batampos – Pada pertengahan tahun 2024, jumlah pelanggan air di Batam mencapai sekitar 320.528, mengalami lonjakan signifikan dibandingkan dengan 280 ribu pelanggan pada tahun 2021. Peningkatan sebanyak 37 ribu pelanggan ini turut mengangkat permintaan air bersih hingga mencapai tambahan 370 liter per detik (lps).
Namun, meskipun jumlah pelanggan meningkat drastis, kapasitas terpasang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Batam tetap tidak berubah sejak 2015, bertahan di angka 3.600 lps. Bahkan, meski pada Agustus 2023 BP Batam menambah kapasitas SPAM sebesar 350 lps di Muka Kuning 2 (MK2), kapasitas ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan yang semakin bertambah.
Saat ini, Batam mengalami defisit air sekitar 300 lps, yang mengakibatkan gangguan distribusi air menjadi masalah besar. Bahkan gangguan sekecil apapun pada sistem Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dapat langsung berdampak pada pasokan air bagi pelanggan.
Untuk mengatasi kekurangan pasokan air tersebut, konsorsium air bersih yang terdiri dari berbagai pihak telah memulai pembangunan dua instalasi baru.
Instalasi Pengolahan Air (IPA) 500 lps di Duriangkang dan 230 lps di Tembesi telah selesai. Dari situ, Batam memiliki surplus air sebesar 230 lps, yang diperkirakan akan cukup untuk memenuhi kebutuhan kota hingga akhir 2025.
“Proyek ini akan sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan air bersih di Batam, mengingat tren pertumbuhan jumlah pelanggan yang pesat,” kata Corporate Communications PT Air Batam Hilir (ABH), Ginda Alamsyah.
Selain pembangunan IPA baru, ABH juga fokus pada perbaikan fasilitas IPAM eksisting yang sudah mulai menua. Pemeliharaan pompa, filter, dan sistem perpipaan yang sudah usang akan dilakukan agar gangguan distribusi air dapat diminimalisir.
Namun, meski upaya perbaikan dilakukan, gangguan tak terhindarkan. Salah satu gangguan terbesar terjadi pada awal Juni 2024 akibat masalah kelistrikan.
Gangguan listrik parah yang disebabkan oleh pembangunan infrastruktur mengganggu suplai listrik ke Duriangkang, yang berimbas pada kapasitas air yang terbatas. Pemulihan pun memakan waktu hingga seminggu, terutama di daerah-daerah yang terisolasi dan berada di ketinggian, seperti Marina, Pulau Buluh, dan Bukit Raya.
Kebocoran pipa juga menjadi masalah lain yang sering mengganggu distribusi air. Salah satunya terjadi di median jalan yang dicor di sekitar Perumahan Happy Garden tempo lalu. Pencarian lokasi kebocoran membutuhkan waktu lama dan menyebabkan terganggunya lalu lintas utama di kawasan tersebut.
Untuk mengatasi kebocoran pipa agar tak terjadi lagi, solusi yang diterapkan adalah dengan mengebor di bawah jalan untuk mengakses pipa utama yang terputus. Metode ini meminimalkan kerusakan dan mempercepat proses perbaikan.
Di samping itu, kebocoran pipa juga terjadi di lima titik sepanjang jalan Raden Fatah pada Juni 2024 lalu. Posisi pipa yang terbenam di bawah jalan yang dicor memperburuk situasi, menyebabkan gangguan yang cukup lama.
Sebagai langkah pencegahan, ABH terus berupaya untuk memperbaiki dan memperbaharui infrastrukturnya, termasuk mengganti pipa-pipa lama dan meningkatkan kapasitas IPAM agar lebih efisien dalam memenuhi kebutuhan air di Batam.
“Kami berkomitmen untuk memastikan pasokan air yang stabil dan cukup bagi seluruh pelanggan di Batam, meski tantangan yang kami hadapi cukup besar. Ke depan, dengan adanya pembangunan IPA baru dan perbaikan fasilitas yang ada, kami berharap dapat mengurangi gangguan dan memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat Batam dengan lebih baik,” ujarnya. (*)
Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/2). (Ridwan)
batampos – Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu (26/2). Japto keluar ruang pemeriksaan sekitar pukul 16.45 WIB.
Pantauan di lapangan, Japto enggan berbicara banyak usai diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari.
“Ya saya memenuhi panggilan dari KPK terhadap salah satu masalah. Sebagai warga negara yang baik ya, saya hadir menjelaskan semuanya, menjawab semua pertanyaan, dan semoga sudah mencukupi apa yang diperlukan,” kata Japto usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/2).
Saat disinggung sebanyak 11 mobil miliknya disita KPK, Japto enggan menjelaskannya. Ia memilih meninggalkan awak media yang terus mencecar pertanyaan kepadanya.
