batampos – Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi bersyukur atas keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam membentuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. “Pembentukan Kopdes Merah Putih sejalan dengan visi dan platform Kementerian Transmigrasi,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, 6 Maret 2025.

Menurutnya, koperasi memiliki peran penting dalam pembangunan kawasan transmigrasi. Ia mengungkapkan bahwa pada November 2024, dirinya bersama Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman mengadakan pertemuan dengan Menteri Koperasi Budi Arie dan Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Kantor Kementerian Koperasi.

“Saat pertemuan, banyak hal yang dibahas, mulai dari eksistensi dan pengembangan koperasi, pemberdayaan ekonomi, hingga rencana serius membangun koperasi di kawasan transmigrasi,” jelasnya.

Dalam pertemuan itu, Kementerian Koperasi juga menyatakan kesiapannya dalam memberikan dukungan pembiayaan koperasi di kawasan transmigrasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

Saat ini, tercatat sudah ada 3.500 koperasi yang berdiri di kawasan transmigrasi. Dengan hadirnya Kopdes Merah Putih di 70.000 desa di seluruh Indonesia, Viva Yoga menyambut baik inisiatif ini, karena tidak hanya meningkatkan jumlah koperasi, tetapi juga mewujudkan koperasi di daerah yang sebelumnya belum memiliki koperasi.

Maksimalisasi Peran Koperasi

Viva Yoga menegaskan bahwa koperasi yang ada di kawasan transmigrasi harus dioptimalkan agar benar-benar memberikan manfaat bagi para anggota, warga transmigran, serta masyarakat sekitar.

“Perlu ada pembinaan yang baik, terutama dalam orientasi bisnis, agar koperasi tidak sekadar ada, tetapi juga berfungsi sebagai usaha ekonomi yang mampu mendorong munculnya kawasan pertumbuhan baru,” katanya.

Mantan anggota Komisi IV DPR ini menekankan bahwa program transmigrasi tidak hanya bertujuan memindahkan penduduk untuk menjaga keutuhan NKRI, tetapi juga meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi.

Kawasan Transmigrasi sebagai Sentra Produksi

Lebih lanjut, Viva Yoga menjelaskan bahwa kawasan transmigrasi tidak hanya menjadi sentra produksi tanaman pangan seperti beras, tetapi juga menghasilkan berbagai komoditas perkebunan unggulan, seperti kakao, sawit, nanas, jeruk, alpukat, durian, dan pisang.

Hasil produksi ini, menurutnya, perlu dikelola oleh koperasi dan dikolaborasikan dengan pengusaha lokal maupun nasional. “Hasil perkebunan ini bisa menjadi komoditas unggulan Kopdes di kawasan transmigrasi,” ujarnya.

Konsep ini juga sejalan dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang menekankan bahwa Kopdes akan menjadi pusat penampungan hasil pertanian dari desa.

“Pak Menko Pangan mengatakan bahwa desa harus menjadi pusat kegiatan ekonomi,” tambahnya.

Kopdes Merah Putih dan Amanat Konstitusi

Pembentukan Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia, menurut Viva Yoga, merupakan implementasi dari amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 sekaligus mewujudkan spirit pendiri bangsa, Mohammad Hatta.

“Bung Hatta banyak menyampaikan pemikiran substantif tentang koperasi,” ujarnya.

Sebagai Wakil Presiden Indonesia ke-2 dan Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta menegaskan bahwa koperasi memiliki keselarasan dengan sistem sosial yang berasal dari adat istiadat bangsa Indonesia, yaitu kolektivisme.

“Jadi koperasi ini sesuai dengan budaya bangsa,” katanya. “Bung Hatta juga menyebut koperasi sebagai jalan untuk menghimpun kekuatan ekonomi yang lemah agar menjadi lebih kuat melalui pengelolaan berbasis kolektivisme,” pungkasnya. (*)

Artikel Wamen Viva Yoga: Koperasi di Kawasan Transmigrasi Berkontribusi dalam Pertumbuhan Ekonomi Baru pertama kali tampil pada News.

batampos – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) berkomitmen terus melanjutkan pengembangan infrastruktur gas bumi untuk memperkuat hilirisasi migas dan ketahanan energi nasional. Langkah ini sejalan dengan strategi pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Dalam Rakernas Aspebindo, (27/2/2025), Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menyampaikan pentingnya peran gas bumi dalam hilirasi migas untuk mengurangi ketergantungan impor energi dan memberikan nilai tambah bagi ekonomi. Maka PGN menjawab hal ini dengan program strategis pengembangan gas bumi.

“Kami terus membangun pipa transmisi dan distribsui gas bumi untuk konektivitas antar wilayah dan meningkatkan akses gas bumi bagi pengguna baru. Dengan adanya potensi demand yang cukup besar di wilayah Indonesia bagian Tengah dan Timur, salah satunya dari smelter, maka infrastruktur beyond pipeline turut dikembangkan,” jelas Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari dalam acara yang sama.

Salah satu bentuk infrastruktur beyond pipeline yaitu terminal Penerima LNG dan LNG Hub untuk membawa LNG dari Lapangan baru di wilayah timur Indonesia. Infrastruktur ini juga berperan meningkatkan storage LNG, sehingga bisa meningkatkan ketahanan suplai gas.

