batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama BP Batam, mempercepat langkah revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mendukung percepatan investasi dan penyelarasan kebijakan perizinan.

Rapat koordinasi percepatan revisi Perwako RDTR dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, pada Selasa (17/6).

Rapat digelar di Ruang Rapat Deputi BP Batam dan turut dihadiri jajaran Deputi serta pejabat strategis dari kedua institusi. Upaya ini sebagai bentuk konkret harmonisasi perencanaan ruang antara Pemko dan BP Batam yang selama ini sering mendapat sorotan publik karena adanya tumpang tindih kewenangan.

Dalam rapat tersebut, disepakati pembentukan Tim Percepatan Revisi Perwako RDTR Nomor 60 Tahun 2021. Sekretaris Daerah (Sekda) Batam, Jefridin Hamid, menyebut tim ini akan fokus menyusun substansi rencana pola ruang dan struktur ruang pada tujuh wilayah perencanaan prioritas.

“Tujuh wilayah yang menjadi fokus revisi mencakup Kecamatan Nongsa, Batam Kota, Bengkong, Lubuk Baja, Batu Ampar, Sekupang, dan Batu Aji. Ini adalah kawasan dengan dinamika pembangunan dan tekanan investasi yang tinggi,” katanya.

Tim percepatan diketuai oleh Direktur Perencanaan Infrastruktur BP Batam, Fesly Abadi, dengan sekretaris dari unsur Pemko yakni Kabid Tata Ruang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR), Evy Yusriani. Tim ini akan bekerja lintas institusi dan melibatkan tenaga ahli tata ruang.

Li Claudia menyampaikan, revisi RDTR ini sebagai dasar kebijakan pembangunan jangka menengah Batam yang selaras dengan sistem perizinan terintegrasi secara nasional.

“Dengan revisi RDTR yang sinkron, kita ingin memastikan pembangunan berjalan sesuai arah kebijakan pusat dan tetap memberikan kemudahan bagi para investor,” ujarnya.

Revisi RDTR tersebut juga dirancang agar dapat langsung terintegrasi ke dalam sistem Online Single Submission (OSS), yang menjadi tulang punggung perizinan berbasis digital. Ini mampu memangkas waktu pengurusan izin dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

“Batam membutuhkan tata ruang yang responsif terhadap perkembangan sektor strategis seperti industri, pariwisata, dan digital economy. Dengan pembaruan ini, kita siapkan pondasi yang kuat bagi kemajuan Batam ke depan,” katanya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Dipimpin Li Claudia, Batam Kebut Revisi RDTR Demi Sinkronisasi Perizinan dan Pembangunan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam resmi menetapkan seorang warga negara Singapura berinisial PTP sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di kawasan perumahan Merlion Square, Tanjunguncang, Batuaji.

PTP yang diketahui menjabat sebagai manajer pada PT Sentek Indonesia, pengembang perumahan Merlion Square, diduga menyalahgunakan lahan fasilitas umum yang semestinya diserahkan kepada Pemerintah Kota Batam. Alih-alih diserahkan, lahan seluas sekitar 4.946 meter persegi tersebut justru dialihkan kepada pihak swasta melalui proses jual beli.

“Seharusnya lahan itu diserahkan sebagai fasilitas pendidikan sesuai dengan Fatwa Planologi dari BP Batam. Namun, tersangka PTP menjual lahan itu kepada seorang warga negara Korea berinisial KKJ yang diketahui menjabat Ketua Yayasan Suluh Mulia Pionir,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Kasna Dedi, Selasa (17/6).

Nilai transaksi penjualan lahan tersebut mencapai Rp4,89 miliar. Akibatnya, lahan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Negara pun dirugikan hingga Rp4.896.540.000 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Kasna menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi setidaknya empat alat bukti yang cukup. Bukti tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen surat, dan petunjuk yang menguatkan dugaan telah terjadi perbuatan melawan hukum yang menguntungkan pihak tertentu dan merugikan keuangan negara.

“Perbuatan tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001,” kata Kasna.

Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, tersangka PTP kini ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Batam. Penahanan akan berlangsung selama 20 hari ke depan, sembari tim penyidik terus mendalami kasus ini.

