batampos – Polisi memastikan kerangka yang ditemukan di bawah rumah warga Desa Sekanah, Kecamatan Lingga Utara, merupakan kerangka manusia dan telah dimakamkan karena tidak diketahui identitasnya.

Kerangka tersebut ditemukan pada Minggu (1/2/2026) sekitar pukul 14.00 WIB di bawah rumah panggung milik warga bernama Sunarti. Saat itu, kondisi air laut sedang surut.

Kapolsek Daik Lingga, Iptu Suhendri, mengatakan penemuan bermula ketika pemilik rumah melihat benda mencurigakan di bawah bangunan yang berada di atas laut. Awalnya, benda tersebut dikira pelampung yang tertutup lumpur.

“Setelah dibersihkan, ternyata benda itu menyerupai tengkorak kepala manusia. Warga kemudian melaporkan temuan tersebut ke pihak kepolisian,” ujar Suhendri, Senin (2/2/2026).

Mendapat laporan tersebut, personel Polsek Daik Lingga langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan dan evakuasi. Sekitar pukul 17.00 WIB, petugas bersama Unit Reskrim melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) secara terbatas.

Kerangka yang ditemukan kemudian dievakuasi dan dibawa ke RSUD Encek Maryam untuk dilakukan visum et repertum guna memastikan identitas dan kondisi kerangka.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, kerangka tersebut dipastikan merupakan kerangka manusia,” kata Suhendri.

Namun demikian, pihak kepolisian belum dapat memastikan identitas maupun jenis kelamin kerangka tersebut. Hal itu disebabkan sejumlah bagian penting, termasuk tulang panggul, sudah tidak ditemukan.

“Diperkirakan korban telah meninggal dunia sekitar satu hingga dua bulan sebelum ditemukan,” ujarnya.

Karena tidak ditemukan identitas dan tidak ada pihak keluarga yang melapor, kerangka manusia tersebut akhirnya dimakamkan di tempat pemakaman umum terdekat sesuai prosedur.

“Kerangka sudah dimakamkan karena tidak memiliki identitas,” pungkas Suhendri. (*)

Artikel Temuan Kerangka Manusia di Bawah Rumah Warga Lingga, Polisi: Sudah Dimakamkan pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Tingkat kedisiplinan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas masih menjadi sorotan. Sejumlah pegawai diketahui kerap datang terlambat ke kantor, tidak mengikuti apel pagi, hingga meninggalkan tempat kerja sebelum waktu istirahat resmi.

Pantauan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) menunjukkan keterlambatan pegawai terjadi hampir setiap hari kerja. Bahkan, ada pegawai yang baru hadir setelah jam kerja resmi dimulai, sehingga pelayanan kepada masyarakat belum berjalan optimal sejak pagi.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menciptakan citra negatif bagi Pemkab Kepulauan Anambas sekaligus mengganggu kualitas pelayanan publik. Warga yang membutuhkan layanan administrasi kerap harus menunggu karena pegawai belum berada di tempat kerja.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Anambas, Usman, mengakui persoalan kedisiplinan aparatur masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menindak pegawai yang tidak disiplin,” ujar Usman, Senin (2/2).

Menurut Usman, langkah penindakan tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam membenahi disiplin aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Anambas.

Ia menegaskan, jam kerja pegawai telah diatur dengan jelas. ASN diwajibkan masuk kantor mulai pukul 08.00 WIB dan pulang pada pukul 16.00 WIB.

Dengan ketentuan tersebut, pegawai seharusnya sudah berada di kantor sebelum pukul 08.00 WIB untuk persiapan kerja dan mengikuti apel pagi.

“Pegawai harus standby di kantor. Walaupun belum tentu langsung ada pekerjaan, ketika ada tugas, harus siap dan bisa langsung dikerjakan,” kata Usman.

Selain jam masuk dan pulang, waktu istirahat juga telah ditetapkan, yakni pukul 12.00 WIB hingga 13.00 WIB. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan pegawai yang meninggalkan kantor sebelum jam istirahat dimulai atau kembali melebihi batas waktu yang ditentukan.

Kondisi tersebut dinilai turut mengganggu ritme kerja dan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.

Usman menegaskan, pembenahan disiplin pegawai akan terus dilakukan secara bertahap. Pegawai yang terbukti melanggar ketentuan jam kerja akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Pelan-pelan kita benahi disiplin pegawai. Jika melanggar, tentu ada sanksinya sesuai Peraturan Bupati,” pungkasnya. (*)

Artikel BKPSDM Soroti Disiplin ASN Anambas, Masuk Telat hingga Pulang Duluan pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kepulauan Anambas resmi dievaluasi setelah berjalan selama satu tahun. Pemerintah daerah menegaskan agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib menyerap bahan pangan dari masyarakat lokal.

Saat ini, terdapat tiga SPPG yang aktif menjalankan program MBG, masing-masing berada di Air Asuk, Piabung, dan Tarempa Barat. Ketiganya secara rutin menyalurkan makanan bergizi kepada penerima manfaat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perikanan, Pertanian, dan Pangan (DPPP) Kabupaten Kepulauan Anambas, Arcan Iskandar, mengatakan evaluasi dilakukan untuk memastikan program berjalan optimal sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.

