batampos – Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Inggris mengundurkan diri sebagai aksi protes atas keterkaitan negara itu dalam kejahatan perang karena tetap mengirimkan senjata ke Israel. Surat pengunduran diri yang mengkritik penjualan senjata pemerintah ke Israel dilaporkan oleh media dikaitkan dengan Mark Smith, seorang diplomat yang bekerja di Kantor Luar Negeri.

Pada Minggu (18/8) pagi, BBC mengonfirmasi bahwa diplomat tersebut memang Smith, yang bekerja dalam bidang penanggulangan terorisme, telah mengundurkan diri sebagai bentuk protes terhadap penjualan senjata ke Israel.

”Dengan sedih saya mengundurkan diri setelah lama berkarir di dinas diplomatik. Saya tidak dapat lagi menjalankan tugas saya dengan mengetahui bahwa Departemen ini mungkin terlibat dalam Kejahatan Perang,” bunyi surat itu.

”Lebih dari setengah rumah-rumah di Gaza dan 80 persen properti komersial rusak dan hancur, bantuan kemanusiaan diblokir dan warga sipil seringkali tidak memiliki tempat aman untuk pergi.

Ambulans Bulan Sabit Merah diserang, sekolah-sekolah, dan rumah sakit-rumah sakit menjadi sasaran serangan tiap hari. Ini adalah kejahatan perang,” imbuh surat tersebut.

“Tidak ada pembenaran atas berlanjutnya penjualan senjata Inggris ke Israel, namun hal itu terus berlanjut,” katanya.

”Saya telah menyampaikan hal ini di setiap tingkat organisasi termasuk melalui penyelidikan resmi dan menerima tidak lebih dari ’terima kasih, kami telah memperhatikan kekhawatiran Anda,’” bunyi surat itu.

Kantor kementerian luar negeri menolak untuk mengomentari kasus individu itu, dengan mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menegakkan hukum internasional.
Smith, yang sebelumnya bekerja dalam penilaian lisensi ekspor senjata ke Timur Tengah untuk pemerintah, mengatakan para menteri mengklaim bahwa Inggris memiliki salah satu rezim lisensi ekspor senjata yang paling kokoh dan transparan di dunia, namun hal itu bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Dia mengatakan setiap hari mereka menyaksikan contoh yang jelas dan tak terbantahkan dari kejahatan perang dan pelanggaran Hukum Kemanusiaan Internasional di Gaza yang dilakukan oleh Israel.

Email pengunduran diri Smith tersebut dikirim ke berbagai daftar distribusi termasuk ratusan pejabat pemerintah, staf kedutaan dan penasihat khusus menteri Kementerian Luar Negeri, menurut BBC. Tindakan tersebut mendapatkan pujian di media sosial, termasuk oleh Francesca Albanese, pelapor khusus PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki.

“Saya berharap akan lebih banyak diplomat mengikuti jejak berani Mark Smith dan berbicara menentang penyebab kekejaman Israel,” tulisnya di twitter.

Pada Juni, Departemen Bisnis dan Perdagangan mengatakan Inggris telah mengeluarkan 108 izin ekspor senjata ke Israel sejak 7 Oktober saat dimulainya konflik Gaza, sementara lebih dari 300 izin masih aktif hingga Mei. (*)

batampos – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berhasil melalui persaingan keras Pemilu 2024. Seluruh jajaran partai yang dikomandoi Muhaimin Iskandar itu berhasil melewati berbagai rintangan, sekali pun adanya hambatan dari lingkungan terdekat.

“Saya ingin laporkan kepada para ulama, para kiai, 2024 pemilu yang paling brutal PKB justru lolos dengan seluruh keterbatasan yang kami miliki meskipun digembosi teman-teman sendiri,” kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dalam Muktamar ke-6 PKB di Nusa Dua, Bali, Minggu (25/8).

Muhaimin menegaskan, PKB semakin kuat di tengah berbagai serangan yang ada. Dia berkomitmen meningkatkan prestasi PKB ini untuk 5 tahun ke depan.

“Kami ingin melaporkan kepada Ketua Dewan Syuro PKB alhamdulillah kami ingin menyampaiman dan izin insya Allah Bali ini ingin menunjukkan bawa pondasi PKB yang mandiri kuat dan kokoh sudah terbentuk untuk menuju 2029 yang akan datang,” jelasnya.

