batampos – Sejumlah pengusaha di Batam mengeluhkan proses perizinan yang berlapis dalam melaksanakan pematangan lahan atau cut n fill. Akibatnya banyak pengusaha yang tetap melakukan aktifitas pematangan lahan, dengan dalih izin masih dalam proses pengurusan di berbagai level pemerintahan.

Diketahui, izin yang harus dikantongi oleh pelaku usaha melibatkan berbagai instansi, mulai dari Pemerintah Kota Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam, hingga Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kompleksitas alur perizinan tersebut disebut-sebut menjadi alasan mengapa sejumlah pengusaha tetap melanjutkan pekerjaan di lapangan meski belum memegang dokumen resmi.

Seperti baru-baru ini, kasus pematangan lahan atau cut n fill yang terjadi di belakang pasar Botania. Yang mana aktifitas pematangan lahan tetap berjalan meski tanpa izin.

Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura tak menapik untuk pengurusan izin Amdal ada di tingkat kota hingga tingkat Provinsi. “Untuk pengurusan Amdal ada di kota dan provinsi,” kata Nyanyang.

Untuk pengurusan amdal di tingkat provinsi, menurutnya akan didiskusikan dengan dinas lingkungan hidup. Termasuk terkait banyaknya keluhan terkait ribetnya pengurusan Amdal.

“Untuk keluhan itu, nanti saya diskusikan dulu dengan dinas lingkungan,” tegas Nyanyang.

Tak hanya itu, Nyanyang juga memastikan agar pengurusan Amdal tidak menganggu investasi di Kepri, terutama Batam. Sehingga dapat meningkatkan roda perekonomian.

“Yang jelas, terkait perizinan saya sampaikan ,jangan sampai menganggu investasi,” tegasnya.

Meski menyadari pentingnya investasi, Nyanyang menegaskan bahwa pihaknya tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar pelaksanaan pembangunan tidak melanggar aturan lingkungan yang berlaku.

“Investasi penting, tapi jangan abaikan aturan. Kami tetap kawal prosesnya agar sesuai regulasi,” katanya. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Pengusaha Keluhkan Izin Berlapis Amdal, Wakil Gubernur Akan Diskusikan dengan Dinas Terkait, Jangan Sampai Ganggu Investasi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Layanan paspor massal bertajuk “Eazy 1000 Passport” yang digelar Direktorat Jenderal Imigrasi di Grand Batam Mall sejak Sabtu (17/5) langsung diserbu masyarakat. Baru dibuka pukul 10.00 WIB, antrean sudah mengular hingga ke luar area pelayanan. Kondisi yang sempat tidak tertib membuat petugas harus memberikan imbauan agar masyarakat duduk sesuai nomor antrean dan menunggu giliran dipanggil.

Kegiatan ini merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik yang digagas Direktorat Jenderal Imigrasi bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Riau. Program ini ditujukan untuk mempermudah masyarakat yang telah mendaftar secara daring dalam mengurus paspor. Proses yang dilakukan di Grand Batam meliputi wawancara, pengambilan foto, dan verifikasi dokumen. Paspor dapat diambil 3 hingga 4 hari setelah proses pembayaran selesai.

Ana salah satu pengantre mengaku sudah datang sejak pukul 10.00 WIB, namun nomor antrean yang ia dapat sudah di nomor ratusan. Alhasil, ia pun harus menunggu giliran antre hingga beberapa jam.

“Sudah datang ke lokasi, ya mau tak mau harus menunggu meski berjam-jam. Karena memang di hari biasa tak sempat juga ngurus, jadi cukup membantulah layanan ini,” sebutnya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kepri, Ujo Sujoto, mengatakan bahwa program ini digelar selama dua hari, yakni Sabtu (17/5) dan Minggu (18/5), dengan kuota masing-masing 500 pemohon setiap harinya. Total, ada 1000 paspor yang ditargetkan selesai diproses dalam dua hari pelaksanaan.