Kasna menambahkan, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru.“Penyidikan masih terus berkembang. Kami terus mendalami fakta-fakta hukum. Kemungkinan ke depan, akan ada pihak-pihak lain yang juga dimintai pertanggungjawaban hukum,” ujarnya. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel WNA Singapura Jadi Tersangka Korupsi PSU di Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kematian Muhammad Alif Okto Karyanto, bocah 12 tahun asal Sagulung, usai dipulangkan dari Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Embung Fatimah Batam, menjadi perhatian banyak pihak. Meski pihak rumah sakit menegaskan telah menjalankan prosedur dengan tepat, peristiwa ini tetap menjadi evaluasi penting bagi pelayanan kesehatan di daerah.

Direktur RSUD Embung Fatimah melalui Humas Ellin Sumarni menyampaikan bahwa Alif datang ke IGD dengan keluhan sesak napas dan nafsu makan menurun. “Pemeriksaan sudah dilakukan lengkap, termasuk laboratorium. Hasilnya menunjukkan kondisi stabil sehingga sesuai prosedur, pasien bisa dipulangkan,” jelas Ellin.

Menurut orang tua Alif, sang anak mengalami sesak napas dua jam sebelum dibawa ke rumah sakit. Namun, saat berada di IGD, kondisi medis menunjukkan pernapasan dalam batas normal. Sesuai regulasi BPJS yang merujuk pada Permenkes, pasien hanya bisa dirawat inap jika dalam kondisi tidak stabil.

Baca Juga: Tragedi Muhammad Alif: Luka Lama BPJS dan Pelayanan IGD Kembali Terbuka

“Ini yang sering salah paham. Aturan BPJS tidak memperbolehkan rawat inap untuk kondisi stabil. Kalau ingin lanjut perawatan, maka harus menggunakan jalur pasien umum,” ujar Ellin. Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut berasal dari BPJS, bukan keputusan rumah sakit.

Kendati demikian, pihak RSUD tak lepas tangan. Mereka sudah mengunjungi keluarga Alif untuk menyampaikan empati dan penjelasan medis secara langsung. “Kami bertemu langsung dengan keluarga, tokoh masyarakat, dan kader posyandu di lingkungan mereka. Keluarga sudah mengikhlaskan dan memahami situasi medisnya,” tambah Ellin.

Ombudsman RI Perwakilan Kepri juga turun tangan. Meski sifatnya hanya koordinatif, mereka menilai penting adanya evaluasi sistem, terutama dalam memahami ruang lingkup tanggung jawab BPJS terhadap pasien. “Kami bergerak cepat untuk mengakomodir apa yang menjadi harapan masyarakat,” ujar Kepala Perwakilan Ombudsman, Lagat Siadari.

Baca Juga: Prihatin, Ombudsman Minta PERSI dan IDI Kota Batam Periksa RSUD Embung Fatimah karena Tolak Pasien BPJS Kesehatan hingga Meninggal Dunia

Ia mengatakan, kasus ini akan dijadikan bahan evaluasi untuk peningkatan layanan ke depan. Tak hanya bagi rumah sakit, namun juga menyangkut transparansi dan edukasi kepada masyarakat soal cakupan tanggungan BPJS.

Pihak RSUD sendiri mengakui sekitar 90 persen pendapatan mereka bersumber dari layanan BPJS. Namun mereka tetap berkomitmen menjalankan semua aturan sesuai ketentuan yang berlaku, meski di lapangan kadang terjadi miskomunikasi dengan pasien dan keluarga.

“Kami sepakat perlu ada kajian ulang atas aturan BPJS agar tidak menghambat keputusan medis di lapangan. Kalau tidak ada kejelasan, tenaga medis bisa terjepit antara kepatuhan administratif dan kebutuhan klinis,” ujar Ellin.

Harapan besar muncul dari pertemuan dengan masyarakat dan keluarga korban. Mereka meminta layanan RSUD lebih responsif dan humanis, serta BPJS lebih aktif mensosialisasikan hak dan batas tanggung jawab mereka agar tidak terjadi kesalahpahaman di masa mendatang. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Kasus Alif Jadi Evaluasi Layanan RSUD Embung Fatimah pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Capaian pendapatan pajak daerah Kota Batam pada semester pertama tahun 2025 masih berada di angka 48 persen. Meski belum menyentuh setengah dari target tahunan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat tetap optimis mampu mengejar target penerimaan hingga akhir tahun.

Sekretaris Bapenda Batam, M Aidil Sahalo, mengatakan bahwa capaian tersebut sudah mendekati nilai ideal di semester pertama.