Diketahui, PKB menetapkan Muhaimin Iskandar kembali menjadi Ketua Umum periode 2024-2029. Hasil ini berdasarkan ketetapan Muktamar ke-6 Nomor 4/TAP/Mukatamar/PKB 2024.

“Bismillah, muktamar PKB setelah menimbang dan seturusnya. Mengingat dan seterusnya. Memperhatikan dan seturusnya Memutuskan, menetapkan Dr. HC. Abdul Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum DPP PKB masa bakti 2024-2029, sekaligus mandataris tunggal muktamar PKB tahun 2024,” kata Pimpinan Rapat Pleno Muktamar Jazilul Fawaid di Nusa Dua, Bali, Minggu (25/8).

Cak Imin kembali menjadi ketua umum melalui aklamasi. Dia mendapat dukungan dari 38 DPW dalam sidang pleno laporan pertanggungjawaban.

Sedangkan, Wakil Presiden Ma’ruf Amin dipilih oleh PKB sebagai Ketua Dewan Syuro. “Saya selaku pimpinan sidang Apakah seluruh peserta muktamirin menyetujui profesor doktor Kiai Ma’ruf Amin sebagai ketua dewan Syuro DPP PKB?,” kata Pimpinan Sidang Pleno IV Muktamar PKB, Jazilul Fawaid.

“Setuju!,” jawab peserta Muktamar. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Usai DPR membatalkan pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada, santer kabar kalau hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto retak. Namun, hal ini langsung dibantah anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad.

Kamrussamad menegaskan, hubungan Jokowi dengan Prabowo sangat baik. Dia menyebut baik Jokowi dan Prabowo memiliki pandangan yang sama terkait dinamika revisi payung hukum Pilkada tersebut, yakni mengedepankan aspirasi rakyat.

”Hubungan Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo setahu saya sangat baik, perkembangannya bahkan begitu intensif komunikasinya sehingga memiliki pandangan yang sama bahwa aspirasi yang berkembang terhadap putusan MK harus kita kedepankan,” kata Kamrussamad kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (24/8).

Dia menjelaskan, selain menyerap aspirasi masyarakat, keputusan DPR membatalkan pengesahan RUU Pilkada juga berkat adanya instruksi dari para pimpinan partai politik (parpol), termasuk Prabowo kepada kadernya di Legislatif.

”Karena itu lah kenapa DPR selain mendengarkan aspirasi juga mendengarkan pimpinan-pimpinan partai politik (parpol) termasuk Pak Prabowo, sehingga secara resmi dibatalkan kelanjutan pembahasannya,” kata Kamrussamad.

Ia juga berkeyakinan jika Jokowi dan Prabowo memiliki harapan yang sama terhadap pelaksanaan Pilkada 2024. Jokowi dan Prabowo ingin semua elemen negara dan masyarakat bekerja sama menyukseskan gelaran perhelatan kepala daerah secara serentak tersebut.
Tak hanya itu, kata dia, Prabowo dan Jokowi menginginkan Pilkada 2024 melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Terpenting, bisa membawa ekonomi di daerahnya menjadi lebih baik.

”Pilkada di 27 November 2024 bisa jadi faktor penggerak lahirnya pemimpin-pemimpin baru di daerah dan bisa menggerakkan ekonomi di daerah karena sebetulnya pilkada itu memiliki efek yang cukup positif terhadap dorongan pertumbuhan sektoral di daerah,” kata dia.

Kamrussamad juga mene­kankan, Jokowi dan Prabowo memiliki kesamaan pandangan bahwa semua pohak harus menjaga situasi negara tetap kondusif agar ekonomi Indonesia tetap dalam kondisi baik.

Dengan begitu, investasi bisa berbondong-bondong masuk ke Indonesia.

”Kita harus menjaga ekonomi kita, pelabuhan kita ramai, bandara kita ramai, pasar-pasar kita ramai, artinya daya beli kita cukup baik dan ini yang harus kita jaga supaya ekonomi kita betul-betul kondusif agar investasi masuk,” kata dia.