“Kami melihat bahwa banyak masyarakat yang tidak bisa mengurus paspor di hari kerja karena aktivitas kerja. Maka, akhir pekan adalah waktu yang tepat. Inilah kenapa kami beri nama Eazy Passport, agar masyarakat mudah mendapat layanan,” ujar Ujo saat meninjau langsung kegiatan tersebut.

Ia menegaskan, program ini merupakan implementasi dari arahan Presiden Republik Indonesia serta kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk menciptakan pelayanan publik yang menyentuh langsung masyarakat dan adaptif terhadap kebutuhan.

Ia menyampaikan layanan imigrasi kini bergerak menuju digitalisasi dan transparansi. Masyarakat diminta ikut mengawasi dan memberi masukan jika menemukan kekurangan dalam proses pelayanan.

“Kami terbuka dan siap melayani secara terbuka pula. Ini sejalan dengan arahan Menteri Hukum dan HAM serta Dirjen Imigrasi, bahwa pelayanan imigrasi ke depan harus digital, transparan, dan tidak lagi bergantung pada kuota-kuota manual,” tegasnya.

Pihaknya juga memastikan bahwa layanan paspor akan diperluas ke lima Unit Layanan Paspor (ULP) di berbagai wilayah di Batam, yakni Sagulung, Bengkong, Batam Center, Harbour Bay, dan Batuaji. Hal ini diharapkan dapat memangkas jarak tempuh dan memudahkan warga mengakses layanan tanpa harus datang ke pusat kota.

“Warga di Barelang atau Batuaji misalnya, cukup datang ke ULP Sagulung. Tak perlu lagi ke Batam Center. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara,” imbuh Ujo.

Dalam kesempatan yang sama, turut diresmikan regulasi baru berupa empat skema pengembangan bebas visa bagi warga negara Singapura. Peresmian yang dilakukan di Batam pada Sabtu (17/5) tersebut dinilai strategis untuk mendongkrak jumlah wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau, khususnya dari Singapura.

Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura yang turut hadir, menyambut baik inisiatif ini. Ia berharap kebijakan tersebut membawa angin segar bagi sektor pariwisata dan ekonomi daerah.

“Ini adalah bukti bahwa negara hadir. Mudah-mudahan pelabuhan-pelabuhan baru seperti yang akan dibuka nanti bisa menambah akses terbaik setelah Sekupang dan Batam Center,” ujar Nyanyang.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras menyukseskan layanan Eazy Passport dan pembukaan akses bebas visa tersebut. “Ini untuk kita semua, masyarakat Kepri. Terima kasih atas kontribusinya. Semoga ke depan, pelayanan publik semakin baik dan menyentuh semua lapisan,” tutupnya. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Warga Serbu “Eazy 1000 Passport” di Grand Batam Mall, Rela Antre Berjam-jam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Praktik prostitusi terselubung dengan modus agensi Ladies Company di Batam diungkap Polresta Barelang. Dalam penggerebekan di kawasan Batuampar, polisi menemukan dua wanita dalam kondisi tanpa busana serta mengamankan dua pria yang diduga kuat sebagai mucikari.

Kasat Reskrim AKP M. Debby Tri Andrestian, menjelaskan pengungkapan kasus berawal dari laporan masyarakat tertanggal 10 Mei 2025. Setelah dilakukan penyelidikan, penggerebekan dilakukan pada Jumat malam, 9 Mei 2025 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah kamar hotel di wilayah Batuampar, Kota Batam.

“Dalam penggerebekan itu, kami menemukan dua wanita dengan inisial N dan R dalam keadaan tanpa busana serta satu bungkus kondom. Keduanya langsung kami amankan untuk dimintai keterangan,” ujar Debby, Sabtu (17/5).

Dalam operasi tersebut, polisi turut mengamankan dua pria yang kini ditetapkan sebagai tersangka, yakni IF 26, dan HB ,30. IF berperan sebagai koordinator lapangan yang menyebarkan informasi kepada para Ladies Companion (LC) di bawah agensi “Y”, sementara HB berprofesi sebagai hairstylist dan merupakan pemilik rekening yang diduga digunakan untuk transaksi prostitusi daring (open booking atau “open BO”).

