batampos – Penanganan kasus pembunuhan Dwi Putri Aprilian Dini (25) memasuki babak baru. Selain fokus pada perkara pembunuhan berencana, Satreskrim Polresta Barelang kini mulai mendalami dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang diduga berkaitan dengan operasional agency tempat korban bekerja sebelum tewas.

Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol M. Debby Tri Andrestian, membenarkan adanya indikasi awal yang mengarah pada dugaan TPPO. “Iya, memang ke sana untuk TPPO ada dugaan. Kita dalami dan telusuri,” ujarnya, Kamis (26/2).

Ia menegaskan pengembangan ini dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan keterangan sejumlah saksi.

Meski demikian, Deby menegaskan bahwa fokus utama penyidik saat ini tetap pada perkara pembunuhan yang telah menewaskan korban. “Untuk perkara pembunuhan memang masih fokus. Saat ini berkasnya sudah lengkap,” katanya.

Baca Juga: Perusahaan di Batam Jadi Korban Penipuan, Rp4,3 Miliar Raib dalam 40 Menit

Dengan kelengkapan tersebut, proses hukum untuk perkara pokok dipastikan terus berjalan sesuai tahapan.

Kasus pembunuhan Dwi Putri sebelumnya menyita perhatian publik karena rangkaian kekerasan yang dialami korban terjadi secara berulang di sebuah mess agency di Batuampar. Empat tersangka telah ditetapkan dan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana.

Namun dalam perjalanan penyidikan, muncul informasi terkait pola perekrutan dan sistem kerja di agency tersebut yang dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut. Sejumlah saksi, termasuk mantan pekerja dan pemandu lagu, telah dimintai keterangan untuk menggali kemungkinan adanya unsur eksploitasi atau pemaksaan.

Satreskrim Polresta Barelang kini melakukan pemetaan terhadap alur perekrutan pekerja, mekanisme penempatan, serta hubungan antar pihak yang terlibat dalam manajemen agency. Polisi juga menelusuri apakah terdapat korban lain yang mengalami perlakuan serupa.

Deby menegaskan bahwa pengembangan dugaan TPPO dilakukan secara hati-hati dan berbasis alat bukti. Jika ditemukan unsur pidana yang cukup, maka penanganan perkara akan diperluas dengan penerapan pasal tambahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga: Polsek Sekupang Amankan 16 Motor, Kapolsek: Kami Tidak akan Mentolerir Balap Liar

Sementara itu, berkas perkara pembunuhan yang telah dinyatakan lengkap menjadi dasar untuk segera memasuki tahap lanjutan proses hukum. Penyidik memastikan tidak ada hambatan berarti dalam koordinasi dengan pihak kejaksaan.

Polresta Barelang juga mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait dugaan perekrutan atau praktik kerja yang mencurigakan untuk melapor. Hal ini guna mendukung proses pendalaman dan memastikan tidak ada korban lain yang terjebak dalam praktik serupa.

Dengan pengembangan ini, kasus kematian Dwi Putri tidak hanya dipandang sebagai perkara pembunuhan semata, tetapi juga berpotensi membuka fakta lebih luas mengenai dugaan praktik perdagangan orang di balik operasional agency tersebut.(*)

Artikel Kasus Pembunuhan Dwi Putri, Polisi Dalami Dugaan TPPO pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Manajemen dan redaksi Batam Pos melakukan kunjungan silaturahmi ke Wakil Ketua I DPRD Batam, Aweng Kurniawan, Kamis (26/2). Pertemuan berlangsung hangat sebagai upaya mempererat hubungan antara lembaga pers dan legislatif di Batam.

Rombongan Batam Pos dipimpin oleh Pemimpin Redaksi (Pemred), Fiska Juanda, bersama Manajer Iklan, Cipi Ckandika. Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda membangun komunikasi strategis sekaligus memperkuat sinergi dalam penyampaian informasi kepada publik.

Aweng menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan pentingnya peran media dalam kehidupan demokrasi daerah.

