Sabtu, 25 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 2818

Perintahkan Jual Sabu untuk Biaya Sidang Banding

Ahmadi Sultan
-
0
Perintahkan Jual Sabu untuk Biaya Sidang Banding
image0 4 e1702032220755
Kabid Humas Polda Kepri, Kombes pol Zahwani Pandra Arsyad. Foto. Humas Polda Kepri

batampos  – Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Zahwani Pandra Arsyad, mengatakan bahwa mantan Kasat Narkoba Polresta Barelang, SN, yang dijatuhi sanksi tegas berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan dari Polri saat ini masih menjalani sidang banding.

“Proses banding di Mabes Polri masih berjalan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (23/9).
Sedangkan personel lainnya juga dijatuhi sanksi PDTH dan lima di antaranya sudah dipindahkan dari sel Mapolda Kepri ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) kelas II A Batam.

“Empat personel lagi masih (sel) di Polda, termasuk mantan Kasat (SN). Belum dipindahkan semuanya, karena masih ada pengembangan (kasus),” ujar sumber Batam Pos di lingkungan Mapolda Kepri.

Diketahui, kasus pertama yang melibatkan Kompol SN dan sembilan anggota lainnya juga menyeret lima anggota Satres Narkoba Polresta Barelang lainnya. Mereka ditangkap Paminal Mabes Polri, terdiri satu perwira dan empat bintara dengan barang bukti 5 kilogram sabu.

Barang bukti ini disimpan di dalam rumah salah seorang anggota di perumahan elite Sukajadi, Batam Kota, dan rencananya akan dijual ke Pekanbaru, Riau. “Sabu itu memang diminta dijual seorang perwira untuk biaya banding dan praperadilan nanti,” sambung sumber tersebut.

Kini, lima personel yang baru ditangkap tersebut dibawa ke Mabes Polri untuk proses pe-ngembangan. “Kemungkinan besar masih ada anggota lain (Satres Narkoba) yang akan kena,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah personel Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polresta Barelang diperiksa dan ditahan Propam Polda Kepri. Para personel ini diduga bermain dengan bandar sabu di Kampung Aceh, Mukakuning berinisial As.

Kasus ini bermula saat Ditres Narkoba Polda Kepri menangkap As dengan barang bukti 1 kg sabu. Dari pemeriksaan, As mengaku barang bukti itu didapatkan atau dibeli dari personel Satres Narkoba Polresta Barelang dengan nilai ratusan juta rupiah.

Dari pengakuan As tersebut, Propam Polda Kepri memeriksa salah seorang anggota yang menjual sabu itu. Dan anggo-ta tersebut mengaku perbuatannya atas perintah atasannya atau Kasat Narkoba.

Terpisah, Kapolresta Barelang, Kombes Heribertus Ompunsunggu, mengatakan dengan adanya kasus ini, ia meningkatkan pengawasan kepada personelnya.

“Pengawasan dalam pekerjaan, pelaksanaan apel. Kemudian, pelaksanaan pekerjaannya masing-masing, job description,” ujarnya di Mapolresta Barelang, kemarin.
Selain pengawasan, Heribertus mengaku sudah mengganti anggotanya yang terlibat kasus tersebut.

“Saya mengganti anggota yang terlibat, dan meminta Pak Kapolda. Yang personel Polresta Barelang berkurang 10 orang,” katanya.

Menurut dia, pergantian personel ini bertujuan untuk penyegaran satuan. Kemudian sebagai pengingat kepada personel lama bahwa posisinya tersebut hanya sementara.

“Memang tour of duty itu sangat diperlukan. Supaya personel tidak menganggap bahwa posisinya saat sekarang itu milik pribadi, sehingga ada penyegaran dan tidak terkontaminasi,” ungkapnya.

Heribertus juga berpesan kepada personel yang baru nanti agar bekerja sesuai prosedur, tidak melanggar kode etik serta tidak tersandung pidana. “Karena memang dalam (Satuan) Narkoba ini bentuk tim, tapi jangan sampai juga ada pengkondisian di lapangan,” tutupnya. (*)

Evaluasi 22 Tahun Berdirinya Provinsi Kepri

Tunggul Manurung
-
0
Evaluasi 22 Tahun Berdirinya Provinsi Kepri
Capt Luther Jansen

batampos – Selasa (24/9) hari ini, adalah waktu yang bersejarah bagi Provinsi Kepri, karena daerah ini genap berusia 22 tahun sejak ditetapkan sebagai provinsi otonom di era Presiden Megawati pada 2002 lalu. Kepri sudah mengalami kemajuan menjanjikan, mes-kipun masih terdapat berbagai kekurangan.

