batampos – Polda Kepulauan Riau (Kepri) menindak tegas sembilan personel Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Kepri yang terbukti melakukan pelanggaran etik. Dua di antaranya, termasuk mantan Kasubdit II Ditresnarkoba, Kompol CP, dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, membenarkan tindakan tegas ini telah melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

“Keputusan ini diambil dalam sidang kode etik yang digelar pada Jumat lalu. Sembilan personel telah menjalani sidang etik dan diberikan sanksi. Ini merupakan bentuk komitmen Kapolda Kepri kepada setiap personel yang melakukan pelanggaran akan diproses cepat dan akuntabel,” ujar Pandra, Senin (10/3).

Kasus ini merupakan akumulasi dari berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh personel Subdit II Ditresnarkoba, yang terjadi pada akhir 2024. Dugaan penyalahgunaan wewenang muncul setelah masyarakat melaporkan adanya praktik pemerasan yang dilakukan oleh Kompol CP.

Menurut informasi yang diterima, Kompol CP meminta uang damai sebesar Rp20 juta kepada seorang pengguna narkoba agar dibebaskan. Ketika pelaku tidak memiliki uang, Kompol CP kemudian meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) korban dan menggunakannya untuk mendaftarkan pinjaman online (pinjol).

Setelah dana dari pinjaman cair, uang tersebut diserahkan kepada Kompol CP.

“Atas tindakan tersebut, Kompol CP dan satu perwira lainnya dijatuhi sanksi PTDH, sementara tujuh personel lainnya dikenai sanksi demosi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kombes Pol Pandra mengungkapkan sepak terjang Kompol CP telah memiliki beberapa catatan buruk dalam hal penyalahgunaan kewenangan.

“Kompol CP sudah tiga kali menjalani sidang kode etik akibat berbagai pelanggaran sebelumnya. Keputusan PTDH ini merupakan akumulasi dari tindakan tercela yang telah berulang kali dilakukan,” jelasnya.

Meski telah diberhentikan secara tidak hormat, Kompol Chrisman Panjaitan dan satu perwira lainnya memiliki hak untuk mengajukan banding. Namun, Polda Kepri menegaskan bahwa seluruh prosedur telah dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk memastikan transparansi dalam penegakan hukum.

“Polda Kepri mengingatkan tindakan tegas ini menjadi pembelajaran bagi seluruh personel agar selalu menjunjung tinggi etika dan profesionalisme dalam menjalankan tugas,” ujarnya

Polda Kepri menegaskan komitmennya untuk tidak memberikan toleransi terhadap anggota yang melakukan pelanggaran hukum maupun kode etik.

“Kami ingin memastikan bahwa aparat kepolisian yang bertugas di Kepri adalah mereka yang benar-benar menjalankan tugas dengan integritas dan profesionalisme,” kata Pandra. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Dipimpin Kompol CP, 9 Polisi Polda Kepri Peras Pengguna Narkoba, Kompol CP dan Satu Perwira Polda Kepri Dipecat pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Hotel Zest Harbour Bay menawarkan paket berbuka puasa selama bulan Ramadan ini. Paket dengan tema Ramadan Iftar Buffet ini diisi menu makanan nuasantara dengan harga yang lebih terjangkau.

Marcom Executive Hotel Zest Harbour Bay, Romaulina Elita, mengatakan dalam paket berbuka puasa ini tersedia 70 menu setiap harinya.

“Konsepnya makanan nusantara. Dalam paket ini ada berbagai macam menu. Mulai dari takjil, makanan berat, dan minuman,” ujarnya.

Adapun menu spesial yang disediakan seperti ikan dori, ayam sambal balado, dan ikan colo-colo. Seluruh menu ini dirotasi setiap 10 harinya.

“Menu andalan ini enak banget. Ada aneka bubur juga,” katanya.

Dalam paket berbuka puasa ini, kata Roma, Hotel Zest Harbour Bay menawarkan promo. Yakni beli 10 dapat 1 paket. Untuk harganya Rp100 ribu per paket.

“Paket ini tersedia setiap hari mulai tanggal 3 hingga 29 Maret mendatang,” ungkapnya

Roma menambahkan paket berbuka puasa ini tak hanya menawarkan banyak menu dengan harga terjangkau, tetapi juga suasana hangat untuk berkumpul bersama keluarga, teman, dan kolega.

