batampos – Presiden Prabowo Subianto terus mendapat dukungan untuk menuntaskan kasus megakorupsi minyak mentah di internal PT Pertamina Patra Niaga. Prabowo diminta mengambil langkah tegas untuk bersih-bersih internal BUMN, sehingga peristiwa serupa tidak terulang.

Dukungan kepada Prabowo datang dari Koalisi Relawan Prabowo Nusantara, yang terdiri dari PrabowoGibran (ProGib) Nusantara, Future Generation Association, Pioneer Bangsa, GN, Logis 08 dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

Ketua Presidium Koalisi, Hafif Assaf mengatakan, komitmen pemerintahan Prabowo untuk memerangi dan memberantas korupsi harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Koalisi mendukung gerakan bersih-bersih khususnya di sektor energi.

“Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi korupsi dalam pemerintahannya. Pemerintah tidak akan mentolerir praktik korupsi dan akan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang terlibat,” ujar Hafif, Senin (3/3).

Koalisi juga mendorong Pertamina di bawah manajemen baru, yakni Direktur Utama, Simon Mantiri dan Komisaris Utama, Mochamad Iriawan untuk berbenah. Adanya manajemen baru ini diharapkan membawa dampak positif bagi perusahaan pelat merah ini.

“Koalisi percaya bahwa kepemimpinan baru di Pertamina ini dapat membawa perbaikan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas, praktik-praktik good governance, sejalan dengan komitmen pemerintahan Prabowo dalam mewujudkan BUMN yang bersih dan profesional,” jelas Hafif.

Hafif berharap, manajemen Pertamina yang baru bisa segera unjuk gigi. Sehingga perusahaan bisa berjalan kembali di jalur yang benar.

“Kami harus memberi kepercayaan untuk memperkuat semangat juang para pimpinan Pertamina saat ini membawa perubahan. Dukungan yang berarti akan membantu kinerjanya semakin optimal. Pada akhirnya langkah itu juga dilakukan untuk kepentingan rakyat, agar kejadian seperti ini tidak terulang,” imbuhnya.

Koalisi juga menegaskan bahwa perang melawan korupsi merupakan salah satu agenda utama Presiden Prabowo. Oleh karena itu, Koalisi meminta agar pemerintah dan aparat penegak hukum tidak ragu-ragu dalam mengusut tuntas kasus ini serta mengungkap dalang utamanya.

“Kasus ini bukan hanya soal menindak individu yang terlibat, tetapi juga memastikan bahwa sistem yang memungkinkan praktik korupsi terjadi harus diperbaiki secara menyeluruh. Kita tidak boleh membiarkan kasus serupa terulang kembali di masa depan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kejagung memastikan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina lebih dari Rp 193,7 triliun. Berdasar hitungan awal, angka tersebut merupakan kerugian sepanjang 2023. Bila diakumulasi sejak 2018-2023, maka kerugian negara dalam kasus tersebut bisa mencapai Rp 968,5 triliun.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menyampaikan, pihaknya akan melibatkan ahli untuk menghitung kerugian negara dalam kasus tersebut sejak 2018-2023. Untuk saat ini, dia hanya bisa menyampaikan hasil hitungan awal. Yakni Rp 193,7 triliun dari lima komponen kerugian negara.

”Kalau misalnya 2023 saja ada angka-angka yang sangat fantastis dengan berdasarkan perkiraan sementara penyidik bersama ahli pada kisaran angka itu (Rp 193,7 triliun). Bagaimana dengan 2018 sampai 2023. Nanti juga kami akan melihat, mendorong penyidik, apakah bisa di-trace mulai dari 2018 ke 2023 secara akumulasi. Kami juga mengharapkan kesiapan ahli,” kata dia. (*)

Artikel Pertamina Terjerat Skandal Korupsi, Presiden Prabowo Diminta Segera Bersih-bersih Internal BUMN pertama kali tampil pada News.

batampos – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham merespons terkait rekomendasi pembatalan terhadap disertasi Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia oleh Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI). Idrus mempertanyakan mengapa UI ingin membatalkan hasil penelitian yang dibuat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu.

