batampos – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membuka The 15th Indonesia-Singapore Six Bilateral Economic Working Groups Ministerial Meeting dengan bertemu langsung Deputy Prime Minister sekaligus Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Pertemuan tersebut membahas berbagai bidang penting, termasuk penguatan ekonomi regional, kerja sama dalam Six Working Group (6WG), serta kolaborasi kedua negara dalam skala global.

Mereka juga mengevaluasi inisiatif ekonomi baru, seperti kerja sama pendanaan energi bersih, pembangunan pusat data, dan integrasi logistik digital yang bertujuan meningkatkan efisiensi perdagangan bilateral.

“ASEAN harus mengambil langkah strategis dengan menyelaraskan standar perdagangan, mengintegrasikan sistem keuangan, serta memperkuat konektivitas di kawasan,” ujar Airlangga di Jakarta pada 17 Juni lalu.

Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat posisi ASEAN sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh penting di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, guna mewujudkan visi ekonomi ASEAN 2045.

Dalam 6WG, diskusi intensif berfokus pada sektor pertanian, energi, dan investasi, mengingat pentingnya ketahanan pangan bagi pertumbuhan ekonomi. Kedua negara ingin memanfaatkan keunggulan teknologi Singapura dan kapasitas produksi Indonesia untuk tujuan tersebut.

“Kolaborasi dalam teknologi pangan serta program petani muda menjadi alat penting untuk memperkuat ketahanan pangan kedua negara,” jelas Airlangga.

Dalam hal investasi, Singapura dipandang sebagai mitra kunci yang berperan dalam pembangunan kawasan industri dan infrastruktur di Indonesia. “Kami berharap Singapura meningkatkan investasinya hingga mencapai 30-40 miliar dolar AS,” tambah Airlangga.

Sementara itu, Menteri Gan memberikan dukungan bagi Indonesia untuk bergabung dengan perjanjian perdagangan internasional seperti CPTPP dan keanggotaan OECD, karena keduanya dianggap sebagai platform yang kuat untuk meningkatkan kontribusi dalam ekonomi global. (*)

Artikel Penguatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Singapura dalam Forum 6WG pertama kali tampil pada News.

batampos – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat upaya perlindungan industri nasional dengan menginisiasi penetapan kawasan industri sebagai Objek Vital Nasional Industri (OVNI). Inisiatif ini dianggap penting untuk menciptakan kondisi investasi yang stabil dan menjaga kelangsungan operasional industri di tengah tantangan keamanan.

Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Tri Supondy, menyatakan bahwa pengakuan sebagai OVNI memberikan jaminan keamanan strategis tanpa melibatkan aspek fiskal. “Status OVNI memastikan standar pengamanan yang lebih terstruktur, yang pada akhirnya mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen selama 2025–2029,” jelasnya.

Saat ini, baru 31 dari 170 kawasan industri yang telah memperoleh status OVNI. Padahal, berbagai ancaman seperti perebutan limbah bernilai tinggi, gangguan dari pihak vendor, serta intervensi eksternal kerap mengganggu aktivitas industri. Oleh karena itu, Kemenperin memperkuat sosialisasi terkait kebijakan ini, terutama di kawasan industri prioritas seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.

Di sisi lain, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar, menilai OVNI sebagai bukti keterlibatan negara dalam memastikan keberlangsungan usaha. “Kami menekankan pentingnya dukungan pengamanan dari aparat kepolisian untuk mengurangi kerugian ekonomi akibat gangguan keamanan,” katanya.

Direktur Utama PT Jababeka Infrastruktur, Didik Purbadi, menambahkan bahwa pendekatan keamanan harus komprehensif. “Keamanan memang penting, tetapi harus diimbangi dengan strategi sosial agar kawasan industri dapat harmonis berdampingan dengan komunitas sekitar,” tuturnya. (*)

Artikel Penguatan Perlindungan Kawasan Industri Melalui Penetapan Objek Vital Nasional Industri (OVNI) pertama kali tampil pada News.

batampos – PT Pertamina Hulu Energi (PHE) berhasil membukukan produksi migas melebihi 1 juta barel setara minyak per hari, tepatnya 1.045 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD). Dari total produksi nasional tahun 2024, PHE menyumbang 69 persen produksi minyak dan 37 persen produksi gas. Pencapaian ini didorong oleh terbentuknya subholding upstream yang mengalami pertumbuhan rata-rata 5 persen selama tiga tahun terakhir.

Direktur Utama PHE, Chalid Said Salim, menyatakan bahwa perusahaan terus berupaya melaksanakan rencana kerja dengan optimal sekaligus meningkatkan produksi.

Selain itu, PHE juga mencatat penyelesaian 22 pengeboran sumur eksplorasi, 821 sumur pengembangan, 981 kegiatan workover, dan 36.860 kegiatan layanan sumur (well services), dengan peningkatan dua digit di setiap kategori. Chalid menyampaikan bahwa keberhasilan ini diraih meskipun dihadapkan pada tantangan berupa fluktuasi harga minyak dan kondisi geopolitik sepanjang tahun 2024.

Dari sisi keuangan, PHE mencatat laba bersih sebesar USD 3,12 miliar pada tahun 2024, naik 14,51 persen atau setara USD 395,5 juta dibandingkan dengan USD 2,73 miliar pada periode yang sama tahun 2023. Kinerja ini didukung oleh kontribusi dari seluruh entitas afiliasi PHE, termasuk Regional-1 Sumatera, Regional-2 Jawa, Regional-3 Kalimantan, Regional-4 Indonesia Timur, Regional-5 Internasional, Elnusa, Badak LNG, dan Pertamina Drilling Service Indonesia.

