batampos – Kawasan Multi Purpose Hall (MPH) Batamindo yang sebelumnya menjadi pusat pencari kerja, kini berubah fungsi menjadi tempat istirahat bagi para pekerja, terutama selama bulan Ramadan.

Jika dulu ribuan pencari kerja (pencaker) berjubel di area ini untuk mencari informasi lowongan kerja dan mengikuti proses seleksi, kini pemandangan tersebut mulai jarang terlihat.

Perubahan ini diduga akibat pergeseran metode perekrutan oleh perusahaan-perusahaan di Batam. Kini, banyak perusahaan lebih memilih merekrut karyawan melalui media sosial atau platform daring, dibandingkan membuka lowongan secara langsung di MPH Batamindo. Hal ini membuat pencaker tidak lagi berkumpul di satu titik, seperti yang biasa terjadi di masa lalu.

Iman, salah satu petugas di kawasan MPH Batamindo, membenarkan bahwa keramaian di area ini kini hanya terjadi sesekali. “Sekarang ini, MPH hanya ramai jika ada perekrutan atau seleksi yang dilakukan langsung oleh perusahaan. Itu pun tidak setiap hari seperti dulu,” ujarnya.

Meski demikian, fasilitas di MPH Batamindo masih tetap terawat. Papan pengumuman dan boks kaca yang dulunya dipenuhi dengan informasi lowongan kerja masih berdiri di tempatnya. Namun, kini tidak lagi ada tempelan pengumuman lowongan kerja baru, menunjukkan bahwa fungsi utama lokasi ini telah mengalami perubahan.

Di tengah perubahan tersebut, area ini kini lebih banyak dimanfaatkan oleh para pekerja sebagai tempat istirahat, terutama saat jam makan siang. Mereka memanfaatkan ruang yang luas dan teduh untuk sekadar duduk santai atau beristirahat sejenak sebelum kembali bekerja.

Selama bulan Ramadan, kawasan ini semakin banyak digunakan untuk beristirahat. Para pekerja yang menjalankan ibadah puasa lebih memilih tidur atau bersantai di MPH daripada menghabiskan waktu di luar ruangan yang panas. “Kebetulan puasa juga, jadi tiduran di sini untuk mengisi waktu istirahat,” kata Amri, salah satu pekerja di kawasan tersebut.

Perubahan ini mencerminkan bagaimana tren pencarian kerja telah bergeser ke arah digital, seiring dengan perkembangan teknologi dan kebiasaan baru dalam proses perekrutan tenaga kerja. Pencari kerja kini lebih banyak mengandalkan internet untuk mendapatkan informasi tentang lowongan kerja, daripada datang langsung ke lokasi bursa kerja.

Meski MPH Batamindo tak lagi seramai dulu, kawasan ini tetap memiliki peran bagi masyarakat sekitar. Selain menjadi tempat istirahat pekerja, aula ini juga masih berpotensi digunakan kembali jika ada perusahaan yang ingin mengadakan perekrutan langsung. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Kawasan Bursa Kerja Batamindo Kini Sepi, Berubah Jadi Tempat Istirahat Pekerja pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kondisi Terminal Mukakuning yang terletak di Kecamatan Seibeduk semakin memprihatinkan. Terminal ini telah terbengkalai selama belasan tahun dan juga sudah lama berubah fungsi menjadi permukiman masyarakat. Berbagai faktor menyebabkan terminal ini tidak lagi beroperasi sebagaimana mestinya sejak awal dibangun oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Menurut cerita warga setempat, terminal yang berada di Jalan S. Parman ini awalnya sempat digunakan sebagai tempat naik dan turun penumpang angkutan kota. Namun, penggunaannya tidak berlangsung lama. Dalam beberapa tahun, terminal ini ditinggalkan dan kawasan di sekitarnya mulai dihuni oleh warga secara ilegal.

“Sudah lama ini tidak dipakai. Beginilah kondisinya sekarang, sudah jadi permukiman ” ujar Muklis, seorang warga yang telah lama tinggal di kawasan Mukakuning. Ia menyayangkan kondisi terminal yang semakin tak terurus ini.

Aris warga lainnya menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama terminal ini tidak berfungsi adalah lokasinya yang kurang strategis. Terminal Mukakuning berjarak sekitar satu kilometer dari jalan utama Ahmad Yani, yang menjadi jalur utama angkutan kota. Karena jarak yang cukup jauh, para sopir angkot lebih memilih menunggu penumpang di pinggir jalan utama daripada masuk ke terminal.

