Kamis, 16 April 2026
Beranda blog Halaman 2023

Data Tak Valid, Banyak Warga Tak Dapat Bansos

0
Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Aman. F. M Nur/Batam Pos

batampos – Anggota DPRD Kepri, Aman, mendukung langkah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PM) Muhaimin Iskandar dalam mempercepat penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang ditargetkan mulai digunakan pada kuartal kedua 2025.

Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, DTSEN sangat penting karena menjadi dasar bagi berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial, perlindungan sosial, serta perumusan kebijakan pembangunan agar lebih tepat sasaran, efektif, dan akurat.

“Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini digunakan sebagai acuan penerima bansos dan jaring pengaman sosial banyak ditemukan tidak valid,” ungkap Aman, Kamis (20/2) di Batam.

Akibatnya, banyak warga tidak mampu yang seharusnya berhak menerima bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat lainnya, justru tidak masuk dalam DTKS. Sebaliknya, ada warga yang tergolong mampu tetapi masuk dalam DTKS, sehingga tetap menerima bansos dan program pemberdayaan masyarakat lainnya, meskipun tidak berhak.

Dengan diterapkannya DTSEN mulai kuartal kedua 2025, Aman berharap pemerintah daerah, khususnya di Kepri, melakukan rapat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), mengingat data yang digunakan berasal dari BPS.

“Saya berharap data yang disajikan BPS memiliki validitas yang bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Aman.

Baca Juga: Kepri Masih Butuh Guru dan Nakes 

Anggota Komisi IV DPRD Kepri ini mengungkapkan alasan pentingnya validitas data BPS, sebab DTSEN akan dikelola melalui satu pintu oleh BPS. Data itu diperbarui setiap tiga bulan guna menyesuaikan dengan dinamika di masyarakat. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

Sebelumnya, Menko PM Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan pemetaan untuk implementasi DTSEN. Setelah pemadanan data dari berbagai sistem seperti DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), serta data kemiskinan ekstrem, DTSEN akan segera diberlakukan.

“Kami targetkan penerapannya mulai kuartal dua tahun ini. Saat ini, masih menggunakan data dari DTKS,” kata Muhaimin di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa (18/2).

Ia mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam mewujudkan DTSEN guna meningkatkan efektivitas dan akurasi penyaluran bantuan sosial serta perlindungan sosial.

Senada dengan itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, jajarannya hanya akan menggunakan DTSEN dalam penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat.

“DTSEN sudah tuntas dan menjadi pedoman utama dalam menentukan penerima manfaat. Ini akan menjadi acuan bagi semua kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan,” ujarnya.

Ia juga menekankan, Inpres DTSEN melarang penggunaan data lain demi menjaga akurasi dan validitas data penerima manfaat.

Dengan data yang terintegrasi, ia berharap program bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi angka kemiskinan. (*)

Artikel Data Tak Valid, Banyak Warga Tak Dapat Bansos pertama kali tampil pada Kepri.

Kejari Batam Akan Miliki Gedung PTSP 3 Lantai

0
Kajari Batam I Ketut Kasna Dedi. F Cecep Mulyana

batampos – Kejaksaan Negeri Batam akan memiliki gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berlantai 3 yang masih berada di wilayah Kantor Kejari Batam, Batamcenter. Rencananya, gedung itu akan dibangun tahun ini dengan anggaran yang didapat dari dana hibah Pemko Batam.

Kepala Kejari Batam, I Ketut Kasna Dedi mengatakan pihaknya terus berbenah dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Meski baru saja mendapat penghargaan terbaik pelayanan publik kaum rentan, Kejari Batam mengaku tak berpuas diri, karena terus memiliki keinginan untuk memberi pelayanan publik terbaik.

“Penghargaan yang kami raih, tidak serta merta membuat kami berpuas diri. Justru kami terus meningkatkan pelayanan,” ujar Kasna di Kantor Kejari Batam, Kamis (20/2).

Menurut dia, tahun ini akan ada meningkatkan fasilitas pelayanan dengan membangun ruangan PTSP 3 lantai. Pembangunan PTSP untuk menunjang pelayanan publik khususnya dalam di bidang hukum.