“Di minta supaya ditulis ulang, kan itu sama saja dibatalin, tapi kenapa harus dibatalin? kalau bisa diselesaikan, salah satu penyelesaiannya sumber datanya itu karena tidak disampaikan dari awal secara jujur,” kata Idrus Marham di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin (3/3).

Idrus menyatakan, seharusnya pihak kampus dapat memberitahu sejak awal, jika terdapat masalah pada disertasi milik Bahlil. Namun, ia memahami kasus disertasi Bahlil tersebut.

“Ya sudah kami dapat memahami, dan itu juga datanya kalau pun dimintai penjelasan juga tidak berubah, tetap seperti itu, itu salah satu alasan kan,” ujar Idrus.

Lebih lanjut, Idrus meyakini jika memang terdapat permasalahan etik dalam disertasi Bahlil itu hanya masalah variabel tunggal.

“Saya ingin mengatakan bahwa kalau pun di dalam prosesnya itu memang ada masalah-masalah secara teknik dan lain-lain, lalu kemudian diidentifikasi menjadi masalah etik, tetapi saya ingin katakan itu bukan hanya menjadi variable tertentu, variable tunggal,” tegas Idrus.

Anggota Majelis Wali Amanat UI, Dany Amrul Ichdan mengatakan saat ini tengah menunggu jadwal rapat bersama empat organ di UI untuk membahas disertasi Menteri Bahlil. Adapun empat organ yang terlibat yakni Dewan guru besar (DGB), Senat Akademik (SA) Universitas, Majelis Wali Amanat (MWA) dan Rektor UI.

“Sebagai bagian dari MWA kami berharap semua pihak menghormati segala proses akademik dan tata kelola yang berlaku di internal UI. Saat ini sedang diaturkan untuk rapat bersama empat organ UI (MWA, SA, DGB dan Rektor) rencana di minggu depan,” ujar Dany dalam keterangannya, Jumat (28/2).

Pernyataan itu sekaligus membantah dokumen yang beredar dari Dewan Guru Besar UI yang menyatakan disertasi Bahlil dibatalkan. Dalam risalah rapat pleno DGB UI tertanggal 10 Januari 2025 yang beredar di media sosial, disertasi Bahlil direkomendasikan untuk dibatalkan sebagai bentuk sanksi atas berbagai pelanggaran yang ditemukan.

“Adapun dokumen atau sejenisnya yang beredar bukanlah sepengetahuan MWA, karena dokumen internal termasuk notulensi meeting untuk hal-hal spesifik bersifat konfidensial sehingga tidak seharusnya berada di ranah publik,” ucap Dany.

Dia pun menegaskan bahwa yang bisa memberikan keputusan terkait hasil disertasi Menteri Bahlil layak atau tidak hanya keputusan rektor UI. Menurutnya, Dewan Guru Besar hanya bisa memberikan rekomendasi saja.

“Hasil rapat empat organ ke depan akan dilakukan langkah-langkah pengambilan keputusan oleh eksekutif (Rektor). Sehingga berita yang beredar bukan merupakan berita resmi yang dikeluarkan atas nama empat organ UI,” pungkasnya. (*)

Artikel UI Batalkan Disertasi Bahlil Lahadalia, Elite Golkar Pertanyakan Alasannya pertama kali tampil pada News.

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Dua tersangka dalam kasus ini merupakan Direktur LPEI.

Plt Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmo Wibowo menjelaskan, kelima pihak yang ditetapkan sebagai tersangka yakni, dua merupakan Direktur LPEI dan tiga lainnya pihak swasta debitur.

“Ada pun 5 orang tersangka ini terdiri dari 2 orang yaitu Direktur dari LPEI dan 3 orang dari PT Petro Energy atau PT PE,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (3/3).

