batampos – Cuaca yang panas di Tanah Suci jadi tantangan tersendiri bagi jamaah haji Indonesia selama musim haji tahun ini.

Suhu udara yang sudah tembus 35 derajat, dan akan terus naik menjelang puncak haji, membuat potensi dehidrasi dan serangan panas atau heatstroke makin tinggi.

Kasi Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama pada Jamaah Haji (PKPPJH), Lansia, dan Disabilitas Daker Makkah, Mayor CKM dr. Ridwan Siswanto, Sp.N mengingatkan agar jamaah tidak memaksakan diri dalam beribadah selama di Tanah Suci.

Dia tidak menampik bahwa tak sedikit jamaah yang merasa ke Tanah Suci adalah kesempatan sekali seumur hidup.

Sehingga ia terus menerus beribadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tanpa mengenal waktu. Bahkan sampai lupa makan dan kurang tidur demi mengejar pahala ibadah.

“Tahajud (di Haramain) ya boleh saja, tapi kadang suka jadi euforia. Euforia, semangatnya, jadinya ibadah terus sampai kurang tidur,” terangnya di Makkah, Selasa (28/4).

Padahal, tujuan utama jamaah haji ke tanah suci adalah puncak haji, yakni wukuf di Arafah dan rangkaian haji lainnya.

Maka, kewajiban Hifdzun Nafs (menjaga keselamatan diri) menjadi berlaku bagi setiap jamaah haji.

Jangan sampai karena terlalu memaksakan diri beribadah di masjidil haram setiap waktu, saat menjelang puncak haji malah kehabisan tenaga bahkan sakit sehingga tidak bisa wukuf dengan maksimal.

“Termasuk jangan sering-sering umrah. Ya utamakan dulu yang umrah wajib. Umrah sunnahnya ya jangan diulang-ulang. Sisakan tenaga untuk Armuzna, puncak haji,” lanjut dr Ridwan.

Dia mengakui, sangat sulit mengubah mindset kebanyakan jamaah haji Indonesia yang aji mumpung termasuk dalam hal beribadah.

Karena itu, jamaah harus menghidupkan alarm tubuhnya sendiri. Bila merasa kurang fit, jangan memaksakan diri ke masjid untuk beribadah.

Jangan sampai karena mengejar ibadah sunnah, pelaksanaan ibadah wajib menjadi tidak maksimal akibat kehabisan tenaga. (*)

Artikel Makkah-Madinah Makin Panas, Jamaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Memaksakan Diri pertama kali tampil pada News.

batampos – Pemerintah mengambil langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan kelangsungan industri di tengah gejolak global. Salah satunya dengan membebaskan bea masuk impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan sejumlah bahan baku plastik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa tarif bea masuk impor LPG diturunkan dari sebelumnya 5 persen menjadi 0 persen.

“Impor LPG bea masuknya diturunkan dari 5 persen menjadi 0 persen, sehingga refinery (petrokimia) bisa memperoleh bahan baku alternatif dari nafta ke LPG,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/4).

Menurutnya, kebijakan ini diharapkan memberi fleksibilitas bagi industri petrokimia dalam mendapatkan pasokan bahan baku, terutama sebagai substitusi nafta yang selama ini menjadi komponen utama produksi plastik.

Langkah tersebut merupakan bagian dari paket percepatan ekonomi yang dijalankan pemerintah melalui satuan tugas (satgas). Airlangga menambahkan, pengaturan teknis terkait penurunan bea masuk ini akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Nanti Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan akan menyiapkan Permenperin maupun PMK,” jelasnya.

Tak hanya LPG, pemerintah juga menghapus bea masuk untuk sejumlah bahan baku plastik seperti polypropylene, polyethylene, Linear Low-Density Polyethylene (LLDPE), serta High-Density Polyethylene (HDPE). Kebijakan ini diambil guna menekan potensi kenaikan harga plastik di pasar domestik.

Airlangga menyebut, pembebasan bea masuk tersebut berlaku sementara selama enam bulan. Pemerintah akan melakukan evaluasi setelah periode tersebut berakhir.

