batampos – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam mulai menjaring calon penerima subsidi biaya SPP bagi siswa SD dan SMP yang tidak tertampung di sekolah negeri dan melanjutkan pendidikan di sekolah swasta. Tahun ini, kuota bantuan pendidikan tersebut disiapkan untuk 2.440 siswa SD dan 1.430 siswa SMP, dengan total 3.870 siswa penerima.

Kepala Disdik Batam, Tri Wahyu Rubianto, menyampaikan bahwa proses penjaringan saat ini masih berada dalam tahap pendataan oleh masing-masing sekolah swasta. Pendataan dilakukan berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

“Ada 3.870 kuota yang disiapkan, terdiri dari 2.440 murid d SD dan 1.430 murid SMP,” ujar Tri, Minggu (20/7).

Ia menjelaskan, pihak sekolah akan mendata siswa yang dianggap memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Data yang sudah lengkap kemudian diajukan oleh setiap kepala sekolah ke Disdik Batam untuk diverifikasi lebih lanjut.

Program ini menjadi salah satu prioritas pada tahun ajaran baru, khususnya untuk mendukung siswa dari keluarga prasejahtera yang harus menempuh pendidikan di sekolah swasta.

Tri menegaskan, subsidi diberikan kepada siswa dari keluarga tidak mampu yang sebelumnya telah mengikuti proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di sekolah negeri namun tidak tertampung.“Masuk sekolah swasta, dan berasal dari keluarga tidak mampu. Itu syaratnya,” tegasnya.

Sebagai dasar penentuan penerima, Pemkot Batam tahun ini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN), yang menggantikan sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DT-SEN mengklasifikasikan masyarakat ke dalam lima desil berdasarkan kondisi sosial ekonomi masing-masing.

Namun, lanjut Tri, berdasarkan kebijakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, selama keluarga siswa masuk dalam sistem DT-SEN, maka mereka dinilai layak untuk menerima bantuan, tanpa memandang kategori desil.

“Selama dia masuk di dalam sistem DT-SEN atau DTKS, maka dia bisa diajukan sebagai penerima bantuan,” jelasnya.

Selain masuk dalam DT-SEN, persyaratan lain yang harus dipenuhi adalah memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan di Kota Batam. Seluruh dokumen tersebut diunggah oleh pihak sekolah ke sistem yang telah disiapkan Disdik Batam.

“Pihak sekolah yang akan mengunggah dokumen seperti bukti DT-SEN, KK, dan KTP orang tua ke sistem kami. Setelah itu akan diverifikasi,” tutup Tri. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Kuota Subsidi SPP Batam: 2.440 untuk SD, 1.430 untuk SMP pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam mencatat jumlah penumpang angkutan udara dan laut domestik yang datang dan berangkat mengalami penurunan pada Mei 2025. Sementara itu, angkutan laut internasional justru menunjukkan tren peningkatan, baik dari sisi kedatangan maupun keberangkatan.

Kepala BPS Kota Batam, Eko Aprianto, mengatakan jumlah penumpang angkutan udara domestik yang datang ke Batam pada Mei 2025 tercatat sebanyak 147.740 orang. Jumlah ini turun 28,54 persen dibandingkan April 2025. Jika dibandingkan Mei tahun lalu, juga terjadi penurunan sebesar 14,10 persen dari sebelumnya 171.999 penumpang.

“Begitu pula dengan jumlah penumpang yang berangkat dari Bandara Hang Nadim pada bulan Mei sebanyak 130.383 orang, atau turun 28,33 persen dibandingkan April 2025 yang tercatat 181.914 penumpang,” kata Eko, Minggu (20/7).

Namun, di sisi angkutan udara internasional, terjadi peningkatan signifikan pada jumlah penumpang yang berangkat. Selama Mei 2025, sebanyak 14.627 orang berangkat dari Hang Nadim menuju luar negeri, naik drastis 289,33 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Di sisi lain, jumlah penumpang internasional yang datang justru menurun 39,97 persen, dari 4.579 menjadi 2.749 orang.

“Secara total, angkutan udara di Batam pada Mei 2025 masih mengalami penurunan dari sisi jumlah penumpang, baik yang datang maupun yang berangkat,” jelasnya.

Untuk angkutan laut domestik, BPS mencatat jumlah kedatangan penumpang di pelabuhan Batam sebanyak 150.096 orang, turun 39,08 persen dibandingkan April 2025 yang mencapai 246.397 orang.

Begitu juga dengan jumlah keberangkatan domestik yang menurun 21,73 persen, dari 186.692 menjadi 146.121 orang. Jika dibandingkan Mei 2024, penurunan kedatangan sebesar 2,59 persen, namun keberangkatan justru naik tipis 1,28 persen.

Sementara itu, angkutan laut internasional menunjukkan peningkatan. Kedatangan penumpang dari luar negeri ke Batam tercatat sebanyak 218.642 orang, naik 3,60 persen dibandingkan April 2025. Dibandingkan Mei 2024, terjadi kenaikan yang signifikan sebesar 18,19 persen.