“Adapun kelimanya yaitu dua orang dari LPEI adalah inisialnya DW Direktur Pelaksana LPEI kemudian AS Direktur Pelaksana LPEI. Kemudian dari PT Petro Energy, yang pertama adalah DM merupakan pemilik dari PT Petro Energy, kemudian Saudara NN adalah Direktur Utama kemudian Direktur Keuangan Saudari SMD,” sambungnya.

Budi menjelaskan, pemberian fasilitas kredit oleh LPEI kepada 11 debitur berpotensi mengakibatkan kerugian negara, dengan total mencapai Rp 11,7 triliun. Pemberian kredit terhadap PT Petro Energy itu terjadi pada 2015 sebesar USD 60 juta atau senilai Rp 900 miliar.

Ia mengungkapkan, pemberian kredit itu terbagi dalam termin pemberian. Pertama pada 2 Oktober 2015, Rp 297 miliar. Kedua, pada 19 Februari 2016 sebesar Rp 400 miliar. Ketiga, pada 14 September 2017 sebesar 200 miliar rupiah.

“Jadi total kurang lebih Rp 900 miliar atau dikruskan dalam USD kurang lebih USD 60 juta,” papar Budi.

Meski demikian, kelima pihak yang ditetapkan sebagai tersangka itu sampai saat ini belum dilakukan penahanan. KPK akan menahan mereka setelah proses penyidikan selesai.

“Saat ini, KPK belum melakukan penahanan terhadap para Tersangka. KPK masih terus melengkapi alat bukti dalam proses penyidikan perkara ini,” pungkasnya. (*)

Sumber: JP Group

Artikel Rugikan Negara Rp 11,7 Triliun, KPK Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Korupsi LPEI pertama kali tampil pada News.

batampos – Desk Pemberantasan Narkoba mengungkap kasus narkoba pada Senin (3/3). Dalam kasus tersebut, mereka mengamankan barang bukti 1,2 ton. Nilainya mencapai Rp 1 triliun.

Pengungkapan tersebut mendorong Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) untuk mengajak masyarakat segera melapor bila mendapati indikasi peredaran narkoba di sekitar mereka.

Budi Gunawan menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu ragu untuk melapor kepada aparat terdekat. Baik kepolisian maupun Badan Narkotika Nasional (BNN).

”Kepada masyarakat, mohon jangan ragu melaporkan jika ada indikasi awal peredaran narkoba di wilayah anda,” kata Budi Gunawan.

Pejabat yang biasa dipanggil BG itu menjelaskan, Desk Pemberantasan Narkoba akan terus bekerja untuk menindak para pelaku yang mengedarkan barang haram itu. Khususnya pengedar dan bandar.

Bagi pemerintah, narkoba sangat berbahaya. Sebab, dapat merusak generasi muda yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Narkoba juga bisa merusak masa depan mereka.

”Untuk anak muda Indonesia, kalian memiliki masa depan yang baik dan cerah, jangan menggunakan narkoba karena akan menghancurkan masa depan dan hidupmu,” ucap BG.

Dalam kesempatan itu, BG membeber hasil kerja Desk Pemberantasan Narkoba. Selain barang bukti dalam jumlah besar, dia menyebut pengungkapan kasus tersebut berkat kerja sama yang baik.

”Hal ini menunjukkan kerja pemberantasan narkoba semakin sistemis dan semakin menyasar ke hulu dan simpul-simpul yang signifikan dan berdampak besar,” terang dia.

Mantan Kepala BIN itu mengapresiasi seluruh kementerian dan lembaga terkait yang telah bekerja keras dalam menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mempersempit ruang gerak peredaran narkoba di Indonesia. (*)

Sumber: JP Group

Artikel Barang Bukti 1,2 Ton Kasus Narkoba Diungkap, Menko Polkam Ajak Masyarakat Segera Melapor Bila Temukan Indikasi Peredaran Narkoba pertama kali tampil pada News.