batampos – Kapolresta Barelang, Kombes Heribertus Ompusunggu mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat mudik menggunakan kapal pada lebaran 2025 ini.

Ia meminta masyarakat membeli tiket secara resmi atau menghindari pembelian tiket dipercaloan.

“Imbauan kepada calon penumpang yang mudik lebaran ini untuk membeli tiket kapal di lokasi atau loket yang sudah terdaftar resmi,” ujarnya.

Heribertus menjelaskan sebelum membeli tiket, calon penumpang juga terlebih dahulu memastikan atau menggunakan operator yang dipercaya. Sehingga keamanan di dalam kapal tetap terjamin.

“Pilihlah operator pelayanan yang sudah dipercaya,” katanya.

Selain itu, masyarakat diminta tetap mematuhi peraturan petunjuk keselamatan pelayaran dan memastikan letak life jaket di kapal.

“Terus patuhi prosedur keselamatan, tetap ikuti instruksi nahkodan dan ABK kapal,” ungkapnya.

Selain itu, kata Heribertus, menjelang lebaran ini, pihaknya akan membangun posko pengamanan dan posko terpadu. Posko ini tersebar di objek vital dan tempat keramaian.

“Kita cek dulu lokasinya,” tutupnya. (*)

Reporter: YOFI YUHENDRI

Artikel Hindari Beli Tiket di Calo, dan Gunakan Operator Terpercaya pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Hanya karena tergiur upah Rp 1 juta, dua pria yang sehari-hari bekerja sebagai kurir divonis 3 tahun penjara. Dimana keduanya yakni, Frengky Pasaribu dan Ardi Wira bertugas mengantar paket berisi 10 ekor kura-kura jenis Baning Coklat.

Vonis hukuman terhadap keduanya dijatuhi majelis hakim yang dipimpin Tiwik, didampingi hakim anggota Benny dan Fery Irawan dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Batam, Selasa (18/3). Dalam amar putusan, ditegaskan bahwa perbuataan kedua terdakwa telah sah dan menyakinkan bersalah, sebagaimana dakwaan jaksa. Perbuatan kedua terdakwa melanggar Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

“Perbuataan terdakwa tak ada alasaan pemaaf dan pembenar, sehingga haruslah dihukum sesuai dengan perbuataanya,” kata hakim Tiwik.

Menurut Tiwik, perbuataan kedua terdakwa tidak mengikuti program pemerintah terkait hewan langka dan dilindungi. Sedangkan hal meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan.

“Memperhatikan unsur pasal telah terpehubi, menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan 3 tahun penjara,” sebut Tiwik.

Tak hanya itu, para terdakwa juga dijatuhi denda Rp 4.3750.000, yang apabila tak dibayar maka diganti pidana 1 bulan.

“Jadi untuk hukumanmu, saya kurangi dari subsider denda, dari 6 bulan menjadi 1 bulan. Sedangkan pidana pokok tetap sama dengan tuntutan 3 tahun,” tegas Tiwik.

Atas putusan itu, kedua terdakwa pikir-pikir. Begitu juga dengan jaksa.

Diketahui, Frenky Pasaribu dan Ardi Wira ditangkap aparat kepolisian saat hendak mengantarkan paket berisi sepuluh ekor kura-kura darat jenis Baning Coklat (Manouria emys), satwa yang masuk daftar hewan dilindungi.

Keduanya diamankan pada 9 Oktober 2024 sekitar pukul 15.25 WIB di Kantor J&T Cargo Batam Kota, Ruko Grand California, Teluk Tering, Kota Batam, Kepulauan Riau. Polisi yang melakukan penangkapan adalah Aiptu Syamsuddin Hasibuan dan Brigadir Rahmat Iksan.

Menurut penyelidikan, sebelumnya kedua terdakwa bertemu seseorang berinisial B (DPO) di sebuah warung di Simpang Dam. B menawarkan pekerjaan untuk menjemput barang di bandara. Setelah menerima nomor kontak pemilik paket, mereka berkomunikasi dan sepakat untuk mengantarkan satwa tersebut dengan upah Rp1 juta.

Namun, pemilik satwa kemudian mengubah lokasi penjemputan ke kantor ekspedisi J&T Cargo Batam Kota. Saat kedua terdakwa mengambil peti kemas berisi kura-kura darat tersebut, polisi langsung menangkap mereka sebelum sempat mengantarkannya ke titik temu berikutnya, yaitu Bundaran Ocarina.