“Sampai semester pertama, capaian pajak secara total sudah mendekati nilai ideal yakni mendekati 50 persen atau tepatnya 48 persen,” kata dia, Selasa (17/6).

Target penerimaan pajak daerah Batam tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp1,7 triliun. Akan tetapi, dalam rencana perubahan anggaran, target itu dinaikkan menjadi Rp1,9 triliun. Nilai ini jauh lebih tinggi dibanding target pada APBD 2024 yang hanya sebesar Rp1,4 triliun.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Penerimaan Daerah Bapenda Batam, total realisasi terbesar berasal dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang mencapai Rp366,2 miliar dari target Rp721,1 miliar atau 50,78 persen. Dari kelompok ini, sektor jasa kesenian dan hiburan mencatat capaian tertinggi sebesar 56,87 persen.

Sementara itu, pajak makanan dan minuman telah terealisasi Rp88 miliar dari target Rp162,5 miliar atau 54,18 persen. Disusul pajak tenaga listrik dengan capaian 51,35 persen, jasa perhotelan 46,61 persen, dan jasa parkir baru 31,95 persen.

Sektor dengan capaian terendah adalah Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang baru mencapai 29,34 persen dari target Rp171,7 miliar. Sementara pajak reklame juga masih jauh dari target, baru tercapai 38,92 persen dari target Rp23 miliar.

Diakui Aidil, capaian pajak reklame masih rendah karena adanya proses penertiban yang sedang berjalan. “Ada pesimisme untuk pajak reklame karena saat ini sedang penertiban reklame oleh tim penertiban Pemko dan BP Batam untuk titik reklame yang tidak sesuai masterplan, tidak memiliki izin dan yang tidak membayar kewajiban terhadap pemerintah,” tambahnya.

Meski demikian, pihaknya tetap optimistis target penerimaan pajak tahun ini dapat tercapai. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan menagih piutang reklame dari pelaku usaha.

“Kami sebagai bagian dari tim pengelolaan reklame Kota Batam berkordinasi dengan BP Batam menertibkan dan sekaligus menagih piutang pajak reklame bagi pengusaha atau biro reklame yang masih punya tunggakan,” ujar Aidil.

Selain reklame, sektor pajak lainnya menunjukkan progres positif, seperti pajak mineral bukan logam dan batuan yang telah terealisasi 66,93 persen dari target Rp4,36 miliar. Begitu juga dengan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang mencatatkan capaian 53,77 persen.

“Kami akan maksimalkan potensi yang ada, termasuk melalui kolaborasi lintas sektor agar target yang sudah dinaikkan bisa tercapai,” katanya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Pendapatan Pajak Batam Masih Seret pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – PT Capella Dinamik Nusantara, selaku Main Dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Kepulauan Riau, menghadirkan program menarik khusus untuk New Honda Scoopy. Promo ini berlaku di wilayah Batam, Tanjungpinang, dan Tanjung Balai Karimun.

Skutik fashionable ini kini tampil semakin stylish dan fungsional. Dilengkapi dengan fitur-fitur terbaik di kelasnya, New Honda Scoopy siap menjadi pilihan utama bagi konsumen yang mengutamakan gaya, kenyamanan, dan efisiensi dalam berkendara harian.

Salah satu pembaruan signifikan adalah ukuran console box yang kini lebih besar, mencapai 4 liter (naik 1,3 liter dari versi sebelumnya), cukup untuk menyimpan botol minum dan barang bawaan lainnya. Desain jok juga disegarkan: warna cokelat elegan untuk varian Stylish, dan kombinasi hitam-abu untuk varian Prestige, memperkuat karakter pengendara yang trendi.

“New Honda Scoopy dirancang untuk konsumen yang aktif, peduli gaya, namun tetap mengutamakan fungsionalitas dan efisiensi. Kami juga menghadirkan beragam program pembelian menarik agar konsumen di wilayah Kepri semakin mudah memiliki motor impiannya,” ujar Duri Yanto, Sales Manager PT Capella Dinamik Nusantara.

Konsumen di Batam dapat menikmati program DP ringan mulai dari Rp 1,7 juta, ditambah potongan angsuran 1 kali serta diskon hingga Rp 300 ribu. Sementara itu, konsumen setia Honda di Tanjungpinang bisa mendapatkan New Honda Scoopy dengan DP mulai dari Rp 2 juta dan potongan hingga Rp 800 ribu.