Modus operandi yang digunakan pelaku adalah menyebarkan tawaran jasa seksual melalui grup WhatsApp internal agensi, menggunakan istilah sandi “CD3” untuk menyamarkan aktivitas. Tarif yang ditawarkan mencapai Rp3.500.000 untuk satu kali pertemuan.

“HB ini kami duga sebagai fasilitator transaksi. Rekening atas namanya kami sita, bersamaan dengan empat unit ponsel dari pelaku dan korban, satu unit mobil Mitsubishi Expander warna putih, serta satu buku tabungan BCA,” tambah Kasat Reskrim.

Pengungkapan kasus ini merupakan hasil dari penyelidikan mendalam yang dilakukan oleh tim Satreskrim setelah menerima informasi dari masyarakat. Polisi melakukan penyamaran dan berpura-pura sebagai pengguna jasa, hingga akhirnya pelaku tergiur dan mengatur pertemuan. Di lokasi yang disepakati, tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 296 KUHP dan/atau Pasal 506 KUHP tentang perbuatan cabul yang dijadikan kebiasaan atau sumber penghidupan. Mereka terancam hukuman penjara maksimal 1 tahun 4 bulan penjara. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Tim Macan Polresta Barelang Bongkar Jaringan Prostitusi Berkedok Agensi Ladies Company pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Perkawinan Campuran Indonesia (Perca) Perwakilan Kota Batam menggelar diskusi hukum bertema “Implikasi Hukum Akibat Kematian atau Perceraian terhadap Harta dan Warisan dalam Keluarga Perkawinan Campur” di I Hotel Baloi, Lubukbaja, Sabtu (17/5).

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman para anggota terhadap aturan hukum yang berlaku bagi pasangan suami istri beda kewarganegaraan, khususnya dalam hal kepemilikan aset dan warisan.

Ketua Perca Batam, Adryana Sea, mengungkapkan bahwa organisasi yang sudah berdiri selama 12 tahun ini kini memiliki 105 anggota aktif.

Diskusi ini menghadirkan narasumber dari Perca Indonesia dan praktisi hukum, serta dirangkai dengan nuansa kebudayaan Indonesia.

“Kami ingin para anggota memahami seluk beluk hukum tentang kepemilikan harta dan warisan, terutama jika terjadi perceraian atau kematian dalam keluarga perkawinan campur,” ujar Adryana.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga disemarakkan dengan parade busana daerah sebagai bentuk cinta terhadap tanah air, meskipun para anggota menikah dengan Warga Negara Asing (WNA).

“Ini adalah wujud kecintaan kami terhadap Indonesia dengan menampilkan busana tradisional dari berbagai daerah,” lanjutnya.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari peringatan Hari Kartini yang sempat digelar bulan lalu, yang diisi dengan lomba busana dan penampilan artis tamu dari Brunei Darussalam.

Ketua Umum Perca Indonesia, Rulita Anggraini, menjelaskan bahwa banyak pasangan WNI-WNA yang belum memahami ketentuan hukum terkait keimigrasian, kewarganegaraan, ketenagakerjaan, dan terutama kepemilikan properti.

“Contohnya, WNI bisa memiliki properti dengan status hak milik, sementara WNA hanya bisa memiliki hak pakai. Dalam perkawinan campuran, ini sering menjadi persoalan jika tidak dipahami sejak awal,” jelasnya.

Menurut Rulita, edukasi hukum ini penting agar anggota memahami hak dan kewajiban mereka, terutama dalam hal pewarisan.

Dalam keluarga campuran, anak bisa memiliki dua kewarganegaraan, dan status tersebut dapat mempengaruhi proses waris dan pembagian aset.

“Kami ingin mencegah timbulnya persoalan hukum yang dapat merugikan keluarga, karena pada dasarnya pernikahan itu untuk kebaikan masa depan,” tegasnya.

