batampos – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam menegaskan komitmennya dalam penegakan hukum keimigrasian dengan mendeportasi empat warga negara asing (WNA) sepanjang Juni 2025. Mereka terdiri dari dua WNA asal Tiongkok, satu WNA asal India, dan satu WNA asal Kanada.

Deportasi dilakukan karena para WNA tersebut terbukti melanggar ketentuan izin tinggal dan ketertiban umum selama berada di wilayah Indonesia.

“Operasi pengawasan dilaksanakan secara rutin oleh Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Batam,” kata Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Batam, Jefrico Daud Marturia, Rabu (18/6).

WNA asal Tiongkok berinisial FW dideportasi pada 13 Juni setelah terbukti overstay lebih dari 60 hari. Ia melanggar Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Baca Juga: Buntut Pasien Anak Meninggal, Dinkes Batam Keluarkan Rekomendasi untuk RSUD Embung Fatimah

Pada tanggal yang sama, seorang WNA asal Kanada berinisial DJM juga dideportasi. DJM sebelumnya sempat mengganggu ketertiban umum di kawasan Batam Center. Ia dirawat di RSJKO Engku Haji Daud, Bintan, akibat gangguan kejiwaan, dan baru dipulangkan setelah dinyatakan stabil secara medis.

Selanjutnya, pada 17 Juni, deportasi juga dilakukan terhadap WNA asal Tiongkok lainnya berinisial CS. Yang bersangkutan telah mendapat surat peringatan dari pihak imigrasi, namun tidak memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 huruf a UU Keimigrasian.

“Di hari yang sama, seorang WNA asal India berinisial JS turut dideportasi setelah overstay selama 70 hari di Indonesia,” ujarnya

Seluruh proses pemulangan dilakukan melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam menuju Bandara Soekarno-Hatta, sebelum diterbangkan ke negara asal masing-masing. Selain dideportasi, para WNA tersebut juga dikenai tindakan penangkalan agar tidak bisa kembali ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Baca Juga: Layanan Call Center Polri 110 di Batam, Terima Laporan Kecelakaan hingga Penipuan

Ia menyatakan bahwa tindakan ini mencerminkan ketegasan pemerintah terhadap pelanggaran hukum keimigrasian.

“Kami mengimbau seluruh WNA yang telah melewati batas izin tinggal (overstay) agar melaporkan diri secara sukarela ke Kantor Imigrasi. Sikap kooperatif menjadi pertimbangan penting dalam proses hukum dan dapat menghindarkan dari sanksi yang lebih berat,” ujarnya.

Pihak Imigrasi juga mengajak partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap keberadaan WNA di lingkungan sekitar. Jika ditemukan dugaan pelanggaran atau aktivitas mencurigakan, masyarakat diminta melapor melalui nomor pengaduan resmi di 0821-8088-9090. (*)

Reporter: Azis Maulana

Artikel Empat WNA Dideportasi dari Batam, Kasusnya Ada yang Ganggu Ketertiban Umum pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dinas Kesehatan Kota Batam telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada RSUD Embung Fatimah menyusul kasus meninggalnya Muhammad Alif Okto Karyanto (12), seorang anak di Sagulung, Batam. Rekomendasi tersebut juga ditembuskan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, Ombudsman, serta BPJS Kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, dr. Didi Kusmarjadi, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya evaluasi dan pembenahan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.

“Kami sudah menyampaikan rekomendasi kepada RSUD. Ini sebagai bentuk pembinaan agar pelayanan ke depan bisa lebih optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya, Selasa (17/6).

Baca Juga: Stunting Turun Jadi 14 Persen, Li Claudia: Cegah Stunting Butuh Kerja Nyata dan Kolaborasi

Didi menjelaskan, berdasarkan regulasi saat ini, terdapat tantangan dalam hubungan struktural antara dinas kesehatan dan rumah sakit daerah. Meskipun RSUD berada di bawah Dinas Kesehatan, namun secara kelembagaan dan pengelolaan keuangan, rumah sakit beroperasi secara mandiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.

“Dengan kondisi tersebut, peran kami lebih banyak pada fungsi pembinaan dan pengawasan. Kami berharap aturan ini bisa ditinjau kembali oleh pemerintah pusat agar hubungan koordinatif bisa lebih jelas dan efektif,” tambahnya.

