batampos – Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai kemungkinan terhambatnya pembangunan Puskesmas pada tahun depan. Menurut Didi, hal ini disebabkan oleh peraturan dari kementerian yang menetapkan bahwa setiap kecamatan hanya boleh memiliki maksimal dua Puskesmas. Akibatnya, dana dari pemerintah pusat tidak akan dialokasikan lagi untuk kecamatan-kecamatan yang sudah memiliki dua Puskesmas.

Didi menjelaskan bahwa rasio ideal antara jumlah penduduk dan Puskesmas menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah 1 Puskesmas untuk setiap 30.000 penduduk. Dengan jumlah penduduk Batam yang mencapai sekitar 1,2 juta, kota ini seharusnya membutuhkan sekitar 40 Puskesmas untuk memenuhi standar WHO. Namun, penyebaran penduduk yang tidak merata di Batam membuat pemenuhan rasio ini menjadi sulit.

“Sebagai contoh, Kecamatan Belakang Padang dan Bulang, meskipun jumlah penduduknya tidak terlalu banyak, sudah memiliki satu Puskesmas masing-masing, ” ujarnya, Selasa (10/9).

Dalam situasi saat ini, kata Didi, dengan adanya 30 Puskesmas di Batam, jumlah tersebut dianggap sudah memadai. Namun, batasan yang diberlakukan oleh kementerian membatasi pembangunan Puskesmas baru di kecamatan-kecamatan yang sudah memiliki dua Puskesmas, sehingga menghambat peluang untuk mendapatkan bantuan dana pusat untuk pembangunan Puskesmas tambahan.

Sebagai solusi untuk masalah ini, Kusmarjadi menyarankan agar pembangunan Puskesmas bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kota. Tahun ini, Pemerintah Kota Batam sedang membangun satu Puskesmas tambahan, yaitu Puskesmas Pelunggut, yang saat ini masih dalam proses pembangunan.

Kusmarjadi menekankan pentingnya memiliki banyak Puskesmas, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pengobatan, tetapi juga untuk layanan promotif dan preventif. Meskipun Batam sudah memiliki lebih dari 100 klinik dan lebih dari 20 rumah sakit yang memadai untuk layanan pengobatan, pelayanan kesehatan promotif dan preventif masih sangat kurang. Sebagai contoh, kegiatan imunisasi atau vaksinasi mayoritas hanya diselenggarakan oleh Puskesmas.

“Sekitar 60-70% dari sasaran imunisasi di provinsi ditangani oleh 21 Puskesmas di Batam. Sementara di kabupaten atau kota lain dengan jumlah sasaran lebih kecil, seperti Bintan dan Tanjung Pinang, memiliki jumlah Puskesmas yang hampir sama atau bahkan lebih banyak, dengan rasio penduduk terhadap Puskesmas yang memenuhi standar WHO, ” tambahnya.

Didi berharap pemerintah provinsi dapat membantu dalam pembangunan Puskesmas, terutama karena keterbatasan dana dari pusat. Dengan tambahan Puskesmas dari APBD Batam, saat ini terdapat 22 Puskesmas di Batam. Namun, perhitungan kebutuhan menunjukkan bahwa setidaknya masih diperlukan tambahan minimal delapan Puskesmas lagi untuk meringankan beban kerja petugas kesehatan.

“Sebagai ilustrasi, Batam Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 hanya dilayani oleh dua Puskesmas, padahal jumlah penduduknya hampir menyamai penduduk satu kabupaten Bintan atau kota Tanjung Pinang, yang masing-masing dilayani oleh 16-20 Puskesmas. Hal ini menunjukkan betapa beratnya beban kerja petugas Puskesmas di Batam, ” sebutnya.

Didi juga menyoroti masalah tunjangan untuk petugas Puskesmas, yang seharusnya setara dengan OPD kelas A seperti Bapelitbang, BKD, BPKAD, dan Bapenda. Namun, kenyataannya tunjangan mereka masih jauh di bawah standar, meskipun beban kerja mereka lebih berat.

Ia berharap agar pemerintah daerah, baik provinsi maupun kota, dapat mengambil langkah-langkah untuk mendukung pembangunan Puskesmas dan memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang semakin meningkat di Batam. (*)

Reporter : Rengga Yuliandra

batampos – Seluruh anggota DPRD Kota Batam menjalani orientasi atau perkenalan pendalaman tugas di Hotel Harris Resort Barelang, Batamkota. Orientasi ini diwajibkan untuk seluruh anggota DPRD 2024-2029 baik yang baru terpilih maupun petahanan sesuai dengan Permendagri Nomor 6 Tahun 2024.

