batampos – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan pentingnya membangun benteng perlindungan yang kuat untuk perempuan dan anak dari ancaman kekerasan serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan penyuluhan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta pencegahan TPPO di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (19/6).

Kegiatan yang digagas oleh Pemerintah Kota Batam ini diikuti 130 kader TP PKK dari seluruh kecamatan se-Kota Batam. Mereka menjadi garda terdepan pemerintah dalam menyampaikan pesan-pesan perlindungan hingga ke tingkat masyarakat paling bawah.

Amsakar menyebut, Batam sebagai wilayah perbatasan dengan negara tetangga menghadapi tantangan sosial yang tidak ringan, termasuk kerentanan terhadap kejahatan lintas negara seperti TPPO. Karena itu, sinergi semua elemen masyarakat dinilai mutlak untuk memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan.

“Wilayah kita ini sangat dinamis. Sebagai daerah perbatasan, Batam sangat rentan menjadi jalur TPPO. Maka dibutuhkan kesadaran semua pihak untuk bersama-sama membangun benteng perlindungan yang kokoh,” kata Amsakar.

Ia menyampaikan, perempuan dan anak masih kerap dipersepsikan sebagai kelompok lemah, sehingga kerap menjadi sasaran kekerasan dan eksploitasi. Padahal, kata dia, kelompok ini memiliki peran penting dalam membentuk masa depan bangsa.

Amsakar menyebut bahwa peran para ibu dalam rumah tangga sangat strategis dalam membentuk karakter anak sejak dini. Oleh sebab itu, kaum ibu perlu dibekali pengetahuan dan pemahaman tentang perlindungan anak dan bahaya perdagangan orang.

“Di tangan ibu-ibu lah, pembentukan karakter anak bermula. Maka dari itu, ibu-ibu harus dibekali pemahaman agar mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, serta membangun generasi yang tangguh dan hebat,” ujarnya.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan hanya menjadi urusan instansi pemerintah tertentu, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. “Kita tidak bisa kerja sendiri. Harus kolaboratif, lintas sektor,” tambahnya.

Dia turut mendorong masyarakat agar tidak ragu melapor jika menemukan kasus kekerasan atau indikasi TPPO. “Kalau menemukan kekerasan terhadap perempuan dan anak atau bahkan TPPO, laporkan ke pihak berwajib, laporkan ke Dinas P3APPKB,” tambahnya.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Batam, Royhandy Rifanto, dalam laporannya menyebutkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Batam masih tergolong tinggi.

“Pada tahun 2024, tercatat 266 kasus kekerasan. Rinciannya, 219 kasus kekerasan terhadap anak dan 47 kasus terhadap perempuan,” katanya.

Menurutnya, angka tersebut menjadi sinyal penting bagi semua pihak untuk memperkuat upaya pencegahan dan pendampingan korban. Pemerintah Kota Batam, katanya, menggandeng kader PKK sebagai mitra strategis untuk menjangkau masyarakat hingga ke tingkat keluarga.

“Peserta yang hadir hari ini adalah 130 kader yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah. Melalui mereka, kami berharap pesan perlindungan bisa tersampaikan secara masif,” ujarnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel 266 Kasus Kekerasan Terjadi di Batam, Pemko Tingkatkan Edukasi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) Kota Batam menyetujui 14 permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dari total 20 permohonan yang diajukan. Keputusan ini diambil dalam rapat lanjutan FPRD yang digelar di Ruang Rapat Hang Nadim, Lantai IV Kantor Wali Kota Batam, Rabu (18/6).

Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Batam, Jefridin Hamid. Hadir pula perwakilan BP Batam yakni Deputi Bidang Infrastruktur, Mouris Limanto, serta sejumlah perwakilan instansi teknis lainnya.

“Tim FPRD telah mengkaji dan mendiskusikan secara teknis setiap permohonan yang masuk. Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, disepakati bahwa 14 permohonan layak mendapat persetujuan, sementara tiga ditunda dan tiga lainnya ditolak,” kata Jefridin, usai memimpin rapat.

Keputusan itu, menurutnya, menunjukkan komitmen FPRD dalam menjalankan fungsi seleksi yang ketat terhadap setiap kegiatan pembangunan di Kota Batam agar sesuai dengan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan.

Proses pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif melalui forum yang transparan, akuntabel, dan melibatkan berbagai unsur pemerintah daerah serta BP Batam. Dengan demikian, setiap persetujuan yang keluar benar-benar telah melalui evaluasi menyeluruh.

“Forum ini bukan sekadar formalitas, tapi menjadi wadah teknis strategis untuk memastikan pemanfaatan ruang di Batam dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab,” katanya.

