batampos – Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjadi perhatian serius pemerintah, terutama terkait perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), Kombes Pol Imam Riyadi mengatakan, kasus TPPO lebih sering terjadi melalui jalur resmi dibandingkan jalur ilegal.

“Dari data yang kami terima, sebanyak 2.285 PMI non-prosedural ditemukan menggunakan jalur resmi keberangkatan melalui pelabuhan internasional, sementara hanya 155 PMI yang menggunakan jalur belakang atau ilegal,” ujar Imam, Rabu (20/11).

Menurut Imam, Pelabuhan Internasional Batam Center menjadi salah satu titik pengawasan utama. “Dalam setahun terakhir, BP3MI menerima data sebanyak 896 PMI yang dideportasi dan diketahui berangkat dari pelabuhan tersebut,” jelasnya.

Baca Juga: BP3MI Ungkap Modus Baru TPPO, PMI Dijadikan Pekerja Scamming dan Judi Online

Imam menerangkan rangkaian modus operandi para pelaku TPPO adalah menyelipkan PMI non-prosedural diantara penumpang reguler yang berangkat ke luar negeri melalui pelabuhan resmi.

“Para pelaku memanfaatkan jalur resmi karena dianggap lebih aman dan sulit terdeteksi. Namun, kami telah memperketat pengawasan di lokasi tersebut. Minggu lalu, kami berhasil mencegah pengiriman PMI non-prosedural di Pelabuhan Batam Center dan langsung mengambil tindakan hukum,” terangnya.

Sejauh ini, BP3MI bersama aparat penegak hukum telah memberikan perlindungan kepada 916 PMI non-prosedural yang menjadi korban TPPO. Imam menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk melindungi PMI dan memberantas sindikat perdagangan orang.

“Kami tidak hanya melindungi PMI yang menjadi korban, tetapi juga memastikan pelaku TPPO dihukum sesuai undang-undang. Sinergi dengan aparat hukum adalah kunci utama dalam memberantas kejahatan ini,” kata Imam.

Upaya pengawasan dan penindakan ini diharapkan dapat menekan angka kasus TPPO, terutama melalui jalur resmi yang selama ini menjadi celah bagi para pelaku untuk menjalankan aksinya.

“Kami mengimbau masyarakat, khususnya PMI, untuk selalu mengikuti prosedur keberangkatan yang legal dan melaporkan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan perdagangan orang,” tutupnya. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel BP3MI : Sindikat TPPO Selundupkan PMI melalui Jalur Resmi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Kepulauan Riau, Zostafia, memberikan pembinaan kepada para Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Penghulu, dan Penyuluh Agama Islam di Aula Fauzi Mahbub, Kantor Kemenag Batam.

Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari upaya memperkuat komitmen para petugas KUA dan Penyuluh Agama Islam dalam memberikan pelayanan yang berkualitas serta mendukung pembinaan moral ditengah masyarakat.

Pembinaan ini bertujuan untuk memastikan layanan keagamaan tetap terjaga dengan baik, profesional, dan bebas dari penyimpangan.

Dalam arahannya, Zostafia mengingatkan bahwa integritas merupakan fondasi utama bagi petugas Kemenag, terutama bagi mereka yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Ia menekankan bahwa sebagai garda terdepan, petugas KUA, Penghulu, dan Penyuluh memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga citra Kementerian Agama.

“Sebagai garda terdepan pelayanan di lingkungan Kementerian Agama, kita harus menjaga integritas, melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, dan memastikan tidak ada celah dalam profesionalitas kerja, serta menghindari gratifikasi,” ujarnya, Selasa (19/11).

Zostafia juga menggarisbawahi pentingnya memberikan layanan yang prima dan berkualitas dalam semua lini pelayanan, termasuk pelayanan pencatatan pernikahan, konseling agama, hingga layanan publik lainnya. Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan terbaik tanpa kendala.

“Kita harus memberikan layanan yang optimal, profesional, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kepuasan masyarakat adalah prioritas utama,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga memberikan perhatian khusus kepada para Penyuluh Agama Islam. Ia menegaskan bahwa Penyuluh memiliki peran penting dalam menyampaikan dakwah yang benar, mendidik, serta menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.

“Penyuluh harus menjadi teladan di tengah masyarakat, berakhlak mulia, dan menyampaikan dakwah yang benar serta mendidik. Jangan sampai ada yang menyebarkan pemahaman yang tidak sesuai dengan tuntunan,” ujarnya.

Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk menumbuhkan komitmen para petugas KUA, Penghulu, dan Penyuluh agar terus meningkatkan kualitas kerja dan profesionalitas dalam tugas sehari-hari. Zostafia berharap bahwa dengan pembinaan ini, para petugas dapat terus memberikan yang terbaik dalam pelayanan keagamaan di Kepulauan Riau, sekaligus menjadi contoh positif dalam sikap dan perilaku.

Sementara itu, Zulkarnain selaku Kepala Kemenag Kota Batam menyambut baik kegiatan ini dan berharap pembinaan semacam ini bisa rutin dilakukan demi menjaga semangat kerja dan memperbaharui komitmen pelayanan di kalangan petugas KUA dan Penyuluh.

