batampos – Pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) mempercepat penyelesaian pembayaran pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Provinsi Kepulauan Riau. Langkah ini dilakukan agar dapur yang telah selesai dibangun bisa segera beroperasi dan melayani masyarakat.

Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, mengatakan pihaknya telah mendata seluruh dapur di wilayah 3T yang pembangunannya sudah rampung, namun belum difungsikan karena kendala administrasi pembayaran.

“Kami sedang melakukan penyelesaian. Untuk bangunan di daerah terpencil itu sudah kami data, sebagian sudah dibayarkan, dan sisanya akan kami selesaikan,” ujarnya saat berkunjung ke Batam, Kamis (2/4).

Ia mengakui, di sejumlah wilayah di Kepri terdapat dapur MBG yang sebenarnya siap digunakan, tetapi belum bisa beroperasi karena belum turunnya anggaran dari pusat. Untuk itu, BGN akan menggelar rapat lanjutan di Jakarta pada 7 April 2026 guna menuntaskan persoalan tersebut.

“Insya Allah tanggal 7 April kami rapat di Jakarta untuk penyelesaiannya. Setelah itu, dapur yang sudah selesai bisa langsung dioperasionalkan,” katanya.

Sony menambahkan, setelah tahap pertama penyelesaian rampung, pihaknya akan kembali melakukan pemetaan kebutuhan dapur MBG di wilayah lain yang belum terjangkau, terutama di pulau-pulau kecil.

“Nanti kami petakan kembali daerah mana saja yang belum terjangkau, berapa kebutuhan dapur, serta jumlah penerima manfaatnya. Ini akan kami koordinasikan dengan satgas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.

Pada tahap awal, terdapat 130 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibangun di wilayah 3T Kepri. Rinciannya yakni 14 dapur di Natuna, 20 di Anambas, 30 di Batam, 1 di Tanjungpinang, 9 di Bintan, 41 di Lingga, dan 15 di Karimun.

Di sisi lain, pelaksanaan program MBG secara keseluruhan di Kepri menunjukkan capaian yang cukup tinggi. Hingga 31 Maret 2026, jumlah penerima manfaat telah mencapai 579.270 orang atau sekitar 85,26 persen dari target.

Program ini ditopang oleh 230 SPPG, 9.044 relawan, serta 509 supplier yang mendukung distribusi dan penyediaan bahan pangan. Kota Batam menjadi wilayah dengan capaian tertinggi. Sebanyak 135 dapur MBG di kota ini melayani 394.060 penerima manfaat, menjadikannya sebagai tulang punggung pelaksanaan program di Kepri.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan pemerintah daerah terus mendorong percepatan pembangunan dan operasional dapur MBG, khususnya di wilayah 3T.

“Kami berkoordinasi dengan satgas kabupaten/kota untuk percepatan pembangunan di wilayah 3T. Ini sudah berjalan dan terus kami dorong,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas pasokan bahan pangan sebagai kunci keberhasilan operasional dapur MBG, terutama di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan distribusi.

“Kami memastikan pasokan dari Batam, Bintan, hingga Karimun tetap terjaga. Koordinasi terus dilakukan agar distribusi bahan pangan tidak terhambat,” katanya.

Untuk mempercepat distribusi logistik, pemerintah provinsi turut menggandeng berbagai pihak, termasuk organisasi perangkat daerah dan satuan tugas di daerah, agar kebutuhan bahan pangan dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil.

Dengan percepatan operasional dapur di wilayah 3T serta capaian penerima manfaat yang terus meningkat, program MBG di Kepri diharapkan semakin merata dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya di daerah kepulauan.(*)

Artikel Dapur MBG 3T Segera Beroperasi, Batam Jadi Penyumbang Terbesar Penerima Manfaat pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Langit di Batam dalam beberapa pekan terakhir lebih sering tampak cerah tanpa hujan. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan datangnya periode kemarau lebih awal, bahkan mendorong pemerintah kota Batam menggelar salat meminta hujan sebagai ikhtiar menghadapi kekeringan.

Namun, di balik langit yang kering, prakiraan cuaca menunjukkan dinamika yang belum sepenuhnya stabil.

Forecaster dari BMKG Kelas I Hang Nadim Batam, Annisa, menjelaskan bahwa rendahnya kelembapan udara di lapisan atmosfer atas menjadi faktor utama yang menghambat pembentukan awan hujan di wilayah Kepulauan Riau.