Ia menjelaskan, penolakan terhadap tiga permohonan dilakukan karena ditemukan ketidaksesuaian antara rencana kegiatan dengan zonasi yang berlaku, serta belum terpenuhinya sejumlah syarat teknis yang wajib dipenuhi pemohon.

Sementara itu, tiga permohonan lainnya ditunda karena masih menunggu kelengkapan dokumen dan klarifikasi tambahan dari pemohon sebelum bisa dilanjutkan ke tahap penilaian akhir.

FPRD Batam memiliki peran sentral dalam memastikan pembangunan yang berjalan di wilayahnya tidak menabrak aturan tata ruang. Forum ini menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dan keberlanjutan lingkungan.

“Penataan ruang adalah jantung pembangunan kota. Kalau ini tidak dijaga, akan muncul banyak masalah di kemudian hari, mulai dari konflik lahan hingga degradasi lingkungan,” kata Mouris.

Ia menyebut, sinergi antara Pemko dan BP Batam melalui forum ini menjadi bukti bahwa koordinasi dua otoritas utama di Batam terus diperkuat dalam kerangka satu perencanaan wilayah yang utuh.

Dari 14 permohonan yang disetujui, sebagian besar berasal dari sektor perumahan dan jasa, serta beberapa usulan kawasan industri baru yang dinilai strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kota.

Langkah selektif dan terbuka ini dinilai sejalan dengan visi pembangunan Batam yang terencana, inklusif, dan berwawasan lingkungan sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Batam. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Selektif dan Transparan, FPRD Batam Setujui 14 dari 20 Permohonan PKKPR pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Tiga warga negara asing (WNA) asal Bangladesh diadili di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Kamis (19/6), atas dugaan pelanggaran keimigrasian karena masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal. Ketiga terdakwa yakni Sukot, Faruk, dan Sumon Mia mengakui perbuatannya dan menyampaikan bahwa tujuan akhir mereka adalah Australia untuk bekerja sebagai buruh konstruksi.

Sidang berlangsung di ruang utama PN Batam dengan majelis hakim yang dipimpin oleh Douglas Napitupulu, serta anggota Andi Bayu.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Batam, Aditya, menghadirkan dua saksi dari Kantor Imigrasi Batam dan satu penerjemah untuk memfasilitasi komunikasi para terdakwa.

Dalam kesaksiannya, petugas Imigrasi Batam menjelaskan bahwa pihaknya menerima informasi mengenai keberadaan tiga WNA Bangladesh yang menginap di Masjid Baiturrahman, Sei Harapan, Sekupang.

“Saat dilakukan pemeriksaan, ketiganya tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan resmi ataupun bukti cap masuk ke wilayah Indonesia,” kata saksi.

Dalam dakwaan JPU, disebutkan bahwa Sumon Mia dan dua rekannya memasuki wilayah Indonesia melalui pelabuhan domestik di Sekupang setelah sebelumnya melakukan perjalanan dari Dumai, Riau.

Mereka mengaku masuk ke Dumai menggunakan jalur laut ilegal dari Malaysia. Sumon Mia memaparkan kronologi lengkap keberangkatan dari Kuala Lumpur atas bantuan seorang agen perjalanan

Terdakwa berangkat dari Kuala Lumpur pada 27 Desember 2024 dan melalui serangkaian perjalanan gelap yang melibatkan persembunyian di hutan dan pelayaran malam hari menggunakan kapal boat.

Bersama puluhan imigran lainnya, mereka menempuh jalur laut selama hampir tujuh jam sebelum mendarat di pantai wilayah Indonesia dan kemudian berjalan kaki melintasi kebun kelapa sawit menuju jalan utama.

Dari situ, mereka dijemput oleh mobil dan dibawa ke Pekanbaru. Di Pekanbaru, mereka tinggal di sebuah rumah milik seseorang bernama Abi selama sekitar satu minggu. Abi kemudian menawarkan tiket untuk kembali ke Malaysia dengan biaya Rp9 juta per orang.

Namun, upaya kembali ke Malaysia ini juga gagal setelah kapal yang mereka tumpangi justru membawa mereka kembali ke wilayah Batam.

Rencana awal ketiga terdakwa adalah menyeberang ke Australia untuk bekerja sebagai buruh konstruksi. Mereka ditawari oleh agen di Malaysia untuk mendapatkan pekerjaan di negeri kangguru tersebut dengan imbalan 10 ribu Ringgit Malaysia. Sumon Mia sendiri mengaku sudah menyetor uang muka sebesar Seribu Ringgit Malaysia kepada agen.

