batampos – Warga Perumahan Taman Legenda Bali, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, mengeluhkan adanya aliran buangan dari proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang disalurkan ke drainase lingkungan.

Peristiwa ini baru diketahui pada Senin (26/5) malam. Kejadian itu menimbulkan aroma tak sedap di sekitar perumahan dan menimbulkan keresahan buat warga.

Yusuf, salah seorang warga Perumahan Taman Legenda Bali, menyampaikan keprihatinannya atas aliran air dari sistem IPAL yang justru mengarah ke saluran parit. Padahal, menurutnya, air buangan dari rumah tangga seharusnya dialirkan ke penampungan utama untuk diolah lebih lanjut hingga bebas dari limbah.

“IPAL itu terintegrasi dari pipa ke pipa dari rumah warga. Di Legenda Bali itu dibuang ke parit. Artinya limbah rumah tangga itu dibuang ke situ semua,” katanya, Selasa (27/5).

Ia menilai pelaksanaan proyek IPAL terkesan tidak tuntas dan mengabaikan dampak bagi lingkungan sekitar. Kekhawatiran warga terutama muncul karena jenis air buangan yang mengalir ke drainase belum jelas.

“Semua kotoran masuk ke situ. Bayangkan kalau semua (kotoran) tumpah ke Legenda Bali. Tentu kami khawatir. Itu, kan, limbah,” ujar Yusuf.

Ketua RW 13 Legenda Bali, Cip Budianto, juga mengaku baru mengetahui kejadian tersebut dari laporan warga. Ia belum sempat meninjau langsung lokasi, tetapi menerima informasi bahwa bau tidak sedap mulai tercium di lingkungan Blok A di perumahan itu.

“Kita bukannya mau menghambat proyek. Tapi kalau warga saya terdampak atau ada bau tak sedap, kan kasihan. Jadinya enggak nyaman,” ujarnya.

Menurut Budi, dampak yang dirasakan baru terbatas pada empat atau lima rumah di satu blok. Namun, proyek IPAL semestinya memberikan solusi sanitasi, bukan menimbulkan gangguan baru.

“Ironis kalau yang dijanjikan perbaikan sanitasi, tapi malah seperti ini,” kata dia.

Pihak kontraktor proyek sempat menghubunginya dan menyampaikan kondisi tersebut hanya bersifat sementara. Mereka juga berencana turun ke lapangan untuk mengecek langsung dan mencari solusi.

Budi berharap, pihak pelaksana proyek dan instansi terkait dapat segera menindaklanjuti laporan dan keluhan yang muncul. Ia minta kualitas lingkungan dan kenyamanan warga tetap menjadi prioritas dalam pengerjaan proyek sanitasi tersebut.

“Saya sebagai RW hanya berharap warga tidak terus-menerus terganggu. Tempat kami juga masuk proyek itu, jadi kami mendukung. Tapi tolong jangan abaikan dampaknya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, membantah bahwa yang dibuang ke parit merupakan limbah berat. Menurutnya, air yang dialirkan ke drainase hanyalah air kotor seperti air bekas cucian dan air hujan.

“Itu hanya untuk sementara dibuang ke drainase. Paling lama satu minggu,” katanya.

Kondisi ini, lanjutnya, terjadi karena jalur utama di depan Perumahan Duta Plamo akan dibongkar akibat masalah elevasi. Langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan proyek tetap berjalan, meski pengalihan sementara aliran air dilakukan.

Tuty memastikan, setelah pekerjaan di jalur utama selesai, buangan air akan kembali dialirkan ke sistem pengolahan yang semestinya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Beranda Batam Warga Legenda Bali Protes Aliran IPAL ke Drainase, Timbulkan Bau Tak Sedap pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos — Putusan ringan terhadap Vasudhevan Jayaram alias Jams, warga negara Singapura yang terjerat kasus narkotika, menuai sorotan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) resmi mengajukan banding atas vonis empat tahun satu bulan penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Batam.