“Saat ini, fasilitas PTSP yang kami memiliki sudah tidak memadai, banyak masyarakat yang datang harus antre diluar, karena ruangan PTSP kami tidak memadai. Padahal hampir setiap hari ada 100 lebih masyarakat yang datang,” tegas Kasna.

Dikatakan Kasna, pembangunan gedung PTSP lantai 3 itu akan dilakukan oleh Pemko Batam. Yang mana, anggaran pembangunan merupakan hibah dari Pemko Batam kepada Kejaksaan Negeri Batam.

“Kami minta pembangunan gedung, yang semua prosesnya oleh Pemko Batam. Kami hanya terima gedung saja. Untuk desain tentunya dengan berkonsultasi dengan kami. Jadi kami tak ada berurusan dengan uang, karena dibangunkan gedung,” imbuh Kasna.

Masih kata Kasna, Peran Pemerintah Daerah merupakan bentuk sinergitas dengan Kejaksaan Negeri Batam, dan instansi lain. Tanpa adanya, bantuan hibah, mungkin perbaikan pelayanan akan berjalan lambat, apalagi anggaran kami terbatas.

“Banyak berita negatif yang dihembuskan ke kami, terkait dana hibah ini. Padahal tujuan utama kami adalah perbaikan pelayanan publik,” sebut Kasna.

Karena itu, Kasna berharap media massa bisa menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Apalagi, jika memang ada informasi yang tidak akurat, hendaknya di konfirmasi terlebih dahulu.

“Kami juga tengah menjaga nama institusi kami, apalagi tahun ini berupakan tahun ke tiga kami mengajukan WBK, yang berharap tidak adanya berita negatif tanpa konfirmasi,” pungkas Kasna. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Kejari Batam Akan Miliki Gedung PTSP 3 Lantai pertama kali tampil pada Metropolis.

KPK Resmi Tahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

0
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, pada Kamis (20/2). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com).

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, pada Kamis (20/2). Hal itu terlihat setelah Hasto mengenakan rompi oranye, baju tahanan KPK.

Pantauan di lapangan, Hasto Kristiyanto keluar ruang penyidikan KPK sekitar pukul 18.00 WIB. Para pendukung Hasto turut memberikan dukungan atas kasus hukum yang menimpanya itu.

Hasto Kristiyanto teriak merdeka saat memasuki ruang konferensi pers KPK. “Merdeka,” teriak singkat Hasto Kristiyanto.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan bahwa pihaknya telah menetapkan Hasto Kristiyanto, sejak 24 Desember 2024. Hasto terjerat atas dua tindak pidana, yakni dugaan suap dan perintangan penyidikan KPK.

“Pada saat penyidikan berkas perkara Harun Masiku dan upaya pencarian DPO Harun Masiku sedang berlangsung, penyidik menemukan bukti keterlibatan saudara Hasto Kristiyanto (HK) selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara Donny Tri Istiqomah (DTI) selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud,” kata Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2).

Setyo menjelaskan, KPK menemukan bukti Hasto turut bersama-sama Harun Masiku memberikan suap kepada Wahyu Setiawan sebagai komisioner KPU. Bahkan, sebagian suap yang diberikan Harun kepada Wahyu Setiawan berasal dari Hasto.

“Dari proses pengembangan penyidikan, ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap Saudara Wahyu berasal dari Saudara HK. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara Saeful Bahri dan Saudara DTI dalam memberikan suap kepada komisioner KPU Wahyu Setiawan,” ucap Setyo.

Sementara itu, dalam kasus perintangan penyidikan, KPK menemukan bukti Hasto memerintahkan anak buahnya untuk menghubungi Harun Masiku agar merendam HP dalam air dan melarikan diri.

KPK juga menduga, Hasto memerintahkan stafnya, Kusnadi untuk menenggelamkan HP-nya agar tidak ditemukan KPK. Bahkan, Hasto mengumpulkan saksi dan mengarahkan agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Setyo memastikan tim penyidik akan terus bekerja dan mengembangkan perkara suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Hasto Kristiyanto.