Baca Juga: Dugaan Pelecehan di Hotel Bintang 4 Nagoya, Manajemen Akui Adanya Laporan

“Media adalah mitra strategis bagi DPRD dalam menyampaikan kebijakan dan aspirasi masyarakat. Kami berharap hubungan baik ini terus terjalin sehingga informasi pembangunan dapat tersampaikan secara utuh dan berimbang,” katanya.

Ia juga menilai keberadaan pers yang profesional sangat dibutuhkan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sementara itu, Juanda menyampaikan komitmen Batam Pos untuk terus menjalankan fungsi pers sebagai penyampai informasi yang akurat dan terpercaya.

Baca Juga: Menu MBG Ramadan Disorot, SPPG Batam Sebut Sesuai Pedoman Pusat

“Silaturahmi ini penting untuk membangun komunikasi yang sehat antara media dan lembaga legislatif. Kami (Batam Pos) berkomitmen menghadirkan pemberitaan yang objektif, konstruktif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” kata Juanda.

Pertemuan tersebut turut diisi dengan diskusi ringan mengenai perkembangan Kota Batam serta tantangan pembangunan ke depan. (*)

Artikel Batam Pos Silaturahmi dengan Wakil Ketua I DPRD Batam Aweng Kurniawan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kasus dugaan pelecehan seksual di salah satu hotel bintang empat kawasan Nagoya terus bergulir dan menyita perhatian publik. Manajemen hotel akhirnya mengakui adanya laporan dugaan kekerasan seksual yang melibatkan salah satu karyawannya.
‎
‎Dodi, pihak HRD hotel, saat dikonfirmasi Batam Pos melalui sambungan telepon, Kamis (26/2) siang, membenarkan kejadian tersebut. Ia mengungkapkan bahwa terlapor berinisial J sudah tidak lagi bekerja di hotel tersebut.
‎
‎“Si J sudah tidak bekerja lagi di sini. Dari Polsek Lubukbaja statusnya masih saksi,” ujar Dodi.
‎
‎Menurutnya, J masih dimintai keterangan oleh penyidik terkait kronologi kejadian. Namun saat diminta penjelasan lebih rinci mengenai langkah internal manajemen maupun sikap resmi hotel terhadap kasus tersebut, Dodi enggan menjawab panjang dan hanya meminta agar dilakukan pertemuan keesokan hari.

Baca Juga: Menu MBG Ramadan Disorot, SPPG Batam Sebut Sesuai Pedoman Pusat

Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Lubukbaja dan saat ini memasuki tahap pemeriksaan saksi tambahan. Kuasa hukum korban menyebut unsur dugaan tindak pidana mengarah pada pelanggaran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
‎
‎Peristiwa tersebut terjadi pada 21 Desember 2025. Berdasarkan keterangan kuasa hukum korban, Deo Situmeang, kejadian bermula saat korban yang masuk kerja pagi hari diminta oleh J untuk masuk ke sebuah ruangan tanpa penjelasan yang jelas.
‎
‎Korban S (19), sempat mempertanyakan maksud dan keperluan perintah tersebut. Namun ia tetap diminta masuk. Dugaan percobaan pemerkosaan pertama disebut gagal.
‎
‎Pada hari yang sama, korban kembali diminta menuju ruangan lain dengan alasan untuk mengisi daya handy talky (HT). Tempat pengisian daya disebut berada di ruangan pribadi yang biasa digunakan J.
‎
‎“Klien kami mengikuti perintah itu karena menganggap itu bagian dari instruksi atasan,” ujar Deo, Selasa (24/2).

Baca Juga: Perusahaan di Batam Jadi Korban Penipuan, Rp4,3 Miliar Raib dalam 40 Menit

‎Saat korban masuk untuk mengecas HT dan mendapati seluruh colokan penuh, ia melaporkan kondisi tersebut kepada J. Namun di dalam ruangan tertutup itulah, menurut keterangan kuasa hukum, diduga terjadi tindakan pemaksaan yang mengarah pada percobaan pemerkosaan atau pelecehan seksual.
‎
‎“Korban disentuh di beberapa bagian tubuhnya secara paksa. Ia menolak dan melakukan perlawanan,” kata Deo.
‎
‎Dalam upaya melawan, korban disebut sempat terjatuh dalam posisi duduk ke meja. Setelah beberapa menit berada di ruangan tertutup hanya berdua dengan terlapor, korban akhirnya berhasil keluar dalam kondisi menangis dan terguncang. (*)

Artikel Dugaan Pelecehan di Hotel Bintang 4 Nagoya, Manajemen Akui Adanya Laporan ‎ pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Rendahnya capaian Bahasa Inggris siswa sekolah menengah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menjadi sorotan serius. Berdasarkan data Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025, nilai rata-rata Bahasa Inggris pelajar Kepri hanya 26,85, tertinggal jauh dari rata-rata nasional yang mencapai 37,43.