“Yang ingin booking paket ini bisa menghubungi nomor 08117766211 atau langsung memesan ke hotel,” tutupnya. (*)

Reporter: Yofi Yuhendri

Artikel Zest Harbour Bay Hadirkan Ramadan Iftar Buffet, Tersedia 70 Jenis Menu pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kemacetan arus lalu lintas saat jam sibuk menjadi keluhan serius masyarakat di Kecamatan Batuaji dan Sagulung. Hampir semua ruas jalan utama di wilayah ini mengalami kemacetan parah, terutama pada pagi dan sore hari ketika aktivitas masyarakat sedang tinggi.

Kondisi ini semakin diperburuk oleh menjamurnya pedagang kaki lima (PKL) yang menempati ruang milik jalan (row jalan), seperti yang terlihat di Jalan Marina City. Kehadiran PKL yang berjualan di badan jalan menyebabkan penyempitan jalur, sehingga memperparah kemacetan.

Masyarakat Batuaji pun menyampaikan persoalan ini kepada pihak kepolisian saat berdialog dengan jajaran Polsek Batuaji akhir pekan lalu. Dalam pertemuan tersebut, warga menuntut adanya solusi konkret untuk mengatasi kemacetan yang semakin tidak terkendali.

Amir, salah seorang warga Batuaji, mengungkapkan bahwa selain penertiban PKL yang mengganggu akses jalan, pelebaran jalan juga menjadi kebutuhan mendesak. “Pelebaran jalan harus dilakukan secara menyeluruh karena masih banyak ruas jalan yang belum diperlebar,” ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa proyek pelebaran jalan yang selama ini dilakukan belum merata di semua ruas jalan di Batuaji dan Sagulung. Menurutnya, jika hanya sebagian jalan yang diperlebar, maka masalah kemacetan tetap akan terjadi karena arus kendaraan masih terhambat di titik-titik tertentu.

Saat ini, Pemerintah Kota (Pemko) Batam telah memulai proyek pelebaran jalan di Simpang Puteri Hijau. Namun, warga berharap proyek ini tidak hanya terbatas pada satu titik, melainkan bisa dilakukan secara menyeluruh di berbagai ruas jalan yang mengalami kemacetan parah.

Selain menghambat mobilitas, kemacetan juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, warga berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar lalu lintas di Batuaji dan Sagulung bisa lebih lancar dan aman bagi pengguna jalan.

Kapolsek Batuaji, AKP Raden Bimo, menyatakan pihaknya akan meneruskan aspirasi masyarakat ini kepada Pemko Batam. Ia juga menegaskan bahwa kepolisian terus berupaya menjaga kelancaran lalu lintas, terutama saat jam sibuk.

“Kami akan menyampaikan harapan masyarakat ini ke Pemko Batam agar segera ditindaklanjuti. Sementara itu, kami mengimbau masyarakat untuk tetap tertib berlalu lintas dan berhati-hati saat berkendara,” ujar AKP Raden Bimo.

Selain itu, personel Polsek Batuaji juga terus aktif di lapangan untuk mengatur arus lalu lintas guna mengurangi kemacetan. Mereka berusaha semaksimal mungkin agar kondisi lalu lintas tetap terkendali, meskipun permasalahan kemacetan masih menjadi tantangan besar di wilayah ini. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Kemacetan di Batuaji dan Sagulung Kian Parah, Warga Harapkan Solusi Tepat pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Sepanjang 2024, Pengadilan Agama (PA) Batam mengabulkan tiga permohonan poligami dari warga Batam yang telah memenuhi syarat hukum. Meski jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan kasus perceraian yang mencapai ribuan, permohonan poligami tetap menjadi perhatian karena prosesnya yang tidak mudah dan harus melalui persetujuan serta pertimbangan ketat dari pengadilan.

Humas PA Batam, Azizon, mengatakan bahwa setiap permohonan poligami yang dikabulkan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu syarat utama adalah persetujuan dari istri pertama, baik secara tertulis maupun lisan dalam persidangan.