“Komisi Pemberantasan Korupsi akan terus mendalami perkara ini dan akan mendalami peran semua pihak yang dianggap berperan aktif untuk dimintakan pertanggungjawabannya,” pungkasnya. (*)

Sumber: JP Group

Artikel KPK Resmi Tahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pertama kali tampil pada News.

Harga Getah di Kabupaten Lingga Tembus Rp 11.000 Perkilo, Petani Karet Bahagia

0
Pohon karet yang sudah diambil getahnya oleh petani karet pada Rabu (19/2). F. Vatawari/BATAM POS.

batampos– Harga Getah/Karet di Kabupaten Lingga mengalami kenaikan mulai dari awal tahun 2025. Hingga saat ini harga Getah/Karet perkilonya mencapai Rp 11.000. kenaikan harga ini memberikan angin segar bagi petani karet yang ada di Kabupaten Lingga untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Bagaimana tidak, di tahun 2024 harga karet mengalami penurunan yang signifikan hingga mencapai angka Rp 6.000 perkilonya. Turunnya harga Getah/Karet ini membuat kondisi para petani Karet menjadi sangat prihatin.

Udin (41) salah seorang petani Karet mengungkapkan kebahagiaan ketika harga Getah/Karet naik diangka Rp 11.000, hal ini dikarenakan sudah beberapa waktu belakangan ini harga Getah/karet sangat rendah.

BACA JUGA: Kebun Karet Terbakar, Polisi dan Warga Bahu Membahu Padamkan Api

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dengan kenaikan harga ini. Bagaimana tidak, beberapa waktu belakangan ini harga Getah/Karet yang kami jual sangat rendah,” ujar Udin saat dikonfirmasi pada Rabu (19/2).

Udin menjelaskan, kebun karet yang digarap adalah milik orang lain. Hasil dari penjualan nanti akan dibagi dua dengan pemilik kebun karet. Jika harganya rendah maka semakin sedikit yang diperoleh petani Karet.

“Kebun karet yang saya garap adalah milik orang lain. Saya hanya menumpang di kebun karet orang, nanti hasil penjualan akan dibagi dua dengan pemilik kebun dengan pembagian 70% untuk saya dan 30% untuk pemilik kebun karet,” jelasnya.

Selanjutnya, Udin mengungkapkan, untuk penjualan Getah/Karet biasanya setiap tiga hari menjual sebanyak 90 kilogram. Jika ditotalkan setiap bulannya menjual kisaran 720 kilogram.

“Biasanya saya setiap tiga hari sekali menjual karet 90 Kilogram. Kalau ditotalkan, selama satu bulan kami bisa menjual karet sebanyak 720 Kilogram dan ini akan dibagi dua dengan pemilik kebun karet,” ungkapnya.

Udin menambahkan, dengan adanya kenaikan harga ini menjadikan petani karet mendapatkan sedikit keuntungan yang lebih dari sebelumnya dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Dengan adanya kenaikan harga ini, saya bisa mendapatkan sedikit keuntungan yang lebih dari sebelumnya. Dari keuntungan ini istri dan keluarga saya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih baik serta dapat mencukupi kebutuhan pendidikan anak-anak,” tutup Udin. (*)

Reporter: Vatawari

Artikel Harga Getah di Kabupaten Lingga Tembus Rp 11.000 Perkilo, Petani Karet Bahagia pertama kali tampil pada Kepri.

961 Kepala Daerah Dilantik Prabowo, DPR Ingatkan Tak Ada Lagi yang Terjerat Korupsi

0
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Abdullah. (Istimewa).

batampos – Presiden Prabowo Subianto telah melantik 961 kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (20/2). Mereka yang dilantik di antaranya 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota.

Anggota Komisi III DPR RI fraksi PKB, Abdullah meminta agar para gubernur, bupati, dan wali kota yang baru dilantik untuk menjaga integritas dan tidak melalukan tindak pidana korupsi. Ia meyakini, mereka yang dilantik merupakan pemimpin pilihan rakyat yang akan mampu memimpin daerah masing-masing dengan baik.