“Itulah awalnya. Penumpang yang mau ke PT, Panbil Mall, atau ke Batuaji dan Batamcenter lebih memilih turun di simpang Panbil. Jalur utama itu lebih ramai dengan angkot. Akibatnya, terminal ini semakin ditinggalkan, dan kondisinya terus memburuk,” kata Aris.

Sementara itu, pihak Pemko Batam mengakui bahwa ada kendala dalam menghidupkan kembali terminal ini. Salah satu alasan utamanya adalah status aset lahan yang masih berada di bawah kewenangan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Pemko tidak bisa mengambil tindakan lebih lanjut sebelum ada kejelasan terkait status lahan tersebut.

“Pernah kami ajukan permohonan hibah lahan, tetapi tidak bisa disetujui karena terminal ini berada di kawasan lingkungan Dam. Jika dibangun kembali, dikhawatirkan akan mencemari lingkungan Dam. Status lahan masih di BP Batam,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Batam, Salim beberapa waktu lalu.

Saat ini, Pemko Batam memang memiliki bangunan terminal tersebut, tetapi karena status lahan belum jelas, pengembangan kembali tidak bisa dilakukan. Hal ini menyebabkan terminal semakin rusak dan tidak terawat. Hingga kini, belum ada kepastian apakah terminal ini akan difungsikan kembali atau diubah peruntukannya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, kondisi Terminal Mukakuning cukup memprihatinkan. Banyak bangunan yang rusak, dengan bagian-bagian seperti tiang dan rangka partisi yang hilang karena dicuri. Atap dan dinding bangunan pun banyak yang bolong, sehingga tidak layak lagi digunakan sebagai terminal.

Kini, belasan kepala keluarga menempati terminal tersebut sebagai tempat tinggal. Mereka tinggal di bekas kios dan bangunan yang ada di sekitar terminal. Kondisi ini semakin memperburuk situasi, karena terminal yang seharusnya menjadi fasilitas umum kini berubah menjadi kawasan permukiman liar yang tidak tertata. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Bertahun-tahun Tak Digunakan, Terminal Mukakuning Kian Memprihatinkan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mulai menertibkan reklame yang dipasang tanpa izin sebagai bagian dari upaya penataan kota, Selasa (11/3).

Penertiban ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Kepala DPM-PTSP Batam, Reza Khadafy, menyebut langkah awal penertiban dilakukan di jalan-jalan utama serta reklame insidentil yang dipasang tanpa izin.

“Bapenda yang menunjuk lokasi-lokasi reklame yang akan ditertibkan. Saat ini kami fokus pada yang ada di pinggir jalan,” katanya.

Penertiban ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam. Selain itu, kegiatan ini juga sejalan dengan Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 50 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan pajak reklame.

Penertiban dilakukan secara bertahap, dimulai dengan reklame insidentil berukuran kecil yang tidak memiliki izin. Operasi dilakukan baik pada pagi maupun malam hari untuk mengoptimalkan efektivitas di lapangan.

Tim gabungan juga menandai reklame-reklame yang memerlukan tindakan khusus. “Ada yang cukup kami data, namun ada juga yang harus dipotong langsung menggunakan cutting coach,” tambahnya.

Tahapan selanjutnya adalah koordinasi dengan Bapenda dan CKTR guna memastikan titik-titik reklame yang memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Selain itu, tim juga akan memverifikasi reklame yang sudah membayar pajak.

Setelah data reklame yang berizin dan tidak berizin dikumpulkan, Pemko Batam akan berkoordinasi lebih lanjut dengan BP Batam. Langkah ini penting untuk menyelaraskan data antara Pemko dan BP Batam, terutama terkait titik reklame yang sudah membayar sewa lahan.

“Kami harus memastikan reklame mana saja yang sudah memenuhi kewajiban, baik dari sisi izin maupun pajak. Jika ada reklame yang tidak sesuai aturan, akan segera kami tertibkan,” ujar Reza.

Ia menyampaikan, Pemko Batam telah menerbitkan satu izin resmi terkait reklame, sebagai tahap awal penataan yang dimulai pasca pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam.

Dalam pengurusan izin reklame di Batam, salah satu syarat utama adalah kepemilikan sewa lahan dari BP Batam. Hal ini menjadi dasar dalam menentukan legalitas pemasangan reklame di berbagai titik strategis kota.

“Dengan sekali langkah, kita bisa menertibkan reklame dari berbagai aspek, Pemko Batam mengawasi izin, BP Batam mengatur sewa lahan, dan pajak daerah juga dikelola sesuai aturan,” kata dia.