“Tahun ini ada tiga permohonan poligami yang dikabulkan karena sudah memenuhi syarat. Setiap pemohon harus mendapat izin dari istri pertama serta membuktikan bahwa mereka mampu menafkahi keluarga secara adil,” ujar Azizon.

Menurut Azizon, pengajuan poligami di PA Batam tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada beberapa syarat utama yang harus dipenuhi suami sebelum mendapatkan izin, di antaranya persetujuan tertulis dari istri pertama sebagai syarat administrasi.

Persetujuan lisan dari istri pertama, yang disampaikan langsung dalam sidang. Kemampuan finansial dan keadilan dalam memberikan nafkah kepada semua istri dan anak-anak serta alasan kuat, seperti istri pertama yang mengalami penyakit tertentu atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

“Syarat lain yang harus dipenuhi adalah pencantuman harta bersama dengan istri pertama dalam dokumen pengajuan. Ini bertujuan untuk mencegah perselisihan di kemudian hari,” tambahnya.

Dari tiga permohonan yang dikabulkan tahun ini, mayoritas pemohon berusia 40 hingga 60 tahun. “Rata-rata mereka yang mengajukan beralasan bahwa istri pertama tidak bisa memberikan nafkah batin atau memiliki kondisi kesehatan tertentu,” jelas Azizon.

Di tengah rendahnya jumlah permohonan poligami yang dikabulkan, PA Batam justru mencatat angka perceraian yang cukup tinggi sepanjang 2024, yakni mencapai 2.329 kasus. Dari jumlah tersebut, 1.548 kasus merupakan cerai gugat (diajukan oleh istri), sementara 483 kasus adalah cerai talak (diajukan oleh suami).

“Mayoritas perceraian terjadi karena perselingkuhan dan faktor ekonomi. Banyak pasangan yang merasa tidak nyaman lagi dalam rumah tangga karena biaya hidup di Batam yang tinggi,” kata Azizon.

Meskipun PA Batam selalu berupaya mendamaikan pasangan yang bersengketa melalui mediasi, keputusan akhir tetap berada di tangan masing-masing pihak. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Banyak yang Minta Izin Poligami ke Pengadilan, Tiga yang Dikabulkan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Maskapai penerbangan Wings Air, bagian dari Lion Group, mengumumkan peluncuran rute penerbangan baru yang menghubungkan Bandar Udara Internasional Hang Nadim, Batam (BTH), dengan Bandar Udara Domestik Dabo Singkep (SIQ), Kabupaten Lingga.

“Langkah ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarwilayah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata daerah tersebut,” kata Corporate Communications Strategic Lion Group, Danang Mandala Prihantoro, Senin (10/3).

Danang menyampaikan bahwa rute baru ini menjadi bagian dari upaya Wings Air dalam meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat.

“Rute baru ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat konektivitas antar wilayah di Provinsi Kepulauan Riau, memudahkan perjalanan masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di daerah tersebut,”ujarnya.

Rute Batam-Lingga akan dioperasikan menggunakan pesawat ATR 72, yang dikenal sebagai pesawat turboprop yang ideal untuk menjangkau wilayah kepulauan dan daerah dengan infrastruktur bandara yang lebih kecil.

“Dengan kapasitas sekitar 70 penumpang, pesawat ini menawarkan kenyamanan sekaligus efisiensi dalam penerbangan jarak pendek,” jelasnya.

Keberadaan rute ini menjadi solusi bagi masyarakat Kabupaten Lingga yang selama ini harus menggunakan transportasi laut dengan waktu tempuh lebih lama untuk mencapai Batam.

“Dengan adanya penerbangan langsung, waktu perjalanan bisa dipangkas secara signifikan, memberikan kemudahan bagi warga Batam dan Lingga dalam beraktivitas, baik untuk urusan bisnis, pendidikan, maupun wisata,” ujarnya.

Untuk semakin mempermudah pelanggan, Wings Air mendorong masyarakat menggunakan aplikasi BookCabin yang memungkinkan pemesanan tiket, check-in online, serta mendapatkan berbagai promo menarik.

“Dengan bergabung sebagai anggota CabinClub, pelanggan juga bisa menikmati diskon tiket, penawaran eksklusif, dan prioritas layanan,” katanya.