Kamrussamad mengungkapkan, DPR telah menjalin komunikasi antarlintas fraksi terkait putusan MK. Hasilnya, pimpinan fraksi di Parlemen sepakat untuk menampung aspirasi rakyat agar putusan MK menjadi rujukan dalam menyusun draft peraturan KPU (PKPU).

”Keinginan masyarakat menghendaki bahwa Pilkada 2024 merujuk pada keputusan MK karena itu pembahasan pada hari senin nantinya di Komisi II DPR, kami meyakini semua fraksi akan merujuk pada putusan MK dalam rangka menselaraskan PKPU sebagai tindak lanjut dari putusan MK,” tegas dia. (*)

batampos – Kejaksaan Agung (Kejagung) buka suara soal mencuatnya nama staf ahli Jaksa Agung, Asri Agung Putra yang diduga kerap menerima berbagai fasilitas mewah dari pengusaha. Munculnya dugaan itu diungkapkan sang menantu, Dwi Okta Jelita alias Jelita Jee, ketika membela Erina Gudono, menantu Presiden Jokowi di media sosial.

Sebelumnya, Erina dan suaminya Kaesang Pangarep menjadi sorotan publik lantaran menggunakan jet pribadi saat pergi ke Amerika Serikat. Dalam akun media sosialnya, Jelita Jee mengaku banyak tahu dari sang mertua yakni, Asri Agung Putra bahwa kerap mendapat fasilitas mewah dari pengusaha.

Jelita Jee itu juga merupakan istri Kepala Badan Pengusaha (BP) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, Kepulauan Riau, Farid Irfan Siddik.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar menegaskan, pihaknya tidak mau menduga-duga soal berkembangnya informasi tersebut. Sebab, informasi itu muncul dari ranah pribadi.

“Informasi itu kan muncul di ranah pribadi atau keluarga. Kita nggak tau apa motivasi yang bersangkutan menyampaikan hal seperti itu, itu yang harus diungkap dulu, kalau ternyata karena emosi atau persoalan keluarga?,” kata Harli Siregar kepada JawaPos.com, Minggu (25/8).

Harli menegaskan, polemik itu sama sekali tidak berkaitan dengan instansinya. “Tidak ada kaitannya dengan institusi ya,” tegas Harli.

Saat disinggung, apakah akan mengklarifikasi langsung terhadap Jaksa Asri Agung terkait munculnya dugaan itu, Harli belum memberikan kepastian.

“Nanti kita lihat ya,” tegas Harli.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana sebelumnya mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendalami munculnya informasi dugaan staf ahli Jaksa Agung, Asri Agung Putra yang kerap menerima sejumlah gratifikasi dari pengusaha. Hal itu diungkapkan oleh akun media sosial Jelitajee.

Menurut Kurnia, KPK sebagai lembaga penegak hukum bisa mendalami munculnya informasi tersebut. Hal ini penting, agar publik mendapatkan informasi yang utuh terkait munculnya dugaan itu.

“ICW mendesak KPK mendalami informasi yang diberikan oleh akun media sosial Jelitajee terkait dugaan gratifikasi sejumlah fasilitas bepergian ke luar negeri, baik tiket maupun penginapan, kepada mertuanya, yakni Asri Agung Putra, dari sejumlah pengusaha,” ucap Kurnia, Minggu (25/8).

Kurnia menekankan, jika pemberian itu benar dan diketahui tidak pernah dilaporkan kepada KPK, maka peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana gratifikasi. Hal itu berdasarkan Pasal 12B UU Tipikor.

“Setiap penyelenggara negara dilarang menerima pemberian apapun dari pihak-pihak yang menimbulkan potensi konflik kepentingan, kecuali dalam jangka waktu paling lambat 30 hari telah dilaporkan ke KPK,” tegas Kurnia.

Selain itu, ICW juga turut mempertanyakan laporan harta kekayaan Asri. Sebab, jika dilihat lebih detail, total harta Asri yang dilaporkan ke KPK jumlahnya sama pada 2020 dan 2021, yaitu sebesar Rp 3.495.200.407.

“Logika sederhananya, bukankah aset mengalami fluktuasi harga setiap tahunnya?,” pungkas Kurnia. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD terus menyuarakan pentingnya mengawal putusan MK soal syarat Pilkada yang sebelumnya menyulut amarah rakyat karena hendak dibegal DPR RI lewat Perppu.