“Sudah dibentuk Satgas MBG. Dari situ kami tegaskan, bahan pangan wajib dari lokal, tidak boleh mengambil dari luar daerah,” kata Arcan, Senin (2/2).

Menurut Arcan, kebijakan tersebut mencakup seluruh kebutuhan pangan MBG, mulai dari ikan, ayam, telur, hingga komoditas pertanian lainnya. Selain bahan pangan, tenaga kerja yang terlibat dalam program juga diutamakan berasal dari masyarakat lokal.

“Pekerjanya dari lokal, bahan pangannya juga dari lokal. Dengan begitu ekonomi masyarakat ikut berputar,” ujarnya.

Meski telah berjalan satu tahun, Arcan mengakui pihaknya belum memiliki data rinci terkait jumlah serapan bahan pangan lokal oleh masing-masing SPPG. Pendataan tersebut akan segera dilakukan dengan melibatkan kepala SPPG di tiap wilayah.

“Nanti kepala SPPG kami minta menyerahkan data pembelian. Prosesnya juga akan kami awasi,” jelasnya.

Pendataan ini dinilai penting untuk memetakan kebutuhan pangan MBG sekaligus memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat umum tidak terganggu. Pemerintah daerah ingin mencegah terjadinya kelangkaan bahan pokok akibat operasional program MBG.

Arcan mencontohkan, pada awal Januari lalu sempat terjadi kekosongan telur dan ayam di pasaran. Kondisi tersebut tidak boleh terulang dan dikaitkan dengan pelaksanaan MBG.

“Kami tidak mau kekosongan bahan pangan disebabkan oleh MBG. Karena itu, ke depan akan dipisahkan data ketersediaan untuk masyarakat umum dan untuk kebutuhan MBG,” tegasnya.

Dengan evaluasi ini, Pemkab Anambas berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi bagi petani, nelayan, dan peternak lokal. (*)

Artikel Evaluasi MBG, Pemkab Anambas Minta SPPG Gunakan Pangan Lokal pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – PT Panca Rasa Pratama, produsen Teh Prendjak, dipastikan akan memindahkan aktivitas produksinya dari Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, ke Kendal, Jawa Tengah. Keputusan ekspansi ini diambil untuk menekan biaya produksi sekaligus memperluas jangkauan pasar domestik.

Meski produksi dipindahkan, pihak perusahaan menegaskan tidak meninggalkan sejarah panjang Teh Prendjak yang selama ini dikenal dan dicintai masyarakat Tanjungpinang.

Regional Manager PT Panca Rasa Pratama, Mustardi, mengatakan relokasi pabrik bukan keputusan yang mudah. Namun langkah tersebut dinilai strategis untuk mendekatkan proses produksi ke sumber bahan baku utama serta pasar besar di Pulau Jawa dan wilayah lainnya.

“Relokasi ini bertujuan menekan biaya produksi dan memperkuat distribusi ke pasar Jawa, Kalimantan, hingga Indonesia Timur. Bahan baku utama kami sebagian besar juga berasal dari Jawa,” ujar Mustardi, Senin (2/2).

Di sisi lain, ekspansi ke Jawa juga menjadi catatan kritis bagi iklim investasi di Tanjungpinang. Mustardi menilai perhatian pemerintah daerah terhadap pengusaha lokal masih perlu ditingkatkan agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik investor baru.

“Kami berharap Tanjungpinang bisa lebih serius memperhatikan pengusaha lokal dan UMKM. Kalau iklim usaha baik, investor dari luar juga tidak akan ragu masuk,” katanya.

Menurutnya, dengan memindahkan pabrik ke Kendal, efisiensi rantai pasok seperti pengadaan daun teh dan kemasan dapat lebih optimal dan kompetitif. Kendati demikian, Teh Prendjak tetap mempertahankan identitas merek yang telah melekat kuat di Tanjungpinang.

“Kami juga mengapresiasi sejumlah daerah seperti Tembilahan, Pontianak, dan Pekanbaru yang sangat mendukung produk kami hingga menjadi market leader di sana,” tambah Mustardi.

Menanggapi rencana relokasi tersebut, Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menyebut langkah PT Prendjak sebagai keputusan bisnis yang wajar, mengingat kebutuhan produksi dalam skala besar.

“Bahan baku mereka memang sebagian besar dari Jawa. Jadi wajar kalau membuka pabrik di sana untuk produksi besar-besaran,” kata Lis.

Meski demikian, Lis mengakui kepergian pabrik Teh Prendjak akan berdampak pada berkurangnya lapangan pekerjaan di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau tersebut.

“Pasti ada dampaknya terhadap tenaga kerja. Karena itu, Pemko Tanjungpinang akan berupaya mencarikan peluang lapangan kerja baru untuk menggantikan kesempatan kerja yang hilang,” pungkasnya. (*)

Artikel Produksi Pindah ke Jawa, Teh Prendjak Kritik Minimnya Perhatian Pemerintah ke Investor Lokal pertama kali tampil pada Kepri.