“Saya sampaikan apresiasi dan ucapkan selamat bagi para kepala daerah yang dilantik Presiden Prabowo,” kata Abdullah kepada wartawan, Kamis (20/2).

Legislator asal Dapil Jawa Tengah VI itu mengatakan, para kepala daerah yang dilantik merupakan sosok yang berpengalaman di bidang masing-masing. Pengalaman itulah yang menjadi bekal untuk memimpin daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota.

Pria yang karib disapa Gus Abduh itu mengatakan, banyak tantangan dan rintangan yang akan dihadapi dalam memimpin daerah selama lima tahun mendatang. Mereka juga akan mengamali ujian integritas sebagai orang nomor satu di daerah.

“Ujian integritas ini sangat berat. Kepala daerah harus tetap menjaga integritasnya selama memimpin daerah,” ungkap Gus Abduh.

Selama ini, kata Gus Abduh, banyak kepala daerah yang tidak bisa menjaga integritasnya, sehingga terjerat kasus korupsi. Mereka akhirnya berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, dan pihak kepolisian.

Berdasarkan data KPK, selama 2004-2024, terdapat 167 kepala daerah di Indonesia yang terjerat kasus korupsi. Selain itu, sepanjang 2004-2024, KPK juga menangani sebanyak 618 kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan kabupaten dan kota.

Karena itu, Gus Abduh meminta para kepala daerah tetap menjaga integritas dan tidak melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga, tidak boleh ada lagi kepala daerah yang berurusan dengan penegak hukum, karena melakukan tindak pidana korupsi.

“Ini peringatan keras bagi para kepala daerah yang baru dilantik. Jangan ada lagi yang terjerumus kasus korupsi,” pungkas Gus Abduh. (*)

Sumber: JP Group

Artikel 961 Kepala Daerah Dilantik Prabowo, DPR Ingatkan Tak Ada Lagi yang Terjerat Korupsi pertama kali tampil pada News.

Antre Solar, Penyebab Penumpang Trans Batam Menunggu Berjam-jam

0

batampos – Sejumlah penumpang bus Trans Batam tujuan Batuaji terpaksa menunggu hingga berjam-jam di halte depan Hotel Harris Batam Center, Kamis (20/2/2025). Rohana, salah seorang penumpang, mengaku sudah menunggu lebih dari tiga jam.

“Saya sudah di sini sejak pukul 12.00 WIB. Biasanya, bus datang setiap 30 menit sekali, tapi kali ini sudah hampir tiga jam belum juga tiba,” ujar perempuan paruh baya tersebut.

Ia mengaku sudah membeli tiket dan memilih bertahan di halte meski harus menunggu lama. “Saya kurang nyaman naik DAMRI, makanya tetap memilih Trans Batam. Tapi kali ini kok lama sekali,” katanya.

Bersama beberapa penumpang lain, ia tetap bertahan menunggu bus tujuan Tanjunguncang–Batuaji. “Tadi saya dengar bus sedang antre beli solar, jadi ada keterlambatan,” ungkapnya.

Setelah menanti cukup lama, akhirnya bus yang ditunggu tiba pada pukul 15.20 WIB. Para penumpang yang sudah menunggu berjam-jam akhirnya bisa kembali melanjutkan perjalanan mereka.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Salim, membenarkan adanya keterlambatan layanan Trans Batam akibat antre pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. “Benar, ada sekitar enam bus yang mengalami keterlambatan karena harus mengisi BBM,” jelasnya.

Menurutnya, bus Trans Batam tidak mendapatkan perlakuan khusus dalam antrean BBM sehingga harus mengantre bersama kendaraan lain. “Kebetulan antrean cukup padat, jadi bus kita tertahan di sana,” tambahnya.

Salim menyebut layanan bus mulai kembali normal sekitar pukul 15.00 WIB. “Kami mohon maaf atas keterlambatan ini. Ini murni masalah teknis yang sulit diprediksi. Bus tidak bisa dipaksa jalan tanpa BBM yang cukup,” tutupnya.

Reporter: Cecep Mulyana

Artikel Antre Solar, Penyebab Penumpang Trans Batam Menunggu Berjam-jam pertama kali tampil pada Metropolis.