“Jumlah penumpang yang berangkat ke luar negeri melalui pelabuhan di Batam selama Mei 2025 sebanyak 206.293 orang. Ini naik 3,93 persen dibandingkan April 2025, dan naik 12,40 persen dibandingkan Mei tahun lalu,” ujar Eko.

Secara keseluruhan, BPS menyimpulkan bahwa transportasi domestik, baik udara maupun laut, mengalami penurunan jumlah penumpang. Namun, untuk transportasi internasional, khususnya angkutan laut, menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya mobilitas warga antarnegara. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Jumlah Penumpang Domestik Turun, Angkutan Laut Internasional di Batam Justru Naik pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Puskesmas Tiban Baru terus berinovasi dalam menanggulangi penyebaran penyakit Tuberkulosis (TB) di wilayah kerjanya. Melalui program Gertak TB atau Gerakan Masyarakat Aktif Kawal Tuberkulosis, puskesmas ini mengajak masyarakat berperan aktif dalam penemuan kasus dan pengawasan penularan TB dengan melibatkan kader-kader terlatih yang disebut Jumantuk atau Juru Pemantau Batuk.

Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengendalian penyakit menular, mengingat TB masih menjadi masalah kesehatan utama di Indonesia, termasuk di Kota Batam.

“Gertak TB merupakan inovasi Puskesmas Tiban Baru dalam bidang pencegahan dan pengendalian penyakit TB. Kami menyadari bahwa selama ini, menunggu pasien datang ke puskesmas untuk memeriksakan diri tidak cukup efektif, karena masih banyak yang enggan berobat karena malu atau takut akan stigma negatif,” jelas dr. Ayu, dokter penanggung jawab program P2P (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit) di Puskesmas Tiban Baru, Minggu (20/7).

Melalui program ini, Puskesmas Tiban Baru merekrut dan melatih kader masyarakat yang bertugas memantau langsung kondisi warga di lingkungan tempat tinggal mereka. Para kader Jumantuk disebar di seluruh wilayah kerja puskesmas, baik di Kelurahan Tiban Baru maupun Tiban Lama.

BACA JUGA: Pelayanan di Puskemas Sei Langkai Tetap Dibuka

“Jumantuk inilah yang membantu kami menjangkau masyarakat lebih luas. Mereka lebih dikenal warga, sehingga lebih mudah mengedukasi dan mengajak warga yang mengalami keluhan batuk berkepanjangan untuk memeriksakan diri,” kata dr. Ayu.

Tak hanya membantu identifikasi awal, kader Jumantuk juga dilibatkan dalam pengambilan sampel dahak, pelaporan data awal melalui sistem barcode, dan pendampingan saat proses skrining massal yang dilakukan puskesmas di sekolah, pesantren, dan lingkungan padat penduduk. Mereka juga membantu investigasi kontak, yakni pemeriksaan anggota keluarga serumah dengan pasien TB untuk mencegah penularan lanjutan.

Menurut dr. Ayu, tahun lalu jumlah kasus TB di wilayah kerja Puskesmas Tiban Baru cukup tinggi, namun belum mencapai angka estimasi nasional. Dari total perkiraan kasus, baru sekitar 50–60 persen yang berhasil ditemukan dan tercatat dalam notifikasi kasus.

“Target nasional seharusnya 80 hingga 90 persen kasus bisa ditemukan dan ditangani. Jadi sebenarnya kasus TB di lapangan jauh lebih banyak dari yang tercatat. Karena itu kami memperkuat skrining aktif lewat keterlibatan kader,” paparnya.

Langkah ini penting mengingat TB adalah penyakit menular yang bisa menyebar di lingkungan rumah dan masyarakat jika tidak segera diobati. Dalam skema Gertak TB, jika kader menemukan warga yang mengalami gejala batuk lama, mereka bisa langsung melaporkan ke puskesmas melalui barcode digital, sekaligus membantu pengambilan sampel dahak untuk diperiksa.

“Kalau pasien kesulitan datang ke puskesmas, kader bisa ambil sampel langsung, atau kami yang turun ke rumah warga. Dengan begitu, intervensi bisa lebih cepat,” lanjutnya.

Kepala Puskesmas Tiban Baru, dr Hilda Insyafri, menyampaikan bahwa program Gertak TB ini sudah berjalan sejak 2023 dan saat ini memasuki tahun kedua. Sejauh ini, sebanyak 30 orang kader Jumantuk telah diberdayakan dan tersebar di setiap posyandu, dengan masing-masing dua kader.

“Kegiatan ini menjadi bagian dari kerja tim. Kami turun bersama, dokter, perawat, dan kader semua terlibat langsung di lapangan,” kata dr Hilda saat melaksanakan Kegiatan Kolaborasi dengan TP PKK Tiban Baru dan Klinik Panacea.