“Untuk yang lain-lain silakan kepada ini (KPK) bukan kewenangan saya untuk menjawab,” ucap Japto.
Sebab, pemeriksaan terhadap Japto dilakukan setelah KPK menggeledah rumahnya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Selasa (4/2). Dari kediaman Japto, KPK menyita 11 unit mobil, uang rupiah dan valuta asingn, dokumen serta alat elektronik.
Adapun, KPK menjerat mantan Bupati Kukar Rita Widyasari dan tim suksesnya Khairudin atas tiga kasus korupsi, yakni suap, gratifikasi dan pencucian uang. Dalam kasus suap, Rita diduga menerima suap sebesar Rp 6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun alias Abun untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit PT Sawit Golden Prima di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman.
Sementara, dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi, Rita dan Khairuddin diduga menerima gratifikasi senilai Rp 436 miliar terkait dengan sejumlah proyek di Kabupaten Kukar selama menjabat sebagai Bupati Kukar periode 2010-2015 dan 2016-2021.
Rita dan Khairudin sebelumnya telah divonis bersalah atas kasus suap dan gratifikasi ini. Rita dihukum 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 600 juta subsider enam bulan kurungan, sementara Khairudin dihukum delapan tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan.
Dalam pengembangan kasus dugaan gratifikasi dan suap, Rita dan Khairudin kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Keduanya diduga telah mencuci atau menyamarkan Rp 436 miliar yang diterima mereka terkait fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang barang dan jasa dari APBD selama Rita menjabat sebagai Bupati Kukar.
Penyamaran ini dilakukan keduanya dengan membelanjakan sejumlah aset dan barang menggunakan nama orang lain. Dalam mengusut kasus pencucian uang ini, tim penyidik telah menyita sejumlah aset dan barang mewah Rita yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. (*)
Yasunori Ogawa (kiri), Chairman dan Director, Seiko Epson Corporation dan Junkichi Yoshida (kanan), President and Representative Director, Chief Executive Officer, Seiko Epson Corporation.
batampos – Epson mengumumkan bahwa dalam rapat dewan direksi telah disetujui perubahan direktur perwakilan serta pengangkatan presiden baru yang akan berlaku efektif pada 1 April 2025.
Sebagai bagian dari perubahan ini, Yasunori Ogawa yang saat ini menjabat sebagai President and Representative Director Chief Executive Officer akan mengisi posisi baru sebagai Chairman and Director.
Sementara itu, Junkichi Yoshida yang saat ini menjabat sebagai Director, Executive Officer Chief Operating Officer, Printing Solutions Division, akan mengambil alih posisi sebagai President and Representative Director Chief Executive Officer
Profil Presiden Baru
Junkichi Yoshida lahir di Tokyo, Jepang, pada 27 September 1964. Ia menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Ekonomi, Keio University.
Kariernya di Seiko Epson Corporation dimulai pada April 1988. Sejak saat itu, ia telah menduduki berbagai posisi strategis dalam perusahaan, termasuk sebagai General Manager di Printer Strategic Planning Department pada 2012, Deputy General Administrative Manager di DX Division pada 2019, dan Executive Officer pada 2020.
Ia kemudian ditunjuk sebagai Deputy Chief Operating Officer di Printing Solutions Operations Division pada Oktober 2020, sebelum akhirnya menjadi Chief Operating Officer dari Printing Solutions Division pada April 2021.
Pada Juni 2024, ia diangkat sebagai Director dan saat ini bersiap untuk menjabat sebagai Presiden dan Direktur Perwakilan serta Chief Executive Officer pada April 2025. Hingga 31 Desember 2024, ia tercatat memiliki 14.500 saham Epson.
Alasan Perubahan
Epson berkomitmen untuk mencapai keberlanjutan serta memberikan kontribusi bagi masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam visi perusahaan Epson 25 Renewed. Oleh karena itu, perusahaan terus berfokus pada inovasi yang efisien, ringkas, dan presisi untuk mengatasi berbagai tantangan sosial.
Tahun fiskal 2025 menandai tahun terakhir dari visi Epson 25 Renewed sekaligus periode perumusan visi strategis baru untuk memastikan pertumbuhan perusahaan di masa depan. Dalam konteks ini, kepemimpinan baru dianggap penting untuk menjamin kesinambungan strategi bisnis, mempercepat pengembangan produk inovatif, serta menguatkan teknologi pendukung di sektor pertumbuhan dan bidang baru.
