batampos – Tahun 2025 merupakan tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka membuktikan janji politiknya, khususnya terkait dengan bidang ekonomi. Sektor perekonomian menyangkut perbankan, UMKM, diharapkan berkontribusi pada daya dorong ekonomi ke depan.
Prabowo mematok target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam masa pemerintahannya ke depan. Sejumlah program seperti pembangunan 3 juta rumah; hilirisasi; pemutihan kredit UMKM, Petani, dan Nelayan; hingga swasembada pangan menjadi pondasi awal yang dijalankan untuk mendongkrak target pertumbuhan ekonomi yang fantastis tersebut.
Kini, tahun 2024 akan berakhir. Lalu, jika melihat sejumlah program yang sedang dijalankan pemerintah baru, bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2025?
Bagaimana peluang dan tantangannya? Pengamat Ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan, perekonomian Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan akan menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari sisi eksternal maupun domestik.
Dari sisi eksternal, kebijakan proteksionisme AS di bawah kepemimpinan Donald Trump, termasuk rencana pengenaan tarif hingga 60% untuk produk asal China dan 10-20% untuk produk asing lainnya, berpotensi mengganggu kinerja ekspor Indonesia dan memperburuk rantai pasok global. Sementara dari sisi domestik, pelemahan konsumsi kelas menengah, yang merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi, menjadi tantangan signifikan.
“Situasi ini diperburuk oleh berbagai kebijakan pemerintah yang berpotensi menekan daya beli masyarakat, seperti kenaikan PPN menjadi 12%, penurunan belanja modal pemerintah sebesar 43,8% dan kebijakan moneter yang cenderung ketat,” kata Faisal melalui keterangan tertulis kepada Jawapos.com, Sabtu (21/12).
Di sisi lain, perlambatan permintaan dari negara-negara tujuan ekspor utama dan peningkatan kebijakan proteksionisme global semakin memperberat tekanan pada pertumbuhan ekonomi domestik. Dalam konteks ini, Faisal memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 berada di kisaran 4,8%-5%.
“Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah yang berupaya mendorong pertumbuhan hingga 8%. Secara fundamantal, peluang pertumbuhan lebih tinggi juga dihadang oleh persoalan berbagai struktural. Salah satunya adalah deindustrialisasi prematur, yang menghambat penciptaan lapangan kerja berkualitas dan peningkatan nilai tambah industri,” paparnya.
Butuh Pendekatan Strategis
Faisal berpandangan, untuk mencapai target pemerintah tersebut dibutuhkan pendekatan strategis yang komprehensif. Reformulasi kebijakan fiskal yang lebih pro-pertumbuhan dan mendukung daya beli masyarakat, terutama kelas menengah, menjadi salah satu prioritas utama.
Selain itu, pengembangan infrastruktur yang lebih fokus pada penciptaan efek pengganda ekonomi serta revitalisasi industri manufaktur melalui penguatan keterkaitan hulu-hilir (backward and forward linkage) juga sangat penting.
“Tidak kalah penting, peningkatan sinergi antara BUMN, swasta, dan UMKM dalam kerangka ekonomi inklusif perlu dilakukan. Implementasi strategi tersebut membutuhkan political will yang kuat serta koordinasi yang efektif di antara para pemangku kepentingan,” ujarnya.
Hilirisasi Masih Menjadi Penyangga Utama Investasi
Faisal mengatakan, percepatan investasi di Indonesia pada tahun 2025, masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Potensi pelemahan investasi akan terjadi pada investasi pemerintah dan BUMN.
Pada tahun 2025, pemerintah telah memangkas belanja modal dari Rp 338,9 triliun pada 2024 menjadi Rp 190,6 triliun pada tahun 2025, atau turun 43,8%. Penurunan program infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, jalan tol, bendungan, termasuk investasi pada proyek Ibu Kota Negara (IKN) akan mengalami penurunan.
Beberapa proyek investasi pemerintah berpotensi mendongkrak investasi tahun depan jika dapat dieksekusi sesuai rencana. Salah satunya adalah program perumahan sebanyak 3 juta per tahun yang berpotensi mendorong investasi bangunan residensial
“Namun, program pembangunan tiga juta rumah per tahun, yang tiga kali lipat lebih besar dari program pemerintahan sebelumnya ini akan menghadapi tantangan berupa masih lemahnya daya beli masyarakat,” tegasnya.