Namun, perjalanan mereka justru berujung penipuan dan pengembaraan tanpa kepastian. Bahkan saat hendak kembali ke Malaysia, uang sebesar Rp27 juta yang mereka setor kepada agen kembali raib karena kapal justru membawa mereka ke Batam dan kontak mereka dengan agen langsung terputus.

Dalam kondisi kebingungan dan tanpa dokumen, ketiganya akhirnya meminta bantuan sopir taksi untuk mencari cara pulang ke Malaysia.

Setelah mengetahui bahwa mereka tidak bisa berangkat melalui pelabuhan resmi, mereka disarankan untuk menginap sementara di Masjid Baiturrahman, hingga akhirnya diamankan oleh petugas Imigrasi Batam pada 8 Januari 2025.

Atas perbuatannya, para terdakwa dijerat Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

JPU menegaskan bahwa unsur pidana telah terpenuhi karena para terdakwa masuk tanpa cap imigrasi dan tidak dapat menunjukkan dokumen resmi. Saat ini, mereka masih ditahan sembari menunggu tuntutan dan putusan akhir dari majelis hakim. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Tiga WNA Asal Bangladesh Diadili di PN Batam, Mengaku Ingin Menyeberang ke Australia Lewat Jalur Ilegal pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Seorang pria warga Batam bernama Said Abdurrahman terancam mendekam di balik jeruji besi selama dua tahun setelah terbukti menyelundupkan 22 unit iPhone dari Malaysia ke Batam. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Zulna Yosepha menuntut terdakwa dengan pidana penjara dua tahun serta denda sebesar Rp50 juta.

Tuntutan itu dibacakan dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Rabu (18/6), dengan majelis hakim yang dipimpin Monalisa selaku ketua, serta hakim anggota Rinaldi dan Feri Irawan.

“Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Said Abdurrahman berupa dua tahun penjara dan denda Rp50 juta. Jika denda tidak dibayar dalam waktu satu bulan, maka harta benda terdakwa disita dan dilelang, atau diganti dengan kurungan tiga bulan,” ujar jaksa di ruang sidang.

Baca Juga: Modus Penyelundupan iPhone Terstruktur: Sidang Ungkap Peran Terdakwa, Saksi, dan Jalur Udara Batam-Jakarta

Dari hasil penyidikan, terungkap bahwa Said menyembunyikan 21 unit iPhone dalam korset yang dikenakannya, sementara satu unit lainnya iPhone 16 Pro Max disimpan di dalam koper.

Aksi penyelundupan itu terjadi pada 11 Februari 2025, saat terdakwa kembali dari Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Batam Center.

Jaksa memaparkan bahwa Said berangkat ke Malaysia sejak 7 Februari 2025. Ia membeli 16 unit iPhone bekas melalui platform Facebook Marketplace di Johor Bahru.

Perjalanan dilanjutkan ke Melaka, tempat ia membeli enam unit iPhone lainnya dari sebuah toko di Mall Ion Melaka.

Namun, niat untuk mengelabui petugas Bea dan Cukai gagal. Kecurigaan muncul saat petugas melihat bentuk tubuh terdakwa yang tampak tidak biasa, disusul dengan pemeriksaan koper. Hasilnya, seluruh perangkat elektronik itu ditemukan dan langsung disita sebagai barang bukti.

Jaksa menilai perbuatan tersebut melanggar Pasal 102 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Selain itu, terdakwa juga dinilai tidak mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024, yang membatasi barang bawaan pribadi berupa telepon seluler, komputer genggam, dan tablet maksimal dua unit per orang per tahun di kawasan perdagangan bebas seperti Batam.

“Perbuatan terdakwa berpotensi merugikan negara hingga Rp43.218.000,” tegas jaksa Adit dalam persidangan sebelumnya.

Menanggapi tuntutan jaksa, Said menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan penyesalannya. Ia berharap majelis hakim memberikan keringanan hukuman.

“Yang mulia, saya sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya. Saya mohon keringanan hukuman,” ucap Said

Majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda pembacaan putusan. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Selundupkan 22 iPhone dari Malaysia, Seorang Pria Dituntut Dua Tahun Penjara pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Manajemen RSUD Embung Fatimah Batam menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada keluarga Ananda M. Alif atas pelayanan yang dinilai belum maksimal. Permintaan maaf tersebut disampaikan langsung oleh Direktur RSUD Embung Fatimah Batam drg. RR Sri Widjayanti Surandari dalam pertemuan resmi yang digelar pada 16 Juni 2025 di ruang rapat rumah sakit.