Perubahan kepemimpinan ini telah melalui evaluasi Komite Nominasi Direksi dan disetujui oleh Dewan Direksi. Dengan kepemimpinan yang baru, Epson berharap dapat mempercepat pembangunan fondasi manajemen yang lebih kokoh guna meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan. Junkichi Yoshida akan bertanggung jawab atas perumusan serta implementasi strategi perusahaan, memastikan kelangsungan visi dan pertumbuhan jangka panjang Epson. (*)
Pengangguran merupakan isu penting yang dialami oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Data International Monetary Fund (IMF) per April 2024 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran Indonesia mencapai 5,2% dan menjadi yang tertinggi di antara negara-negara ASEAN.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat hampir 7,5 juta pengangguran di Indonesia per Agustus 2024, di mana 11,28% di antaranya merupakan “sarjana pengangguran”—lulusan D4, S1, S2, dan S3. Persentase ini meningkat dua kali lipat dibandingkan satu dekade lalu. Menteri Ketenagakerjaan RI Periode 2019-2024, Ida Fauziyah, pernah menyatakan bahwa tingginya jumlah “sarjana pengangguran” disebabkan oleh kurangnya kesesuaian (link and match) antara perguruan tinggi dan dunia kerja, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara pendidikan yang diberikan dengan kebutuhan pasar kerja.
Berdasarkan pantauan media sosial, tantangan utama pencari kerja adalah sulitnya mendapatkan informasi terkini mengenai peluang kerja yang tersedia. Minimnya penyedia informasi lowongan kerja (LOKER) yang terpercaya menjadi kendala, mengingat maraknya kasus penipuan lowongan yang merugikan pencari kerja. Selain itu, portal penyedia informasi LOKER yang ada umumnya hanya menampilkan peluang dari perusahaan besar di kota-kota besar.
Dari sisi pemberi kerja, mencari talenta yang sesuai juga menjadi tantangan tersendiri. Dengan terbatasnya platform LOKER yang ada, strategi penyebaran informasi lowongan kerja yang dilakukan perusahaan sering kali tidak efektif, sehingga perusahaan akhirnya merekrut kandidat yang tidak sepenuhnya memenuhi kriteria.
SIVIME.com Hadir sebagai Solusi
Memahami kondisi tersebut, SIVIME.com hadir untuk membantu pencari kerja maupun pemberi kerja mendapatkan hasil terbaik. Didirikan pada Januari 2025, SIVIME.com adalah portal LOKER yang memungkinkan pencari kerja dan pemberi kerja berinteraksi secara langsung. CEO SIVIME.com, Yovineda Brilliano, menjelaskan, “SIVIME.com berdiri melalui proses riset dan pemetaan pasar yang panjang, di mana kami mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pencari kerja dan pemberi kerja. Dari hasil identifikasi ini, kami mengembangkan solusi agar SIVIME.com menjadi portal LOKER yang lengkap dan mampu mengakomodasi kebutuhan kedua belah pihak.”
Di SIVIME.com, pencari kerja dan pemberi kerja dapat berkomunikasi secara langsung mengenai ekspektasi masing-masing pihak. Diskusi seputar lingkup pekerjaan, manfaat (benefit), hingga tahapan rekrutmen dapat dilakukan tanpa perantara, sehingga proses menjadi lebih transparan dan efisien.
Untuk mendukung kebutuhan pencari kerja, SIVIME.com menyediakan fitur bagi pemberi kerja—baik perusahaan maupun individu—untuk memperbarui status rekrutmen. Melalui fitur ini, pemberi kerja dapat memberikan informasi terkini mengenai tahapan seleksi, seperti seleksi CV, kandidat yang masuk daftar pendek (shortlisted), wawancara HRD, tes tertulis, serta keputusan akhir. Transparansi ini tidak hanya membantu pencari kerja dalam memantau proses rekrutmen, tetapi juga meningkatkan citra positif pemberi kerja sebagai pihak yang bertanggung jawab.
Tampilan SIVIME.com dirancang dengan desain modern yang sesuai dengan preferensi generasi Milenial dan Gen Z, yang merupakan kelompok usia dengan relevansi tinggi terhadap dunia kerja. Portal ini dikembangkan agar mudah diakses dan ramah pengguna (user-friendly), mengingat SIVIME.com ditujukan bagi pencari kerja dengan berbagai latar belakang dan kebutuhan.
Fitur Unggulan SIVIME.com
“Hal lain yang membedakan SIVIME.com adalah kami menyediakan pilihan peluang kerja bagi mereka yang mencari pekerjaan paruh waktu serta informasi LOKER khusus untuk pencari kerja disabilitas,” tambah Yovineda. “Kami percaya bahwa inisiatif ini akan membantu lebih banyak orang mendapatkan masa depan yang lebih baik. Saat ini, masih sedikit portal LOKER yang menyediakan informasi untuk pencari kerja disabilitas, padahal potensi mereka sangat besar, baik secara sosial maupun ekonomi. Ke depannya, SIVIME.com akan menjalin kerja sama dengan organisasi dan instansi yang peduli terhadap pengembangan talenta disabilitas.”