Ketua DPRD Provinsi Kepri Sementara, Capt Luther Jansen, mengatakan bahwa Provinsi Ke­pri akan genap berusia 22 ta­hun hari ini, Selasa (24/9/­2024). Dalam kacamatanya, persoalan kesenjangan pemba­ngunan antardaerah menjadi tantangan hebat yang harus dituntaskan.

“Tujuan utama dari pem­ba­ngunan dampaknya adalah pada peningkatan ekonomi dae­rah. Namun, tantangan mem­bangunan Provinsi Kepri tentu tidak mudah, karena persoalan rentang ken­dalinya,” ujar Capt Luther Jan­sen, di Tanjungpinang, Senin (23/9).

Politisi Partai Gerakan Indonesia (Gerindra) ini menyatakan bahwa telah banyak capaian-capaian pembangunan Provinsi Kepri di usia 22 tahun ini. Ia memberikan apresiasi khu­sus kepada para pemimpin Pro­­vin­si Kepri yang telah meletak­kan tonggak sejarah pem­ba­ngunan dan pemerintahan di Provinsi Kepri.

Yakni para mantan gubernur dan wakil gubernur maupun kepemimpinan saat ini.

“Namun demikian, pemba­ngunan tidak boleh berhenti, dan harus terus dilanjutkan. Meskipun di tengah keterbatasan anggaran, pembangunan infrastruktur tetap harus diutamakan,” tegasnya.

Keinginan dari pembentukan Provinsi Kepri ini adalah untuk mempercepat kemajuan pembangunan daerah. Adapun muaranya adalah kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, karektristik pembangunan daerah kepulauan dengan provinsi daratan sangat berbeda, karena membutuhkan biaya yang cukup mahal.

“Kebutuhan pembangunan setiap daerah tidak bisa kita pukul rata secara umum, karena daerah kepulauan. Tetapi langkah yang baik sudah dilakukan, dan ini wajib untuk diteruskan,” paparnya.

Sementara itu, mantan Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak, mengatakan, sampai dengan usia ke-22 tahun, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kepri dapat berjalan dengan baik, dan kehidupan bermasyarakat berlangsung aman dan damai.

“Telah banyak hasil-hasil pembangunan di Provinsi Kepri. Pembangunan yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, pembangunan untuk meningkatkan kesejahte­raan masyarakat dan mem­bangun kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah,” ujar Jumaga.

Keberhasilan pembangunan di Provinsi Kepri, tidak terlepas dari dukungan forum koordinasi pimpinan daerah (forkompinda) yang senantiasa selalu memberikan dukungan, masukan, saran, pen­dampingan dan turut ser­ta berpartisipasi langsung da­lam permasalahan sosial, kesehatan masyarakat dan pem­bangunan.

“Kita juga bangga memiliki forkopimda yang selalu kompak dengan sepenuh jiwa mendedikasikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan Provinsi Kepri,” ungkap politisi PDI Perjuangan ini. (*)

 

Reporter : JAILANI

Presiden Resmikan Smelter di Sumbawa Barat dan Gresik

Ahmadi Sultan
-
0
Presiden Resmikan Smelter di Sumbawa Barat dan Gresik
Presiden Joko Widodo meresmikan Smel­ter Tembaga dan Pemurnian Logam Mulia mi­lik PT Amman Mineral Internaional TBK di Kabupaten Sumbawa Barat, NTB, senin (23/9).
F. Setpres

batampos – Menjelang turun takhta, kesibukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berkurang. Kemarin atau 27 hari menjelang lengser, Jokowi berkunjung ke Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur. Di dua tempat tersebut, Jokowi meresmikan smelter.

Di NTB, tepatnya di Kabupaten Sumbawa Barat, Jokowi meresmikan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional Tbk. Peresmian itu menandai langkah penting dalam hilirisasi industri tembaga Indonesia.

’’Saya gembira pada pagi hari ini (kemarin pagi, red), sebagai pemilik cadangan tembaga yang masuk dalam tujuh besar dunia, Indonesia telah memasuki babak baru dalam hilirisasi industri tembaga,’’ ujarnya.

Jokowi menyinggung pentingnya peralihan struktur ekonomi Indonesia.

Dari yang selama ini bergantung pada konsumsi domestik, menuju ekonomi yang bertumpu pada produksi.

’’GDP ekonomi kita 56 persen itu bertumpu pada konsumsi domestik. Ini yang harus diubah,” katanya.

