
batampos – Anggota DPRD Kepri, Aman, mendukung langkah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PM) Muhaimin Iskandar dalam mempercepat penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang ditargetkan mulai digunakan pada kuartal kedua 2025.
Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, DTSEN sangat penting karena menjadi dasar bagi berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial, perlindungan sosial, serta perumusan kebijakan pembangunan agar lebih tepat sasaran, efektif, dan akurat.
“Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini digunakan sebagai acuan penerima bansos dan jaring pengaman sosial banyak ditemukan tidak valid,” ungkap Aman, Kamis (20/2) di Batam.
Akibatnya, banyak warga tidak mampu yang seharusnya berhak menerima bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat lainnya, justru tidak masuk dalam DTKS. Sebaliknya, ada warga yang tergolong mampu tetapi masuk dalam DTKS, sehingga tetap menerima bansos dan program pemberdayaan masyarakat lainnya, meskipun tidak berhak.
Dengan diterapkannya DTSEN mulai kuartal kedua 2025, Aman berharap pemerintah daerah, khususnya di Kepri, melakukan rapat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), mengingat data yang digunakan berasal dari BPS.
“Saya berharap data yang disajikan BPS memiliki validitas yang bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Aman.
Baca Juga: Kepri Masih Butuh Guru dan Nakes
Anggota Komisi IV DPRD Kepri ini mengungkapkan alasan pentingnya validitas data BPS, sebab DTSEN akan dikelola melalui satu pintu oleh BPS. Data itu diperbarui setiap tiga bulan guna menyesuaikan dengan dinamika di masyarakat. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
Sebelumnya, Menko PM Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan pemetaan untuk implementasi DTSEN. Setelah pemadanan data dari berbagai sistem seperti DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), serta data kemiskinan ekstrem, DTSEN akan segera diberlakukan.
“Kami targetkan penerapannya mulai kuartal dua tahun ini. Saat ini, masih menggunakan data dari DTKS,” kata Muhaimin di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa (18/2).
Ia mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam mewujudkan DTSEN guna meningkatkan efektivitas dan akurasi penyaluran bantuan sosial serta perlindungan sosial.
Senada dengan itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, jajarannya hanya akan menggunakan DTSEN dalam penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat.
“DTSEN sudah tuntas dan menjadi pedoman utama dalam menentukan penerima manfaat. Ini akan menjadi acuan bagi semua kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan,” ujarnya.
Ia juga menekankan, Inpres DTSEN melarang penggunaan data lain demi menjaga akurasi dan validitas data penerima manfaat.
Dengan data yang terintegrasi, ia berharap program bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi angka kemiskinan. (*)
Artikel Data Tak Valid, Banyak Warga Tak Dapat Bansos pertama kali tampil pada Kepri.





batampos – Sejumlah penumpang bus Trans Batam tujuan Batuaji terpaksa menunggu hingga berjam-jam di halte depan Hotel Harris Batam Center, Kamis (20/2/2025). Rohana, salah seorang penumpang, mengaku sudah menunggu lebih dari tiga jam.

Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat pertumbuhan ekonomi di Batam jauh di atas Provinsi Kepulauan Riau dan nasional. Berdasarkan data BPS, pada Tahun 2023 pertumbuhan Batam sebesar 7,04% sedangkan Kepulauan Riau sebesar 5,20% dan nasional sebesar 5,05%. Sedangkan untuk Tahun 2024 (Triwulan III), Batam mampu bertumbuh sebesar 7,50%.