Kepala Seksi Narkotika Kejati Kepri, Franky Manurung, menyatakan vonis tersebut dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan.

“Kami menilai putusan itu terlalu ringan. Proses banding akan kami kawal ketat,” ujarnya, Selasa (27/5).

Dalam sidang putusan yang digelar Kamis, 24 April lalu, majelis hakim yang diketuai Irpan menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika karena memiliki 1,52 gram sabu tanpa hak dan tanpa alasan medis.

Meski demikian, hakim hanya menjatuhkan hukuman empat tahun satu bulan penjara serta denda Rp800 juta, subsider satu bulan kurungan.

Vonis itu jauh lebih ringan dibanding tuntutan jaksa, yakni tujuh tahun penjara dan denda Rp2 miliar subsider enam bulan.

“Majelis hakim tidak menjelaskan secara rinci alasan pemberian vonis ringan. Tak ada fakta baru yang mematahkan argumentasi kami di persidangan,” kata Franky.

Ketimpangan ini juga disorot oleh sejumlah praktisi hukum. Seorang advokat yang turut menyaksikan persidangan menilai putusan tersebut menyisakan tanda tanya.

“Dalam kasus serupa dengan barang bukti di bawah dua gram, biasanya hukuman berkisar lima hingga tujuh tahun. Putusan ini terlalu lunak,” ujarnya.

Ia juga menyoroti potensi ketimpangan hukum ketika terdakwa adalah warga negara asing.

“Ada ruang abu-abu dalam praktik penegakan hukum kita. Ini soal lebih dari sekadar jumlah barang bukti, tapi juga soal konsistensi hukum dan integritas lembaga peradilan,” katadia .

Batam sebagai wilayah perbatasan dinilai rawan menjadi pintu masuk peredaran narkoba lintas negara. Karena itu, menurut Franky, setiap vonis terhadap pelaku kejahatan narkotika harus memberi pesan hukum yang tegas.

“Kami tidak ingin putusan ini menjadi preseden buruk ke depannya,” ujarnya. (*)

Reporter: AZIS MAULANA

Artikel Vonis Ringan WN Singapura Kasus Narkoba, Kejati Kepri Ajukan Banding pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Sejumlah kasus pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing (WNA) di Batam kembali menjadi sorotan. Meski Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 sebagai perubahan ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan tegas mengatur ancaman pidana hingga lima tahun penjara atau denda Rp500 juta bagi pelanggar, realitas di lapangan menunjukkan sebagian besar pelaku justru hanya dikenai sanksi ringan seperti teguran atau deportasi.

Salah satu kasus yang menuai perhatian publik adalah pelanggaran oleh tenaga kerja asing di kawasan Opus Bay, yang hanya berujung pada teguran tanpa proses hukum lebih lanjut.

Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Kharisma Rukmana, menjelaskan bahwa keputusan penindakan terhadap pelanggaran WNA tidak bisa digeneralisasi. Setiap kasus diproses berdasarkan penilaian menyeluruh terhadap berbagai aspek.

“Pertimbangan kami meliputi tingkat pelanggaran, ada tidaknya unsur kesengajaan, kondisi kemanusiaan, alat bukti yang tersedia, serta pemenuhan unsur pasal yang disangkakan. Jadi, meskipun undang-undang memberikan ruang untuk sanksi pidana, implementasinya tetap disesuaikan dengan kondisi konkret di lapangan,” ujar Kharisma, Selasa (27/5).

Menurutnya, pendekatan individual terhadap setiap pelanggaran merupakan langkah yang adil dan proporsional. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum tetap dijalankan berdasarkan fakta hukum dan bukan tekanan opini publik.

Menjawab keraguan masyarakat atas efektivitas hukuman berupa teguran, Kharisma menegaskan bahwa sanksi administratif seperti Surat Peringatan bukan tanpa dasar.

“Sanksi ini diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian Nomor IMI-0144.GR.03.09 Tahun 2023. Jadi, ini merupakan instrumen hukum resmi,” katadia .