Sebagai bagian dari Lion Group, Wings Air terus memperluas jangkauan penerbangannya, khususnya di wilayah kepulauan seperti Kepri.

“Peluncuran rute Batam-Lingga ini diharapkan dapat mempermudah mobilitas masyarakat, meningkatkan arus wisatawan, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah,” ujarnya.

Dengan semakin banyaknya pilihan transportasi udara yang nyaman dan efisien, Wings Air berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan dan pengembangan daerah kepulauan di Indonesia. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Perkuat Konektivitas Kepri, Wings Air Buka Rute Baru Batam-Lingga pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Sampah masih menjadi persoalan yang terus dihadapi Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Dalam program 100 hari kerjanya, Wali Kota Amsakar Achmad menargetkan penyelesaian berbagai masalah mendesak, mulai dari air bersih, banjir, hingga sampah.

Namun, di sejumlah titik, persoalan sampah masih sulit dikendalikan. Salah satunya di Tanjungriau, Sekupang, di mana tumpukan sampah hampir menutup sebagian badan jalan. Pemandangan ini tidak hanya mengganggu estetika kota tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat sekitar.

Petugas kebersihan yang bertugas di wilayah itu mengaku kewalahan. Padahal, tempat pembuangan sampah sudah disiapkan oleh pemerintah, tetapi kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya masih sangat rendah.

Hen, salah seorang petugas kebersihan yang bertugas mengangkut sampah di kawasan itu, mengatakan bahwa ia dan timnya mengangkut sampah hingga tiga kali dalam sehari. Namun, keesokan harinya, kondisi tetap sama, sampah kembali menumpuk.

“Susah mau dibilang masyarakat ini, bang. Kalau sampah begini, kami yang disalahkan,” katanya saat ditemui di lokasi, Senin (10/3).

Menurutnya, kesadaran masyarakat menjadi faktor kunci dalam mengatasi permasalahan ini. Tanpa perubahan perilaku dari warga, seberapa sering pun sampah diangkut, persoalan ini akan tetap berulang.

Hen menyebut, pemerintah memang memiliki peran dalam pengelolaan sampah, tetapi upaya itu harus dibarengi dengan kepedulian warga. Jika masyarakat tetap abai, maka usaha yang dilakukan tidak akan memberikan hasil maksimal.

Persoalan sampah di Batam memang menjadi tantangan yang tak kunjung usai. Sejumlah program telah dijalankan, termasuk pengangkutan sampah secara berkala dan penyediaan tempat pembuangan yang memadai. Namun, persoalan utama tetap terletak pada kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Sampah Menumpuk di Tanjungriau, Petugas Kewalahan Meski Diangkut 3 Kali Sehari pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) memastikan tidak ada kenaikan harga tiket KM Kelud menjelang mudik Lebaran tahun ini. Tarif tiket kapal tetap stabil untuk berbagai rute pelayaran dari Batam menuju Belawan, Tanjung Priok, dan Balai Karimun.

Kepala Cabang Pelni Batam, Edwin Kurniansyah, mengatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin pulang kampung saat Lebaran tanpa terbebani lonjakan harga tiket.

“Tidak ada kenaikan harga tiket KM Kelud. Tarif tetap mengacu pada harga yang sudah ditetapkan sebelumnya,” kata Edwin, Senin (10/3).

harga tiket KM Kelud dibagi berdasarkan kelas. Untuk rute Batam–Belawan, harga tiket Kelas 1A Dewasa sebesar Rp683 ribu dan bayi Rp73 ribu, Kelas 1B Dewasa Rp559 ribu dan bayi Rp61 ribu, Kelas 2A Dewasa Rp384 ribu dan bayi Rp43 ribu, Kelas 2B Dewasa Rp355 ribu dan bayi Rp40 ribu, serta Kelas Ekonomi Dewasa Rp220 ribu dan bayi Rp27 ribu.

Sementara itu, untuk tujuan Batam–Tanjung Priok, tiket Kelas 1A Dewasa dibanderol Rp994 ribu dan bayi Rp104 ribu, Kelas 1B Dewasa Rp813 ribu dan bayi Rp86 ribu, Kelas 2A Dewasa Rp556 ribu dan bayi Rp60 ribu, Kelas 2B Dewasa Rp513 ribu dan bayi Rp56 ribu, serta Kelas Ekonomi Dewasa Rp513 ribu dan bayi Rp37 ribu.