“Kegiatan berlangsung selama empat hari hingga Rabu besok, hal ini penting dilaksanakan guna meningkatkan kapasitas dan integritas anggota dewan serta memperkenalkan batasan kewenangan mereka,” ujar Sekretaris DPRD, Ridwan, Selasa (10/9).

Ia menambahkan pemateri dalam orientasi ini ada dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), akademisi, dan widyaiswara Provinsi Kepri.

“Kegiatan meliputi pemaparan materi, diskusi, harapan nya seluruh anggota dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik hingga selesai,” kata dia.

Wakil Ketua Sementara DPRD, Muhammad Rudi menegaskan pentingnya mengikuti orientasi ini dengan serius.

Menurutnya, ada konsekuensi bagi anggota dewan yang tidak mengikuti orientasi, maka tidak dapat mengikuti kegiatan pendalaman tugas berupa bimtek maupun diklat selanjutnya baik yang digelar partai maupun lembaga lainnya.

“Jadi sesuai Permendagri, orientasi ini wajib diikuti. Dengan demikian kegiatan pendalaman tugas berikutnya dapat diikuti oleh anggota Dewan,” ungkapnya.

Kepala BPSDM Provinsi Kepri, Any Lindawati menambahkan bahwa kegiatan ini dipantau langsung oleh petugas Kemendagri. Orientasi DPRD Kota Batam adalah yang kedua di Kepri setelah DPRD Kabupaten Karimun.

“Sesuai Permendagri, orientasi untuk DPRD kabupaten dan kota dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi. Sedangkan orientasi untuk DPRD provinsi dilaksanakan oleh BPSDM Kemendagri,” tutupnya .(*)

Reporter : AZIS MAULANA

batampos – Ombudsman RI perwakilan Kepri kembali menyoroti persoalan retribusi parkir di Batam. Masyarakat masih banyak mengeluhkan pungutan parkir yang dilakukan tanpa karcis, meski Dinas Perhubungan (Dishub) setempat telah mengimbau untuk tidak membayar tanpa tanda bukti.

Kepala Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari, menegaskan pentingnya pengawasan ketat oleh Dishub guna mencegah kerugian bagi masyarakat dan pemerintah daerah, serta mendorong implementasi parkir berlangganan agar lebih transparan.

Merujuk pada Perda Batam Nomor 3 Tahun 2018 pasal 17, bahwa petugas parkir atau jukir mempunyai tugas, salah satunya menyerahkan bukti penggunaan fasilitas parkir yakni karcis.

Apalagi berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang (UU) 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik serta melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

“Maka merupakan keniscayaaan penyelenggaraan pelayanan parkir juga harus sesuai dengan standar pelayanan. Salah satunya ialah terkait pemberian bukti pembayaran pajak parkir kepada pengguna parkir yakni karcis,” kata Lagat, Selasa (10/9).

Lebih lanjut, ia menyarankan Dishub Batam melakukan pengawasan lebih ketat terhadap penyelenggaraan parkir di lapangan.

“Saat ini kami sedang melakukan kajian mengenai retribusi pajak parkir di Kota Batam ini. Sedikit mengenai temuan kami, Jukir hanya menerima sedikit karcis dari Koordinator Lapangan. Maka kami minta Dishub untuk melakukan pengawasan. Jangan sampai merugikan masyarakat juga pendapatan daerah,” ujar Lagat.

Selain itu, Ombudsman Kepri juga meminta Dishub untuk melakukan edukasi kepada Jukir agar melakukan kewajibannya dengan baik dan benar. Antara lain memberikan pelayanan masuk dan keluar kendaraans serta menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan.

“Jadi jangan sampai masyarakat membayar, tapi tidak mendapatkan pelayanan yang baik,” kata dia.

Kepada masyarakat, dirinya berpesan agar tidak perlu membayar retribusi parkir jika Jukir tidak dapat memberikan karcis.