Program hilirisasi yang fokus pada komoditas strategis seperti bauksit dan tembaga, serta berlanjutnya investasi hilirisasi pada komoditas nikel juga akan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan investasi di tahun mendatang.
Beberapa sektor yang menyumbang investasi terbesar seperti pertambangan dan industri logam dasar, masih menjadi salah satu pendorong utama investasi sektor primer dan sekunder pada tahun depan. Investasi pada logam dasar dan pertambangan merupakan kelanjutan dari masifnya investasi smelter, khususnya nikel, dan ekspansi investasi pada pertambangan mineral dan batubara.
Sektor farmasi menunjukkan potensi pertumbuhan yang menjanjikan, terutama didorong oleh peningkatan kesadaran kesehatan pasca pandemi. Sementara itu, investasi yang stabil di sektor properti dan kawasan industri didorong antara lain oleh pembangunan proyek satu juta rumah dan pembangunan 44 kawasan industri yang masuk dalam RPJMN dan Proyek Strategis Nasional.
Selain itu, perkembangan digitalisasi dan teknologi menjadi pendorong utama pertumbuhan di sektor transportasi dan telekomunikasi. Hal ini sejalan dengan laporan e-Conomy SEA 2024 yang dikeluarkan oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, yang mencatat bahwa aktivitas ekonomi digital di Indonesia tumbuh dari US$ 80 miliar pada 2023 menjadi US$ 90 miliar pada 2024, serta diperkirakan akan terus tumbuh hingga 2030 dengan nilai yang dapat mencapai US$ 360 miliar.
“Investasi langsung tahun depan dapat terganggu oleh perlambatan permintaan global dan domestik yang mengurangi urgensi peningkatan kapasitas produksi, khususnya di sektor pertambangan, perkebunan, dan industri manufaktur. Kondisi ini akan menurunkan daya tarik investasi di sektor riil, terutama untuk mesin dan perlengkapan,” tegasnya.
Dikatakan Faisal, ancaman suku bunga tinggi –sebagai respons The Fed terhadap kebijakan Presiden Donald Trump, yang berpotensi mendorong kenaikan inflasi– akan ikut mendorong bertahannya suku bunga tinggi di sektor keuangan dan mengurangi insentif investasi di sektor rill.
Kompleksnya tantangan percepatan investasi pada tahun 2025 juga diperburuk oleh permasalahan struktural yang menghambat kontribusi investasi terhadap daya ungkit pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini tercermin dari rasio ICOR (Incremental Capital Output Ratio) yang diperoleh Indonesia yang tinggi, sebesar 6,3, dibandingkan Malaysia (2,5) dan Filipina (3.3).
Struktur PMTB Indonesia masih didominasi oleh bangunan (72%), dengan porsi mesin dan peralatan hanya 20%, serta lainnya 7,7%. Komposisi ini berbeda dengan negara Filipina yang memiliki struktur bangunan sebesar 62%, dan mesin dan peralatan mencapai 27%, serta Malaysia, yang memiliki struktur yang lebih seimbang dengan porsi investasi bangunan sebesar 50%, dan mesin dan peralatan 42%, Investasi pada mesin dan peralatan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas dan efisiensi produksi, sementara investasi di sektor bangunan lebih bersifat pendukung, dengan dampak terhadap output ekonomi yang lebih terbatas dan membutuhkan waktu lebih lama untuk terwujud.
Situasi ini terjadi karena pembangunan masih berorientasi pada pembangunan infrastruktur publik yang masih rendah. Selain itu, industri manufaktur juga menghadapi gejala deindustrialisasi. Karena itu, persoalan struktural tersebut dapat diatasi dengan mendorong investasi di sektor manufaktur secara masif.
“Di samping itu, diperlukan perbaikan faktor-faktor yang mendukung peningkatan produktivitas (Total Factor Productivity) seperti pemberantasan korupsi, efisiensi birokrasi, peningkatan kualitas tenaga kerja terampil, serta peningkatan investasi pada R&D,” pungkasnya. (*)
Artikel Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025 Diprediksi di Kisaran 4,8%-5%, Ini Kata Pengamat pertama kali tampil pada News.