Bahwa berdasarkan pendapat ahli Sdr Yon Romby Sihotang menjelaskan sesuai dengan hasil identifikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi merupakan kura kura darat jenis Baning Coklat (Manouria emys).Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan turunannya yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, mengandung maksud bahwa tumbuhan dan satwa adalah bagian dari sumber daya alam yang tidak ternilai harganya sehingga kelestariannya perlu dijaga melalui upaya pengawetan jenis dan berdasarkan hal tersebut diatas dan sebagai pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 Tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, dipandang perlu untuk menetapkan peraturan tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dengan Peraturan Pemerintah. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Dapat Upah Rp 1 Juta, Dua Kurir Bawa 10 Ekor Kura-Kura Divonis 3 Tahun pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah terus mengupayakan pengembangan kawasan transmigrasi di Batam, Rempang, dan Galang (Barelang) melalui sinergi antara pusat dan daerah.

Dalam Rapat Koordinasi Rencana Penetapan Kawasan Transmigrasi Barelang yang digelar di BP Batam, Selasa (18/3), sejumlah agenda strategis dibahas, termasuk penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) bagi masyarakat Rempang yang telah menempati hunian baru.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang memimpin rapat tersebut menegaskan pentingnya integrasi kawasan serta kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.

“Kita tahu bahwa pengembangan wilayah seperti ini harus dihadirkan dengan sinergi dan kolaborasi. Semua pihak harus terlibat agar program ini dapat berjalan dengan baik,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyerahkan langsung SHM kepada warga Rempang yang telah direlokasi ke hunian baru. Dari total 161 SHM yang telah diterbitkan, sebanyak 68 sertifikat diserahkan secara simbolis ke warga.

“Ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk mendukung program pemerintah,” katanya.

Menurutnya, kehadiran kawasan transmigrasi yang modern di Barelang diyakini dapat membuka peluang ekonomi baru, mendorong pertumbuhan industri, serta menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.

“Kita ingin Kepri semakin maju, masyarakat semakin sejahtera, dan kesenjangan sosial semakin berkurang,” katanya.

Kepri sendiri memiliki posisi strategis secara geografis, dengan potensi sumber daya alam dan manusia yang besar. Namun, tantangan geografis juga menjadi perhatian karena sekitar 96 persen wilayah Kepri berupa perairan. Oleh karena itu, pengembangan konektivitas dan infrastruktur menjadi kunci dalam mendukung kawasan transmigrasi ini.

AHY menegaskan integrasi Batam, Bintan, serta kabupaten/kota lainnya di Kepri sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

“Dibutuhkan pembangunan infrastruktur yang baik agar pengembangan sumber daya lokal bisa maksimal, didukung SDM yang unggul dan terampil,” katanya.

Program transmigrasi di Barelang sejatinya bukan hal baru. Pemerintah kini memastikan adanya kepastian hukum dan fasilitas yang lebih baik bagi masyarakat terdampak.

“Selama ini program ini masih tersendat karena berbagai kendala, termasuk kepastian lahan bagi masyarakat yang sudah direlokasi. Dengan sertifikat ini, kita pastikan bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk masyarakat,” kata AHY.

Selain itu, AHY menegaskan bahwa program ini berbeda dengan relokasi biasa. Jika relokasi hanya memindahkan masyarakat ke tempat baru, program transmigrasi ini mengembangkan kawasan secara terintegrasi, dengan dukungan infrastruktur dan bantuan ekonomi yang terencana.

“Tidak hanya sekadar memindahkan orang, tapi juga memastikan bahwa kawasan yang ditempati memiliki fasilitas, infrastruktur, dan peluang ekonomi yang memadai. Skema bantuan pun akan diberikan untuk memastikan keberlangsungan hidup masyarakat di tempat baru,” ujar AHY.

Keberlanjutan program ini juga menjadi perhatian utama pemerintah. Menurut dia, butuh waktu dan perencanaan matang agar kawasan transmigrasi Barelang benar-benar bisa berkembang sesuai harapan. Untuk itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat.

Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas berbagai skema bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat. “Ada berbagai bentuk bantuan yang sedang kami rancang untuk memastikan masyarakat bisa beradaptasi dengan lingkungan baru mereka,” tambahnya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel AHY Pimpin Rapat Penetapan Kawasan Transmigrasi Barelang, Warga Terima SHM pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Menjelang Lebaran, sejumlah warga Batam kewalahan mencari pecahan uang baru untuk kebutuhan THR. Kesulitan semakin terasa karena kuota pendaftaran melalui aplikasi resmi kerap habis.

