batampos – Pemerintah Kota Batam terus menunjukkan komitmennya dalam menjamin akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat, terutama bagi warga kurang mampu. Pada tahun 2025, anggaran untuk program Bantuan Kesehatan Daerah (Bankesda) dinaikkan menjadi Rp71,8 miliar, naik sekitar Rp27 miliar dibanding tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi, menjelaskan bahwa peningkatan anggaran ini bertujuan untuk memperluas cakupan layanan kesehatan yang diberikan pemerintah daerah. Sebagian besar anggaran dialokasikan untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan bagi masyarakat.

“Dari total anggaran Bankesda sebesar Rp71,8 miliar lebih ini, sebanyak Rp65,1 miliar digunakan khusus untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan masyarakat,” ujar Didi, Senin (21/7).

Ia menyebutkan, peningkatan anggaran dilakukan melalui APBD Perubahan, menyesuaikan dengan bertambahnya jumlah peserta dan kebutuhan layanan yang terus berkembang.

“Kebutuhan layanan meningkat, masyarakat yang terbantu juga terus bertambah. Karena itu, kita perluas cakupannya, agar semakin banyak yang bisa dilayani,” katanya.

Selain premi BPJS, anggaran Bankesda 2025 juga digunakan untuk bantuan pengobatan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit sebesar Rp6,59 miliar. Kemudian, bantuan transportasi bagi pasien yang membutuhkan rujukan keluar daerah sebesar Rp67 juta dan bantuan akomodasi sebesar Rp108 juta.

Didi mengatakan saat ini Pemko Batam telah menjalin kerja sama dengan 13 rumah sakit, baik di dalam maupun di luar Batam. Dua di antaranya adalah rumah sakit jiwa yang berada di Pekanbaru, Riau, dan Tanjung Uban, Bintan.

Rumah sakit mitra Bankesda antara lain RSUD Embung Fatimah, RSBP Batam, RS Harapan Bunda, RS Soedarsono, RS Bhayangkara, RS Elisabeth Batam Kota, RS Keluarga Husada, RS Graha Hermine, RS Charis Medika, RS Kasih Sayang Ibu, RS Budi Kemuliaan, RS Tanjung Uban, dan RS di Pekanbaru.

Menurut Didi, Dinas Kesehatan juga terus mendorong rumah sakit lain untuk bergabung dalam program ini guna memperluas jangkauan layanan.

“Sebagian besar rumah sakit besar di Batam sudah ikut serta. Tapi kami tetap membuka ruang kerja sama untuk rumah sakit lain, agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan layanan,” ujarnya.

Ia berharap dengan peningkatan anggaran dan kemitraan yang semakin luas, kualitas layanan kesehatan di Batam dapat terus meningkat dan semakin merata.

“Ini bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di bidang kesehatan,” tutupnya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Pemko Batam Tambah Anggaran Bankesda, Layanan Kesehatan Masyarakat Makin Diperkuat pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap aksi penipuan yang mengatasnamakan petugas Disdukcapil. Modus yang digunakan pelaku yakni dengan dalih aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP digital melalui telepon dan pesan WhatsApp.

Plt Kepala Disdukcapil Kota Batam, Yusfa Hendri, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menghubungi masyarakat secara pribadi untuk urusan administrasi kependudukan. Seluruh layanan, termasuk aktivasi IKD, dilakukan langsung oleh warga di kantor Disdukcapil atau kecamatan.

“Disdukcapil tidak pernah melakukan aktivasi atau layanan dokumen kependudukan lainnya melalui telepon atau pesan singkat. Warga harus datang langsung ke kantor jika ingin mengurus dokumen,” tegas Yusfa, Senin (21/7).

Imbauan ini disampaikan menyusul laporan dari seorang warga Perumahan Marina Park, Nagoya, Kecamatan Lubukbaja, yang nyaris menjadi korban penipuan. Warga bernama Meiling itu menerima pesan dari seseorang yang mengaku petugas Disdukcapil dan diminta menyerahkan fotokopi KTP, KK, serta melakukan video call untuk proses aktivasi KTP digital.

