batampos – Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat memperketat persyaratan perizinan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau panti asuhan. Kepala Dinas Sosial Kota Batam, Leo Putra, menegaskan bahwa setiap panti harus memiliki Tanda Daftar Yayasan (TDY) yang menjadi bukti legalitas LKSA.

“TDY ini mencakup badan hukum, susunan pengurus, lokasi, serta papan nama yayasan. Ini penting untuk memastikan keberadaan panti secara resmi, termasuk domisili hingga tingkat RT/RW,” ujar Leo Putra, Kamis (27/2).

Menurutnya, sejak 2017, Dinsos Batam telah mendata sekitar 75 panti asuhan dengan lebih dari 1.500 anak. Namun, setelah diverifikasi langsung ke lapangan, jumlah anak yang benar-benar tinggal di panti hanya sekitar 800 orang anak.

“Dulu, bantuan diberikan langsung kepada anak-anak panti. Tapi karena ada aturan baru, kini yang kami bantu adalah pantinya, bukan anak-anaknya,” jelas Leo.

Baca Juga: Kakanwil Pemasyarakatan Kepri Tinjau Lapas Batam, Soroti Over Kapasitas dan Peningkatan Layanan

Untuk mendapatkan hibah bantuan sosial (bansos), setiap panti harus tertib administrasi. Pada 2023, dari 75 panti yang terdata, hanya 36 yang memenuhi syarat untuk menerima bansos. Sementara sisanya diberi kesempatan melengkapi persyaratan agar bisa mengajukan kembali tahun berikutnya.

Namun pada 2024, hanya ada tambahan 8 panti yang berhasil memenuhi syarat baru, sedangkan 36 panti penerima sebelumnya tidak bisa menerima bansos berturut-turut sesuai aturan yang berlaku. Memasuki 2025, dari 36 panti yang seharusnya bisa mengajukan kembali, hanya 24 yang memenuhi syarat.

“Kami memang ketat dalam memberikan bantuan. Jika tidak memenuhi persyaratan, ya tidak bisa dibantu. Bisa jadi ada panti yang tidak merasa butuh bantuan atau sudah mendapat donatur lain,” katanya.

Pemerintah Kota Batam, lanjutnya, juga bekerja sama dengan Forum Daerah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Forda LKSA) dalam menertibkan panti asuhan yang tidak resmi atau memiliki TDY ini.

“Dinsos ingin agar seluruh panti bernaung di bawah Forda LKSA, karena forum ini membantu kami dalam pengawasan dan akreditasi panti asuhan,” tegas Leo.

Selain itu, Dinsos juga berencana memasukkan syarat rekomendasi dari Forda LKSA dalam proses penerbitan TDY. Hal ini bertujuan untuk memastikan panti yang beroperasi benar-benar memenuhi ketentuan yang berlaku.

“Sanksinya jelas, kalau tidak punya TDY, panti itu ilegal dan tidak boleh beroperasi. Forda LKSA bisa membantu kami menertibkan panti yang tidak terdaftar,” tegasnya.

Baca Juga: Polisi Akhirnya Tetapkan Tersangka Kasus Pencabulan Anak di Batam Kota, Pelaku Ditangkap

Leo berharap semua panti asuhan di Batam dapat melengkapi administrasi dan mengikuti aturan agar operasional mereka berjalan lancar serta mendapat dukungan pemerintah.

Sebelumnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Batam, Dedy Suryadi, menyoroti keberadaan sejumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Batam yang beroperasi tanpa izin resmi. Lembaga-lembaga tersebut diduga menampung anak-anak tanpa prosedur yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan eksploitasi dan kekerasan terhadap anak.

Dedy menyampaikan, informasi ini diperoleh dari laporan yang diterima langsung oleh UPTD PPA Kota Batam dari Forum Daerah (Forda) LKSA Kota Batam. Menurutnya, meskipun secara koordinasi LKSA berada di bawah pengawasan Dinas Sosial, UPTD PPA juga berkepentingan dalam memastikan perlindungan anak-anak yang berada di dalamnya.

“Dari informasi yang kami terima, ada beberapa LKSA yang tidak memiliki izin, tetapi tetap menampung anak-anak atas nama panti asuhan. Yang menjadi perhatian, anak-anak yang ditampung bukan berasal dari Kota Batam, bukan anak-anak kurang mampu atau terlantar di Batam, melainkan didatangkan dari luar kota. Ini yang membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan,” ujar Dedy, Rabu (26/2).

Dedy menambahkan, keberadaan LKSA tanpa izin ini menjadi persoalan serius karena anak-anak yang ditampung tidak mendapatkan perlindungan yang layak. Bahkan, ada indikasi bahwa mereka dijadikan alat eksploitasi untuk menarik perhatian donatur.

“Kita tidak ingin menunggu sampai terjadi kasus terlebih dahulu baru bertindak. kalau LKSA tidak bisa jadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak yang mengalami keterlantaran, terus kemana lagi tempat bernaungnya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan nasib anak-anak yang berada di LKSA yang tidak memiliki izin? Bagaimana hak-hak mereka, seperti pendidikan dan kesehatan? Siapa yang menjamin semua itu?” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Forda LKSA Kota Batam Muji, mengungkapkan keresahannya terkait banyaknya panti yang beroperasi tanpa izin. Forum ini menegaskan bahwa seluruh LKSA seharusnya bernaung di bawah organisasi resmi dan mengikuti aturan yang berlaku.

