batampos– Kuota penerima beasiswa S1 dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri tahun 2025 diprediksi bakal berkurang, dari tahun sebelumnya. Kondisi ini disebabkan adanya pemotongan anggaran, akibat efesiensi.
Kepala Biro Kesra Pemprov Kepri, Aiyub mengatakan bahwa anggaran beasiswa tahun ini yang semulanya sebesar Rp4,5 Miliar, kini berkurang menjadi Rp3 Miliar. Berkurangnya angka tersebut, disebabkan dampak efesiensi.
“Jumlah (kuota penerima) sedang dimatangkan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Sebelumnya kan anggarannya 4,5 Miliar, sekarang Rp3 Miliar karena ada efesiensi,” tambahnya.
Pemotongan anggaran tersebutlah yang membuat kuota penerima beasiswa untuk kategori pendidikan S1 bakal mengalami pengurangan. Ditambah lagi, adanya perintah Gubernur Kepri untuk menambah kategori penerima beasiswa.
Aiyub menerangkan, bahwa Gubernur Kepri Ansar Ahmad meminta agar Biro Kesra menambah kategori beasiswa untuk S2 atau program magister. Sehingga, tahun ini kuota beasiswa S1 berkurang, namun ditambah dengan adanya beasiswa S2.
“Makanya kita masih menunggu. Setelah finish, akan kita siapkan klaster-klaster nya, sesuai dengan kuota. (Kuota S1) berkurang sedikit, sesuai efesiensi,” tambahnya.
Ia menegaskan, Biro Kesra Kepri saat ini tengah menyusun kuota penerima beasiswa S1, maupun S2. Finalisasi penyusunan kuota itu dikagetkan rampung dalam bulan Maret 2025 ini.
“Finalisasi kita di Maret ini sudah selesai, tapi masih menunggu arahan. Beasiswa ini bantuan pendidikan untuk mahasiswa kurang mampu,” pungkasnya.
Di tahun 2024, kuota penerima beasiswa D3 dan S1 Pemprov Kepri ada sebanyak 1.500 orang, dengan total anggaran sebesar Rp4,5 Miliar. Per penerima, mendapatkan dana beasiswa sebesar Rp3 juta. (*)
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto. (ANTARA/HO)
batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Mahkamah Agung (MA) yang menolak upaya hukum kasasi mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Terdakwa kasus dugaan pemerasan, penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) itu tetap dihukum 12 tahun penjara.
“Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan apresiasi atas amar putusan majelis hakim pada kasasi dengan terdakwa SYL mantan Menteri Pertanian, dalam perkara dugaan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian,” kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika kepada wartawan, Minggu (2/3).
“KPK juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan data dan informasi, sehingga penanganan perkara ini dapat dilakukan secara efektif,” sambungnya.
Putusan kasasi yang dijatuhkan MA itu menandakan bahwa proses hukum terhadap Syahrul Yasin Limpo telah berkekuatan hukum tetap alias inkracht. Sehingga, KPK akan segera mengeksekusinya untuk menjalani pemidanaan.
“Dengan putusan ini, perkara telah inkracht atau berkekuatan hukum tetap, sehingga yang bersangkutan selanjutnya akan menjalani hukuman badan dan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahannya sesuai putusan majelis hakim tersebut,” ucap Tessa.
Namun, KPK tidak mempermasalahkan jika Syahrul Yasin Limpo mengajukan upaya hukum lain, dalam hal ini peninjauan kembali (PK) atas vonis dari kasus yang menjeratnya itu. Ia berharap, vonis terhadap Syahrul Yasin Limpo dapat memberikan efek jera.
“Selain pemberian efek jera, hukuman pembayaran uang pengganti juga menjadi instrumen dalam peningkatan asset recovery,” tegas Tessa.
Dalam modus perkara ini, lanjut Tessa, pemerasan dalam jabatan juga menjadi salah satu fokus pencegahan korupsi yang dilakukan KPK pada area manajemen ASN.
Ia mengingatkan, agar tidak ada lagi praktik pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian dan Lembaga.
“Selanjutnya, KPK berharap langkah-langkah perbaikan dapat segera dilakukan agar tindak pidana korupsi seperti ini tidak terulang kembali,” ujar Tessa.