Selain itu, PHE menemukan potensi besar dalam eksplorasi selama dua tahun terakhir di tiga blok kerja, salah satunya adalah Blok SK510 di lepas pantai Sarawak, Malaysia. Estimasi sumber daya dari ketiga wilayah eksplorasi baru tersebut mencapai 3,02 miliar barel setara minyak (BBOE), jelas Chalid. (*)

Artikel PT Pertamina Hulu Energi Capai Produksi Migas Lebih dari 1 Juta Barell per Hari pertama kali tampil pada News.

batampos – Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan upaya pengembalian kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi crude palm oil (CPO).

Korps Adhyaksa baru saja menyita uang senilai Rp 11,8 triliun dari lima perusahaan yang kasusnya sempat diputus onslag atau lepas karena adanya suap terhadap hakim.

Tidak hanya menyita uang tunai sebesar Rp 11,8 triliun, Kejagung juga tengah mengajukan kasasi dalam kasus tersebut.

Pantauan di lokasi, uang sitaan bernilai triliunan dipamerkan di Kejagung. Uang tersebut ditumpuk mengitari sejumlah pejabat Kejagung.

Saking banyaknya, tumpukan uang itu bisa mencapai tinggi dua meter. Padahal, yang dipamerkan itu ‘hanya’ Rp 2 triliun, bagian dari Rp 11,8 triliun sitaan dari lima perusahaan.

Direktur Penuntutan Jampidsus Kejagung Sutikno menjelaskan, tim Penuntut Umum dari Direktorat Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah melakukan penyitaan pada tingkat penuntutan terhadap uang senilai Rp 11.880.351.802.619.

Uang itu terkait perkara tindak pidana korupsi fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit tahun 2022.

“Perkara tersebut melibatkan lima terdakwa korporasi yaitu, PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia,” paparnya.

Saat ini kelima terdakwa korporasi tersebut telah diputus oleh Hakim dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau onslag van alle rechtsvervolging di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Sehingga Penuntut Umum melakukan upaya hukum kasasi yang hingga saat ini perkaranya masih dalam tahap pemeriksaan kasasi,” jelasnya.

Berdasarkan perhitungan hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Laporan Kajian Analisis Keuntungan Ilegal dan Kerugian Perekonomian Negara dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, terdapat kerugian negara sebesar Rp 11.880.351.802.619.

“Dalam perkembangannya, kelima Terdakwa Korporasi tersebut pada tanggal 23 dan 26 Mei 2025 mengembalikan uang sejumlah kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp 11.880.351.802.619 pada Rekening Penampungan Lainnya (RPL) JAM PIDSUS pada Bank Mandiri,” ujarnya.

Selanjutnya terhadap uang yang dikembalikan tersebut, Penuntut Umum telah melakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst tanggal 04 Juni 2025.

“Penyitaan tersebut dilakukan pada tingkat penuntutan dengan mendasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 38 ayat (1) KUHAP untuk kepentingan pemeriksaan kasasi,” jelasnya.

Dia mengatakan, setelah dilakukan penyitaan, tim penuntut umum mengajukan tambahan memori kasasi. Yakni, memasukkan uang yang telah disita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi.

“Ini agar menjadi bahan pertimbangan oleh Hakim Agung yang memeriksa Kasasi, khususnya terkait sejumlah uang tersebut “dikompensasikan” untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan,” urainya.

Setelah uang Rp 11,8 triliun disita, lanjutnya, nantinya hakim yang akan menentukan untuk apa uang tersebut.

Apakah akan dikembalikan ke negara untuk mengembalikan kerusakan lingkungan yang terjadi atau tujuan lainnya. “Itu nanti hakim yang memutuskan,” paparnya.

Dalam konferensi pers tersebut, juga diputar video Marcela Santoso yang meminta maaf terkait konten-konten negatif yang dibuat bersama dengan Direktur JAK TV berinisial TB.

Dalam video tersebut Marcela mengaku tidak mengecek konten-konten tersebut hingga mengusik kehidupan pribadi Jaksa Agung, Jampidsus, dan Dirdik.

“Saya sangat menyesali dan sangat menyadari bahwa apapun dan bagaimanapun ceritanya, baik itu kelalaian saya, saya tidak mengecek ulang isi konten, ataupun kelalaian dan luputnya saya, mengecek dan meneliti kembali dan fokus terhadap apa yang disampaikan. Saya menyadari bahwa konten-konten tersebut memberikan rasa sakit bagi pihak-pihak yang terkait dan terdampak,” ujarnya.

Dalam video Marcela mengatakan, dari hati yang paling dalam meminta maaf. “Saya sampaikan penyesalan dan saya meminta maaf kepada bapak-bapak dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak,” paparnya.

Sementara, Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Abdul Qohar mengatakan, informasi dalam konten-konten negatif yang ditujukan kepada institusi Kejagung, Jaksa Agung, Jampidsus, direktur penyidikan, bahkan terhadap institusi lain yang telah disebut tadi adalah tidak benar.

“Ini klarifikasi secara nyata dan tidak ada unsur paksaan, atas kemauannya sendiri. Sehingga masyarakat, kami harap menjadi paham bahwa yang selama ini dibangun narasi negatif adalah tidak benar,” ujarnya. (*)

Sumber: JP Group

Artikel Ini Penampakan Uang Tunai Rp 2 Triliun, Bagian Rp 11, 8 Triliun Sitaan Kejagung dari 5 Perusahaan Kasus Dugaan Korupsi CPO pertama kali tampil pada News.