Amsakar Achmad Resmi Pimpin BP Batam, Siap Dorong Investasi Lebih Progresif

0
Amsakar Achmad bersama Li Claudia Chandra seusai dilantik.

batampos – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam melantik Wali Kota Batam 2025-2030 Amsakar Achmad sebagai ex officio Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Kamis siang (20/2/2025) di Gedung Ali Wardhana Kementerian Perekonomian RI di Jakarta.

Selain Kepala, Menko Perekonomian turut melantik Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra sebagai Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Hal ini berdasarkan Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 20 Februari 2025.

“Tadi pagi Bapak Presiden Prabowo Subianto telah melantik Bapak Amsakar Achmad sebagai Wali Kota Batam dan Ibu Li Claudia sebagai Wakil Wali Kota Batam dan untuk itu saya mengucapkan selamat melaksanakan tugas untuk periode 2025-2030.” Menko Airlangga membuka sambutannya.

“Semoga dapat membawa Batam lebih maju tidak hanya sebagai kota industri tetapi juga menjadi kota jasa dengan layanan pemerintahan yang lebih baik dan adaptif.” Ujar Menko Airlangga.

Pelantikan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing:

1. Susiwijono, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan

2. Elen Setiadi, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Menko Airlangga menitipkan bahwa ke depan, Batam harus mampu meningkatkan daya saing kawasan serta menata pengelolaan lahan yang semakin terbatas, dengan pengembangan ke Rempang, Galang, dan Galang Baru.

“Tata kelola lahan penting untuk kepastian investasi, sementara pelayanan investasi perlu dipermudah. Saya yakin Bapak Amsakar Achmad dan Ibu Li Claudia dapat melakukan koordinasi secara baik dengan berbagai stakeholder di Batam serta dengan kementerian/lembaga yang dapat di jembatani oleh Dewan Kawasan.” Kata Menko Airlangga.

Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat pertumbuhan ekonomi di Batam jauh di atas Provinsi Kepulauan Riau dan nasional. Berdasarkan data BPS, pada Tahun 2023 pertumbuhan Batam sebesar 7,04% sedangkan Kepulauan Riau sebesar 5,20% dan nasional sebesar 5,05%. Sedangkan untuk Tahun 2024 (Triwulan III), Batam mampu bertumbuh sebesar 7,50%.

Batam merupakan salah satu kota dengan penyerapan tenaga kerja terbaik, dimana sebanyak 656 ribu pekerja (70% dari jumlah penduduk usia kerja).

Tingkat pengangguran Batam pada Agustus 2024 sebesar 7,68% (tahun 2020 11,79%).

Nilai realisasi investasi tumbuh positif dengan capaian Rp6,931 triliun dengan rincian pada Triwulan III 2024 PMA mencapai Rp4,510 T, sementara PMDN sebesar Rp2,421 T.

Tak hanya itu, Batam lebih istimewa karena satu-satunya kota yang memiliki 3 KEK yaitu KEK Batam Aero Technic, KEK Nongsa yang menjadi pusat data center, IT serta ekonomi digital dan KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam yang akan menjadi pusat layanan kesehatan internasional yang bekerjasama dengan RS Internasional Apollo India.

Pengembangan ekonomi Batam sangat ditopang dengan investasi dalam negeri dan asing. Sehingga dengan hadirnya pemimpin baru, Menko berharap investasi dapat meningkat lebih progresif.

Sebagai informasi, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga PP No 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam telah mengamanatkan perubahan organisasi BP Batam.

Ditetapkan di Jakarta pada 22 Januari 2025, PP ini menetapkan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dijabat ex-officio oleh Wali Kota Batam dan Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dijabat ex-officio oleh Wakil
Wali Kota Batam.

Di akhir sambutan, Menko Airlangga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Rudi dan Bapak Purwiyanto atas dedikasi dan upayanya dalam memajukan Batam.

“Berbagai infrastruktur telah dibangun, termasuk jalan, flyover, pelabuhan, bandara Hang Nadim, serta kawasan industri. Semoga segala upaya yang telah dilakukan menjadi amal ibadah, dan kami mendoakan agar keduanya tetap sehat dan sukses.” Kata Menko Airlangga.