Adapun, MA menolak kasasi yang diajukan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo. Mantan elite Partai Nasdem itu tetap dihukum 12 tahun penjara sebagaimana hukuman pada tingkat banding.
“Tolak kasasi terdakwa dengan perbaikan mengenai redaksi pembebanan uang pengganti kepada terdakwa,” demikian putusan MA, Jumat (28/2).
SYL juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 44.269.777.204 ditambah USD 30.000, dikurangi dengan jumlah uang yang disita dalam perkara ini yang selanjutnya dinyatakan dirampas untuk negara. Apabila tidak dibayarkan diganti dengan hukuman 5 tahun penjara.
Putusan perkara nomor 1081 K/PID.SUS/2025 ini diadili oleh majelis hakim yang dipimpin Hakim Agung Yohanes Priana, dengan anggota hakim Agung Arizon Mega Jaya dan Noor Edi Yono. Putusan itu diketok pada Jumat, 28 Februari 2025.(*)
Kapolresta Barelang Kombes Pol Heribertus Ompusunggu memberikan keterangan kepada media. F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Kejahatan pencurian uang dengan modus pecah kaca dan gembos ban mobil marak menjelang lebaran. Modus pelaku membuntuti korban dari bank.
Kapolsek Lubuk Baja, Kompol Rangga Primazada mengimbau masyarakat yang melakukan penarikan uang dalam jumlah banyak untuk meminta pengawalan personel polisi.
“Bisa minta pengawalan polisi. Cuma kadang masyarakat yang gak mau,” ujarnya, Minggu (2/3).
Ia juga meminta masyarakat untuk menggunakan pengawalan polisi saat pengambilan uang hingga mengantarkan ke tempat tujuan.
“Minta bantuan polisi terdekat, dan itu gratis,” katanya.
Ia menjelaskan dengan tidak meletakkan uang di dalam mobil dan menggunakan pengawal polisi, masyarakat sudah membatalkan kesempatan para pelaku untuk beraksi.
“Niat itu masing-masing pribadi, tetapi kesempatan adalah tugas kita. Karena ada kesempatan pelaku untuk memecahkan kaca dan mengambilnya,” tutupnya. (*)
Mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alis Ahok. (JawaPos.com)
batampos – Mantan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bersedia untuk dipanggil Kejaksaan Agung (Kejagung) RI untuk menjadi saksi, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023. Namun, Kejagung masih belum membuka terkait waktu pemanggilan terhadap Ahok.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar menyatakan, pemanggilan terhadap Ahok merupakan kebutuhan penyidikan. Ia menegaskan, setiap pihak yang mengetahui perbuatan dugaan pengoplosan BBM RON 92 Pertamax yang diduga dicampur dengan RON 90 Pertalite, akan diminta keterangan.
“Kalau itu merupakan kebutuhan penyidikan, pihak mana saja dapat dipanggil untuk menguatkan pembuktian,” kata Harli kepada JawaPos.com, Minggu (2/3).
Namun, saat dikonfirmasi terkait waktu pasti pemanggilan terhadap Ahok, Kejaksaan masih enggan mengungkapkannya. Sebab, saat ini kasus dugaan korupsi pengoplosan Pertamax yang merugukan keuangan negara hingga triliunan rupiah itu masih dalam proses penyidikan.
Kesediaan Ahok untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengoplosan BBM itu telah disampaikan secara langsung. Ahok tidak mempermasalahkan jika dirinya harus diperiksa Kejagung, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kirang periode 2018-2023.
Hal ini setelah Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar menegaskan, pihaknya akan memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kasus itu.
“Saya kira itu sangat bagus ya. Kalau minta keterangan itu hak aparat, hak Kejaksaan,” ucap Ahok dalam sebuah wawancara dengan media, dikutip Senin (3/3).
Ahok menyatakan, kasus yang ditangani Kejaksaan Agung itu merupakan anak usaha dari PT Pertamina, yakni PT Pertamina Patra Niaga. Ia menyatakan, terdapat direksi terpisah dari perusahaan pelat merah penyidia bahan bakar minyak (BBM) itu.
“Tapi yang perlu diketahui, Pertamina ada jenjangnya nih. Ini anak perusahaan Pertamina Patra Niaga itu, punya Dewan Komisaris juga, ada Komutnya juga,” ujar Ahok.