Dengan tingginya permintaan dan terbatasnya kuota resmi, tak sedikit warga yang akhirnya memilih jalur alternatif melalui jasa penukaran berbayar demi mendapatkan uang baru untuk Lebaran.

Banyak warga yang mencoba mendaftar melalui aplikasi PINTAR, namun ketersediaan kuota menjadi kendala utama.

Salah satunya Deby, warga Batam Center, yang telah beberapa kali mencoba tanpa hasil.

“Mendaftar kuota penuh terus,” keluhnya.

Di tengah kesulitan ini, jasa penukaran uang baru marak bermunculan, terutama di marketplace daring. Namun, harga yang ditawarkan cukup tinggi, dengan biaya administrasi Rp 10.000 hingga Rp 15.000 per Rp 100.000 yang ditukar.

“Katanya penukaran dibatasi, tapi anehnya banyak yang membuka jasa penukaran uang baru dalam jumlah banyak,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Tika yang harus berkeliling beberapa bank untuk mendapatkan pecahan baru. Ia mendapatkan beberapa jumlah pecahan baru, meski tidak mendapatkan sesuai keinginan.

“Cuma bisa dapat Rp 1 juta, itu karena pecahan uang baru yang saya inginkan sudah habis,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kepri, Rony Widijarto, memastikan bahwa stok uang pecahan baru masih tersedia. “Penukaran uang masih berlangsung hingga 27 Maret,” ujarnya.

Menurutnya, masyarakat wajib mendaftar melalui aplikasi PINTAR, yang memiliki kuota terbatas per sesi. Setiap warga hanya bisa menukar maksimal Rp 4,3 juta, mencakup berbagai pecahan uang. “Untuk penukaran uang wajib lewat aplikasi pintar. Memang untuk kuota pendafatan terbatas,” sebutnya.

Setiap masyarakat hanya bisa menukar uang maksimal Rp 4,3 juta.terdiri dari semua jenis mata uang yang diinginkan.

“Selama ketersediaan pecahan baru lengkap, maka bisa ditukar, dengan batas maksimal ornukaran Rp 4,3 juta,” sebutnya.

Tak hanya itu, ia menjelaskan bahwa pendaftaran di aplikasi pintar di buka persesi.

Karena itu masyarakat yang belum bisa mendaftar diharapkan untuk proaktif mendaftar.

“Pendaftaran dibuka setiap minggu tergantung wilayah penukarannya,” sebutnya. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Warga Batam Kesulitan Tukarkan Pecahan Uang Baru, Kuota Aplikasi Pintar BI Sering Penuh pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Nurmadiyah, seorang majikan menjadi terdakwa atas kasus kekerasan terhadap asisten rumah tangganya (ART).
Atas perbuataanya itu, Nurmadiyah dijatuhi pidana 2 bulan penjara.

Vonis terhadap Nurmadiyah dibacakan majelis hakim yang dipimpin Yuanne di Pengadilan Negeri Batam, Selasa (18/3). Dalam amar putusan, dijelaskan bahwa perbuataan Nurmadiyah tak ada alasaan pemaaf dan pembenar. Karena telah melakukan kekerasan terhadap korban yang merupakan ARTnya. Perbuataan terdakwa menyebabkan luka di beberapa bagian wajah dan tubuh korban.

“Terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuataanya,” kata Yuanne.

Menurut dia, hal memberatkan perbuataan terdakwa karena telah melakukan kekerasan terhadap ART. Hal meringankan terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tak akan mengulangi.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan dua bulan penjara,” sebut hakim.

Atas putusan itu, terdakwa kemudian berkonsultasi dengan penasehat hukumnya. Yang kemudian menyatakan menerima

“Kami terima yang mulia,” sebut PH terdakwa. Begitu juga dengan JPU yang menerima.

Sebelumnya, Mardiyah dituntut 3 bulan penjara karena telah melakukan penganiayaan terhadap ART yang telah bekerja 8 bulan dengannya.

Kekerasan itu terjadi pada bulan Mei 2024, usai korban menginjak mainan anak terdakwa. Tak hanya melakukan kekerasan dengan mencakar wajah korban, terdakwa juga mengeluarkan kata-kata kasar terhadap korban. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Aniaya ART, Nurmadiyah Divonis 2 Bulan pertama kali tampil pada Metropolis.