Dengan demikian saat ini BP Batam resmi telah memiliki pimpinan baru, Amsakar Achmad sebagai Kepala BP Batam, dan Ibu Li Claudia sebagai Wakil Kepala BP Batam.

“kami harapkan akan dapat membawa Batam lebih baik dan maju yang akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi tidak hanya di Kepulauan Riau tetapi juga nasional. Dan tentu membawa investasi Batam dua kali lebih banyak.” Pungkas Menko Airlangga.

Sementara itu, Amsakar Achmad mengatakan agar seluruh jajaran BP Batam dapat tetap kompak dalam melaksanakan tugas secara maksimal untuk meningkatkan investasi kota Batam.

“Saya mengajak keluarga besar BP Batam, mari kita solid, kompak, bersatu, untuk membuat lompatan-lompatan baru ke depan agar kita bisa maksimal melaksanakan kewenangan yang diberikan kepada kita. Ayo bersama bergerak untuk investasi dan perekonomian yang lebih baik.” Kata Amsakar.

Tampak hadir Wakil Menteri Investasi Todotua Pasaribu, Menteri Keuangan (yang diwakili oleh Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Perbendaharaan), Kepala BP Batam sebelumnya H. Muhammad Rudi, Wakil Kepala BP Batam sebelumnya Purwiyanto, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Iman Sutiawan. (*)

Artikel Amsakar Achmad Resmi Pimpin BP Batam, Siap Dorong Investasi Lebih Progresif pertama kali tampil pada Metropolis.

Amsakar Achmad Resmi Pimpin BP Batam, Siap Dorong Investasi Lebih Progresif

0
Amsakar Achmad bersama Li Claudia Chandra seusai dilantik.

batampos – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam melantik Wali Kota Batam 2025-2030 Amsakar Achmad sebagai ex officio Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Kamis siang (20/2/2025) di Gedung Ali Wardhana Kementerian Perekonomian RI di Jakarta.

Selain Kepala, Menko Perekonomian turut melantik Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra sebagai Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Hal ini berdasarkan Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 20 Februari 2025.

“Tadi pagi Bapak Presiden Prabowo Subianto telah melantik Bapak Amsakar Achmad sebagai Wali Kota Batam dan Ibu Li Claudia sebagai Wakil Wali Kota Batam dan untuk itu saya mengucapkan selamat melaksanakan tugas untuk periode 2025-2030.” Menko Airlangga membuka sambutannya.

“Semoga dapat membawa Batam lebih maju tidak hanya sebagai kota industri tetapi juga menjadi kota jasa dengan layanan pemerintahan yang lebih baik dan adaptif.” Ujar Menko Airlangga.

Pelantikan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing:

1. Susiwijono, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan

2. Elen Setiadi, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Menko Airlangga menitipkan bahwa ke depan, Batam harus mampu meningkatkan daya saing kawasan serta menata pengelolaan lahan yang semakin terbatas, dengan pengembangan ke Rempang, Galang, dan Galang Baru.

“Tata kelola lahan penting untuk kepastian investasi, sementara pelayanan investasi perlu dipermudah. Saya yakin Bapak Amsakar Achmad dan Ibu Li Claudia dapat melakukan koordinasi secara baik dengan berbagai stakeholder di Batam serta dengan kementerian/lembaga yang dapat di jembatani oleh Dewan Kawasan.” Kata Menko Airlangga.

Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat pertumbuhan ekonomi di Batam jauh di atas Provinsi Kepulauan Riau dan nasional. Berdasarkan data BPS, pada Tahun 2023 pertumbuhan Batam sebesar 7,04% sedangkan Kepulauan Riau sebesar 5,20% dan nasional sebesar 5,05%. Sedangkan untuk Tahun 2024 (Triwulan III), Batam mampu bertumbuh sebesar 7,50%.

Batam merupakan salah satu kota dengan penyerapan tenaga kerja terbaik, dimana sebanyak 656 ribu pekerja (70% dari jumlah penduduk usia kerja).

Tingkat pengangguran Batam pada Agustus 2024 sebesar 7,68% (tahun 2020 11,79%).