Menurut dia, Indonesia kini memasuki fase baru dengan pengoperasian smelter PT Amman Mineral Internasional Tbk. Sebab, Indonesia tidak lagi mengekspor bahan mentah, melainkan mengolahnya menjadi produk-produk siap pakai. ’’Kita ingin kebutuhan produk-produk tembaga dunia itu ke depan bergantung pada Indonesia,’’ ungkapnya.

Smelter tembaga dengan nilai investasi Rp 21 triliun tersebut menggunakan teknologi canggih untuk meng-hasilkan katoda sebagai pro­duk utama. Jumlah yang dihasilkan adalah 220 ribu ton ka­toda tembaga. Smelter tersebut juga akan menghasilkan 18 ton emas, 55 ton perak, dan 850 ribu ton asam sulfat setiap tahun.

Dari Sumbawa Barat, Jokowi langsung menuju Gresik, Jawa Timur. Dia meresmikan smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di kawasan ekonomi khusus (KEK) Java Inte­grated Industrial dan Port Es­tate (JIIPE) Kecamatan Manyar.

Smelter tersebut diklaim mampu mendongkrak pendapatan negara hingga Rp80 triliun. Dalam sambutannya, Jokowi menceritakan awal mula perencanaan proyek yang berjalan alot pada 2017 lalu. Hal itu tidak terlepas dari nilai investasi yang mencapai Rp56 triliun.

’’Sehingga perusahaan harus benar-benar mengalkulasi dan menghitung secara terperinci,’’ ungkapnya.

Upaya yang dilakukan membuahkan hasil. Terbukti dengan diselenggarakannya groundbreaking PTFI pada Oktober 2021 silam. ’’Alhamdulillah, setelah 3 tahun kurang 4 bulan, proses produksi bisa diresmikan,’’ ujarnya.

Jokowi mengapresiasi kerja keras jajaran direksi dan karyawan PTFI. Apalagi, mereka mampu menyulap lahan seluas 100 hektare sesuai target. Proyek tersebut juga diharapkan mampu mendorong percepatan hilirisasi industri pertambangan yang berdampak luas kepada masyarakat.

’’Milik Indonesia, saya pun telah menghitung revenue pendapatan negara bisa mencapai Rp80 triliun tiap tahunnya,’’ beber pria asal Solo itu.

Smelter PTFI dirancang dengan kapasitas pemurnian 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Jumlah tersebut didapatkan langsung dari tambang bawah tanah terbesar di dunia yang berada di Papua. Selanjutnya, diolah di smelter yang berada di Gresik.

’’Mampu menghasilkan setidaknya 600 ribu ton katoda tembaga, kurang lebih 50 ton emas, dan 210 ton perak,’’ ungkap Presiden PT Freeport Indonesia Tony Wenas.

Dia menegaskan, proyek itu tidak mungkin terjadi tanpa bantuan pemerintah. Baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. ’’Demikian halnya dengan komunikasi dan sosialisasi bersama masyarakat. Alhasil, progres pembangunan smelter bisa selesai tepat waktu sesuai kurva yang disepakati,’’ bebernya. (*)

Operator Kapal Usul Biaya Visa on Arrival Dihapus

Ahmadi Sultan
-
0
Operator Kapal Usul Biaya Visa on Arrival Dihapus

bpos feribatampos – Tiket kapal feri rute Batam-Singapura resmi turun sebesar Rp30 ribu yang akan mulai berlaku hari ini, Rabu (24/9). Ini berdasarkan keputusan bersama dalam rapat yang dipimpin Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Jon Kennedy, di Kantor KSOP, Sekupang, Batam, Senin (23/9).

Rapat ini dihadiri Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Kepala Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, Ketua Umum APKAPI dan sejumlah operator kapal.

”Sebenarnya rapat ini adalah lanjutan rapat bersama Pak Gubernur tadi malam. Dimana dalam rapat itu hadir sejumlah operator kapal juga. Dan salah satu kesimpulan yang diambil dalam rapat tadi pagi adalah turunnya harga tiket Batam-Singapura sebesar Rp30 ribu,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kepri, Junaidi, kepada Batam Pos.

Junaidi mengatakan, sebelumnya Gubernur Kepri Ansar Ahmad sudah bertanya perihal tiket kepada ketua umum Asosiasi Pengusaha Kapal Penumpang Indonesia (Apkapi). ”Kenapa ke Apkapi, karena mereka yang tahu operasional kapal. Dan kenapa kita minta masalah tiket ini, karena banyak di sana masya-rakat yang mengeluh mengenai harga tiket Batam-Singapura,” tambahnya.

Setelah ini, disepakati juga bahwa regulator akan melaksanakan survei dan evaluasi untuk pemberlakuan penyesuaian harga tiket di pelabuhan Batam. Menurut Junaidi, hal ini penting untuk mengetahui realitas di lapangan penyebab kenaikan harga tiket, dan berapa harga tiket yang semestinya diberlakukan.