“Waktu operasional Jukir juga mulai pukul 6 pagi hingga 10 malam. Bila kendaaraan menggunakan fasilitas parkir di luar jam tersebut, maka masyarakat tidak dikenakan retribusi parkir. Jika ada pemungutan maka itu ilegal. Masyarakat dapat menolak,” ujarnya.

Ke depannya, Ombudsman Kepri berharap Dishub kembali fokus menyosialisasikan retribusi parkir berlangganan sehingga pembayaran gaji jukir dapat dilakukan per bulan. Dengan demikian penyimpangan retribusi parkir dapat diminimalisir.

“Dengan parkir berlangganan, pembayaran tersebut kan langsung masuk ke pendapatan daerah sehingga tidak ada celah oknum tertentu mengambil keuntungan dari retribusi parkir ini. Namun Dishub harus pastikan dengan ikut serta parkir berlangganan, di seluruh Batam, tidak ada lagi pemungutan tarif parkir,” kata Lagat.

Hingga hari ini, akhir Agustus 2024, total sebanyak 993 kendaraan telah mendaftar untuk mengikuti parkir berlangganan. Kendaraan yang terdaftar terdiri dari 132 kendaraan roda dua, 693 kendaraan roda empat, dan 168 kendaraan roda enam.

Kepala Dishub Batam, Salim mengatakan, pihaknya masih fokus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program ini. Ia ingin publik dapat menggunakan atau membeli stiker parkir berlangganan karena akan lebih murah hitungannya dan langsung masuk ke kas daerah.

Lebih lanjut, Salim menjelaskan bahwa untuk kendaraan dinas di lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Batam, anggaran parkir berlangganan baru akan dialokasikan pada tahun anggaran 2025.

“Kalau untuk kendaraan dinas Pemko Batam baru akan dianggarkan tahun depan di tahun anggaran 2025 karena target kita adalah kendaraan pribadi dari ASN Pemko Batam,” katanya.

Hingga saat ini, terdapat 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ASN-nya telah ikut berlangganan. Dari situ, total sudah ada 228 kendaraan pribadi.

Dishub sendiri telah menetapkan target untuk program parkir berlangganan tahun 2024. “Target sementara dari Dishub untuk stiker adalah roda dua sebanyak 500 kendaraan, roda empat 1000 kendaraan, dan roda enam 500 kendaraan,” katanya.

Dishub juga menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp1,1 miliar dari program ini. Hingga kini, realisasi pendapatan telah mencapai Rp574,8 juta atau sekitar 52,25 persen dari target.

Salim menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan layanan terbaik bagi masyarakat yang ingin berlangganan. “Dishub siap melayani ke tempat konsumen di mana mereka akan berlangganan,” ujarnya. (*)

Reporter: Arjuna

batampos – Hujan dengan intensitas tinggi kembali mengguyur Kota Batam, Senin (9/9), yang menye-babkan banjir di sejumlah titik. Salah satu lokasi yang terdampak adalah Simpang Duta Mas dan Kepri Mall, Batam Center. Banjir juga terjadi di beberapa titik jalan di wilayah Sagulung dan Batuaji.

Misalnya, di Jalan Brigjen Katamso dan R. Suprapto, hampir semua ruas jalan digenangi air. Pengendara harus ekstra hati-hati agar tidak terlibat kecelakaan atau mengganggu pengguna jalan lainnya dengan cipratan air.

Kondisi ini diperparah dengan ceceran tanah yang jatuh dari truk pengangkut tanah, sehingga jalan menjadi becek dan berlumpur. Keselamatan pengendara dipertaruhkan karena kondisi jalan yang sangat tidak nyaman.

Tak hanya itu, genangan air juga menutup lokasi jalan yang berlubang sehingga menjadi jebakan bagi pengendara. ”Kami mengapresiasi upaya pemerintah untuk peningkatan akses jalan atau drainase, tetapi masalah ini belum selesai,” ujar Riyanto, warga Batuaji.

Banjir dan genangan air masih saja terjadi. Banyak jalan yang dikepung banjir karena kontur jalan yang lebih rendah. Drainase juga belum semuanya diperbaiki. Kadang drainase lebih tinggi dari jalan, sehingga air tidak mengalir. Itulah yang menyebabkan banjir dan genangan air masih terus terjadi,” tambah dia.

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM-SDA) Batam, Wan Taufik, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan upaya rutin normalisasi di beberapa titik. Salah satunya di Simpang Ke­pri Mall, yang baru saja di­nor­malisasi sepekan yang lalu.

