batampos – Ketegangan lama antara Thailand dan Kamboja kembali meledak. Bentrokan bersenjata yang terjadi di wilayah perbatasan telah menewaskan sejumlah warga sipil dan memicu krisis diplomatik serius.

Thailand dan Kamboja terlibat dalam bentrokan militer berdarah di sepanjang perbatasan kedua negara pada Kamis (24/7). Menurut laporan AP News, insiden ini menewaskan sedikitnya sembilan warga sipil dan melukai lebih dari 14 orang di tiga provinsi perbatasan.

Bentrokan pertama terjadi pada pagi hari di dekat kuil kuno Ta Muen Thom yang terletak di antara Provinsi Surin (Thailand) dan Oddar Meanchey (Kamboja). Thailand mengklaim bentrokan dimulai setelah terdeteksi drone dan pasukan Kamboja bersenjata bergerak mendekat.

Militer Thailand merespons dengan serangan udara ke target-target militer di Kamboja.

Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Kamboja menuding Thailand sebagai pihak yang lebih dulu menggunakan drone dan menembak. Pihak Kamboja menyatakan tindakannya murni sebagai pertahanan diri terhadap pelanggaran wilayah.

Kementerian Luar Negeri Thailand menuduh Kamboja menyerang fasilitas militer dan sipil, termasuk sebuah rumah sakit dan menegaskan hak membela diri sesuai hukum internasional.

Juru bicara kementerian, Nikorndej Balankura menyebut Kamboja harus bertanggung jawab atas pelanggaran kedaulatan tersebut.

AP News juga melaporkan bahwa sebagai dampak lanjutan, kedua negara menurunkan hubungan diplomatik ke level terendah. Thailand mengusir duta besar Kamboja dan Kamboja membalas dengan langkah serupa.

Thailand bahkan menutup seluruh pintu perbatasan darat.

Insiden ini juga dipicu oleh ledakan ranjau darat yang sebelumnya melukai lima tentara Thailand. Pemerintah Thailand menuding ranjau-ranjau tersebut baru dipasang dan berasal dari luar.

Namun, Kamboja membantah tuduhan itu dan menyebut masih banyak ranjau sisa konflik abad ke-20 di kawasan tersebut.

Masalah perbatasan Thailand-Kamboja memang bukan hal baru. Konflik serupa pernah terjadi di sekitar kuil Preah Vihear, sebuah situs warisan budaya yang telah lama disengketakan.

Pada tahun 1962, Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan wilayah kuil tersebut berada di bawah kedaulatan Kamboja, namun putusan itu masih menjadi sumber ketegangan hingga kini.

Krisis perbatasan antara Thailand dan Kamboja telah melebar ke ranah diplomatik dan kemanusiaan. Korban sipil berjatuhan, hubungan diplomatik memburuk, dan stabilitas kawasan terguncang. (*)

Sumber: JP Group

Artikel 9 Orang Tewas dalam Bentrok Thailand vs Kamboja di Perbatasan pertama kali tampil pada News.

batampos – Satuan Tugas (Satgas) Pangan Mabes Polri menyampaikan perkembangan pengusutan kasus beras oplosan. Sejumlah produsen sudah menjalani pemeriksaan. Proses masih terus bergulir di kepolisian.

Langkah Satgas Pangan itu mendapatkan respon positif dari Kementerian Pertanian (Kementan). Pasalnya penjualan beras tidak sesuai mutu, merugikan masyarakat atau konsumen. Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan penjualan beras kemasan tidak sesuai mutu maupun takaran, merugikan masyarakat.

Kementan menghitung, kerugian konsumen bisa mencapai Rp 99 triliun. Nilai kerugian ini sangat besar, setara dengan anggaran Kejaksaan untuk 4 tahun lebih. Sebagai catatan APBN Kejaksaan tahun ini sekitar Rp 23,3 triliun.

Tingginya nilai kerugian masyarakat itu, membuat Amran berkomitmen untuk mengusutnya. Dia lantas menyerahkan 212 merek beras kemasan yang tidak sesuai mutu. Baik itu dari sisi kualitas spesifikasi maupun takaran beratnya.

“Kita hitung kira-kira Rp 99 triliun potensi kerugian masyarakat. Itu adalah perbuatan yang jahat,” tegas Amran dalam keterangannya (24/7).

Dia menambahkan upaya tegas untuk pemberantasan mafia pangan tersebut mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Amran mengungkap, Prabowo telah memberikan instruksi langsung agar tidak ada kompromi terhadap pelanggaran regulasi.

“Pak Presiden minta, kalau masih tidak sesuai regulasi yang ada, harus ditindak tegas. Tidak ada lagi ruang diskusi,” ujar Mentan Amran.

Dia menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam dan akan menindak tegas pengusaha ataupun produsen yang terbukti melakukan kecurangan. “Seluruh pengusaha beras seluruh Indonesia yang tidak mengikuti aturan harus ditindak,” tandasnya.