”Jadi lewat survei ini jelas kenapa harga tiket Batam-Singapura ditetapkan sebesar yang disepakati. Kita akan melihat mengenai penyebab kenaikan seperti yang disampaikan operator. Misalnya, masalah naiknya suku cadang dan sebagainya. Apakah itu benar atau tidak, akan disurvei,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut operator kapal juga menyebutkan bahwa terdapat biaya Certificate of Pratique (COP) yang diberlakukan oleh Balai Karantina Kesehatan atas kapal dengan GT 200 – GT 350 me-ngalami kenaikan dari Rp20 ribu menjadi Rp70 ribu per call/trip kapal.

Para operator kapal juga memberikan masukan supaya biaya visa on arrival dihapus. Ini untuk meningkatkan kunjungan turis mancanegara ke Kota Batam melalui kapal feri.

”Dalam kesimpulan itu ada juga disebutkan bahwa Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut akan mengevaluasi jumlah trip terhadap operator kapal-kapal ferry passenger di Pelabuhan Batam,” katanya.

Menurut Junaidi, sejumlah langkah memang harus dilakukan untuk meningkatkan ekonomi dan kunjungan wisata ke Batam.

”Hal transportasi ini juga sangat penting. Geografis Johor dengan Batam itu sama, tetapi kenapa di sana sangat maju. Ini tergantung keinginan kita juga. Saya dengar di sana akan dibangun MRT dari Singapura yang akan mampu mengangkut 10 ribu orang. Nah, kalau sudah seperti itu, kita dapat apa?” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam, Dendi Gustinandar, membenarkan rapat bersama berbagai pihak. Namun ia tak bisa berjawab terkait bagaimana hasil rapat tersebut, termasuk keputusan harga tiket turun Rp30 ribu.

“Pembicaraan atau komunikasi masih terus dilakulan oleh semua pihak terkait. Kita tunggu saja hasilnya, semoga sesuai harapan,” jelas Dendi

Menurut Dendi, terkait turunnya harga tiket bisa ditanya langsung ke KSOP sebagai pihak yang lebih berwenang. Namun hingga berita ini ditulis, pihak dari KSOP belum bisa dikonfirmasi.

Pantauan Batam Pos di Pelabuhan Feri Internasional Batam Center, harga tiket Feri Batam-Singapura pada Senin (23/9) masih Rp760 ribu untuk pulang pergi. Harga tersebut berlaku untuk tiket Indonesia dan sudah bebas biaya seaportax.

“Untuk harga tiket masih sama, belum ada turun,” ujar petugas konter penjualan tiket Singapura-Batam.

Menurut dia, terkait kebijakan tiket, pihaknya menunggu intruksi dari pimpinan. Jika memang ada penurunan harga tiket, maka pihaknya akan mengikuti prosedur tersebut.

“Tadi memang ada rapat, namun mengenai hasilnya belum disampaikan ke kami. Jadi kami belum tahu benar turun atau tidaknya,” pungkasnya.

 

KPPU Gandeng CCCS Dalami Dugaan Kartel Tiket Feri Internasional

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) masih menyelidiki dugaan adanya praktik kartelisasi dalam penetapan harga tiket feri internasional rute Batam ke Singa-pura dan Malaysia.

Kepala Kantor Wilayah I KPPU Medan, Ridho Pamung-kas, mengatakan, hingga saat ini tidak ada hambatan bagi operator feri Indonesia untuk ikut serta dalam layanan penyeberangan rute tersebut. Teta-pi, biaya operasional yang tinggi dan rendahnya tingkat okupansi membuat operator lokal kurang tertarik untuk berpartisipasi.

”Sejauh ini, kami belum menemukan hambatan masuk bagi operator Indonesia. Namun, dari data sementara, terdapat kesamaan pergerakan harga pada periode tertentu. Ini yang sedang kami dalami lebih lanjut,” ujarnya, Senin (23/9).

Selain itu, KPPU juga telah berkoordinasi dengan otoritas persaingan usaha Singapura. Pada 2009, Komisi Persaingan Singapura (Competition and Consumer Commission of Singapore/CCCS) sempat melakukan penyelidikan serupa terhadap operator feri rute Batam-Singapura.
CCCS menemukan dua operator, Batam Fast Ferry Pte Ltd dan Penguin Ferry Services Pte Ltd, terbukti melakukan pertukaran informasi harga yang sensitif, yang membatasi persaingan.