“Normalisasi sudah rutin dilakukan, termasuk di Simpang Kepri Mall. Namun, sejak dibangun trash rack (penangkap sampah) dan pelebaran jalan, banjir masih terjadi. Kami akan segera duduk bersama BP Batam untuk mencari solusi yang lebih efektif,” kata Wan Taufik.

Menurut data dari DBM-SDA Batam, terdapat setidaknya 21 titik rawan banjir di kota ini. Banjir tidak hanya terjadi di jalan raya, tetapi juga di kawasan perumahan seperti di wilayah Jodoh, Nagoya, Tiban, Bengkong, dan Marina.

Wan Taufik menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan dua pendekatan dalam menangani masalah banjir, yaitu penanganan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, pihaknya rutin melakukan pembersihan dan normalisasi saluran air, baik menggunakan alat berat maupun tenaga manusia.

“Untuk jangka panjang, kami akan membangun drainase permanen di daerah-daerah yang aliran airnya masih dapat mengandalkan gravitasi. Sementara untuk daerah yang dipengaruhi oleh pasang air laut, kami akan menggunakan sistem polder, yaitu dengan membangun fasilitas fisik seperti saluran drainase, kolam retensi, dan pompa air yang dikelola secara terpadu,” terangnya.

Selain itu, dia juga menekankan pentingnya pemulihan fungsi daerah resapan air di hulu melalui penghijauan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Masyarakat juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat dan mengurangi risiko banjir.

Selain curah hujan tinggi, tata guna lahan, dan kapasitas daya tampung menjadi penyebab atau faktor utama banjir yang kerap terjadi di Batam. Jika daerah resapan air limpasannya sedikit, tidak semua air hujan menjadi air permukaan.

Pemerintah pun tidak bisa mengelak bahwa banjir juga disebabkan oleh daya tampung saluran yang sudah tidak mampu menampung debit air. Kawasan Jodoh dan Nagoya, misalnya. Lingkungan di sana sudah tertata, meliputi bangunan, jalan, maupun drainase. Mustahil jika konturnya dinaikkan. Sementara, syarat pengaliran lewat gravitasi itu hanya mengandalkan kemiringan tanah.

”Kinerja drainase tidak semuanya maksimal. Ada juga beberapa persoalan utilitas di dalam saluran yang mengganggu aliran. Untuk Batam ini, 100 persen masih memanfaatkan pengaliran gravitasi,” kata Kepala DBM-SDA, Suhar.

Kapasitas saluran air di lingkungan yang dimaksud sudah maksimal. Secara logika, jika badan jalan diambil untuk pelebaran drainase, sama dengan mengambil badan jalan. Itu tidak mungkin dilakukan.

”Fakta yang dihadapi adalah kita tidak bisa melebarkan saluran, kita tidak bisa meninggikan lingkungan. Kapasitas tetap sama. Kita juga tidak bisa menjamin kecepatan aliran karena kemiringan saluran sedikit. Satu-satunya upaya pengentasan masalah banjir adalah dengan dipompa,” kata dia.

DBM-SDA akan segera membahas dan mengusulkan pengadaan sistem pompa air tersebut ke DPRD Batam. Satu unit pompa semi lengkap beserta konstruksinya ditaksir mencapai Rp20 miliar.

Sistem pompa itu dinilai paling efektif mengatasi banjir, karena mampu membuang 1.800 kubik air per menit. Untuk tahap awal, Batam membutuhkan empat hingga lima titik penempatan pompa air.

”Marina, Bengkong, itu juga dibutuhkan pompa air. Sementara Jodoh, Nagoya, mung-kin ada tiga kebutuhan. Kami bukannya mengistimewakan kawasan Jodoh dan Nagoya, tetapi memang sekarang di sana lebih rentan banjir,” ujar Suhar.

Ia melihat bahwa solusi pengentasan masalah banjir harus dilakukan secara komprehensif dan tidak hanya dengan solusi teknis semata. Solusi komprehensif yang dimaksud meliputi pendekatan kebijakan dan teknis yang harus berjalan bersamaan.

”Sedapat mungkin kita bisa mempertahankan daerah resapan yang masih tersisa. Paling tidak mengurangi air limpahan,” kata dia. (*)

Reporter : Arjuna, Eusebius Sara