“Awalnya saya dihubungi lewat telepon, katanya dari Disdukcapil. Saya diminta kirim fotokopi KTP dan KK, lalu disuruh video call. Karena curiga, saya langsung tanya ke grup WhatsApp RT,” cerita Meiling.

Beruntung, Meiling tidak melanjutkan proses tersebut dan segera melapor ke lingkungan tempat tinggalnya. Warga pun langsung berkoordinasi dengan Disdukcapil untuk memastikan kebenaran informasi itu.

Yusfa mengatakan, penipuan seperti ini sudah sering terjadi, dan pihaknya terus menyosialisasikan pentingnya kewaspadaan terhadap segala bentuk komunikasi mencurigakan yang mengatasnamakan instansi pemerintah.

“Kami minta warga tetap waspada dan jangan mudah percaya pada pesan atau panggilan yang tidak jelas sumbernya. Jika ada informasi yang meragukan, sebaiknya konfirmasi ke ketua RT/RW atau datang langsung ke kantor Disdukcapil,” tambah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Batam tersebut.

Yusfa berharap warga semakin bijak dalam menyikapi setiap informasi digital, terutama yang berkaitan dengan data pribadi. Ia menekankan bahwa keamanan data pribadi adalah tanggung jawab bersama, dan partisipasi aktif warga sangat dibutuhkan untuk mencegah jatuhnya korban.

“Kami siap menerima laporan jika ada kasus serupa. Tujuannya agar bisa segera ditindaklanjuti dan tidak menimbulkan keresahan,” tutupnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Warga Batam Diimbau Waspada Penipuan Bermodus Aktivasi KTP Digital pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Jumlah korban penipuan kaveling bodong di Kota Batam terus bertambah. Hingga pertengahan Juli 2025, tercatat sudah 144 berkas korban yang diserahkan ke Polresta Barelang. Kasus ini menyeruak setelah banyak warga baru menyadari bahwa lahan yang mereka beli tidak memiliki legalitas yang sah.

Heni, perwakilan para korban, menyebutkan bahwa sejak laporan awal dilayangkan, jumlah korban terus bertambah. “Kami sudah memberikan keterangan kepada polisi sekaligus menyerahkan berkas tambahan dari korban yang baru mengetahui kasus tersebut,” ujar Heni. Awalnya, mereka menyerahkan 130 berkas. Namun, pada akhir pekan kemarin, jumlah itu bertambah 14 berkas menjadi total 144.

Dari data yang disampaikan, berkas terbanyak berasal dari kawasan Seibinti dengan 114 korban, disusul Bukit Daeng sebanyak 12 korban, dan kawasan SP Plaza sebanyak 18 korban. Semua berkas tersebut telah diterima Unit III Bidang Harda Polresta Barelang. “Kami juga sudah dimintai keterangan terkait proses saat pembelian kaveling tersebut,” tambah Heni.

Baca Juga: Kapolresta Barelang: Laporan Kasus Kaveling Bodong Akan Diusut Tuntas

Kapolresta Barelang, Kombes Pol Zaenal Arifin, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima laporan tersebut. “Kami masih meneliti berkas yang diserahkan sebagai barang bukti,” ujarnya. Setelah proses verifikasi, polisi akan memanggil para saksi guna melengkapi penyidikan. Zaenal menegaskan bahwa kasus ini menjadi perhatian khusus mengingat banyaknya jumlah korban.

Sebelumnya, ratusan warga Kecamatan Sagulung menggelar pertemuan di Kantor Lurah Seibinti pada Minggu (6/7). Pertemuan tersebut difasilitasi Lurah Seibinti, Jamil, dan dihadiri warga dari tiga lokasi: Seibinti, belakang SP Plaza, dan Bukit Daeng. Dalam pertemuan itu, warga sepakat untuk melaporkan Direktur PT Erracipta Karya Sejati, Restu Joko Widodo, ke Polresta Barelang.