Kedua operator tersebut dinyatakan bersalah atas tindakan antipersaingan dengan berbagi informasi harga tiket feri yang dijual kepada klien korporat dan agen perjalanan. KPPU saat ini masih mengumpulkan data dan bukti lebih lanjut terkait dugaan kartel serupa yang melibatkan operator feri internasional di Indonesia.

Dari sisi kebijakan, lanjut Ridho, KPPU telah menyelesaikan evaluasi terhadap regulasi penyeberangan feri Batam-Singapura. Hasil kajian tersebut akan segera diumumkan dalam waktu dekat.

Jika terbukti melakukan kartel, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi denda minimal Rp1 miliar, atau maksimal 50 persen dari keuntungan, atau 10 persen dari total penjualan selama masa praktik kartel.

”Hal ini (sanksi) diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan PP Nomor 44 Tahun 2021,” kata dia.
Batam Pos telah berusaha mengonfirmasi sejumlah agen kapal feri internasional yang berada di Batam. Namun, hingga kini belum direspons. (*)

 

Reporter : Alfian Lumban Gaol / Yashinta / Arjuna

Kericuhan Suporter di Si Jalak Harupat, PSSI Minta Klub Bertanggung Jawab

Ahmadi Sultan
-
0
Kericuhan Suporter di Si Jalak Harupat, PSSI Minta Klub Bertanggung Jawab
Anggota Komite Eksekutif (Exco) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Arya Sinulingga.

batampos – Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) buka suara mengenai kericuhan yang terjadi pasca pertandingan Persib Bandung vs Persija Jakarta. Melalui anggota komite eksekutif (Exco) Arya Sinulingga, federasi meminta klub yang terlibat bertanggung jawab atas kericuhan tersebut.

Kericuhan terjadi usai Persib berhasil mengalahkan Persija dengan skor 2-0 di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (23/9). Tanda-tanda kericuhan itu sudah mulai muncul saat wasit Muhammad Nazmi meniup peluit panjang tanda pertandingan berakhir.

Situasi dan kondisi di Stadion Si Jalak Harupat diketahui memang sudah tidak kondusif saat laga berakhir. Para pemain Persib maupun Persija langsung digiring masuk ke lorong ganti agar tak jadi korban kericuhan.

Berdasarkan potongan-potongan video yang beredar di media sosial, kericuhan awalnya pecah di tribune penonton. Semua diawali saat penonton melempar benda ke lapangan. Para oknum penonton itu kemudian masuk ke lapangan.

Para petugas steward yang bertugas di sisi laoangan, menjadi sasaran amukan para oknum penonton. Mereka dikejar-kejar dan dan diburu untuk kemudian jadi korban kekerasan yang dilakukan oleh oknum suporter.

Namun situasi mulai kondusif setelah pihak kepolisian turun tangan. Aparat polisi berhasil memukul mundur dan kericuhan berakhir secara perlahan.

Hingga kini belum ada penjelasan dari panitia pelaksana terkait penyebab kericuhan. Tapi kejadian itu sudah sampai ke telinga federasi.

“Ini yang memang masuk ranah hukum, ya masuk ranah hukum. Diharapkan kalau ada tindakan kriminal harus diselesaikan secara hukum,” kata Arya dalam keterangan resminya, Senin (23/9).

Selain itu, Arya dan PSSI meminta kepada klub yang terlibat untuk bertanggung jawab. Federasi tak ingin klub malah ‘lepas tangan’.

“Tapi di sisi lain, klub harus bertanggung jawab juga terhadap kondisi ini, tidak boleh lepas tangan,” katanya.

“Jadi, kita harapkan klub secepatnya juga menyelesaikan masalah ini, masalah mereka dengan suporter,” imbuh Arya Sinulingga.

Menurut Arya Sinulingga, tidak ada kata tolerir terhadap semua tindak kekerasan yang terjadi. Termasuk kericuhan di Stadion Si Jalak Harupat. “Tidak ada kata tolerir ya untuk kekerasan di dalam lapangan. Alasan apapun enggak usah dipake untuk itu, jadi itu ditegaskan,” pungkas Arya. (*)

Dalami Dugaan Kartel Harga Tiket Feri Internasional dari Batam, KPPU Gandeng CCCS

Ahmadi Sultan
-
0
Dalami Dugaan Kartel Harga Tiket Feri Internasional dari Batam, KPPU Gandeng CCCS
pelabuhan ferry
Suasana Pelabuhan Internasional Batam Center, Sabtu (3/8).

batampos – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) masih terus menyelidiki dugaan adanya praktik kartelisasi dalam penetapan harga tiket feri internasional rute Batam ke Singapura dan Malaysia.