Meski demikian, Ketua DPP PDI Perjuangan itu memastikan, akan senang hati memberikan keterangan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kirang periode 2018-2023, kepada Kejagung RI. Termasuk membongkar rahasia PT Pertamina kepada Kejagung.
“Jadi kalau mau saya tanya keterangan apa yang saya ketahui, ya saya dengan senang hati akan memberikan keterangan. Karena kalau dengan media kan saya nggak bisa buka rahasia perusahaan,” tegas Ahok.
Kejagung telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam kasus itu. Mereka di antaranya, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan; Direktur Feedstock And Product Optimization PT Pertamina International, Sani Dinar Saifuddin; Vice President (VP) Feedstock Management PT Kilang Pertamina International, Agus Purwono.
Kemudian, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi; Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza; Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim, Dimas Werhaspati; Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak, Gading Ramadhan Joedo; Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga, Maya Kusmaya; VP Trading Operation Pertamina Patra Niaga, Edward Corne.
Mereka diduga melakukan pengoplosan atau blending Pertalite di depo/storage untuk menjadi Pertamax RON 92. Kasus tersebut terjadi di lingkup PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sejak 2018-2023. Kasus korupsi itu menelan kerugian keuangan negara hingga triliunan rupiah. (*)
Sejumlah pemudik memadati counter check-in Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, saat arus mudik lebaran tahun lalu. (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)
batampos – Kabar baik bagi masyarakat yang berencana mudik Lebaran tahun ini. Pemerintah menerbitkan kebijakan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 6 persen. Dengan PPN DTP, tarif tiket pesawat domestik bisa turun hingga 14 persen.
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan, kebijakan itu berlaku selama periode perjalanan 24 Maret hingga 7 April 2025. Dia berharap, dengan kebijakan PPN DTP itu, tarif tiket ekonomi penerbangan domestik akan turun hingga 14 persen.
“Secara agregat, kebijakan ini dapat menurunkan harga tiket pesawat kelas ekonomi domestik selama dua minggu mendatang di angka 13 sampai 14 persen,” tegas AHY dalam konferensi pers di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, kemarin (1/3).
Insentif itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18 Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dengan skema ini, pemerintah menanggung sebagian PPN tiket pesawat guna menekan harga bagi penumpang.
Selain PPN DTP 6 persen, juga dilakukan penurunan biaya atau ongkos bandara. Terdiri atas penurunan harga avtur di 37 bandara serta mengurangi biaya surcharge. AHY turut mengapresiasi Menkeu Sri Mulyani Indrawati yang telah meneken insentif kebijakan itu.
AHY berharap kebijakan itu dapat mempermudah mobilitas masyarakat yang hendak pulang kampung saat Lebaran. ’’Semoga insentif ini benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat agar perjalanan mudik menjadi lebih terjangkau dan nyaman,’’ tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Menkeu Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa masyarakat sudah bisa mendapatkan insentif itu pada pembelian tiket pesawat per 1 Maret. ’’Seluruh tiket ekonomi dalam negeri yang dibeli mulai 1 Maret hingga 7 April untuk jadwal penerbangan antara 24 Maret hingga 7 April akan dikurangi PPN-nya. Sehingga hanya membayar pajaknya 5 persen. Artinya yang 6 persen ditanggung oleh pemerintah,’’ tutur Ani –sapaan akrab Menkeu.
KAI dan Pelni KAI mencatat tingginya antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan layanan kereta api untuk mudik Lebaran 2025. Selama masa mudik Lebaran dari 21 Maret–11 April 2025 atau 22 hari, KAI menyediakan 3.443.832 tiket KA jarak jauh (JJ) dari dan ke berbagai tujuan di Pulau Jawa dan Sumatera.
Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, dari total 3.443.832 tiket KA JJ, hingga 1 Maret pukul 07.00 WIB sudah terjual 1.437.124 tiket. Ini setara dengan 41,73 persen dari total kapasitas tempat duduk. ”Hingga saat ini penjualan KA JJ tertinggi terjadi pada H-3 atau pada 28 Maret 2025 dengan jumlah penjualan 99.685 tiket,” ujarnya.
PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni juga telah membuka penjualan tiket mudik. Tahun ini Pelni menyediakan 781.723 tiket untuk angkutan Lebaran. Sebanyak 25 kapal penumpang disiapkan untuk melayani penumpang ke 74 pelabuhan. Ditambah 30 kapal perintis yang menjangkau 230 pelabuhan se-Indonesia. Adapun periode angkutan Lebaran Pelni dimulai pada 16 Maret hingga 16 April 2025.
’’Tiket sudah bisa dipesan mulai H-30 untuk memudahkan masyarakat merencanakan perjalanan,” tutur Direktur Usaha Angkutan Penumpang PT Pelni Nuraini Dessy. (*)
Ilustrasi: Petugas SPBU di Kota Batam melayani pengendara. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak yang menjerat petinggi PT Pertamina Patra Niaga oleh KPK ternyata berdampak pada ketidakpercayaan publik. Kondisi itu tak terkecuali terjadi di Batam, masyarakat jadi pikir-pikir untuk membeli Pertamax.
Irene misalnya, warga Batamkota ini sudah lama rutin mengisi kendaraanya dengan Pertamax. Tujuannya, karena ingin mesin kendaraannya lebih awet.
“Sejak lama saya sudah isi Pertamax untuk kendaraan, karena katanya bisa menjaga mesin lebih baik,” kata Irene.
Namun informasi adanya oplosan Pertamax sejak 2018 membuatnya kesal. Ia merasa hal itu telah merusak kepercayaan publik terhadap Pertamina.
“Karena kasus ini, saya jadi daftar Mypertamina, sebelumnya tak ada. Ya saya pikir pilih Pertalite saja, dari pada Pertamax yang ternyata Pertalite juga,” imbuhnya.
Sementara, Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Kepri, Bagus Handoko, menegaskan bahwa tidak ada praktik oplosan dalam distribusi BBM.
“Namanya oplosan itu tidak ada. Pembahasaan ini sudah ditegaskan, Seperti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II, direksi sudah menjelaskan bahwa ini bukan oplosan, melainkan proses blending yang terjadi sesuai instruksi,” ujar Bagus Handoko.
Ia juga memastikan bahwa masyarakat di Kepri tidak perlu khawatir karena Pertamina selalu menerapkan kontrol kualitas ketat sebelum penyaluran BBM ke pasaran. “Produk yang dijual, baik Pertamax maupun Pertamax Turbo, telah melewati quality control bertahap dan sesuai dengan spesifikasi,” tambahnya.
Terkait perbedaan spesifikasi pada produk BBM, ia menjelaskan bahwa setiap jenis bahan bakar memiliki Research Octane Number (RON) dan kandungan aditif tertentu.
“Kalau ada perbedaan, pastinya pihak SPBU melakukan pengecekan, termasuk densitas dan filter densitas, dengan toleransi tertentu. Jika ada yang melebihi batas, pasti akan terdeteksi dalam quality control sebelum sampai ke tangki masyarakat,” jelasnya.
Bagus Handoko juga mengimbau rekan-rekan media untuk membantu meluruskan informasi yang beredar agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.
“Yang kami khawatirkan adalah isu yang bergulir ini dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Faktanya, tidak ada praktik oplosan, dan sangat disayangkan jika informasi yang tidak benar ini terus berkembang,” tutupnya.
Ketua Hiswana Migas Kepri, Harian Haris juga memastikan penyaluran BBM di Kepri sudah sesuai tahapan. Mulai dari depot Pertamina hingga ke SPBU-SPBU.
“Saya yakin penyaluran BBM dikepri sudah sesuai standar, begitu juga BBM yang diterima masyarakat,” pungkasnya. (*)
DUGAAN tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak yang menjerat petinggi PT Pertamina Patra Niaga oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdampak pada menurunnya kepercayaan publik. Kondisi ini juga dirasakan di Batam, dimana masyarakat mulai berpikir ulang untuk membeli bahan bakar jenis Pertamax.
Kiper FC Dallas Maarten Paes membantu timnya meraih 4 poin dalam 2 pertandingan MLS. (AFP via Jawa Pos)
batampos – Pertemuan Colorado Rapids versus FC Dallas Minggu (2/3) di Commerce City, Colorado adalah unjuk gigi dua kiper timnas. Di Rapids bercokol kiper timnas AS yang pernah membela Manchester City Zack Steffen. Sedang di Dallas ada kiper timnas Indonesia, Maarten Paes.