Jamil menyampaikan bahwa pihak kelurahan sudah sejak lama mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan promosi kavling murah tanpa kejelasan legalitas. “BP Batam sejak 2016 tidak lagi mengalokasikan KSB (Kaveling Siap Bangun),” katanya. Ia juga mengungkap bahwa PT Erracipta Karya Sejati tak pernah mampu menunjukkan dokumen legal dari BP Batam atas lahan yang mereka jual.

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan harapan agar pemerintah dan BP Batam ikut turun tangan menyelesaikan masalah yang dinilai sangat merugikan ini. Mereka menuntut adanya kejelasan status lahan dan meminta aparat segera menindak pihak-pihak yang terlibat. “Ini bukan hanya tentang uang, tapi juga masa depan keluarga kami,” ungkap Putra, seorang warga dengan nada sedih.

Dengan total kerugian yang ditaksir mencapai lebih dari Rp9 miliar dan melibatkan sedikitnya 317 kepala keluarga, warga kini menaruh harapan besar pada proses hukum yang tengah berjalan. Mereka berharap laporan kolektif ini menjadi langkah awal menuju keadilan dan kepastian hukum atas lahan yang telah mereka beli. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Korban Kaveling Bodong di Batam Tembus 144 Orang, Kerugian Capai Rp9 Miliar, Warga Batam Desak Polisi Usut Tuntas pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Sebanyak 274 nelayan di Kota Batam telah menerima Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar hingga 30 Juni 2025. Selain itu, 189 nelayan juga mendapat rekomendasi serupa untuk Pertalite.

Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Yudi Admaji, menyebutkan bahwa total kuota Solar yang telah dialokasikan mencapai 118.021 liter, tersebar melalui 279 surat rekomendasi dan disalurkan di empat SPBU atau SPBUN yang ditunjuk.

Sementara untuk Pertalite, kuota yang tersalurkan tercatat sebanyak 87.484 liter melalui 194 surat rekomendasi. Penyaluran dilakukan melalui enam SPBU yang tersebar di wilayah Batam.

“Program ini menjadi angin segar bagi nelayan kecil yang sangat bergantung pada BBM subsidi untuk operasional melaut. Pemerintah berharap distribusinya tepat sasaran dan benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan,” ujar Yudi, Senin (21/7).

Ia menjelaskan bahwa kebutuhan BBM setiap nelayan bervariasi tergantung pada skala dan jarak operasional kapal. “Ada yang hanya membutuhkan sedikit, ada pula yang cukup banyak. Itu jadi pertimbangan kami dalam menentukan kuota rekomendasi,” katanya.

Yudi menegaskan, surat rekomendasi hanya diberikan untuk kapal berukuran 0–5 gross tonnage (GT). Sementara kapal berukuran 5–30 GT harus mengurus rekomendasi di tingkat provinsi. Adapun kapal di atas 30 GT tidak diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi.

“Ini sesuai aturan pemerintah agar subsidi tepat sasaran dan tidak dinikmati kapal besar yang semestinya menggunakan BBM non-subsidi,” jelasnya.

Untuk memperoleh surat rekomendasi, nelayan wajib menyertakan dokumen seperti surat permohonan, Surat Tanda Kapal Perikanan (TDKP), KTP atau Kartu Kusuka, serta Nomor Induk Berusaha (NIB) yang tercantum dalam TDKP. Proses pengajuan dilakukan secara gratis di Dinas Perikanan.

Yudi juga mengingatkan agar BBM subsidi digunakan sesuai peruntukan, yakni untuk kegiatan perikanan. Pihaknya tak segan menindak tegas setiap penyalahgunaan yang ditemukan di lapangan.

“Kami harap program ini dimanfaatkan sebaik mungkin, agar nelayan bisa tetap melaut tanpa terbebani biaya operasional tinggi,” pungkasnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel 274 Nelayan Batam Terima Rekomendasi BBM Subsidi, Kuota Capai 205 Ribu Liter pertama kali tampil pada Metropolis.