Meski begitu, Dinkes tetap memiliki dasar hukum untuk melakukan pengawasan dan pembinaan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, PP Nomor 28 Tahun 2004, serta Permenkes Nomor 30 Tahun 2024. “Dari sinilah kami melakukan intervensi dalam bentuk rekomendasi pembenahan,” ucap Didi.

Dalam rekomendasi yang telah disampaikan, Dinas Kesehatan menyoroti pentingnya peningkatan fleksibilitas layanan RSUD Embung Fatimah. Sebagai rumah sakit rujukan utama milik Pemko Batam, RSUD diharapkan bisa semakin mengedepankan pelayanan sosial kepada masyarakat, terutama kelompok yang kurang mampu.

Baca Juga: Bayi Lima Bulan Dibawa Kabur ke Aceh, Pasangan Suami Istri Ditangkap

Dinkes juga merekomendasikan agar rumah sakit menyediakan petugas Manager on Duty (MOD) yang bertugas menangani aspek administrasi pelayanan. Dengan demikian, tenaga medis bisa lebih fokus dalam memberikan pelayanan kesehatan secara optimal.

Sebelumnya, seorang anak bernama Muhammad Alif yang disebut tidak mendapat perawatan inap di RSUD Embung Fatimah karena tidak masuk dalam kategori gawat darurat BPJS Kesehatan. Pasien yang datang pada Sabtu (14/6) malam disebutkan telah mendapat penanganan di IGD selama beberapa jam, namun tidak dapat dirawat inap dengan BPJS.

Keluarga pasien yang memiliki keterbatasan finansial kemudian memutuskan untuk membawa anak mereka pulang ke rumah sekitar pukul 02.30 WIB, Minggu (15/6). Namun, sekitar dua jam setelahnya, Alif menghembuskan napas terakhir. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Buntut Pasien Anak Meninggal, Dinkes Batam Keluarkan Rekomendasi untuk RSUD Embung Fatimah pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Polresta Barelang memberi pelayanan cepat dalam laporan Call Center Polri 110. Laporan yang ditangani berupa kecelakaan, pengancaman, hingga penipuan.

Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Barelang, AKP Djulmi Aswirman Amir mengatakan dalam layanan ini, personel polisi langsung menuju lokasi yang dilaporkan.

Seperti kecelakaan di Sukajadi pada Rabu (18/6) siang. Personel Sat Lantas langsung melakukan pengecekan situasi, memberikan penanganan awal kepada pihak-pihak yang terlibat, serta mengatur lalu lintas guna mencegah kemacetan.

“Petugas juga melakukan dokumentasi serta pencatatan kronologis kejadian untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut,” ujarnya.

Baca Juga: Langgar Izin Tinggal, Empat WNA Kembali Dideportasi dari Batam

Sedangkan laporan penipuan dialami Serli, warga Bukit Palem Permai, Batam Kota. Ia melaporkan mengalami kerugian Rp 1 juta setelah mentransfer uang ke pelaku.

Modus penipuan ini, pelaku menjanjikan harga iPhone 12 dengan harga sangat murah Rp 4,5 juta. Kemudian pelaku meminta uang muka sebagai jaminan.

“Personel langsung datang ke rumah pelapor. Dan kami menyarankan agar membuat laporan resmi agar bisa menyelidiki pelaku dan memblokoir nomor rekeningnya,” kata Djulmi.

Djulmi menjelaskan layanan 110 merupakan sarana penting dalam membantu masyarakat melaporkan segala bentuk tindak kriminal. Ia berjanji akan merespon cepat setiap pengaduan yang masuk dan memastikan tindakan yang tepat dalam penanganan kasus-kasus.

“Kami mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan ini dengan bijak dan segera melaporkan setiap kejadian yang mencurigakan,” ungkapnya.

Baca Juga: Korban Pengeroyokan 3 Tahun Lalu, Jimson Berharap Pelaku Segera Ditangkap Setelah Serahkan Bukti

Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak ragu melaporkan setiap kejadian darurat, baik kecelakaan, tindak kriminal, maupun gangguan keamanan lainnya melalui layanan Call Center 110.

“Layanan ini tersedia selama 24 jam dan terhubung langsung dengan petugas Polri yang siap merespon setiap laporan masyarakat,” tutupnya. (*)

Reporter: Yofi Yuhendri

Artikel Layanan Call Center Polri 110 di Batam, Terima Laporan Kecelakaan hingga Penipuan pertama kali tampil pada Metropolis.