Bagi reklame yang tidak memiliki izin resmi, pemilik diberikan kesempatan untuk mencopot sendiri papan reklamenya sebelum tindakan tegas dilakukan oleh petugas di lapangan.

Reza menambahkan bahwa dalam proses penataan reklame, terdapat berbagai Perwako yang harus dipatuhi oleh setiap dinas terkait. Hal ini demi memastikan penertiban berjalan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Banyak Reklame Liar, Pemko Batam Lakukan Penertiban pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – PT Pelni Cabang Batam kembali membuka program mudik gratis Lebaran 2025 bagi masyarakat yang ingin pulang kampung menggunakan kapal laut. Sebanyak 2.000 tiket gratis disediakan melalui program yang diinisiasi oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk rute Batam-Belawan dan Batam-Tanjung Priok, serta sebaliknya.

Kepala Cabang Pelni Batam, Edwin Kurniansyah, mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang mempersiapkan pendaftaran mudik gratis tersebut.

“Segera akan ada link untuk pendaftaran beserta persyaratannya. Kami imbau masyarakat untuk terus memantau informasi agar tidak kehabisan tiket,” ujarnya, Selasa (11/3).

Dari total 2.000 tiket yang tersedia dengan KM Kelud, rincian Batam-Belawan 600 tiket, Belawan-Batam 600 tiket, Batam- Tanjung Priok, 400 tiket dan Tanjung Priok-Batam: 400 tiket.

Selain dari Kemenhub, Persero Batam juga berkontribusi dalam program ini dengan menyediakan 200 tiket mudik gratis. Tiket dari Persero Batam ini berlaku untuk keberangkatan pada 28 Maret 2025, dan pencarian penumpangnya dilakukan langsung oleh Persero Batam.

Sementara itu, Telkomsel turut berpartisipasi dengan menyediakan 200 tiket gratis untuk rute Batam-Tanjung Priok. Para pemudik yang mendapatkan tiket ini akan diberangkatkan menggunakan KM Ngapulu, yang dijadwalkan berangkat pada 28 Maret 2025.

Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, Pelni akan mengoperasikan KM Ngapulu sebagai kapal tambahan. Kapal ini dijadwalkan bersandar di Batam pada minggu terakhir Maret 2025, setelah menyelesaikan proses docking.

“KM Ngapulu akan membantu KM Kelud dalam menampung lonjakan penumpang, terutama pada rute Batam-Tanjung Priok,” jelas Edwin.

Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan tiket mudik gratis ini, Pelni mengimbau agar segera mendaftar saat pendaftaran resmi dibuka.

“Kuotanya terbatas, jadi siapa cepat dia dapat. Kami sarankan masyarakat segera mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan dan terus memantau informasi resmi dari Pelni,” pungkas Edwin. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Pelni Batam Buka 2.000 Tiket Mudik Gratis, Pendaftaran Segera Dibuka pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Atap di dua titik dermaga Pelabuhan Kapal Pancung Sekupang-Belakang Padang mengalami kerusakan parah, membuat area tunggu penumpang tidak sepenuhnya terlindungi. Beberapa lembar atap bahkan telah terlepas, sementara yang tersisa masih tersangkut di penyangganya.

Kondisi paling parah terlihat di dekat loket tiket dan pintu keluar penumpang dari Belakang Padang. Di sana, atap sudah tak tersisa sama sekali, hanya menyisakan rangka besi yang terbuka dan membiarkan sinar matahari langsung menyengat lantai pelabuhan. Saat hujan, area tersebut menjadi basah, menyulitkan penumpang yang hendak menunggu keberangkatan atau turun dari kapal.

Jip, petugas loket tiket di pelabuhan tersebut, mengatakan bahwa kondisi ini telah terjadi sejak tahun 2024 akibat terpaan angin kencang. Hingga kini, belum ada kepastian kapan perbaikan akan dilakukan.

“Katanya mau diperbaiki, tapi enggak tahu kapannya,” ujarnya.

Salah satu penumpang, Nia, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Menurutnya, atap yang sudah tidak ada lagi cukup mengganggu kenyamanan penumpang.

“Kami lewat pelabuhan ini setiap hari. Kalau panas, kepanasan. Kalau hujan, kehujanan. Harapannya segera diperbaiki,” kata Nia.