“Kami memetakan canvassing market dan ada kawasan industri yang sangat memungkinkan untuk disupply dengan LNG di wilayah Indonesia bagian tengah-timur. PGN siap berkolaborasi dengan industri dalam penyediaan energi yang efektif dan efisien,” ujar Rosa.

Tak hanya menambah nilai ekonomi di industri, PGN mendukung penuh untuk pengurangan impor LPG melalui pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas). Tahun 2025, PGN akan membangun jargas sebanyak 200.000 Sambungan Rumah (SR). Secara makro, pemanfaatan gas bumi melalui jargas berpotensi mengurangi impor LPG hingga 100.000 metrik ton dan menghemat subsidi energi hingga Rp 672 miliar per 1 juta sambungan.

“Kami juga menggiatkan pemanfaatan limbah kelapa sawit atau POME untuk diubah menjadi Biomethane. Lokasi proyek Biomethane berada di Sumatera, di mana biomethane yang setara dengan gas bumi akan diinjeksikan pada jaringan pipa eksisting. Proyek ini menjadi peluang untuk pertumbuhan energi hijau ke depan,” tutup Rosa. (*)

Artikel PGN Fokus Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur Gas Bumi pertama kali tampil pada News.

batampos – Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong merasa kecewa atas tuduhan surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap dirinya. Sebab, Jaksa tidak mengurai secara rinci keterlibatan dirinya dari kasus dugaan korupsi importasi gula yang merugikan keuangan negara hingga Rp 578 miliar.

“Saya kecewa atas dakwaan yang disampaikan, sebagai contoh dalam situasi di mana soal kerugian negara dalam perkara saya semakin tidak jelas, tidak ada lampiran audit BPKP yang menguraikan dasar perhitungan kerugian negara tersebut,” kata Tom Lembong usai menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (6/3).

Tom menegaskan, seharusnya Kejaksaan Agung dapat bekerja secara profesional. Khususnya terkait dugaan perhitungan negara yang disematkan kepada dirinya.

“Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, mengharapkan profesionalisme dan transparansi dari Kejaksaan. Dalam hal ini saya berharap agar Iejaksaan setransparan mungkin terkait isu kerugian negara,” tegas Tom.

Tom menyebut, dakwaan yang disusun jaksa tidak akurat, tidak menggambarkan peristiwa secara utuh.

“Ya secara umum saya melihat dakwaan tidak mencerminkan dengan akurat, realita yang berlaku pada saat itu ya di saat masa-masa yang diperkarakan,” cetus Tom.

Adapun, Tom Lembong didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 578.105.411.622,47 atau Rp 578 miliar. Tom Lembong disebut melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain dalam kasus dugaan korupsi importasi gula.

Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut, tindakan memperkaya itu dilakukan Tom Lembong saat menjabat Mendag pada periode 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016.

Jaksa menyebut Tom Lembong telah menerbitkan 21 pengakuan atau persetujuan impor gula kristal mentah (GKM). Jaksa meyakini, penerbitan 21 persetujuan impor tersebut tanpa disertai rekomendasi Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Tom Lembong didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

Sumber: JP Group

Artikel Kasus Dugaan Korupsi Impor Gula Rp 578 Miliar, Tom Lembong Kecewa Kejaksaan Tak Profesional Hitung Kerugian Negara pertama kali tampil pada News.

batampos – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) periode 2019–2024 Nadiem Makarim turut hadir di rumah duka Fikri Jufri, salah seorang pendiri Majalah Tempo sekaligus salah satu pemilik saham Jawa Pos, di Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Tak hanya hadir, Nadiem tampak ikut menyambut tamu yang hendak melayat Fikri di halaman rumah. Dengan mengenakan kemeja hijau tosca dan kemeja tangannya digulung, ia mengalami dan memeluk para tamu.

Fikri yang berpulang pada hari ini, Kamis (6/3), diketahui merupakan karib dari ayah Nadiem semasa muda, yaitu Nono Makarim. Selain Nadiem, hadir salah satu di antaranya juga Pakar Komunikasi Politik Effendi Gazali.

Sementara itu, di bagian dalam rumah, para pelayat menghadap jenazah dan terdengar melantunkan ayat suci Alquran.

Hingga berita ini ditulis, sederet tokoh masih terus berdatangan secara berangsur-angsur ke rumah duka Fikri. Ucapan duka dalam bentuk karangan bunga juga mulai berdatangan.

Sebelumnya, wartawan senior sekaligus Pendiri Majalah Tempo dan salah satu pemegang saham Jawa Pos, Fikri Jufri, tutup usia di hari ke-6 bulan suci Ramadhan, Kamis (6/3).

Kabar tersebut tersebar melalui flyer dengan tertanda nama anak, menantu, dan cucu Fikri. Mulai dari Amira Jufri, Kemal Jufri, dan Dina Purita Jufri. Kemudian ada juga nama Karima Jufri dan Ricky Soerapoetra, Kaira Soerapoetra, dan Kalea Soerapoetra.

“Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang ke rahmatullah, bapak/orang tua kami: Fikri bin Hasan Aljufri,” tulis flyer tersebut. Fikri dinyatakan berpulang pada Kamis (6/3) sekitar pukul 09.41 WIB. (*)

Sumber: JP Group

Artikel Fikri Jufri, Pendiri Majalah Tempo dan Pemegang Saham Jawa Pos Wafat pertama kali tampil pada News.