Pertemuan ini dihadiri jajaran manajemen RSUD Embung Fatimah dan keluarga dan ayah kandung almarhum Alif, Suwanto. Dalam suasana terbuka, kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling menyalahkan, melainkan saling mendengarkan. Suwanto menyampaikan kekecewaan atas pelayanan di IGD RSUD Embung Fatimah yang menurutnya tidak sesuai harapan, meskipun anaknya sempat mendapat penanganan awal.

Direktur RSUD Embung Fatimah menyampaikan permohonan maaf dan komitmennya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan prosedur layanan, khususnya di IGD. “Kami akan melakukan pembenahan serius agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Ini menjadi pelajaran penting bagi kami,” ujar drg. Sri Widjayanti.

Baca Juga: Kasus Alif Dorong Evaluasi Aturan BPJS Kesehatan di IGD: Rumah Sakit Dilema Antara Regulasi dan Kemanusiaan

Hasil pertemuan menyepakati bahwa insiden ini dijadikan momentum perbaikan layanan RSUD Embung Fatimah ke depan. Suasana haru menutup pertemuan tersebut, yang diakhiri dengan jabat tangan antara Suwanto dan Direktur RSUD Embung Fatimah sebagai simbol kesepakatan dan keinginan bersama untuk memperbaiki layanan kesehatan.

Pada 17 Juni 2025, Direktur RSUD Embung Fatimah bersama jajaran manajemen dan Dewan Pengawas mendatangi rumah duka di Kavling Sei Lekop. Kehadiran mereka disambut hangat oleh kedua orang tua Alif, Suwanto dan Zulfitra. Dalam kesempatan tersebut, pihak rumah sakit menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada keluarga.

Suwanto mengapresiasi itikad baik manajemen RSUD Embung Fatimah yang telah datang dan mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat. Ia berharap kejadian ini membawa hikmah dan mendorong peningkatan layanan rumah sakit, terutama bagi warga tidak mampu. “Semoga tidak ada lagi orang tua yang mengalami kehilangan seperti kami karena keterbatasan sistem layanan,” ucapnya.

Baca Juga: Tragedi Muhammad Alif: Luka Lama BPJS dan Pelayanan IGD Kembali Terbuka

Kunjungan itu juga menjadi ruang dialog antara manajemen RSUD Embung Fatimah dan masyarakat sekitar rumah duka. Warga menyampaikan kritik, harapan, dan masukan terhadap pelayanan rumah sakit, khususnya dalam hal akses bagi warga miskin dan pengguna BPJS.

Menanggapi masukan tersebut, Direktur RSUD Embung Fatimah menegaskan keterbukaan rumah sakit terhadap kritik publik. Ia menyampaikan bahwa pelayanan RSUD Embung Fatimah akan terus ditingkatkan demi menjawab harapan masyarakat. “Kami memahami bahwa pelayanan kesehatan harus berpihak pada kemanusiaan. Semua masukan akan kami catat sebagai bahan evaluasi,” katanya.

Kasus meninggalnya Muhammad Alif Okto Karyanto (12), bocah asal Kavling Sei Lekop, mencuat setelah diunggah ke media sosial oleh Panglima Garda Metal FSPMI Batam, Suprapto. Dalam unggahannya, keluarga korban disebut kecewa karena Alif tidak bisa dirawat dengan BPJS meski sudah berada di IGD hampir empat jam. Karena tidak mampu membayar sebagai pasien umum, keluarga memilih membawanya pulang, dan dua jam kemudian Alif meninggal dunia.

Baca Juga: Tragis! Alif Meninggal Usai Tak Bisa Dirawat dengan BPJS di RSUD Batam, Ini Kata Direktur RSUD

Pihak RSUD Embung Fatimah menjelaskan bahwa berdasarkan hasil triase, kondisi Alif saat itu dikategorikan sebagai zona hijau atau stabil, sehingga tidak memenuhi kriteria gawat darurat sesuai aturan BPJS. Direktur RSUD Embung Fatimah menegaskan pihaknya tidak menolak pasien dan telah memberikan perawatan awal sesuai prosedur medis. Namun, publik tetap mempertanyakan sistem yang dianggap terlalu birokratis dan tidak berpihak pada warga miskin.

Tragedi ini memicu desakan masyarakat agar pemerintah daerah mengevaluasi ulang sistem layanan kesehatan yang dijanjikan gratis bagi pemegang KTP Batam. Kejadian ini diharapkan menjadi cambuk perubahan, baik dalam internal RSUD Embung Fatimah maupun sistem kebijakan kesehatan secara lebih luas. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Kasus M Alif, Manajemen RSUD Minta Maaf, Janji Perbaiki Layanan Medis pertama kali tampil pada Metropolis.