“Dulu, panti asuhan disebut panti asuhan, tetapi sekarang namanya LKSA. Ini karena anak-anak panti tidak mau disebut sebagai anak panti. Namun, tetap saja ada oknum yang membuka panti secara ilegal dan menampung anak-anak dari luar daerah tanpa izin. Ini yang menjadi kekhawatiran kami,” ujarnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Hanya Panti Asuhan Resmi yang Berhak Beroperasi, Dinsos Batam Perketat Pengawasan dan Wajib Miliki TDY pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dua spesialis pembobol rumah kosong, Yong Tony, 52, dan Irwansyah, 39, yang ditangkap unit Reskrim Polsek Bengkong merupakan residivis kasus yang sama. Agar tidak dicurigai, pelaku berkeliling menggunakan mobil rental.

“Pelaku mencari rumah yang sepi atau tidak ada penghuninya menggunakan mobil rental,” ujarnya di Mapolsek Bengkong, Kamis (27/2).

Selain berkeliling menggunakan mobil rental, pelaku beraksi pada siang hari. Dalam sepekan, pelaku beraksi sebanyak 3 kali, yakni di Perumahan Winner Millenium Mansion.

“Dalam waktu yang berdekatan, pelaku kembali lagi dengan mobil rental yang berbeda,” katanya.

Baca Juga: Kejari Batam Musnahkan Barang Bukti dari 86 Perkara, Diantaranya 37 Mesin Gelper

Marihot menambahkan modus yang digunakan pelaku dengan berpura-pura mengunjungi rumah. Usai memastikan rumah kosong, pelaju merusak jendela rumah menggunakan obeng.

“Pelaku kita tangkap di dua lokasi berbeda. Untuk hasil curiannya dibagi dua,” ungkap Marihot.

Diketahui, kedua pelaku ditangkap setelah terekam CCTv rumah. Pelaku berhasil membawa kabur ponsel, liontin, kalung, cincin dan tas branded milik korban atau senilai Rp 64 juta.

Yong Tony, salah seorang pelaku mengaku kembali melakukan pencurian karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Apalgi usianya sudah tidak muda lagi.

Baca Juga: Kasus Curanmor Masih Tinggi, Warga Diminta Waspada

“Tidak ada penghasilan dan uang. Mau cari kerja susah,” katanya.

Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke- 4, dan ke- 5 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. (*)

Reporter: Yofi Yuhendri

Artikel Spesialis Pembobol Rumah Kosong di Batam Beraksi Menggunakan Mobil Rental pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional mulai mengalami kenaikan signifikan. Masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, khawatir harga-harga tersebut akan terus melonjak menjelang bulan Ramadan. Mereka berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengendalikan situasi ini agar tidak semakin memberatkan masyarakat.

Susanti, seorang warga Batuaji, mengungkapkan bahwa peran pemerintah dalam mengendalikan harga sangat diperlukan. “Kalau tidak dikendalikan, harga bisa naik sesuka hati distributor atau pedagang. Kami sebagai konsumen yang merasakan dampaknya,” ujarnya.

Ia juga menyoroti perlunya pengawasan terhadap penimbunan barang, yang diduga menjadi salah satu penyebab kelangkaan dan lonjakan harga.

Baca Juga: Bulog Batam Pastikan Stok Beras Aman hingga 5 Bulan ke Depan

Salah satu komoditas yang mengalami kenaikan drastis adalah santan. Saat ini, harga santan mencapai Rp 40 ribu per liter, jauh lebih mahal dibandingkan harga sebelumnya. “Biasanya harga santan masih di kisaran Rp 25-30 ribu per liter, tapi sekarang sudah naik tajam,” keluh Susanti.

Selain santan, harga telur ayam juga mengalami kenaikan. Beberapa pedagang di pasar menyebutkan bahwa harga telur naik secara bertahap dalam beberapa pekan terakhir. Tidak hanya itu, harga daging juga ikut melonjak. Pantauan di lapangan menunjukkan harga daging sapi kini mencapai Rp 100 ribu per kilogram lebih tinggi dibandingkan harga sebelumnya.

Baca Juga: MBG Tetap Berjalan Selama Ramadan, Siswa Muslim Bisa Bawa Pulang Makanan

Riska, warga lainnya, berharap pemerintah segera mengadakan operasi pasar murah untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. “Operasi pasar murah sangat membantu kami, terutama saat harga-harga naik seperti ini. Setidaknya bisa sedikit mengurangi beban belanja rumah tangga,” ujarnya.

Menurut para pedagang, kenaikan harga ini dipicu oleh meningkatnya permintaan menjelang Ramadan serta faktor distribusi yang terhambat. Beberapa di antara mereka juga menyebutkan adanya keterbatasan pasokan dari pemasok utama, yang menyebabkan harga terus naik. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Harga Kebutuhan Pokok Meninggi, Warga Batuaji Harap Pemerintah Bertindak Cepat pertama kali tampil pada Metropolis.