“Seluruhnya diberikan bea masuk 0 persen. Namun ini diberi periode dalam enam bulan. Nanti kita lihat situasi sesudah enam bulan seperti apa,” ungkapnya.

Dia juga memastikan bahwa kebijakan pemerintah ini juga telah diambil oleh negara lain. Salah satunya seperti telah diterapkan di India.

“Jadi kebijakan yang kita ambil ini juga diambil negara lain seperti India. Jadi kita mengikuti agar packaging ini tidak juga meningkatkan bahan-bahan makanan dan minuman,” pungkasnya.(*)

Artikel Pemerintah Bebaskan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik pertama kali tampil pada News.

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencermati peran partai politik (parpol) sebagai pilar demokrasi yang strategis dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan. Sebab, partai politik bukan semata instrumen kontestasi elektoral, tetapi juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, memperjuangkan kepentingan publik, serta melahirkan kader-kader terbaik bangsa.

Dalam konteks pencegahan korupsi, KPK memandang partai politik menjadi fondasi penting dalam menjaga prinsip integritas dan akuntabilitas.

“Melalui sistem kaderisasi partai politik, lahir calon-calon pemimpin yang kelak mengisi jabatan strategis sebagai pejabat publik, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (28/4).

Ia menegaskan, penguatan sistem kaderisasi, pendidikan politik, serta rekrutmen politik yang transparan dan akuntabel menjadi langkah penting dalam mencegah korupsi sejak hulu.

Pasalnya, korupsi tidak selalu bermula ketika seseorang telah menjabat, tetapi kerap berakar sejak proses politik yang mahal, transaksional, dan minim integritas.

Di sisi lain, KPK juga mencermati masih adanya tantangan dalam memastikan proses kaderisasi politik berjalan berlandaskan nilai integritas.

“Hal ini terpotret dari data penindakan KPK, yang menunjukkan bahwa perkara tindak pidana korupsi (TPK) banyak melibatkan profesi yang lahir dari proses politik maupun jabatan publik strategis,” tuturnya.

Sejak 2004 sampai dengan 2025, lanjut Budi, KPK mencatat dari 1.951 pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan profesi, 371 atau sekitar 19,02 persen di antaranya merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah (DPR/DPRD), dan menjadikannya salah satu dari tiga kelompok profesi dengan jumlah kasus tertinggi.

“Selain itu, terdapat 176 pelaku yang merupakan wali kota atau bupati, serta 31 lainnya yang melibatkan gubernur,” bebernya.

Bahkan, dalam satu tahun terakhir, KPK telah melakukan tangkap tangan terhadap 11 kepala daerah. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya perbaikan sistem politik dan kaderisasi, agar jabatan publik benar-benar diisi oleh individu yang berintegritas.

Bagi KPK, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan dan pencegahan sistem, tetapi juga perlu dibarengi dengan upaya pendidikan.

“KPK terus memperkuat pendekatan tersebut melalui Program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) dan Program Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas),” urainya.

Kedua program tersebut mendorong penguatan nilai-nilai antikorupsi bagi pejabat publik. Termasuk untuk penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Lebih lanjut, Budi menyatakan upaya ini menjadi bagian penting untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan prinsip integritas, akuntabilitas, dan kepentingan publik.

Tidak hanya itu, KPK juga aktif melibatkan masyarakat melalui berbagai kampanye politik antikorupsi, seperti gerakan Hajar Serangan Fajar yang mengajak masyarakat untuk menolak praktik vote buying dan politik uang (money politic).

Selain itu, melalui pendekatan edukatif seperti Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST), KPK terus membangun kesadaran publik tentang bahaya korupsi di sektor politik serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Sebagai objek pemilih, masyarakat tidak hanya menentukan arah kepemimpinan bangsa, tetapi juga menjadi benteng utama dalam menolak politik transaksional.

“Praktik vote buying dan money politic, bukan hanya merusak kualitas demokrasi, tetapi juga menjadi pintu masuk korupsi yang berulang di kemudian hari, dengan berbagai modus operandi,” pungkasnya.(*)

Artikel KPK Ungkap Pelaku Korupsi Didominasi Kader Partai pertama kali tampil pada News.