Keluhan serupa juga disampaikan beberapa penumpang lain yang mengaku sering menggunakan pelabuhan tersebut. Mereka berharap ada solusi cepat agar aktivitas naik dan turun kapal tetap nyaman.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Salim, membenarkan bahwa atap pelabuhan tersebut rusak akibat angin kencang pada akhir tahun 2024. Namun, perbaikan baru bisa diusulkan pada APBD 2026 karena anggaran tahun 2025 sudah ditetapkan.

“Mau diusulkan di APBD Perubahan 2024, tapi sudah lewat. Untuk kegiatan 2025 juga sudah selesai, makanya kami usulkan untuk rehab di 2026,” jelasnya.

Menurut Salim, atap yang rusak memang sengaja dibongkar demi keamanan masyarakat yang menggunakan pelabuhan tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa kejadian angin kencang di akhir tahun lalu tidak hanya merusak atap, tetapi juga membuat loket tiket ikut terlepas.

“Memang harus dibongkar semua. Kami usulkan anggarannya untuk 2026. Ini dilakukan demi keamanan, karena angin di sana cukup kuat,” tambahnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Angin Kencang Hancurkan Atap Pelabuhan Pancung Sekupang pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kasus pemerasan yang melibatkan mantan Kasubdit Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Kepulauan Riau, Kompol CP, bersama seorang perwira lainnya di jajaran Polda Kepri, kini berpotensi naik ke proses hukum lebih lanjut.

Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, yang menyatakan kedua mantan personel kepolisian tersebut telah resmi dipecat usai menjalani sidang disiplin dan Komisi Kode Etik Profesi (KKEP).

Namun, hingga saat ini, laporan terkait tindak pidana pemerasan mereka masih dalam tahap awal. Korban baru melaporkan kasus ini ke Propam Polda Kepri, sementara laporan pidana masih dalam proses pengecekan lebih lanjut.

“Laporan yang masuk baru ke Propam. Untuk laporan pidana, kami masih menunggu perkembangannya. Namun, setiap laporan akan ditindaklanjuti secara simultan hingga ada kepastian hukum,” ujar Pandra, Selasa (11/3).

Baca Juga: Dipimpin Kompol CP, 9 Polisi Polda Kepri Peras Pengguna Narkoba, Kompol CP dan Satu Perwira Polda Kepri Dipecat

Kasus ini terjadi pada Desember 2024, ketika Kompol CP dan rekannya menangkap seorang warga Batam atas dugaan penyalahgunaan narkotika.

Namun, alih-alih memproses kasus sesuai hukum, Kompol CP justru meminta uang damai sebesar Rp20 juta kepada korban agar bisa dibebaskan.

Karena korban tidak memiliki uang tunai, ia dipaksa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk didaftarkan sebagai peminjam di salah satu aplikasi pinjaman online (pinjol).

“Tindakan ini dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang mencoreng nama baik institusi kepolisian. Sebagai anggota Polri, dia sudah melakukan tindakan tercela. Publik harus tahu bahwa dia tidak pantas menjadi polisi yang seharusnya mengayomi masyarakat,” katanya.

Selain Kompol CP dan satu rekannya yang telah dipecat, sebanyak 7 personel lain di Ditresnarkoba Polda Kepri juga ikut terseret dalam kasus ini. Mereka diduga menikmati uang hasil pemerasan tersebut.

Dalam sidang kode etik yang telah digelar, dua perwira dipecat secara tidak hormat, sementara tujuh anggota lainnya dikenai sanksi demosi atau penurunan jabatan sebagai bentuk hukuman atas keterlibatan mereka.

Kombes Pol Pandra juga mengungkapkan bahwa Kompol CP bukan kali ini saja tersandung masalah etik. Ia telah tiga kali menjalani sidang kode etik karena berbagai pelanggaran sebelumnya.

“Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) ini merupakan akumulasi dari tindakan tercela yang telah berulang kali dilakukan oleh Kompol CP,”jelasnya.

Meskipun telah diberhentikan secara tidak hormat, Kompol Chrisman Panjaitan dan rekannya masih memiliki hak untuk mengajukan banding. Namun, Polda Kepri memastikan bahwa seluruh prosedur telah dijalankan sesuai aturan yang berlaku untuk menjaga transparansi dan profesionalisme dalam penegakan hukum.

“Kami ingin memastikan bahwa tindakan tegas ini menjadi pembelajaran bagi seluruh personel kepolisian agar selalu menjunjung tinggi etika dan profesionalisme dalam menjalankan tugas,” ujarnya. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Tak Hanya Dipecat, Eks Perwira Polda Kepri Terancam Proses Hukum dalam Kasus Pemerasan pertama kali tampil pada Metropolis.