batampos – Satgas Pangan Dittipideksus Bareskrim Polri menyampaikan temuan terkait pelanggaran oleh empat produsen beras nasional yang diduga melakukan pelanggaran terkait aturan mutu dan takaran. Hal ini disampaikan usai Satgas Pangan telah melakukan pemeriksaan dengan memanggil empat produsen beras pada Kamis (10/7) lalu.

Kasatgas Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf menyampaikan keempat produsen yang dilakukan pemeriksaan, antara lain, Wilmar Group atas produk Sovia dan Fortune.

“Pemeriksaan dilakukan setelah Satgas Pangan Polri memeriksa 10 sampel dari Aceh, Lampung, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, dan Jabodetabek,” kata Helfi dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (14/7).

Kemudian, PT Food Station Tjipinang Jaya dengan produk merk Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, Beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, dan Setra Ramos.

“Pemeriksaan dilakukan setelah sembilan sampel diambil dari Aceh, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat,” ungkap Helfi.

Lebih lanjut, yaitu PT Belitang Panen Raya dengan produk Raja Platinum dan Raja Ultima. Pemeriksaan dilakukan setelah tim penyidik mengambil tujuh sampel yang bersumber dari Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Aceh, dan Jabodetabek.

Pemeriksaan, kata Helfi, juga dilakukan terhadap PT Sentosa utama Lestari/Japfa Group Ayana. Pemeriksaan dilakukan setelah tiga sampel diambil dari Yogyakarta dan Jabodetabek.

“Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya penegakan hukum atas temuan produk beras yang tidak sesuai mutu dan takaran di berbagai daerah. Jika ditemukan unsur pidana, tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum,” jelas Helfi.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan 10 dari 212 produsen beras nakal telah diperiksa Satgas Pangan Polri bersama Bareskrim Polri sebagai langkah membongkar praktik curang dan melindungi konsumen.

Langkah itu merupakan tindak lanjut dari laporan 212 merek beras yang dianggap tidak sesuai standar mutu, baik dari sisi volume, kualitas maupun kejelasan label, yang dikirim langsung ke Kapolri dan Kejaksaan Agung.

“Momen penindakan itu tepat karena stok beras nasional sedang dalam kondisi melimpah sehingga intervensi tidak menimbulkan risiko kekurangan pasokan di pasaran. Stok saat ini mencapai 4,2 juta ton. Pemeriksaan tersebut diharapkan menjadi pintu masuk membongkar praktik kecurangan yang merugikan konsumen,” ujar Amran.

Lebih lengkap, berikut ini daftar merek beras temuan Satgas Pangan yang diduga langgar aturan mutu dan takaran:

1. Wilmar Group dengan merek Sania, Sovia, Fortune dan Siip
2. Food Station Tjipinang Jaya dengan merek Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, Beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen dan Setra Ramos
3. Belitang Panen Raya (BPR) dengan produk Raja Platinum dan Raja Ultima
4. Sentosa Utama Lestari di bawah naungan Japfa Group dengan merek Ayana.

Artikel Temuan Satgas Pangan, Ini Daftar Merek Beras yang Diduga Langgar Aturan Mutu dan Takaran pertama kali tampil pada News.

batampos – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah untuk menanggulangi masalah malnutrisi dinilai perlu diawasi secara ketat dan dijalankan dengan manajemen yang matang.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), Ir Doddy Izwardy, MA., Ph.D, menegaskan bahwa tata kelola yang baik menjadi fondasi penting agar program ini berjalan sesuai tujuan dan tidak menimbulkan masalah baru.

Ia menerangkan, pada dasarnya kesehatan dan gizi yang optimal merupakan hak dasar bagi setiap individu, terutama bagi kelompok rentan pada anak-anak, ibu hamil, menyusui, dan balita. Dampak status gizi bila tidak diperhatikan dapat menimbulkan masalah pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif dan kemampuan belajar anak.

“Oleh karena itu, penyediaan makanan bergizi menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas generasi muda Bangsa Indonesia,” ujar Doddy, Minggu (13/7).

Namun, Doddy menekankan, tanpa manajemen penyelenggaraan makanan yang baik, risiko kesalahan distribusi, penyalahgunaan dana, hingga penurunan kualitas pelayanan akan semakin besar. Termasuk potensi ketidakamanan pangan yang disajikan kepada penerima manfaat.