Batam, menurut Rulita, menjadi salah satu wilayah yang istimewa karena berbatasan langsung dengan negara tetangga dan memiliki jumlah keluarga perkawinan campur yang cukup tinggi. Banyak di antaranya adalah pendatang dengan pasangan yang bekerja di luar negeri.

“Karena itu, kami menaruh perhatian khusus pada Batam. Apalagi pengurus Perca Batam memiliki relasi baik dengan pemerintah daerah dan lintas sektor,” imbuhnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Nenny Dwiyanna Nyangnyang, istri Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), yang memberikan apresiasi atas pelaksanaan diskusi hukum ini.

Ia berharap Perca Batam dan Perca Indonesia tetap solid dalam memberikan edukasi dan perlindungan kepada anggotanya. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Perca Batam Bahas Implikasi Hukum Warisan dan Harta dalam Perkawinan Campuran pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Tim Patroli Kapal Polisi (KP) Antasena-7006 Baharkam Polri berhasil menggagalkan upaya pengiriman lima calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Malaysia melalui Pelabuhan Sekupang, Batam, Kepulauan Riau, Jumat (16/5).

Dalam operasi penegakan hukum yang dipimpin langsung oleh Komandan KP Antasena-7006, AKBP Samsudin, aparat berhasil mengamankan dua orang terduga pelaku, masing-masing berinisial Mardian Sori (38) dan Nyamidi (50). Keduanya diduga kuat berperan sebagai sopir dan calo yang mengurus keberangkatan secara ilegal.

“Kami mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya pengiriman PMI ilegal. Setelah penyelidikan, kami mendapati sebuah mobil taksi yang membawa lima orang calon PMI di kawasan Pelabuhan Sekupang. Tim langsung melakukan pemeriksaan dan pengamanan di tempat,” jelas AKBP Samsudin, Sabtu (17/5).

Kelima calon PMI yang diamankan adalah Muh Guntur, Muhammad Amin, Saypudin, Abenkuswara, dan Didi Septian Dino. Kepada petugas, mereka mengaku hendak diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur tidak resmi dengan iming-iming pekerjaan.

Dari hasil pemeriksaan, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain dua unit telepon genggam, uang tunai senilai Rp7 juta, satu unit mobil Toyota Calya berwarna biru dengan nomor polisi BP 1351 GU, satu unit sepeda motor Jupiter MX hitam BP 5263 PM, serta tiga tiket pesawat atas nama calon PMI dari Lombok ke Batam.

“Berdasarkan keterangan para korban, mereka direkrut melalui jalur tidak resmi. Ini jelas membahayakan keselamatan mereka dan melanggar hukum. Kami akan tindak tegas,” tegas Samsudin.

Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan Pasal 81 Jo Pasal 69 Jo Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah dilakukan gelar perkara bersama Subdit Gakkum Ditpolair Polda Kepri, kasus ini telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Para tersangka beserta barang bukti telah diserahkan ke Ditpolair untuk proses hukum lebih lanjut.

Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri, Brigjen Pol Idil Tabranayah, menegaskan bahwa pengiriman PMI secara ilegal menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya penegakan hukum, selain kasus narkotika dan penyelundupan.

“Penanganan kasus PMI ilegal, narkoba, dan penyelundupan merupakan fokus utama patroli laut kami. Setiap pelanggaran akan ditindak secara tegas sesuai hukum yang berlaku. Ini adalah bentuk komitmen Polri dalam melindungi warga negara dari praktik ilegal yang merugikan dan berisiko tinggi,” ujar Brigjen Idil.

Upaya ini sekaligus memperkuat pengawasan lintas batas di wilayah perairan Indonesia, khususnya kawasan perbatasan seperti Batam yang kerap menjadi jalur perlintasan ke negara tetangga. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Polisi Gagalkan Pengiriman Lima Calon PMI Ilegal di Batam pertama kali tampil pada Metropolis.