Lebih lanjut, Kantor Imigrasi Batam juga melakukan pengawasan aktif terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga mempekerjakan tenaga kerja asing secara ilegal atau tidak sesuai aturan.

Pemerintah diharapkan tidak hanya mengandalkan deportasi atau teguran administratif, tetapi juga mengevaluasi kembali penerapan hukum yang ada agar lebih tegas dan konsisten. (*)

Reporter: AZIS MAULANA

Artikel Imigrasi Batam Awasi Perusahaan Nakal, Sanksi Teguran Dianggap Sesuai Aturan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos — Sidang perkara narkotika dengan terdakwa Ermawati kembali digelar di Pengadilan Negeri Batam, Selasa (27/5), dengan agenda pembacaan pleidoi dari tim penasihat hukum. Dalam nota pembelaan yang disampaikan Desti Wiranata dari LBH Mawar Saron Batam, pihaknya menilai proses penangkapan terhadap kliennya yang tidak sesuai prosedural.

“Kami menilai penangkapan terhadap terdakwa dilakukan tanpa prosedur yang sesuai hukum, khususnya dalam teknik undercover buy yang digunakan oleh kepolisian,” kata Desti di hadapan majelis hakim.

Menurutnya, saksi-saksi dari kepolisian yang melakukan penyamaran tidak memiliki surat perintah tertulis dari pimpinan sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Jika praktik seperti ini dibiarkan, akan ada banyak warga sipil menjadi korban penyidikan yang tidak sah. Ini bukan hanya cacat prosedural, tapi ada indikasi menjebak terdakwa asalkan terdakwa ditangkap dulu,” katanya.

Desti meminta agar majelis hakim membebaskan Ermawati dari segala dakwaan karena dianggap tidak memenuhi unsur dalam penangkapan maupun proses penyidikan.

Dalam persidangan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Ermawati dengan hukuman tujuh tahun penjara serta denda Rp3,2 miliar, subsider enam bulan kurungan. Ia bersama dua terdakwa lain, Filla Tri dan Suhendi didakwa melakukan pemufakatan jahat untuk mengedarkan narkotika jenis ekstasi.

Berdasarkan dakwaan JPU, kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang diterima tim Subdit Narkoba Polda Kepri tentang adanya peredaran narkotika di Winner Café and Bar, Top 100, Sagulung. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dengan metode undercover buy.

Pada Kamis malam, 24 Oktober 2024, sejumlah anggota kepolisian menyamar sebagai pengunjung dan melakukan pemesanan ekstasi kepada Ermawati yang saat itu bertugas sebagai Public Relation (PR) di kafe tersebut.Transaksi berjalan dan uang sebesar Rp1,7 juta diberikan untuk pembelian tiga butir ekstasi.

Proses itu dilanjutkan dengan penelusuran ke lantai dua kafe, tempat suhendi  yang diduga sebagai pemasok menunggu. Ketiga terdakwa ditangkap di lokasi setelah transaksi dianggap selesai.

Hasil laboratorium forensik Polda Riau mengonfirmasi bahwa barang bukti yang disita berupa enam butir pil dengan berbagai warna mengandung MDMA, senyawa aktif dalam narkotika jenis ekstasi. Total berat netto seluruh pil mencapai 2,24 gram.

Barang bukti tersebut disita dari ketiga terdakwa dan dinyatakan sebagai narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas dasar itu, JPU mendakwa ketiganya dengan Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika tentang perbuatan menawarkan untuk dijual, menjadi perantara, serta menyerahkan narkotika tanpa hak dan tanpa izin.

Majelis hakim menyatakan sidang akan dilanjutkan dengan agenda replik dari JPU pekan depan. Pihak kejaksaan belum memberikan tanggapan atas pleidoi yang dibacakan tim kuasa hukum terdakwa. (*)

Reporter: AZIS MAULANA

Artikel Cacat Prosedur Penangkapan, Terdakwa Kasus Narkoba Ajukan Pleidoi Bebas pertama kali tampil pada Metropolis.