“Kami di Kota Batam akan selalu mendukung program pembinaan seperti ini. Semoga seluruh petugas bisa mengimplementasikan amanat ini dalam tugas masing-masing,” tuturnya.

Di akhir acara, seluruh peserta menyatakan kesiapan mereka untuk menjalankan amanat dan tanggung jawab yang diberikan. Mereka berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, menjaga integritas, serta menunaikan tugas keagamaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Acara ditutup dengan doa bersama sebagai bentuk komitmen spiritual untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Kanwil Kemenag Tekankan Pentingnya Integritas dan Layanan Prima bagi Masyarakat pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) melalui Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Perencanaan Strategis untuk Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu” di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Acara ini berlangsung di Aston Batam Hotel and Residence dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Plh Kepala BP Batam, Purwiyanto, melalui Direktur Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM), Denny Tondano, menyampaikan pentingnya pengelolaan terpadu sesuai mandat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2021.

“BP Batam memiliki tugas pengelolaan, pemeliharaan, dan pengusahaan sistem penyediaan air minum serta pengelolaan air limbah. Tugas ini mencakup wewenang dalam penentuan tarif yang telah dilimpahkan oleh Menteri Keuangan RI,” kata Denny.

Denny menegaskan, keberlanjutan pengelolaan sumber daya air menjadi prioritas utama BP Batam. “Kami berkomitmen memastikan kontinuitas ketersediaan air baku dan pengelolaan air limbah yang memadai bagi masyarakat, industri, hingga pemerintahan,” ucapnya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya kolaborasi strategis dalam mendukung pengembangan infrastruktur yang selaras dengan pertumbuhan Batam. “Batam harus mengelola infrastruktur dan sumber daya air secara terintegrasi, didukung perencanaan strategis yang komprehensif,” tutur Denny.

Dalam sesi diskusi, Kabag Peraturan dan Perikatan BP Batam, Kusuma Dewi Puspitasari, bersama Suraji dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, memaparkan hasil penelitian terkait. Mereka merekomendasikan empat kebijakan utama, menemukan sumber air baru terbarukan, optimalisasi penggunaan air yang ada, pengembangan infrastruktur pengelolaan air baru dan sinkronisasi aksi lintas sektor.

“Keempat poin ini menjadi fondasi untuk mendukung pengelolaan air yang berkelanjutan di Batam. Kami harap melalui FGD ini, rekomendasi konkret dapat dihasilkan untuk memajukan KPBPB Batam,” ujar Dewi.

FGD yang dihadiri para ahli dan stakeholder ini diharapkan mampu melahirkan solusi inovatif bagi pengelolaan sumber daya air terpadu. Diskusi melibatkan berbagai narasumber berkompeten dan diakhiri dengan pembahasan mendalam atas rekomendasi kebijakan.

BP Batam optimistis, hasil FGD ini akan menjadi pendorong pengelolaan sumber daya air yang lebih baik, selaras dengan kebutuhan dan perkembangan pesat Batam sebagai kawasan strategis. (*)

Artikel Sumber Daya Air Terpadu untuk Masa Depan Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Ribuan masyarakat Kota Batam asal Indonesia Timur menyambut kadatangan calon Gubernur (Cagub) Kepulauan Riau (Kepri) H Muhammad Rudi (HMR), dengan penuh keakraban, Selasa (19/11) malam.

Kehadiran HMR, adalah dalam rangka Silaturahmi Akbar Flobamora Batam, Bersama Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri nomor urut 2, HMR , dan H Aunur Rafiq (Rudi- Rafiq), di Lapangan SP Plaza, Sagulung, Batam.

Setiba di lokasi, HMR disambut dengan berbagai pertunjukan budaya timur. Hal tersebut menandakan kecintaan masyarakat Flobomora terhadap HMR.

Flobamora merupakan akronim dari Flores, Sumba, dan Timor Alor, tiga gugusan pulau besar di Nusa Tenggara Timur (NTT), Indonesia.

Acara ini mengangkat tema “Bae Sonde Bae Kaka Rudi & Rafiq Lebe Baek” yang memiliki arti “Baik Tidak Baik Rudi & Rafiq Lebih Baik”.

Tak banyak yang disampaikan dalam kesempatan tersebut, HMR berpesan untuk terus menjaga kekompakan demi perubahan dan kemajuan Provinsi Kepri.

HMR yakin jika masyarakat Flobamora di Kota Batam kompak akan memperbesar kemenangan dalam pilkasa 27 November 2024 mendatang.

“Saya sudah menjadi bagian dari masyarakat Flobamora. Jika masyarakat Flobamora kompak, sore setelah pencoblosan bapak/ibu sudah akan mengetahui Rudi- Rafiq pemenangnya,” ujarnya.

HMR berpesan, agar masyarakat ikut serta menyukseskan Pilkada 2024, dengan bersama- sama datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), demi perubahan Provinsi Kepri.

“Demi perubahan dan kemajuan Provinsi Kepri, mari kita bersama- sama datang ke TPS mencoblos nomor 2,” katanya. (*/adv)

Artikel HMR Dapat Dukungan Besar Masyarakat Flobamora Batam pertama kali tampil pada Metropolis.