Kepala Kantor Wilayah I KPPU Medan, Ridho Pamungkas mengatakan, hingga saat ini tidak ada hambatan bagi operator feri Indonesia untuk ikut serta dalam layanan penyeberangan rute tersebut. Tetapi, biaya operasional yang tinggi dan rendahnya tingkat okupansi membuat operator lokal kurang tertarik untuk berpartisipasi.

“Sejauh ini, kami belum menemukan hambatan masuk bagi operator Indonesia. Namun, dari data sementara, terdapat kesamaan pergerakan harga pada periode tertentu. Ini yang sedang kami dalami lebih lanjut,” ujarnya, Senin (23/9).

Baca Juga: Harga Tiket Batam-Singapura Dikabarkan Turun Rp 30 Ribu

Selain itu, KPPU juga telah berkoordinasi dengan otoritas persaingan usaha Singapura. Pada tahun 2009, Komisi Persaingan Singapura (Competition and Consumer Commission of Singapore/CCCS) sempat melakukan penyelidikan serupa terhadap operator feri rute Batam-Singapura.

CCCS menemukan dua operator, terbukti melakukan pertukaran informasi harga yang sensitif, yang membatasi persaingan.

Kedua operator tersebut dinyatakan bersalah atas tindakan anti-persaingan dengan berbagi informasi harga tiket feri yang dijual kepada klien korporat dan agen perjalanan. KPPU saat ini masih mengumpulkan data dan bukti lebih lanjut terkait dugaan kartel serupa yang melibatkan operator feri internasional di Indonesia.

Dari sisi kebijakan, lanjut Ridho, KPPU telah menyelesaikan evaluasi terhadap regulasi penyeberangan feri Batam-Singapura. Hasil kajian tersebut akan segera diumumkan dalam waktu dekat.

Baca Juga: Restoran Gunakan Gas Bersubsidi, DPRD Desak Disperindag Batam Lakukan Pengawasan Ketat Gas 3 Kg

Jika terbukti melakukan kartel, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi denda minimal Rp1 miliar, atau maksimal 50 persen dari keuntungan, atau 10 persen dari total penjualan selama masa praktik kartel.

“Hal ini (sanksi) diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan PP Nomor 44 Tahun 2021,” kata dia.

Batam Pos telah berusaha mengonfirmasi sejumlah agen kapal feri internasional yang berada di Batam. Namun, hingga kini belum direspons. (*)

 

 

Reporter: Arjuna

Rafiq Cuti, Anwar Hasyim Jabat Plt Bupati Karimun

Tunggul Manurung
-
0
Rafiq Cuti, Anwar Hasyim Jabat Plt Bupati Karimun
Anwar Hasyim

batampos– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karimun sudah mulai menabuh genderang kampanye yang dimulai hari Rabu (25/9) untuk wilayah kabupaten Karimun. Kampanye tersebut dengan agenda dua yaitu, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri.

Plt Sekda Karimun Djunaedi ketika dikonfirmasi mengatakan, untuk Bupati Karimun Aunur Rafiq nantinya akan digantikan oleh Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim selamat dua bulan. Sebab, Bupati Karimun Aunur Rafiq akan cuti untuk mengikuti kampanye sebagai calon Wakil Gubernur Kepri.

BACA JUGA: Maju Pilkada Bintan 2024, Roby Ajukan Cuti di Masa Kampanye

” Mulai hari ini (Rabu) Plt Bupati Karimun Anwar Hasyim yang juga sebagai Wakil Bupati Karimun. Sebab, Pak Anwar Hasyim tidak ikut berkopetisi dalam Pilkada 2024 ini,” terangnya, Senin (23/9).

Untuk penunjukan Plt Bupati Karimun ditetapkan dari Gubernur Kepri. Sehingga, proses roda pemerintahan tetap berjalan seperti biasa. Mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan/desa hingga kabupaten.

” Tidak ada masalah. Penting pelayanan publik tetap seperti biasa, kita ASN tetap wajib netral tidak mendukung salah satu kandidat paslon,” tegasnya.

Sebelumnya Bupati Karimun Aunur Rafiq telah berpesan, agar masyarakat kabupaten karimun supaya bisa mensukseskan Pilkada serentak di kabupaten Karimun. Sehingga, selama masa kampanye nanti diharapkan tidak ada perpecahan ditengah-tengah masyarakat.