Di wilayah Tanjung Balai Karimun, program berlaku dengan DP mulai dari Rp 2,6 juta dan diskon hingga Rp 333 ribu. Setiap pembelian juga mendapatkan bonus jaket eksklusif Cari Aman dan aksesoris plat holder untuk menunjang tampilan berkendara yang lebih stylish dan aman.

Pada bagian lampu depan, New Honda Scoopy sudah dilengkapi LED crystal block, serta desain baru lampu belakang yang memberikan kesan modern dan meningkatkan visibilitas. Pegangan belakang kini lebih ergonomis dan fungsional, menunjang kenyamanan saat parkir atau mendorong motor.

Fitur unggulan seperti Honda Smart Key System, Answer Back System, dan Antitheft Alarm tetap menjadi andalan. Panel meter digital menyajikan informasi lengkap: mulai dari speedometer, konsumsi BBM real-time, indikator baterai, hingga indikator ECO untuk berkendara lebih efisien. Tak ketinggalan, Multi-Function Hook memudahkan membawa barang dan dapat dilipat jika tidak digunakan.

Dari sisi performa, skutik ini mengandalkan mesin 110cc eSP (enhanced Smart Power) yang responsif dan hemat bahan bakar, dengan konsumsi mencapai 59 km/liter, serta telah memenuhi standar emisi Euro 3.

“Fitur-fitur pada New Honda Scoopy sangat lengkap, cocok bagi yang mencari skutik fashionable dengan tampilan ikonik. Jangan tunggu lama, segera kunjungi dealer Honda terdekat dan manfaatkan program menarik yang sedang berlangsung,” tutup Duri Yanto. (*)

Artikel Jangan Lewatkan Program Menarik New Honda Scoopy pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Upacara 17 Hari Bulan Tingkat Kota Batam yang biasa digelar di Dataran Engku Putri, kali ini digelar di Lapangan Mako Lanud Hang Nadim, Selasa (17/6). Upacara rutin ini digelar sebagai bentuk kolaborasi antar-instansi di bawah komando Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Batam.

Inspektur Upacara, Komandan Lanud Hang Nadim, Letkol Pnb Hendro Sukamdani, M.Tr.Opsla, menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menjaga stabilitas daerah. Terlebih, Batam sebagai kawasan strategis nasional dan pintu gerbang Indonesia di perbatasan, harus dijaga bersama oleh seluruh elemen.

“Sinergi antara TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah sangatlah penting. Semua harus terus menjaga stabilitas keamanan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memastikan kesejahteraan masyarakat,” ujar Hendro.

Hendro menyampaikan bahwa bagi TNI AU, momen seperti ini menjadi ajang silaturahmi dan juga bentuk perhatian dari pemimpin daerah terhadap kondisi satuan.

“Dengan kegiatan seperti ini, membangun suasana kekeluargaan. Ujungnya adalah kolaborasi, sinergi, dan gotong royong membangun Batam,” ujarnya.

Sementara, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menyambut baik inisiatif penyelenggaraan upacara yang digilir antarinstansi, karena diyakini mampu mempererat hubungan Forkopimda secara lebih humanis.

“Kalau digelar di Pemko suasananya cenderung formal. Tapi kalau bergantian ke satuan-satuan, nuansanya beda. Ada kekeluargaan, ada rasa kebersamaan. Di situlah makna sinergi itu terbangun,” kata Amsakar.

Ia juga menekankan bahwa kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan saat ini adalah sinergi, kolaborasi, harmoni, dan sinkronisasi lintas sektor. Prinsip itu pula yang menjadi semangat dalam pelaksanaan upacara 17 hari bulan kali ini.

“Kalau semua satuan dan instansi sudah saling mendukung dan bergerak bersama, insyaallah tak ada pekerjaan yang terasa berat,” tambahnya.

Upacara rutin tiap bulan dirancang bergilir oleh Forkopimda Batam, agar setiap instansi bisa saling mengunjungi dan menunjukkan dukungan terhadap satuan lainnya. Selain formal, suasana yang diciptakan menjadi lebih cair dan bersahabat.

“Sinergi yang terbangun ini diharapkan menjadi modal sosial untuk memperkuat kebersamaan dalam menjaga Batam tetap kondusif, kompetitif, dan terus maju sebagai di kawasan perbatasan,” tegasnya. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Upacara 17 Hari Bulan di Lanud Hang Nadim, Simbol Sinergi Forkopimda Bangun Batam pertama kali tampil pada Metropolis.