“Pembentukan awan hujan menjadi tidak optimal karena kelembapan di lapisan atas rendah,” ujar Annisa, Jumat, (3/3).

Kendati demikian, peluang hujan belum sepenuhnya hilang. Berdasarkan prakiraan untuk Sabtu, 4 April, hingga Minggu, 5 April 2026, cuaca di wilayah Kepulauan Riau umumnya diprediksi berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah daerah.

“Hujan ini dipicu oleh aktivitas konvektif lokal—fenomena yang kerap terjadi secara sporadis dan tidak merata,” ujarnya.

BMKG juga mengingatkan adanya potensi cuaca ekstrem di beberapa wilayah. Kabupaten Karimun dan Kabupaten Lingga diperkirakan berpeluang mengalami hujan dengan akumulasi curah hujan kategori sedang, berkisar 20 hingga 50 milimeter per hari. Kondisi tersebut dapat disertai petir dan angin kencang.

Di satu sisi, peringatan ini menjadi penanda bahwa ancaman kekeringan belum sepenuhnya menghapus risiko cuaca ekstrem.

“Di sisi lain, ketidakmerataan hujan memperlihatkan tantangan pengelolaan sumber daya air di wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada curah hujan,” katadia.

Dalam situasi ini, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang cepat. Informasi prakiraan cuaca hingga tingkat kecamatan dan desa dapat diakses melalui kanal resmi BMKG, sebagai rujukan aktivitas harian maupun mitigasi risiko cuaca.(*)

Artikel Potensi Hujan Ringan di Kepri di Beberapa Daerah Esok Hari dan Minggu pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Meningkatnya kasus bunuh diri di Kota Batam dalam beberapa waktu terakhir menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah. Upaya pencegahan dinilai perlu diperkuat, tidak hanya melalui pendekatan medis, tetapi juga dengan menghadirkan layanan kesehatan mental yang lebih dekat, mudah diakses, dan menyentuh langsung masyarakat, termasuk para pekerja di kawasan industri.

Berdasarkan data yang dihimpun, sedikitnya enam kasus bunuh diri terjadi sepanjang awal tahun 2026 di sejumlah titik berbeda, seperti Jembatan Barelang, Bengkong, Batam Centre, hingga Sekupang. Mayoritas korban diketahui merupakan kalangan pekerja, yang diduga rentan mengalami tekanan psikologis akibat persoalan ekonomi, pekerjaan, maupun masalah pribadi.

Kondisi ini memunculkan dorongan agar Pemerintah Kota (Pemko) Batam lebih serius memperkuat langkah pencegahan, terutama melalui kampanye kesehatan mental yang lebih masif dan membumi. Sosialisasi dinilai tidak cukup hanya dilakukan secara formal, tetapi juga harus menjangkau komunitas, lingkungan kerja, hingga platform media sosial yang dekat dengan masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi, mengatakan pihaknya telah menjalankan berbagai program untuk meningkatkan kesadaran serta pencegahan bunuh diri di tengah masyarakat.

“Dinas Kesehatan Kota Batam terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kesehatan mental, dengan menghadirkan layanan yang lebih dekat dan mudah diakses,” ujarnya, Jumat (3/4).

Ia menjelaskan, sejumlah program yang telah berjalan meliputi pengelolaan pelayanan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ), pelayanan bagi orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK), serta layanan kesehatan jiwa dan penanganan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (napza).

Selain itu, Dinkes juga melakukan deteksi dini kesehatan jiwa dan penyalahgunaan napza di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) serta lingkungan sekolah. Langkah ini bertujuan untuk menemukan lebih awal individu yang berisiko, sehingga dapat segera diberikan intervensi.

Tidak hanya fokus pada masyarakat umum, Dinkes Batam juga mulai memperluas jangkauan program ke sektor industri. Hal ini mengingat kawasan industri menjadi salah satu titik dengan konsentrasi pekerja yang tinggi dan memiliki potensi kerentanan terhadap tekanan mental.

“Melalui puskesmas, kami telah melakukan skrining kesehatan jiwa di tempat kerja serta memberikan orientasi Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP) bagi pekerja,” jelas Didi.

Program ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pekerja maupun manajemen perusahaan dalam mengenali tanda-tanda gangguan mental serta memberikan penanganan awal sebelum kondisi memburuk.