Nilai realisasi investasi tumbuh positif dengan capaian Rp6,931 triliun dengan rincian pada Triwulan III 2024 PMA mencapai Rp4,510 T, sementara PMDN sebesar Rp2,421 T.

Tak hanya itu, Batam lebih istimewa karena satu-satunya kota yang memiliki 3 KEK yaitu KEK Batam Aero Technic, KEK Nongsa yang menjadi pusat data center, IT serta ekonomi digital dan KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam yang akan menjadi pusat layanan kesehatan internasional yang bekerjasama dengan RS Internasional Apollo India.

Pengembangan ekonomi Batam sangat ditopang dengan investasi dalam negeri dan asing. Sehingga dengan hadirnya pemimpin baru, Menko berharap investasi dapat meningkat lebih progresif.

Sebagai informasi, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga PP No 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam telah mengamanatkan perubahan organisasi BP Batam.

Ditetapkan di Jakarta pada 22 Januari 2025, PP ini menetapkan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dijabat ex-officio oleh Wali Kota Batam dan Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dijabat ex-officio oleh Wakil
Wali Kota Batam.

Di akhir sambutan, Menko Airlangga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Rudi dan Bapak Purwiyanto atas dedikasi dan upayanya dalam memajukan Batam.

“Berbagai infrastruktur telah dibangun, termasuk jalan, flyover, pelabuhan, bandara Hang Nadim, serta kawasan industri. Semoga segala upaya yang telah dilakukan menjadi amal ibadah, dan kami mendoakan agar keduanya tetap sehat dan sukses.” Kata Menko Airlangga.

Dengan demikian saat ini BP Batam resmi telah memiliki pimpinan baru, Amsakar Achmad sebagai Kepala BP Batam, dan Ibu Li Claudia sebagai Wakil Kepala BP Batam.

“kami harapkan akan dapat membawa Batam lebih baik dan maju yang akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi tidak hanya di Kepulauan Riau tetapi juga nasional. Dan tentu membawa investasi Batam dua kali lebih banyak.” Pungkas Menko Airlangga.

Sementara itu, Amsakar Achmad mengatakan agar seluruh jajaran BP Batam dapat tetap kompak dalam melaksanakan tugas secara maksimal untuk meningkatkan investasi kota Batam.

“Saya mengajak keluarga besar BP Batam, mari kita solid, kompak, bersatu, untuk membuat lompatan-lompatan baru ke depan agar kita bisa maksimal melaksanakan kewenangan yang diberikan kepada kita. Ayo bersama bergerak untuk investasi dan perekonomian yang lebih baik.” Kata Amsakar.

Tampak hadir Wakil Menteri Investasi Todotua Pasaribu, Menteri Keuangan (yang diwakili oleh Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Perbendaharaan), Kepala BP Batam sebelumnya H. Muhammad Rudi, Wakil Kepala BP Batam sebelumnya Purwiyanto, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Iman Sutiawan. (*)

Artikel Amsakar Achmad Resmi Pimpin BP Batam, Siap Dorong Investasi Lebih Progresif pertama kali tampil pada Metropolis.

Panen Kangkung, WBP Rutan Batam Tanam Jagung untuk Dukung Ketahanan Pangan

0
Pegawai dan Personel Satbrimob Polda Kepri panen bayam hasil budidaya WBP Rutan Batam.
foto: Aji untuk Batam Pos

batampos – Dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Program Akselerasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Batam menggelar panen raya sayur kangkung dan bayam serta penanaman bibit jagung. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu (19/2) di lahan perkebunan Rutan Batam, bekerja sama dengan Satuan Brimob Polda Kepri.

Kepala Rutan Batam, Fajar Teguh Wibowo, menyampaikan bahwa hasil panen kali ini mencapai 140 kg sayur, terdiri dari 80 kg kangkung dan 60 kg bayam. Panen ini merupakan hasil dari program ketahanan pangan yang telah dijalankan secara berkelanjutan di lingkungan Rutan Batam.

Selain panen sayuran, sebanyak 4.000 bibit jagung turut ditanam dalam rangka mendukung keberlanjutan program ketahanan pangan di Rutan Batam. Penanaman jagung ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pangan serta kesejahteraan warga binaan.