Kehadiran SIVIME.com diharapkan dapat menjadi pilihan utama bagi pencari kerja maupun pemberi kerja dalam membangun ekosistem rekrutmen yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan tepat sasaran.
Portal LOKER SIVIME.com dapat diakses melalui situs www.sivime.com atau akun media sosial TikTok (@sivimeid) dan Instagram (@sivimeid). Informasi lebih lanjut juga dapat diperoleh melalui email di [email protected] dan [email protected]. (*)
Petugas BPBD Anambas menerangkan edukasi mitigas bencana kepada pelajar SD Tahfiz Qur’an Insan Utama Tarempa. f.ihsan
batampos– Pelajar di SD Tahfiz Qur’an Insan Utama mendapatkan edukasi mitigasi bencana sejak dini dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Anambas, Selasa, (25/2).
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Anambas, Madison mengatakan edukasi mitigasi bencana ini dimaksudkan agar siswa dapat memahami adanya beberapa potensi bencana di sekitar sekolah yang berpotensi terjadi dan bersifat quick on site.
“Kita memberi edukasi bahwasannya ketika terjadi gempa bumi, apa yang harus dilakukan. Bagaimana teknik menyelamatkan diri secara mandiri. Dan apa saja potensi yang harus diperhatikan. Ini yang harus dipahami sejak dini, terutama para siswa,” kata Madison.
Sebagaimana diketahui Anambas merupakan salah satu daerah di Kepulauan Riau yang rawan terhadap bencana banjir bandang, tanah longsor dan gelombang kencang.
Menurutnya, dengan edukasi ini diharapkan para siswa mampu mengenali potensi bencana di sekitarnya, dapat melakukan upaya mitigasi sehingga dapat meminimalisir terjadinya korban.
“Sejak usia sekolah mereka sudah mengetahui potensi bencana apa saja yang ada di sekitarnya dan lebih memahami apa yang harus dilakukan jika bencana itu terjadi dan tidak menimbulkan kepanikan yang tidak terkendali,” terang Madison.
Pada kesempatan itu juga, BPBP menghimbau kepada pelajar untuk tidak berkeluyuran ketika cuaca buruk. Hal ini untuk menimalisir terjadinya korban.
“Karena berapa bulan lalu, ada siswa yang meninggal dunia karena berenang saat cuaca buruk. Makanya kita minta adik-adik ini jangan keluyuran ketika cuaca buruk,” pungkas Madison. (*)
Sebagian kebutuhan pokok mulai naik harga. F.Eusebius sara
batampos – Harga beberapa kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional mulai mengalami kenaikan meskipun stok barang masih aman. Pantauan di Pasar Fanindo Batuaji dan Pasar Sagulung menunjukkan bahwa sejumlah komoditas penting seperti cabai, telur, dan santan kelapa mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan.
Salah satu komoditas yang mencolok kenaikannya adalah cabai. Saat ini, harga cabai berada di angka Rp 100 ribu per kilogram. Meskipun harga tersebut mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya, namun masih tergolong tinggi. Ummar, seorang pedagang sayur di Pasar Fanindo, mengatakan bahwa harga normal cabai biasanya berkisar antara Rp 60 ribu hingga Rp 70 ribu per kilogram.
Selain cabai, telur ayam juga masih bertahan di harga tinggi. Saat ini, satu papan telur ayam dihargai Rp 60 ribu. Begitu pula dengan santan kelapa, yang kini dijual dengan harga Rp 40 ribu per kilogram. Kenaikan harga ini membuat para ibu rumah tangga harus lebih cermat dalam mengatur pengeluaran rumah tangga mereka.
Indah, seorang pedagang di Pasar Sagulung, mengungkapkan bahwa harga sayuran sebagian besar masih stabil. Namun, ada beberapa jenis yang mengalami kenaikan, seperti kacang panjang yang kini mencapai Rp 28 ribu per kilogram. Sementara itu, sayuran lain masih berada di kisaran belasan ribu rupiah per kilogram.
Untuk harga daging, baik daging sapi maupun ayam, masih relatif stabil. Daging sapi beku saat ini dijual seharga Rp 95 ribu per kilogram, sementara ayam potong bertahan di harga Rp 35 ribu per kilogram. Kondisi ini sedikit melegakan para pembeli di tengah kenaikan harga bahan pokok lainnya.
Indri, seorang ibu rumah tangga di Batuaji, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok ini. Menurutnya, kenaikan harga yang terjadi menjelang Ramadan akan semakin membebani pengeluaran masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki pendapatan terbatas.