“Tanpa manajemen penyelenggaraan makanan yang baik dan kuat, terjadinya risiko kesalahan dalam distribusi, penyalahgunaan dana, hingga penurunan kualitas pelayanan akan semakin besar termasuk ketidakamanan pangan yang disajikan, untuk itu diperlukan ahli gizi yang akan bekerja secara profesional untuk menyediakan pangan yang bergizi dan aman,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kemandirian ahli gizi menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan program MBG, selaras dengan sasaran Peraturan Presiden (PERPRES) No. 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Dengan pengetahuan dan kompetensi profesional yang dimiliki, ahli gizi diharapkan mampu merancang, mengimplementasikan, serta mengevaluasi program gizi secara mandiri dan berkesinambungan, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada intervensi eksternal. Mereka juga berperan aktif dalam edukasi, advokasi kebijakan, serta memperkuat sistem pangan lokal.

Di tengah tantangan perkembangan industri makanan olahan cepat saji yang makin pesat, serta tingginya paparan iklan makanan tinggi gula, garam, dan lemak, program MBG harus disiapkan dengan matang.

Dukungan lintas sektor dan tenaga gizi diperlukan agar pangan yang disajikan memenuhi standar gizi seimbang, memanfaatkan potensi pangan lokal, sekaligus aman dikonsumsi.

Saat ini, Doddy menerangkan bahwa PERSAGI sendiri memiliki lebih dari 53 ribu anggota yang tersebar di berbagai jenjang pendidikan dan profesi. Ini menjadi modal besar untuk mengawal perbaikan gizi masyarakat Indonesia. Kedepan, Persatuan Ahli Gizi Indonesia akan menyusun policy brief hasil Temu Ilmiah Nasional 2025 untuk memperkuat sinergi program pemerintah dalam upaya mencapai target-target global perbaikan gizi dan kesehatan. (*)

Artikel Program MBG Perlu Pengawasan Ketat pertama kali tampil pada News.

batampos – Kasus tudingan ijazah palsu yang dialamatkan kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), memasuki babak baru. Polda Metro Jaya secara resmi menaikkan status laporan yang diajukan oleh Jokowi ke tahap penyidikan, setelah melalui gelar perkara yang dilakukan oleh Subdit Kamneg Direktorat Reserse Kriminal Umum.

Kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, menyambut positif langkah tersebut. Ia menilai, peningkatan status laporan ini sebagai bukti bahwa tudingan tersebut bukan hanya tidak berdasar, tetapi juga berpotensi mengandung unsur pidana.
“Naiknya status laporan ke tahap penyidikan menandakan bahwa pengaduan Pak Jokowi mengandung unsur kebenaran dan mengarah pada tindak pidana,” kata Rivai sebagaimana dikutip dari Radar Solo, Senin (14/7).

Rivai menegaskan, langkah hukum ini merupakan bentuk komitmen Jokowi dalam menghadapi segala bentuk pencemaran nama baik, khususnya yang menyerang integritas dokumen pendidikan miliknya. “Pak Jokowi ingin segala bentuk pencemaran nama baik melalui tudingan ijazah palsu ditangani sesuai prosedur hukum. Ini untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memberikan kejelasan hukum,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan, pihaknya siap mengawal proses hukum ini hingga ke meja persidangan guna memastikan adanya kepastian hukum dan keadilan. “Dengan ditempuhnya langkah hukum ini, Pak Jokowi berharap nama baik beliau dipulihkan dan keaslian ijazahnya dikukuhkan lewat putusan pengadilan,” tegas Rivai.

Sementara, Polda Metro Jaya telah memeriksa 49 orang sebagai saksi, termasuk pakar telematika Roy Suryo yang belakangan menuding ijazah palsu Jokowi. “Terkait dengan objek perkara yang pertama (laporan Jokowi) penyelidik sudah memeriksa 49 saksi dalam tahap penyelidikan. Diantaranya saksi yang mengetahui, mendengar, dan melihat adanya peristiwa ini, dan para terduga terlapor,” terang Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi pada Kamis (26/6).

Ade Ary menyampaikan bahwa kasus tersebut ditangani oleh Subdit Kamneg Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya. Dia menyampaikan bahwa kasus ijazah palsu yang ditangani oleh Polda Metro Jaya terdiri atas dua objek perkara. Objek perkara pertama sesuai laporan Jokowi.

Sementara objek perkara kedua ditangani berdasar beberapa laporan kepolisian. Diantaranya menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana serta menyebarkan berita bohong yang disebarkan melalui media elektronik.

“Objek perkara yang kedua ini terlapornya adalah saudara RS dan kawan-kawan,” pungkasnya. (*)

Artikel Kasus Tudingan Ijazah Palsu Masuki Tahap Penyidikan, Jokowi Siap Penjarakan Pelaku Fitnah pertama kali tampil pada News.