” Politik itu damai dan indah, mari berkompetisi dengan sehat berikan pembelajaran politik kepada masyarakat. Tidak hanya di tingkat Provinsi tapi kabupaten kota juga. Insyallah, siapapun yang akan terpilih itulah yang terbaik. Paling penting jangan ada perpecahan ditengah-tengah masyarakat,” pesannya.(*)

Reporter: Tri Haryono

Laporan Penyelidikan Pelaksanaan Haji 2024 Tuntas, Pansus Serahkan Hasilnya ke Pimpinan DPR Pekan Ini

Ahmadi Sultan
-
0
Laporan Penyelidikan Pelaksanaan Haji 2024 Tuntas, Pansus Serahkan Hasilnya ke Pimpinan DPR Pekan Ini
Wakil Ketua Pansus Haji Marwan Dasopang (tengah) bersama tim Pansus Angket Haji DPR RI melakukan ispeksi mendadak ke Kantor Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadi (Siskohat), Jakarta, Rabu (4/9).
F. Miftahul Hayat/Jawa Pos

batampos – Panitia khusus (Pansus) Angket Haji menjadwalkan menyerahkan laporan hasil penyelidikan penyelenggaraan Haji 2024 ke pimpinan DPR dalam rapat paripurna pada Kamis (26/9) mendatang. Sebelum diserahkan, penyusunan laporan penyelidikan penyelenggaraan haji 2024 dituntaskan Senin malam (23/9).

“Kita tanggal 23 malam ini, pimpinan Pansus mengirim surat kepada Bamus untuk menjadwalkan hari Kamis untuk laporan terakhir pansus,” kata Anggota Pansus Angket Haji Marwan Jafar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9).

Anggota Fraksi PKB itu menjelaskan, laporan hasil penyelidikan penyelenggaraan Haji 2024 akan diserahkan langsung oleh Ketua Pansus Nusron Wahid ke pimpinan DPR. Dia berharap rekomendasi Pansus Haji DPR bisa ditindaklanjuti oleh lembaga-lembaga terkait, termasuk aparat penegak hukum (APH) jika ditemukan adanya dugaan tindak pidana dalam penyelenggaraan Haji 2024.

“(Jika ada dugaan tindak pidana) Merekomendasikan ke APH untuk menindaklanjuti. APH kan KPK, Kejaksaan dan Kepolisian,” ucap Marwan.

Adapun pembahasan Pansus Angket Haji 2024 sebelumnya memasuki tahapan penyusunan rekomendasi dan kesimpulan terkait penyelenggaraan haji 2024. Rekomendasi dan kesimpulan itu dibuat setelah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tiga kali mangkir dari panggilan Pansus Haji DPR.

Penyusunan rekomendasi dan kesimpulan ini dilakukan di Ruang Banggar DPR, sejak siang hingga malam hari ini. (*)

Personel Satres Narkoba Berkurang 10 Orang, Kapolresta Barelang Lakukan Pengawasan

Ahmadi Sultan
-
0
Personel Satres Narkoba Berkurang 10 Orang, Kapolresta Barelang Lakukan Pengawasan
5ac0e417 ebdc 4984 b592 d25d1cd1b2e0
Lima dari sepuluh orang oknum anggota Polresta Barelang yang terlibat kasus narkoba saat dipindahkan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) kelas II A Batam.

batampos – Kasus penyalahgunaan barang bukti narkotika jenis sabu menyeret 15 anggota Satres Narkoba Polresta Barelang. Kasus ini terkuak dalam waktu sebulan dengan barang bukti mencapai 6 kilogram.

Kapolresta Barelang, Kombes Heribertus Ompunsunggu mengatakan dengan adanya kasus ini, ia meningkatkan pengawasan kepada personelnya.

“Pengawasan dalam pekerjaan, pelaksanaan apel. Kemudian pelaksanaan pekerjaannya masing-masing, job description,” ujarnya di Mapolresta Barelang.

Baca Juga: Sebulan, 2 Perampokan di Batam, Kapolresta: Anggota Terus Bergerak

Selain pengawasan, Heribertus mengaku sudah mengganti anggotanya yang terlibat kasus tersebut. “Saya mengganti anggota yang terlibat, dan meminta Pak Kapolda. Jadi personel Polresta Barelang berkurang 10 orang,” katanya.

Menurut dia, pergantian personel ini bertujuan untuk penyegaran satuan. Kemudian sebagai pengingat kepada personel lama bahwa posisinya tersebut hanya sementara saja.

“Memang tour of duty itu sangat diperlukan. Supaya personel tidak menganggap bahwa posisinya saat sekarang itu milik pribadi, sehingga ada penyegaran dan tidak terkontaminasi,” ungkapnya.

Baca Juga: Diduga Cabuli Balita, Sobri Dituntut 9 Tahun

Heribertus juga berpesan kepada personel yang baru nanti agar bekerja sesuai prosedur, tidak melanggar kode etik serta tidak tersandung pidana.