Indri berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan harga, terutama dengan menggelar operasi pasar murah. Menurutnya, kebijakan ini dapat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Kenaikan harga bahan pokok memang menjadi fenomena yang sering terjadi menjelang bulan Ramadan dan hari-hari besar keagamaan. Penyebabnya bisa beragam, mulai dari meningkatnya permintaan hingga faktor distribusi yang terganggu. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas harga di pasaran.
Para pedagang sendiri berharap agar pasokan barang tetap lancar dan tidak terjadi kelangkaan. Jika stok tetap terjaga, mereka yakin harga kebutuhan pokok bisa lebih stabil dan tidak mengalami lonjakan yang terlalu tinggi.
Masyarakat berharap pemerintah bersama dinas terkait terus memantau harga di pasaran dan melakukan langkah-langkah strategis untuk menekan lonjakan harga. Dengan demikian, beban masyarakat bisa berkurang, terutama dalam menghadapi bulan Ramadan yang identik dengan meningkatnya kebutuhan konsumsi rumah tangga. (*) Reporter: Eusebius Sara
Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan Bank Emas di gedung The Gade Tower, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (26/2). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)
batampos – Presiden Prabowo Subianto angkat bicara soal kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero). Kasus itu menyeret Dirut PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan.
Dalam kasus yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) itu, Riva Siahaan bersama tersangka lainnya mengoplos BBM RON 90 (pertalite) menjadi RON 92 (pertamax).
“Lagi diurus itu semua,” kata Prabowo usai meresmikan Bank Emas di gedung The Gade Tower, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (26/2).
Prabowo mengingatkan aparat penegak hukum untuk bisa mengusut kasus dugaan korupsi yang diduga merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah itu. “Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat,” ucap Prabowo.
Direktur Penyidikan Jaksa Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar mengungkapkan modus Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga yang melakukan impor produk kilang Ron 92.
Setelah diusut ternyata RS diduga malah membeli bahan bakar dengan oktan minimum sebesar 90 atau sejenis pertalite. Produk kilang itu kemudian dicampur sedemikian rupa untuk menjadi Ron 92 atau sejenis pertamax.
“Tersangka RS melakukan pembelian untuk Ron 92, padahal sebenarnya hanya membeli Ron 90 atau lebih rendah kemudian dilakukan blending di Storage/Depo untuk menjadi Ron 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan,” ujar Qohar di Kejagung.
Usai pengungkapan itu, beredar pula narasi di media sosial bahwa akhirnya terungkap penyebab yang sering dikeluhkan masyarakat, yakni kerusakan mesin usai diisi Pertamax RON 92.
Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital di bidang Strategis Komunikasi Rudi Susanto atau Rudi Valinka yang mempunyai akun Twitter (kini Platform X) dengan nama Kurawa.
“Terima kasih Presiden Prabowo setelah sekian lama misteri rusaknya beberapa mobil yang mengisi Pertamax akhirnya terungkap juga penyebabnya. Semoga Pertamina menjadi lebih baik lagi setelah ini,” tulis akun @kurawa, dikutip Selasa (25/2). (*)
Problema Keterjangkauan Harga dan Keterbatasan Pasokan
Pemerintah selama ini telah memberikan insentif tarif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk industri, yang bertujuan meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan sektor manufaktur di Indonesia.
.
HGBT diberikan kepada tujuh sektor industri strategis yang membutuhkan gas bumi sebagai bahan baku atau sumber energi utama dalam proses produksinya.
Sektor-sektor tersebut meliputi industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri
dalam negeri dengan menyediakan energi yang lebih terjangkau.
HGBT diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2020, yang menetapkan harga gas bumi sebesar 6 USD/MMBTU.
Dengan adanya HGBT ini, diharapkan industri dapat menekan biaya produksi, meningkatkan efisiensi, dan mempertahankan daya saing produk lokal di pasar global.
Di Provinsi Kepri, terdapat 6 (enam) perusahaan yang memperoleh HGBT yaitu PT. PLN Batam, PT. Ecogreen Oleochemical, PT. Musimas, PT. Citra Tubindo, PT. Rainbow
Tubular dan PT. Enerco RPO Indonesia.
Namun, kebijakan HGBT telah berakhir pada tahun 2024, dan sampai saat ini perpanjangan kebijakan tersebut masih dalam proses pembahasan di Kementerian ESDM.
Selama proses kebijakan HGBT belum diperpanjang, perusahaan-perusahaan di Batam yang tadinya menerima HGBT mengalami penyesuaian harga menjadi harga gas pipa komersil, atau sekitar 8,54-9,02 USD/MMBTU.
Bahkan di wilayah lain, seperti Pulau Jawa, harga gas dapat mencapai lebih dari 10 USD/MMBTU. Berakhirnya kebijakan HGBT di 2024 ini adalah satu hal penting.
Hal penting lainnya adalah ketersediaan pasokan gas pipa (supply) saat ini ternyata ndilalah diyakini tidak mencukupi kebutuhan (demand).
