kami las, tetap pecah karena tanah terus bergerak,” jelasnya.

Menurut Moris, pihaknya akan melakukan kajian mendalam terhadap struktur dan tekanan tanah. “Luas area ini lebih dari 4 hektare. Beban tanah yang terlalu besar harus segera dikurangi sambil menunggu kajian teknis selesai,” ucapnya.

Dari pihak manajemen Vista, Rendi menyebut aktivitas cut and fill dilakukan di lahan seluas sekitar satu hektare. Area tersebut rencananya akan dibangun ballroom dan area F&B. Namun seluruh kegiatan fisik saat ini telah dihentikan sementara sesuai instruksi pemerintah.

“Akan dibangun Ballroom dan Area F&B,” pungkasnya. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Antisipasi Longsor, Kepala BP Batam Amsakar Achmad Hentikan Proyek Cut and Fill di Bukit Vista pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dua peraturan pemerintah terbaru, yakni PP No 25 dan PP No 28 Tahun 2025, memberi sinyal kuat di mana segala bentuk perizinan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam akan dilimpahkan sepenuhnya kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam. Hal ini termasuk perizinan yang selama ini masih diurus oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Implementasi kedua PP tersebut ke depan akan mengubah peta koordinasi antara Pemko Batam dan BP Batam. Akan tetapi, dengan satu kepala yang memimpin dua institusi, harmonisasi kebijakan mestinya bisa berjalan lebih efektif.

Wali Kota Batam yang juga menjabat sebagai Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyebut bahwa substansi PP No 25 Tahun 2025 sebenarnya merupakan penyempurnaan teknis dari regulasi sebelumnya, yakni PP No 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KPBPB. Perubahan ini memberikan keistimewaan tersendiri bagi Batam sebagai kawasan khusus.

“Pada prinsipnya, PP 25 itu berbicara tentang pelayanan perizinan di KPBPB, yang di dalamnya memberikan pengecualian khusus kepada KPBPB Batam,” katanya, Jumat (11/7).

Perizinan yang diatur dalam PP tersebut terbagi ke dalam tiga kategori utama: Pelayanan Dasar (PD), Perizinan Berusaha (PB), dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU). Ketiganya merupakan bentuk layanan yang akan ditangani langsung oleh BP Batam berdasarkan pengalihan kewenangan dari 11 kementerian/lembaga terkait.

Secara keseluruhan, terdapat 16 sektor usaha yang masuk dalam ranah kewenangan BP Batam berdasarkan aturan baru tersebut. Namun, sebelum implementasi menyeluruh dijalankan, BP Batam harus terlebih dahulu menyusun dan menyelesaikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagai dasar operasionalisasi perizinan.

“Setiap perizinan memerlukan empat hal yang jelas: apa syaratnya, bagaimana prosedurnya, berapa biayanya, dan kapan selesainya. Ini yang sedang kami kerjakan sekarang,” ujar Amsakar.

Sementara itu, PP No 28 Tahun 2025 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menjadi payung utama bagi seluruh kawasan industri strategis, termasuk KPBPB Batam. Dengan pendekatan berbasis risiko, perizinan akan semakin disederhanakan tapi tetap memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan dan keberlanjutan.

Penguatan peran BP Batam dalam perizinan akan meningkatkan efisiensi pelayanan dan menarik lebih banyak investor ke Batam. Terlebih, Batam merupakan salah satu kawasan dengan potensi industri dan logistik terbesar di Indonesia.

“Transformasi ini bagian dari komitmen kita menjadikan Batam sebagai kawasan yang ramah investasi, terintegrasi, dan berdaya saing tinggi,” kata dia. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel PP Baru Berlaku, BP Batam Ambil Alih 16 Sektor Perizinan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Direktur RSBP Batam, Kolonel Laut (K) dr. Tanto Budiharto, SpJP, menerima kunjungan kerja Wakil Kepala Pusat Kesehatan (Wakapuskes) TNI, Laksma TNI Dr. dr. R.M. Tjahja Nurrobi, Kamis (10/7/2025).