Amran mengatakan, saat ini sejumlah negara lain mengalami krisis pangan. Maka kondisi pangan di Indonesia harus dijaga. Tidak boleh ada oknum atau mafia pangan yang memanfaatkan peluang meraup keuntungan, di tengah stok pangan yang melimpah.

Amran juga memastikan bahwa pasokan beras nasional saat ini dalam kondisi aman. Selama bulan ini pemerintah akan menyalurkan 360 ribu ton bantuan pangan beras dalam rangka program perlindungan sosial. Kemudian juga membuka keran untuk 1,3 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sampai akhir 2025.

Beras SPHP dijual murah, dengan tujuan menurunkan harga beras premium yang sudah di atas harga eceran tertinggi (HET).

Dengan stok nasional mencapai 4,2 juta ton, Kementan optimistis harga akan segera stabil. Bagi Amran, tidak ada alasan untuk memainkan harga di tengah pasokan yang melimpah.

“Pemerintah akan terus mengawal distribusi hingga ke tangan konsumen,” tandasnya. (*)

Sumber: JP Group

Artikel Usut Beras Oplosan, Mentan Tegaskan Potensi Kerugian Konsumen Tembus Rp 99 Triliun pertama kali tampil pada News.

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti buruknya tata kelola sektor pertambangan nasional yang telah menjadi perhatian lembaga antirasuah sejak 2009. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan hasil kajian selama lebih dari satu dekade itu menunjukkan berbagai persoalan serius, mulai dari kegiatan penambangan ilegal hingga ketidaksinkronan regulasi antara pusat dan daerah.

Pernyataan ini disampaikan Setyo usai melakukan pertemuan dengan tujuh kementerian, di antaranya Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Kehutanan yang secara khusus mengelola tata kelola pertambangan.

“Kajian yang dilakukan oleh KPK terhadap pertambangan ini sudah dilakukan sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Tentu banyak hal yang sudah dikaji, antaranya masalah perizinan, kemudian pengelolaan, antaranya seperti informasi dan basis data, kemudian tumpang tindih perizinan, kemudian kegiatan penambangan yang tanpa izin, tanpa IUP, kemudian juga masalah ketidaksinkronan dan disparitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” kata Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (24/7).

Setyo menyebut, rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban administrasi dan keuangan. Menurutnya, masih banyak perusahaan tambang yang belum memenuhi kewajiban membayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta adanya masalah terkait bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan disparitas harga antara pasar ekspor dan domestik.

“Nah, dari kajian yang panjang, yang sudah dilakukan dan sudah diinformasikan, tentu ini menjadi kajian atau temuan, kemudian ditindak lanjut dikajian dan nantinya akan ada ren aksi. Nah, ren aksi inilah nanti akan disampaikan oleh beliau-beliaunya,” ujarnya.

Meski begitu, Setyo juga memaparkan sejumlah capaian positif yang berhasil diraih dalam upaya pembenahan tata kelola pertambangan. Salah satunya penurunan jumlah izin usaha pertambangan yang sebelumnya mencapai 4.877, namun kini telah berkurang secara signifikan.

“Antara lain masalah pengurangan perizinan dari yang sebelumnya 4.877, kemudian turun sampai dengan beberapa tahun dan sampai dengan sekarang sudah banyak terjadi penurunan yang cukup signifikan,” jelasnya.

Sementara pada sektor sistem dan teknologi, KPK juga mencatat kemajuan dalam integrasi data dan pembayaran yang kian menunjukkan tren positif.

“Kemudian dari sistem, dari MODI, kemudian ada MOMI, kemudian integrasi untuk Geoportal, dan sistem pembayaran secara PNBP, kemudian ada SIMBARA, SIMPONI dan semuanya, ini juga merupakan sebuah keberhasilan yang sudah dilakukan oleh KPK bersama dengan stakeholder lain,” tutur Setyo.

Terkait PNBP, meski masih ada tunggakan, KPK menyebutkan tren positif dalam penyelesaian tunggakan tersebut. Penerimaan PNBP dari yang Rp 9 triliun di tahun 2013 menjadi Rp 14 triliun.

“Harapannya juga semakin tahun ini akan semakin meningkat,” ucapnya.

Setyo menegaskan sektor pertambangan tidak bisa ditangani oleh satu kementerian saja, melainkan harus dikerjakan secara lintas sektoral. Karena itu, KPK menekankan pentingnya sinergi antara kementerian dan lembaganya dalam mengawasi serta memperbaiki tata kelola pertambangan.

“Tidak ada lagi yang bersifat sektoral, semuanya nanti bisa dilakukan secara sinergi antara kementerian dan tentunya melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi,” pungkasnya. (*)

Sumber: JP Group

Artikel Borok Tata Kelola Tambang Sejak 2009 Dibeber KPK: Kegiatan Ilegal hingga Pengelolaan Amburadul pertama kali tampil pada News.