Laga antara dua tim berakhir imbang 3-3. Gol-gol Rapids dihasilkan Keegan Rosenberry (6’) dan Rafael Navarro (39’, 72’). Sementara gol Dallas disumbangkan oleh Pedrinho (43’), Luciano Acosta (45’), dan Petar Musa (68’).
Hasil seri ini menempatkan Dallas di posisi 7 klasemen sementara Major League Soccer (MLS). Dalam 2 pekan, Dallas sekali menang dan sekali imbang.
Meski secara skor imbang, namun performa Paes dinilai lebih baik ketimbang Steffen. Kiper 26 tahun yang membela Indonesia dinilai WhoScored punya rating lebih bagus ketimbang eks kiper Manchester City itu.
Paes mendapat rating 6. Sedangkan Steffen berselisih sedikit 5,9.
Dari catatan WhoScored, Paes dan Steffen sama-sama membuat 2 penyelamatan gemilang. Salah satu yang paling apik dilakukan Paes di menit ke-62 saat menghalau tembakan jarak jauh gelandang Rapids Cole Bassett.
Akan tetapi untuk akurasi umpan juga kemenangan saat duel udara membuat Paes punya rating lebih bagus. Paes memenangi duel udara 1 kali. Sedangkan akurasi passing Paes mencapai 75 persen.
Adapun Steffen sama sekali tak memenangi duel udara. Kemudian untuk akurasi umpan ada di angka 68 persen.
Steffen adalah bagian dari skuad Pep Guardiola saat City menang Liga Inggris 2020-2021 dan 2021-2022. Steffen juga pernah menang Piala Liga 2020-2021. Steffen pun menjadi bagian dari sejarah City saat masuk final Liga Champions 2020-2021. (*)
Ilustrasi: Petani cabai di Marina, sedang melihat tanamannya sebelum dipanen. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Produksi cabai hijau di Batam masih belum mampu memenuhi kebutuhan harian masyarakat yang mencapai 5 hingga 7 ton per hari. Saat ini, luas lahan yang tersedia untuk produksi cabai hijau juga masih terbatas, sehingga sebagian besar pasokan harus didatangkan dari luar daerah.
Untuk mengatasi ketergantungan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Batam berencana mengembangkan lahan hingga 50 hektare guna meningkatkan produksi lokal.
Kepala DKPP Kota Batam, Mardanis, menjelaskan bahwa produksi cabai hijau saat ini hanya mampu memenuhi sekitar separuh kebutuhan harian, yakni 3-3,5 ton per hari. “Jika produksi lokal tidak ada, harga cabai hijau bisa setara dengan cabai merah di Batam,” ujarnya, Minggu (2/3).
Menurutnya, produksi yang terbatas ini disebabkan oleh minimnya lahan yang tersedia. Oleh karena itu, DKPP menargetkan pengembangan 50 hektare lahan agar produksi bisa meningkat hingga 2 ton per hari.
“Kita harus menambah luas lahan jika ingin mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar. Dengan 50 hektare, produksi lokal bisa lebih stabil, sehingga harga cabai hijau di Batam juga lebih terjaga,” kata Mardanis.
Selain memperluas lahan pertanian, DKPP juga mendorong masyarakat untuk menanam cabai hijau di pekarangan rumah. Jika 50 ribu kepala keluarga (KK) menanam 20 pohon cabai hijau dalam polibek, maka hasilnya bisa setara dengan produksi dari 50 hektare lahan.
“Saat ini program ini baru berjalan di beberapa kelompok tani di kelurahan-kelurahan, tetapi hasilnya masih terbatas. Ke depan, kita akan mengupayakan agar lebih banyak warga yang terlibat,” jelasnya.
Meskipun pasokan cabai hijau dan cabai merah dari luar daerah masih lancar, Mardanis menyebut bahwa pemerintah pusat sedang mempertimbangkan skema subsidi transportasi untuk mengendalikan harga jika terjadi lonjakan signifikan.
“Misalnya, jika biaya pengiriman cabai dari Mataram mencapai Rp 20 ribu per kg, ada kemungkinan subsidi diberikan oleh Badan Pangan Nasional. Namun, skema ini masih dalam tahap pembahasan,” ungkapnya. (*)
batampos – Tuntutan pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi mitra atau driver ojek online (ojol) kembali mencuat. Persoalan ini selalu muncul di awal bulan Ramadan. Pemerintah tidak boleh lepas tangan, serta harus turun dengan posisinya sebagai fasilitator.