“Karena memang dalam (Satuan) Narkoba ini bentuk tim, tapi jangan sampai juga ada pengkondisian di lapangan,” tutupnya. (*)

 

Reporter: Yofi Yuhendri

Laga Persib vs Persija Berujung Suporter Ricuh

Ahmadi Sultan
-
0
Laga Persib vs Persija Berujung Suporter Ricuh
Kericuhan pecah usai laga antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta, Senin (23/9). (Instagram @bdg.info)

batampos – Kericuhan menodai kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta. Aksi tidak terpuji itu terjadi sesaat setelah Maung Bandung -julukan Persib- keluar sebagai pemenang melawan Macan Kemayoran -julukan Persija-, Senin (23/9).

Persib berhasil memecundangi tamunya Persija di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Tim besutan Bojan Hodak itu menang dua gol tanpa balas dalam laga sarat gengsi dan rivalitas tersebut.

Menariknya, dua gol Persib itu dicetak oleh pemain lokal. Yakni Dimas Drajad pada babak pertama di menit ke-38, dan Ryan Kurnia pada menit ke-82, delapan menit jelang laga waktu normal berakhir.

Usai laga, para pemain Persib tak sempat merayakan kemenangan atas Persija. Sebab situasi dan kondisi di Stadion Si Jalak Harupat langsung tidak kondusif. Para pemain kedua tim pun langsung digiring masuk ke lorong ganti.

Berdasarkan potongan-potongan video yang beredar di media sosial, kericuhan mulai pecah di tribune penonton. Kericuhan diawali saat penonton melempar benda ke lapangan. Para oknum penonton itu bahkan sampai masuk ke lapangan.

Petugas steward yang bertugas, menjadi sasaran amukan para oknum penonton. Mereka dikejar-kejar dan jadi korban kekerasan yang dilakukan oleh oknum. Jumlahnya pun sangat besar sehingga pagar pembatas stadion sampai ambruk.

Pihak kepolisian kemudian turun tangan untuk mencoba memukul mundur para oknum penonton. Situasi pun mulai kondusif secara perlahan.

Sampai saat ini belum ada penjelasan dari panitia pelaksana terkait penyebab kericuhan. Namun ini bukan kali pertama ada kasus atau masalah yang melibatkan terkait suporter Persib.

Sebelumnya usai pertandingan Persib vs Port FC di stadion yang sama pada Kamis (19/9) lalu, terdapat kasus mengenai dugaan intimidasi terhadap suporter yang dilakukan oleh oknum ofisial/pemain Maung Bandung dan pelecehan seksual secara verbal oleh oknum petugas steward terhadap Bobotoh wanita.

Masalah itu berbuntut panjang. Viking Persib Club (VPC) dan Bobotoh lain sampai turun ke jalan melakukan demonstrasi di depan Graha Persib. Aksi itu dilakukan dengan tujuan mendesak manajemen Persib mengungkap fakta yang terjadi sesungguhnya.

Namun kasus ini juga masih belum menemui titik terang dan manajemen Persib Bandung baru mengumumkan hasil investigasi sementara. Yakni insiden itu terjadi setelah oknum suporter melakukan provokasi dengan teriakan kasar dan ujaran kebencian terhadap pemain Persib di tribune VIP.

Akibat provokasi itu, situasi di area balkon tribune ViP jadi kurang kondusif. Petugas steward yang berjaga pun langsung mengamankan oknum suporter untuk menghindari gesekan antar suporter di tribun semakin meluas. Pihak steward juga sebelumnya sudah mendokumentasikan tiket dan KTP oknum suporter tersebut sebagai pegangan data.

Sementara terkait dugaan intimidasi dan pelecehan verbal yang dilakukan oleh steward, pemain/ofisial Persib, tim investigasi masih bekerja dan melakukan pendalaman antara lain pengumpulan data, bukti, klarifikasi dengan para saksi, dan pihak yang diduga terlibat.

Viking Persib Club (VPC) sendiri juga telah merespons hasil investigasi sementara tersebut. Tobias Ginanjar selaku ketua VPC mengaku tak puas dengan pernyataan manajemen karena alih-alih membuahkan hasil dan menguak fakta, hasil investigasi malah seakan menyalahkan suporter yang menjadi korban.

Selain itu, VPC juga telah mengeluarkan sikap merespons pernyataan resmi terbaru dari manajemen Persib. Ada lima poin yang diutarakan, salah satunya mendorong agar PT Persib Bandung Bermartabat membentuk tim investigasi baru. (*)

1...2,8172,8182,819...14,209Halaman 2,818 dari 14,209

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000