Berdasarkan data neraca gas dari Pertamina Gas Negara (PGN), total permintaan gas di Sumatera Tengah (termasuk estimasi kebutuhan Kepri), Sumatera Selatan dan Jawa Barat terus meningkat setiap tahun.
Tahun 2025, kebutuhan gas diperkirakan 600 BBTUD dan naik menjadi 650 BBTUD pada tahun 2028. Secara spesifik, kebutuhan gas di Kepri diprakirakan akan terus merangkak
hingga 5 tahun ke depan, baik untuk memenuhi kebutuhan PLN maupun retail, termasuk industri.
Di sisi lain, pasokan yang tersedia semakin terbatas. Produksi gas pipa secara nasional saat ini dihadapkan dengan kondisi natural declining atau fenomena penurunan produksi gas yang terjadi secara alami yang bersumber dari alokasi gas Medco E&P Grissik (MEPG).
Ketersediaan gas pipa yang terus menurun tersebut menyebabkan produksi gas pipa tidak dapat mengimbangi kebutuhan industri.
Di Kepri sendiri, juga terjadi defisit pasokan gas, dimana pasokan yang tersedia jauh dibawah proyeksi kebutuhan. Pasokan gas pipa yang tersedia sekitar 43,35 BBTUD untuk
dialokasikan untuk PLN dan retail, termasuk industri.
Bak kata pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Dua tantangan telah teridentifikasi, keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan gas.
Perusahaan berbasis gas bumi ternyata tidak hanya dihadapkan dengan risko kenaikan biaya produksi karena berakhirnya kebijakan HGBT, namun harus dihadapkan dengan risiko gas yang tidak mencukupi kebutuhan.
Mau tidak mau, suka atau tidak suka, industri terpaksa menggunakan alternatif pengganti gas pipa sebagai bahan baku dan energinya.
Opsi yang tersedia dan ditawarkan adalah menggunakan Liquefied Natural Gas (LNG) atau Gas Alam Cair, yang notabenenya jauh lebih mahal dibandingkan harga gas pipa komersil (Harga LNG 16,77 USD/MMBTU atau hampir 3 kali lipat dibandingkan HGBT).
Tak Ayal, kondisi ini membuat industri harus menghadapi tantangan terutama dalam menjaga efisiensi biaya produksi (cost of production), di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih terus berlanjut.
Industri Pengolahan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Kepri
Sebagai provinsi yang memiliki kawasan industri strategis, Kepri sangat bergantung pada sektor industri pengolahan. Data dari Badan Pengusahaan Kawasan Batam (BP Batam) mencatat jumlah kawasan industri eksisting di Batam saat ini sebanyak 30 kawasan.
Jumlah ini meningkat dari 9 kawasan pada 1997 menjadi 30 kawasan pada 2023. Selain itu, total industri yang beroperasi di dalamnya mencapai 700-an pelaku industri yang didominasi sektor manufaktur elektronik, logam, dan galangan kapal.
Rilis PDRB triwulan IV-2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi Kepri tercatat 5,14% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Jika dilihat secara sektoral,
Lapangan Usaha (LU) Industri Pengolahan memberikan andil pertumbuhan tertinggi sebesar 2,73% terhadap ekonomi Kepulauan Riau triwulan IV-2024. Jika dilihat secara historis, selama lima tahun terakhir, peran industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi Kepri terbukti masih dominan dibandingkan sektor lain.
Bahkan pada saat pandemi Covid-19 pada 2020 lalu, disaat PDRB Kepri tumbuh negatif, industri pengolahan masih bisa tumbuh positif dan menjadi tulang punggung dalam menjadi ketahanan ekonomi Kepri.
Meskipun jumlah perusahaan yang menikmati HGBT relatif kecil dibandingkan dengan keseluruhan jumlah industri yang ada di Kepri, namun dampak rambatannya yang perlu menjadi perhatian.
Gas bumi yang selama ini dinikmati dengan harga lebih rendah telah menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing industri di Kepri (Batam), terutama bagi sektor yang membutuhkan energi besar.
Selain itu, rencana pemberlakuan harga gas baru dan komposisi pasokan melalui skema LNG ini juga memicu kekhawatiran bagi pengelola kawasan industri dalam memberikan pelayanan energi yang bersih, konsisten dan handal bagi para tenant dalam kawasan.
Tanpa tarif HGBT dan skema substitusi menggunakan LNG, harga gas industri akan naik ke tingkat keekonomian yang lebih tinggi, meningkatkan biaya produksi secara signifikan.
Kenaikan biaya produksi akibat perubahan skema harga gas dapat mencapai 10-20%. Hal ini tentu akan berpotensi mengurangi daya saing produk lokal dibandingkan dengan
produk impor, serta dapat menyebabkan penyesuaian operasional yang berdampak pada efisiensi tenaga kerja.