Adapun tarif tiket untuk rute Batam–Balai Karimun, harga tiket Kelas 1A Dewasa Rp138 ribu dan bayi Rp19 ribu, Kelas 1B Dewasa Rp115 ribu dan bayi Rp16 ribu, Kelas 2A Dewasa Rp83 ribu dan bayi Rp13 ribu, Kelas 2B Dewasa Rp78 ribu dan bayi Rp13 ribu, serta Kelas Ekonomi Dewasa Rp49 ribu dan bayi Rp10 ribu.

Keputusan Pelni untuk tidak menaikkan tarif disambut baik oleh calon pemudik. Husein, salah satu penumpang KM Kelud dari Tanjung Priok, mengatakan bahwa harga tiket kapal lebih terjangkau dibandingkan moda transportasi lainnya.

“Tiket KM Kelud dari dulu sampai sekarang tetap sama. Itu yang membuat saya selalu memilih kapal laut untuk mudik,” ujarnya.

Sementara itu, Remon, warga Batam yang akan berangkat ke Belawan, mengaku lebih nyaman menggunakan kapal laut karena selain lebih murah, jadwal keberangkatannya juga rutin setiap pekan.

“Saya mudik ke Medan sebulan sekali dan masih memilih kapal laut. Selain harganya lebih hemat, perjalanannya juga nyaman dan aman,” katanya.

Remon menambahkan, harga tiket kapal Pelni lebih stabil dibandingkan tiket pesawat yang sering berubah tergantung hari dan musim.

“Kalau tiket kapal ini tetap sama, mau hari biasa atau hari besar seperti Lebaran, harganya tidak naik,” tutupnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Pelni Pastikan Tak Ada Kenaikan Harga Tiket KM Kelud untuk Mudik Lebaran pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Komisi IV DPRD Kepulauan Riau (Kepri) menyoroti masih lemahnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di sektor galangan kapal (shipyard) di Batam. Banyaknya kecelakaan kerja di industri ini menjadi perhatian serius bagi wakil rakyat.

Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Aman, mengatakan bahwa pihaknya menerima berbagai laporan mengenai tingginya angka kecelakaan kerja di perusahaan shipyard. Hal ini menunjukkan bahwa standar K3 belum diterapkan secara maksimal.

“Iya, selama ini kami mendengar kabar bahwa kecelakaan kerja sering terjadi di perusahaan shipyard. Ini membuktikan bahwa penerapan K3 masih lemah,” ujar Aman, Senin (10/3).

Menurutnya, salah satu faktor utama penyebab kecelakaan kerja adalah kurangnya pengawasan serta minimnya fasilitas keselamatan bagi pekerja.

Ia juga menyoroti penggunaan alat pelindung diri (APD) yang masih belum optimal serta lemahnya pengawasan di lingkungan kerja.

“Dari segi alat pelindung diri bagi pekerja serta pengawasan yang tidak berjalan baik, ini menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan kerja,” jelasnya.

Oleh karena itu, Aman meminta agar perusahaan shipyard segera melakukan perbaikan dan mencontoh perusahaan lain yang telah menerapkan standar K3 dengan baik.

Ia menegaskan bahwa keselamatan kerja bukan hanya tanggung jawab pekerja, tetapi juga kewajiban perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman.

“Ketika terjadi kecelakaan kerja, itu menjadi cerminan bahwa perusahaan kurang bonafide. Ini juga bisa berdampak pada kepercayaan pihak yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Jika citra buruk ini terus berlanjut, produktivitas perusahaan bisa terganggu,” ujarnya.

DPRD Kepri berharap ada langkah konkret dari perusahaan shipyard untuk meningkatkan penerapan K3, termasuk pengawasan ketat dan penyediaan fasilitas keselamatan yang memadai.

“Hal ini penting untuk mengurangi angka kecelakaan kerja dan memastikan kesejahteraan pekerja tetap terjaga,” katanya. (*)

Reporter: Azis Maulana

Artikel Aman: Penerapan K3 masih Lemah pertama kali tampil pada Metropolis.