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyatakan untuk menjawab polemik THR bagi pengemudi ojol semua pihak terkait harus duduk bersama. Mulai dari pengemudi, aplikator, pemerintah, dan penumpang. Mereka harus bersedia duduk bersama untuk berdiskusi.
“Pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator dalam mencari jalan tengah yang adil bagi semua pihak,” kata Wijayanto kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Menurut dia, salah satu faktor utama yang memungkinkan industri transportasi online berkembang begitu pesat adalah fleksibilitasnya. Jika sektor ini dipaksa menerapkan model bisnis konvensional, maka ada risiko besar pertumbuhan industri akan terhambat. Bahkan berpotensi mengalami kemunduran.
Oleh karena itu, solusi yang diambil harus bersifat win-win. Tanpa menghambat keberlanjutan sektor ini. Sebab jika industri ini terganggu, yang paling terkena dampaknya adalah para mitra aplikator. Serta masyarakat luas yang mengandalkan layanan ini untuk mobilitas sehari-hari.
Wijayanto juga menyoroti bahwa regulasi sering kali tertinggal dalam merespons inovasi model bisnis baru. Contohnya seperti ekonomi gig. “Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain,” kata dia.
Oleh karena itu, regulasi yang dibuat harus bersifat responsif dan antisipatif. Bukan sekadar reaktif terhadap protes atau tuntutan yang muncul.
Lebih lanjut, kondisi pasar platform online masih dinamis dan terus berkembang. Oleh karena itu, kebijakan terkait sektor ini harus ditangani dengan hati-hati. Agar semua pihak dapat merasakan manfaatnya.
“Saat ini, mayoritas pengemudi menghargai fleksibilitas yang mereka miliki,” katanya.
Jika mereka diperlakukan seperti pekerja konvensional, ada kemungkinan mereka kehilangan fleksibilitas tersebut,yang justru menjadi daya tarik utama pekerjaan ini. Baginya yang terpenting adalah mencari solusi bersama yang berkelanjutan. Sehingga kesejahteraan pengemudi tetap terjamin tanpa mengorbankan pertumbuhan industri secara keseluruhan.
Sementara itu Direktur Eksekutif Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara) Agung Yudha memahami semangat gotong royong dalam mendukung mitra ojol menyambut lebaran. Dia juga menghargai perhatian pemerintah terhadap Mitra platform digital.
Namun perlu diingat jika kebijakan yang diatur tidak berimbang maka berpotensi menimbulkan dampak ekonomi serius. Khususnya bagi industri berkembang yang memiliki ekosistem bisnis yang unik, dibandingkan sektor konvensional. Dalam praktiknya, pelaku industri on-demand masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengusahakan pertumbuhan bisnisnya yang berkelanjutan.
“Sebagai informasi, selama ini pelaku industri on-demand di Indonesia juga telah menjalankan berbagai inisiatif,” kata Agung dalam keterangannya Sabtu (1/3).
Antara lain bantuan modal usaha, beasiswa pendidikan bagi anak mitra, serta pemberian paket bahan pokok dan perawatan kendaraan dengan harga khusus. Upaya ini sebagai bagian dari upaya untuk menjaga pendapatan mitra.
Diberlakukannya kebijakan baru terkait Bantuan Hari Raya (BHR) itu, bisa berpotensi membuat pelaku industri harus melakukan berbagai penyesuaian bisnis. Kondisi ini dapat berdampak pada pengurangan program kesejahteraan jangka panjang yang selama ini telah diberikan untuk mitra.
Lebih lanjut Agung mengatakan saat ini, sektor platform digital (aplikator) telah memberikan akses bagi jutaan individu untuk memperoleh penghasilan alternatif dengan fleksibilitas tinggi. Sebuah karakteristik utama yang menjadi daya tarik industri tersebut. Berdasarkan data ITB di 2023 lalu, model kerja fleksibel ini bahkan telah berkontribusi pada 2 persen dari PDB Indonesia pada tahun 2022.
“Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterbitkan, jangan sampai justru menghambat pertumbuhan atau bahkan membatasi manfaat yang telah diberikan kepada para mitra,” tandas Agung. (*)