Ia juga mengakui masih ada tantangan dalam pelaksanaan di lapangan, terutama karena sebagian masyarakat belum terbuka untuk mengakui atau memeriksakan penyakitnya.

“Banyak yang khawatir dijauhi kalau ketahuan kena TB. Inilah tantangan terbesar kami. Maka edukasi masyarakat menjadi bagian penting dalam program ini,” tambahnya.

Selain skrining TB, Puskesmas Tiban Baru juga menyediakan layanan pemeriksaan penyakit tidak menular (PTM) seperti pengecekan tekanan darah, gula darah, konseling kesehatan dan skrining Jiwa dan Tuberkulosis. Layanan ini diberikan secara menyeluruh dalam kegiatan kunjungan lapangan maupun saat pelaksanaan posyandu.

dr. Ayu menegaskan bahwa deteksi dini merupakan kunci penanggulangan TB. Batuk yang berlangsung lebih dari dua minggu, tubuh yang semakin kurus, dan kelelahan berkepanjangan bisa menjadi gejala TB yang sering diabaikan.

“TB itu bukan aib, dan bukan penyakit kutukan. Bisa disembuhkan asal dideteksi dan diobati sejak dini. Karena itu, masyarakat harus berani periksa dan terbuka. Kami dan kader siap membantu dari awal,” tegasnya.

Dengan keterlibatan masyarakat melalui kader Jumantuk dan pendekatan dari rumah ke rumah, diharapkan angka temuan kasus TB di Batam, khususnya di wilayah Tiban, bisa meningkat dan penularan dapat ditekan secara signifikan. (*)

Reporter: Rengga

Artikel Puskesmas Tiban Baru Gencarkan Inovasi Gertak TB, Libatkan Masyarakat untuk Percepat Temuan Kasus Tuberkulosis pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Wali Kota Batam Amsakar Achmad meminta orang tua tidak memaksa anaknya masuk ke sekolah negeri jika kuota sudah penuh. Hal ini ia sampaikan merespons sejumlah warga yang mendatangi Dinas Pendidikan Batam karena anaknya tak diterima dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini.

Menurut Amsakar, sistem PPDB sudah mengacu pada aturan nasional yang menetapkan maksimal 40 siswa per kelas. Jika dipaksakan menerima lebih dari itu, maka konsekuensinya fatal bagi siswa.

“Kalau satu kelas diisi 41 orang, satu anak itu bisa tidak terdaftar di sistem. Akibatnya, tidak dapat ijazah di akhir sekolah karena datanya tidak tercatat,” kata Amsakar kepada Batam Pos, Sabtu (19/7).

Ia menyebutkan, seluruh proses penerimaan siswa dilakukan secara online dan berbasis data pokok pendidikan (Dapodik). Karena itu, siswa yang diterima di luar sistem akan kesulitan mendapatkan hak administrasi pendidikan secara resmi.

BACA JUGA: Tak Bisa Tambah Rombel, Ribuan Siswa Dialihkan ke Sekolah yang Masih Memiliki Kuota

“Sistem ini sudah berjalan nasional. Kalau tidak masuk ke dalam data Dapodik, maka otomatis tidak akan terdata sebagai siswa resmi. Ini yang harus dipahami masyarakat,” jelasnya.

Amsakar meminta masyarakat untuk tidak memaksakan diri agar anak masuk ke sekolah negeri tertentu, apalagi jika kuotanya sudah terpenuhi. Ia menyarankan agar para orang tua membuka opsi lain, termasuk sekolah swasta atau sekolah negeri yang masih memiliki daya tampung.

“Silakan datang ke sekolah, tapi kalau kuota sudah penuh, tetap tidak bisa masuk. Mau tidak mau, orang tua harus mencarikan sekolah lain untuk anaknya,” ujarnya.

Menurut dia, tujuan dari aturan ini adalah agar proses pendidikan berjalan tertib dan legal. Pemerintah Kota Batam, lanjutnya, tidak ingin ada siswa yang justru menjadi korban karena masuk di luar sistem yang berlaku.

“Mau anak kita jadi korban begitu? Sudah sekolah, tapi tidak dapat ijazah hanya karena masuk tidak resmi? Itu sangat kami hindari,” tegas Amsakar.

Ia menambahkan, Pemko Batam tetap berkomitmen agar semua anak bisa mengakses pendidikan. Namun, prosesnya harus sesuai aturan dan tidak melanggar batas daya tampung yang telah ditetapkan.

“Kami ingin semua anak sekolah. Tapi sekolah yang benar, yang bisa dijamin statusnya dan diakui legalitasnya. Jangan memaksakan diri yang akhirnya merugikan anak itu sendiri,” tutupnya. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Aturan Nasional 1 Rombel 40 Pelajar, Amsakar: Jangan Paksa Masuk, Anak Bisa Tak Dapat Ijazah pertama kali tampil pada Metropolis.