Kunjungan ini menjadi momentum yang tepat dalam mempererat hubungan kelembagaan sekaligus menjajaki potensi kerja sama strategis untuk meningkatkan layanan kesehatan di Batam.

dr. Tanto Budiharto berharap, kegiatan ini juga menjadi langkah awal dalam membangun sinergi antara RSBP Batam dan Puskes TNI guna memperkuat pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah Kepulauan Riau.

“Terima kasih atas kunjungan Wakapuskes TNI yang mendukung pengembangan RSBP Batam. Semoga kita bisa menindaklanjuti beberapa ide untuk peluang kolaborasi ke depan,” ujarnya.

Ia berharap, rencana pengembangan RSBP Batam dapat mendorong peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat luas.

“Kemajuan rumah sakit ini kami harapkan bisa bermanfaat untuk seluruh elemen masyarakat,” tambah dr. Tanto.

Sementara, Wakil Kepala Pusat Kesehatan (Wakapuskes) TNI, Laksma TNI Dr. dr. R.M. Tjahja Nurrobi, mengatakan bahwa kemajuan RSBP Batam sangat luar biasa.

Menurutnya, kunjungan ini sekaligus dapat membuka peluang kolaborasi dalam memperkuat mutu pelayanan yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

“Tujuan dari kunjungan kami ini adalah untuk bersilaturahmi dan menjajaki kemungkinan kerja sama. Insyaallah ke depannya kita akan saling berkolaborasi,” ujar dr. R.M. Tjahja Nurrobi. (*)

Artikel Direktur RSBP Batam Terima Kunjungan Wakapuskes TNI pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam menargetkan transformasi tata kelola perizinan sebagai prioritas utama untuk memperkuat pertumbuhan investasi dan ekonomi daerah.

Langkah ini menjadi strategi Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, dalam menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif di kawasan Batam.

“Kemudahan perizinan ini menjadi langkah strategis untuk Batam bersaing dengan Singapura dan Malaysia. Kami ingin, simplikasi perizinan memberikan rasa nyaman kepada investor,” jelasnya, Jumat (11/7/2025).

Lebih lanjut, Amsakar menambahkan bahwa transformasi perizinan Batam sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Presiden mendorong agar pengelolaan investasi di Batam turut memberikan dampak ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Selain itu, kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2025 dan PP Nomor 28 Tahun 2025 menjadi energi baru sekaligus wujud komitmen pemerintah pusat dalam menciptakan kepastian berusaha serta keselarasan kebijakan pusat dan daerah, agar iklim investasi Indonesia semakin kompetitif.

Tim BP Batam pun tengah menyusun Peraturan Kepala (Perka), SOP, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis) serta proses teknis lainnya guna menindaklanjuti peraturan tersebut.

Dengan harapan, Peraturan Pemerintah ini dapat memberikan jangka waktu yang tepat dan jelas agar tidak membingungkan dan merugikan pelaku usaha.

Di samping itu, pelaksanaan serta pengawasan terhadap seluruh proses pun bisa lebih efektif, sederhana dan terstruktur.

“Optimalisasi perizinan merupakan pesan langsung dari Presiden agar ekonomi Batam tumbuh lebih cepat,” tambah Amsakar.

Hingga saat ini, Batam terus tumbuh dan memperkuat posisinya sebagai salah satu kawasan investasi unggulan. Infrastruktur yang mendukung, letak geografis yang strategis, serta kemudahan berusaha membuat Batam menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang penting di Indonesia.

Untuk mewujudkan visi tersebut, BP Batam pun mendorong adanya kolaborasi lintas sektor dan energi kolektif dari seluruh pemangku kepentingan.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Butuh energi kolektif agar semua ini bisa terealisasi,” pungkas Amsakar. (*)

Artikel BP Batam Dorong Penguatan Ekonomi, Kemudahan dan Transformasi Tata Kelola Perizinan Jadi Sektor Prioritas pertama kali tampil pada Metropolis.