Lebih jauh lagi, daya tarik investasi di Kepri bisa terdampak jika biaya energi tidak lagi kompetitif dibandingkan dengan kawasan industri lain di negara-negara tetangga, sebut saja Johor-Singapore Special Economic Zone (JS-SEZ) yang digadang-gadang
berpotensi menjadi “saingan berat” kawasan industri di Batam.
Di tengah persaingan bisnis yang semakin dinamis dan kompetitif, pengelola kawasan industri dituntut untuk semakin efisien dalam memberikan layanan kepada para tenant agar kawasan Batam semakin menarik bagi para calon investor.
Mencari Solusi: Jangka Pendek dan Jangka Panjang
Keputusan mengakhiri tarif HGBT di tahun 2024 tentu memiliki alasan kuat dari sisi fiskal dan kebijakan energi nasional. Namun, yang tak kalah penting adalah memastikan bahwa
industri pengolahan, termasuk di Kepri tetap mampu bertahan dan berkembang.
Tanpa solusi yang tepat, skema baru harga gas ini berisiko menekan daya saing sektor industri yang selama ini menjadi motor pertumbuhan ekonomi Kepri.
Pada jangka pendek dan solusi paling mendesak, dari perspektif kebijakan, diharapkan Kementerian ESDM dapat segera memberlakukan peraturan baru mengenai implementasi skema HGBT, agar industri tidak mengalami lonjakan biaya produksi secara tiba-tiba.
Keputusan ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan industri dan keberlanjutan fiskal negara, sehingga industri tetap mendapatkan harga gas yang kompetitif tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.
Selain itu, jika diperlukan adanya insentif lain, seperti subsidi berbasis efisiensi energi atau program diversifikasi energi, agar industri dapat beradaptasi dengan perubahan harga gas.
Sementara itu, untuk jangka panjang perlu adanya upaya bersama yang berorientasi pada ketahanan energi. Terkait dengan isu natural declining, perlu disegerakan eksplorasi
terhadap sumber gas baru, salah satunya berlokasi di Laut Andaman, Provinsi Aceh yang diyakini sebagai salah satu lokasi yang menyimpan cadagangan gas besar.
Khusus untuk pemenuhan energi di Kepri, terdapat potensi pengalihan gas pipa yang bersumber dari Natuna yang selama ini difokuskan untuk diekspor ke Singapura dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, namun hal tersebut tentu memerlukan kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
Selain itu, industri harus didorong untuk mengadopsi teknologi hemat energi dan mulai bertransisi ke sumber energi alternatif dan energi terbarukan, guna mengurangi ketergantungan terhadap gas bumi bersubsidi.
Pemerintah juga dapat memberikan insentif bagi industri yang berinvestasi dalam teknologi energi yang lebih efisien, sehingga mereka tetap kompetitif dalam jangka panjang. (*)
Oleh: Yassed Satria Ekonom Tim Perumusan KEKDA Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau
Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kabupaten Lingga, Selasa (25/2). F. Vatawari/BATAM POS.
batampos– Kabar Gembira untuk masyarakat Kabupaten Lingga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lingga bekerja sama dengan Himpunanan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) akan menggelar Pasar Sembako Murah pada Minggu pertama di Bulan Ramadan 1446 Hijriah/2025 mendatang.
Barang yang nantinya akan dijual berupa kebutuhan pokok sehari-hari Masyarskat dengan harga dibawah harga pasar dengan jaminan kualitas mutu barang yang baik.
Razwin, Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Disperindag Lingga mengatakan kegiatan Pasar Sembako Murah ini akan dilaksanakan selama dua hari yaitu dari tanggal 11-12 Maret 2025 mendatang.
“Untuk pelaksanaan pasar sembako murah ini akan kita laksanakan pada selama dua hari dari tanggal 11-12 Maret 2025 mendatang. Kegiatan ini akan digelar di gedung Unit Metrologi Legal (UML) milik Disperindag depan kedai Pak Ramli,” ucap Razwin saat diwawancarai pada Selasa (25/2).
Razwin menjelaskan, tujuan dari pelaksanaan Pasar Sembako Murah ini adalah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dengan harga yang relatif murah dan kualitas barang yang terjamin.
“Pasar Sembako Murah ini kami laksanakan untuk membantu masyarakat agar mendapatkan Haraga barang yang relatif lebih murah dan kualitas barang yang baik dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Apalagi saat ini kondisi beberapa bahan pokok dipasar mengalami kenaikan harga,” jelasnya.
Selanjutnya, Kabid Perdagangan Disperindag Lingga menambahkan, untuk barang yang dijual pada Pasar Sembako Murah ini berupa bahan-bahan pokok yang digunakan masyarakat dala kehidupan sehari-hari.