Selisih tersebut memunculkan kekhawatiran terkait kesiapan generasi muda Kepri menghadapi persaingan global. Apalagi, Kepri dikenal sebagai wilayah perbatasan sekaligus kawasan industri yang terhubung langsung dengan pasar internasional.

Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Ririn Warsiti, menilai capaian itu harus menjadi alarm bagi dunia pendidikan di daerah. Menurut dia, penguasaan Bahasa Inggris bukan lagi sekadar mata pelajaran, melainkan kunci untuk membuka berbagai peluang, mulai dari beasiswa, studi ke luar negeri, hingga akses informasi dan jejaring global.

BACA SELENGKAPNYA Di harian.batampos.co.id

Artikel Bahasa Inggris Siswa Kepri Lemah pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Fakta baru terungkap dalam kasus penipuan jual beli kavling yang menyeret nama PT Erra Cipta Karya Sejati. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Barelang memastikan bahwa lahan yang dijual kepada ratusan korban ternyata masih berstatus milik BP Batam dan belum pernah dialokasikan kepada pihak mana pun.

Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol M. Debby Tri Andrestian, menegaskan bahwa hasil koordinasi dengan BP Batam menunjukkan tidak ada alokasi lahan atas nama PT Erra Cipta Karya Sejati.

“Lahan yang dijual itu masih milik BP Batam. Artinya belum ada alokasi ke pihak mana pun, termasuk PT tersebut,” ujarnya.

Debby menyebut praktik yang dilakukan tersangka merupakan jual beli tapak bodong yang hanya bermodal kwitansi dan surat perjanjian sederhana. “Ini bodong. Jual beli tapak bodong bermodal kwitansi. Tidak ada dasar legalitas yang sah,” tegasnya.

Dalam kasus ini, tersangka Restu Joko Widodo telah lebih dulu diamankan dan kini menjalani proses hukum. Ia diduga menawarkan kavling di sejumlah titik di Sagulung dengan harga puluhan juta rupiah per unit, baik secara tunai maupun cicil.

Polisi menegaskan bahwa penyelidikan tidak berhenti pada penetapan tersangka semata. Satreskrim kini fokus menelusuri aliran dana dari para korban yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
“Aliran dana tetap kami telusuri. Ke mana perginya, digunakan untuk apa, semua akan kami dalami,” jelas Debby.

Menurutnya, penelusuran ini penting untuk mengungkap kemungkinan tindak pidana lain, termasuk dugaan pengembangan dana ke sektor usaha tertentu. Penyidik juga membuka peluang adanya pasal tambahan jika ditemukan unsur pidana lain dalam penggunaan dana tersebut.

Saat ini, tersangka masih satu orang, yakni Restu Joko Widodo. Namun demikian, polisi tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam proses penjualan maupun pengelolaan dana.

“Kami masih kembangkan. Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lainnya,” tambahnya.

Kasus ini menjadi perhatian serius karena jumlah korban yang mencapai lebih dari seratus orang. Banyak di antaranya telah membayar lunas atau mencicil dalam waktu lama dengan harapan memiliki lahan hunian yang sah.

Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono mengimbau masyarakat agar lebih cermat dalam melakukan transaksi jual beli lahan atau tapak. Ia meminta warga tidak mudah tergiur harga murah tanpa memastikan legalitas tanah.

“Cek dulu legalitas dan kelengkapan dokumen. Pastikan ada alokasi resmi dari instansi berwenang,” pesannya.(*)

Artikel Kavling Dijual Ternyata Masih Milik BP Batam, Polisi Sebut Murni Bodong pertama kali tampil pada Metropolis.