Meski demikian, Didi mengakui bahwa upaya tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan akses layanan kesehatan jiwa, terutama bagi pekerja dengan jam kerja padat, serta masih kuatnya stigma negatif terhadap gangguan mental di masyarakat.

“Masih banyak yang enggan memeriksakan diri karena takut stigma. Ini yang terus kita coba ubah melalui edukasi dan sosialisasi,” tambahnya.

Untuk itu, Dinkes Batam menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dalam memperluas akses layanan konseling, baik secara langsung maupun daring, serta menciptakan lingkungan yang lebih suportif bagi individu yang mengalami tekanan mental.

Perusahaan juga didorong untuk lebih aktif menyediakan layanan kesehatan mental bagi karyawan, seperti konseling rutin, pelatihan manajemen stres, hingga penyediaan saluran pengaduan internal yang aman dan rahasia.

Dengan langkah yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan kampanye kesehatan mental di Kota Batam tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar mampu menjangkau masyarakat hingga ke lapisan paling bawah.(*)

Artikel Kasus Bunuh Diri Marak, Dinkes Batam Gencarkan Layanan Kesehatan Mental hingga Kawasan Industri pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Di tengah keterbatasan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi saat ini, Dinas Perikanan Kota Batam memastikan tidak ada kebijakan pembatasan penyaluran BBM subsidi bagi nelayan kecil.

Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Yudi Admaji, menegaskan bahwa distribusi BBM subsidi untuk nelayan tetap berjalan normal sesuai ketentuan yang berlaku.

“Untuk nelayan tidak ada pembatasan. Penyaluran masih berjalan seperti biasa,” ujarnya, Jumat (3/4).

Meski demikian, pengawasan distribusi dilakukan secara ketat untuk memastikan BBM subsidi benar-benar tepat sasaran. Yudi menjelaskan, setiap nelayan yang berhak harus mengantongi surat rekomendasi yang diterbitkan setiap bulan.

Rekomendasi tersebut disesuaikan dengan jenis mesin, ukuran kapal, serta kebutuhan operasional melaut. Selain itu, nelayan juga diwajibkan melampirkan bukti berupa foto saat pengambilan BBM di SPBU hingga proses distribusi kepada nelayan.

“Setiap pengambilan harus ada dokumentasi. Selain itu, nelayan juga menggunakan kartu kendali sebagai alat kontrol,” jelasnya.

Ia menegaskan, sanksi tegas akan diberikan jika ditemukan penyalahgunaan. Nelayan yang melanggar tidak akan mendapatkan rekomendasi pada bulan berikutnya.

“Kalau ada penyalahgunaan, kita tidak keluarkan rekomendasi lagi,” tegas Yudi.

Sebelumnya, Dinas Perikanan mencatat sebanyak 274 nelayan memperoleh rekomendasi pembelian solar subsidi, sementara 189 nelayan lainnya mendapatkan rekomendasi untuk Pertalite.

Untuk solar, total kuota yang disalurkan mencapai 118.021 liter melalui 279 surat rekomendasi di empat SPBU atau SPBUN yang telah ditetapkan. Sedangkan Pertalite disalurkan sebanyak 87.484 liter melalui 194 surat rekomendasi di enam SPBU di Batam.

Yudi menekankan bahwa BBM subsidi hanya diperuntukkan bagi nelayan kecil dengan kapal berukuran 0 hingga 5 gross tonnage (GT). Sementara kapal berukuran 5 hingga 30 GT harus mengurus rekomendasi di tingkat provinsi, dan kapal di atas 30 GT tidak diperbolehkan menggunakan BBM subsidi.

“Subsidi ini khusus untuk nelayan kecil. Kapal besar tidak boleh menikmati agar tidak terjadi penyimpangan,” katanya.

Selain itu, nelayan yang mengajukan rekomendasi juga wajib melengkapi dokumen administrasi seperti Surat Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP), KTP atau Kartu Kusuka, serta Nomor Induk Berusaha (NIB). Seluruh proses pengajuan dilakukan tanpa dipungut biaya.

Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap penyaluran BBM subsidi dapat lebih tepat sasaran dan mendukung keberlangsungan usaha nelayan kecil di Batam.(*)

Artikel BBM Subsidi untuk Nelayan Batam Tak Dibatasi, Pengawasan Diperketat agar Tepat Sasaran pertama kali tampil pada Metropolis.