“Adapun barang yang nantinya akan kita jual pada Pasar Sembako Murah ini yaitu Beras, Gula, Minyak Goreng Kemasan serta bahan bumbu dapur lainnya yang biasa digunakan oleh masyarakat. Semua bahan sembako yang akan kita jual berasal dari luar daerah dengan menggunakan jasa transportasi roro,” tambah Razwin.
Razwin menerangkan, pihaknya hanya memfasilitasi kepada para pedagang dan pengusaha agar Pasar Sembako Murah ini dapat terlaksana dengan lancar dan tidak ada kendala apapun.
“Selain HIPMI Lingga, kami juga sedang berkoordinasi dengan agen-agen sembako yang ada di Kabupaten Lingga dan BEM STIT yang nantinya akan dilibatkan dalam pelaksanaan Pasar Sembako Murah ini agar dapat terlaksana dengan lancar,” tutupnya. (*)
Kawasan Kawasan Pusat Rehabilitasi Sosial Non Panti (PRSNP) Teluk Pandan. Foto: Eusebius Sara / Batam Pos
batampos — Kawasan Pusat Rehabilitasi Sosial Non Panti (PRSNP) Teluk Pandan, atau yang lebih dikenal sebagai kawasan Sintai di Kelurahan Tanjunguncang, Kecamatan Batuaji, menyatakan kesiapan untuk mengikuti aturan operasional yang ditetapkan Pemerintah Kota (Pemko) Batam selama bulan suci Ramadhan.
Ketua Asosiasi Bina Sosial PRSNP, Heri G. Manimalai, mengungkapkan bahwa meskipun pihaknya belum menerima surat edaran secara resmi, mereka tetap akan menjalankan aturan yang berlaku demi menjaga ketenteraman dan keamanan.
“Seperti biasa, aturan akan kita terapkan sesuai ketentuan. Kalau tidak salah, polanya 3-2-3, yaitu tiga hari di awal Ramadhan, dua hari di tengah, dan tiga hari di akhir Ramadhan untuk penutupan total operasional. Sedangkan untuk hari-hari lainnya, kami akan menyesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan oleh Pemko Batam,” ujar Heri.
Seperti diketahui, Pemko Batam telah mengeluarkan Surat Edaran yang mengatur jam operasional usaha kepariwisataan selama bulan Ramadhan dan Idulfitri 1446 H. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan menghormati umat Islam yang menjalankan ibadah puasa. Dalam edaran tersebut, sejumlah usaha hiburan seperti diskotek, karaoke, pub, bar, klub malam, panti pijat, dan spa diwajibkan tutup total pada hari-hari tertentu.
Di luar hari yang ditetapkan untuk penutupan total, usaha hiburan masih diperbolehkan beroperasi, namun dengan pembatasan waktu, yakni mulai pukul 22.00 hingga 24.00 WIB. Selain itu, restoran dan rumah makan diwajibkan menutup bagian depan dengan kain penutup selama jam operasional siang hari untuk menghormati umat Islam yang sedang berpuasa.
Untuk memastikan aturan ini dipatuhi, Tim Terpadu Pengawasan akan melakukan pemantauan secara ketat di berbagai lokasi. Jika ditemukan adanya pelanggaran, sanksi akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari teguran hingga pencabutan izin usaha. Langkah ini diambil untuk menyeimbangkan kegiatan usaha dengan penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan.
Pemko Batam juga mengimbau seluruh pelaku usaha untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan terhadap aturan ini diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman selama bulan Ramadhan, baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat umum.
Keputusan ini diambil sebagai bentuk keseimbangan antara kepentingan dunia usaha dan kearifan lokal yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Pemko Batam berharap semua pihak dapat menerima dan menjalankan kebijakan ini agar bulan Ramadhan berlangsung dengan khidmat dan harmonis.
Sementara itu, masyarakat di Kecamatan Batuaji dan Sagulung berharap agar aturan ini berlaku merata di semua tempat hiburan malam tanpa pengecualian. Mereka juga meminta pengawasan yang ketat agar tidak ada pelaku usaha yang melanggar aturan.
“Harus diawasi dengan baik, jangan sampai ada yang bandel dan tetap beroperasi di luar aturan. Jika aturan ini diterapkan, maka harus adil untuk semua tempat hiburan malam,” ujar Darman, salah seorang warga Batuaji.
Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan pelaksanaan aturan jam operasional selama Ramadhan ini dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan polemik. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dalam menciptakan suasana yang aman dan nyaman selama bulan suci ini. (*)
Reporter: Eusebius Sara
Foto: Kawasan Pusat Rehabilitasi Sosial Non Panti (PRSNP) Teluk Pandan. Eusebius