Fajar Teguh Wibowo menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan nasional yang selaras dengan Asta Cita Presiden RI, 13 Program Akselerasi Menteri Hukum dan HAM, serta arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Ia berharap bibit jagung yang ditanam dapat memberikan hasil yang bermanfaat pada masa panen mendatang.

(*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Panen Kangkung, WBP Rutan Batam Tanam Jagung untuk Dukung Ketahanan Pangan pertama kali tampil pada Metropolis.

Perbaikan Jalan Rusak di Marina City Dimulai, Warga Harapkan Perbaikan Menyeluruh

0
Penambalan jalan rusak di Marina.
foto: Eusebius Sara / Batam Pos

batampos – Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemerintah Kota Batam memulai perbaikan jalan rusak di kawasan Marina City. Perbaikan ini dilakukan dengan metode tambal sulam sebagai langkah sementara untuk menanggapi keluhan masyarakat terhadap banyaknya jalan berlubang yang mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Pekerjaan penambalan dimulai dari arah simpang Basecamp dan direncanakan akan terus berlanjut hingga kawasan wisata Marina. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, Suhar, menyatakan bahwa perbaikan dengan metode tambal sulam ini dilakukan secara mobile di berbagai ruas jalan yang mengalami kerusakan di Kota Batam.

Menurut Suhar, perbaikan menyeluruh terhadap jalan-jalan yang mengalami kerusakan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia pada tahun ini. Dia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di Batam agar lebih aman dan nyaman bagi pengguna jalan.

Sepanjang jalan Marina City, ditemukan banyak titik yang mengalami kerusakan berupa lubang-lubang yang cukup besar. Kerusakan ini disebabkan oleh tingginya volume lalu lintas di kawasan tersebut serta keberadaan kendaraan berat seperti truk pengangkut material tanah yang melintas setiap hari. Selain itu, curah hujan tinggi pada awal tahun ini juga menyebabkan jalan di simpang Perumahan Jupiter jebol, hingga membentuk lubang yang menembus gorong-gorong.

Masyarakat sekitar menyampaikan harapan agar perbaikan jalan tidak hanya dilakukan dengan metode tambal sulam, melainkan peningkatan secara menyeluruh. Jalan yang menghubungkan Marina City hingga Jalan Ahmad Dahlan Seiteming juga mengalami banyak kerusakan dan memerlukan perhatian lebih dari pemerintah.

Yanto, seorang warga Marina, mengatakan bahwa perbaikan jalan dengan metode tambal sulam sudah sering dilakukan sebelumnya, namun hanya bertahan dalam waktu yang relatif singkat. Dia menilai bahwa kualitas tambalan jalan tidak sebanding dengan aspal lama, sehingga jalan menjadi tidak rata dan akhirnya kembali berlubang dalam waktu singkat.

Menurutnya, untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan pengerjaan permanen dengan pengaspalan ulang yang didahului oleh pengerasan jalan. Dengan begitu, ketahanan jalan akan lebih baik dan tidak cepat mengalami kerusakan akibat beban kendaraan yang melintas setiap hari.

Selain itu, warga juga berharap agar pemerintah mempertimbangkan pelebaran jalan di beberapa titik yang sering mengalami kemacetan. Mengingat jalur ini merupakan jalur ramai yang menghubungkan berbagai kawasan penting di Batam, perhatian lebih dari pemerintah sangat dibutuhkan.

Meskipun perbaikan sementara sudah dimulai, warga tetap menanti solusi jangka panjang yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan jalan rusak. Perbaikan secara menyeluruh akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan Marina City dan sekitarnya.

Pemerintah Kota Batam diharapkan dapat mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mempercepat perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan, sehingga keluhan masyarakat dapat segera teratasi dan aktivitas ekonomi serta pariwisata di kawasan tersebut tidak terganggu akibat kondisi jalan yang buruk. (*)

 

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Perbaikan Jalan Rusak di Marina City Dimulai, Warga Harapkan Perbaikan Menyeluruh pertama kali tampil pada Metropolis.