Lewat podcat-nya yand iunggah di akun Instgramnya, Mahfud menuliskan semacam surat yang ditujukan ke Pimpinan Parpol dan para anggota DPR.

”Yth Pimpinan Parpol dan para anggota DPR. Putusan MK adalah tafsir resmi konstitusi yang setingkat UU. Berpolitik dan bersiasat untuk mendapat bagian dalam kekuasaan itu boleh dan itu memang bagian dari tujuan kita membangun negara merdeka. Tetapi ada prinsip demokrasi dan konstitusi yang mengatur permainan politik,” ujarnya.

Menurut Mahfud, sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia jika melalui demokrasi prosedural (konspirasi dengan menang-menangan jumlah kekuatan hanya dengan koalisi taktis) merebut kue-kue kekuasaan dengan melanggar konstitusi.

”Silakan ambil dan bagi-bagi kue kekuasaan. Sesuai konstitusi Anda berhak melakukan dan mendapat itu. Tetapi tetaplah dalam koridor konstitusi agar Indonesia selamat,” ujar Mahfud.

Untuk itu, mantan Menkopolhukam ini juga mengajak para mahasiswa, aktivis, buruh, pekerja seni, dan semua lapisan masyarakat, untuk terus mengawal terus konstitusi dari para begal demi menyelamatkan Indonesia (Simak selengkapnya di kanal youtube Mahfud MD Official, red).

”Demo itu tidak dilarang sepanjang tidak melakukan tindakan anarkis,” tegasnya.

Bahkan Mahfud meminta eskalasinya lebih besar lagi, jangan sampai ada sidang DPR yang membahas soal sayarat pilkada, hingga masa pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada 27 Agustus ini.

”Ini demi menjaga demokrasi, menjaga konstitusi, kalau tidak dikawal, negeri ini dijalankan begini bisa hancur,” ujarnya.

Ia bangga dengan gerakan-gerakan masyarakat yang berhasil menggagalkan sidang DPR RI yang akan mengubah UU Pilkada.

”Saya titip ke teman-teman kepolisian, jangan represif terhadap upaya masyarakat menjaga konstitusi dan menjaga demokrasi, karena ini untuk kebaikan negara kita. Polisi juga harus menjadi penjaga konstitusi,” ujar Mahfud.

Mahfud menambahkan, meski DPR RI juga sudah memastikan tidak akan mengesahkan revisi UU Pilkada dan ketentuan Pilkada merujuk ke keputusan MK, ia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus secepatnya membuat aturan turunan (PKPU) terhadap putusan MK itu. PKPU itu menjadi rujukan untuk tahapan lanjutan peserta kontestasi pemilihan kepala daerah yang akan dibuka pada 27 Agustus ini.

”KPU harus terikat ke putusan MK. Tidak perlu meminta persetujuan DPR RI. Konsultasi boleh, tapi sebatas konsultasi, bukan persetujuan. Setuju atau tidak itu tak mengikat, KPU harus buat keputusan sendiri yang mengacu pada putusan MK,” tegasnya. (*)

batampos – DPR resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) menjadi peraturan resmi yang mengakomodasi putusan Mahkamah Kontitusi (MK) tentang Pilkada.

Hal itu dilakukan usai Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama KPU hari ini, Minggu (25/8).

“Draf PKPU sudah mengakomodir, tidak ada kurang, tidak ada lebih dari putusan MK 60 dan 70, apakah kita bisa setujui? Kita setujui?” tanya Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia.

“Setuju,” jawab anggota dewan yang hadir di lokasi.

Untuk diketahui, Putusan MK nomor 60 adalah tentang ambang batas pencalonan peserta calon kepala daerah oleh partai yang turun dari asalnya 20 persen menjadi 7,5 persen.

Sedangkan putusan MK nomor 70 adalah tentang batas usia minimal 30 tahun untuk calon gubernur yang akan ikut pencalonan adalah saat pendaftaran, bukan saat pelantikan seperti putusan Mahkamah Agung (MA) sebelumnya.

Sebelumnya, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) menjadi sorotan publik luas setelah RUU Pilkada dibatalkan oleh DPR. Publik menyoroti PKPU karena khawatir tiba-tiba aturan yang dibuat tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa DPR akan mengawasi sekaligus memastikan semua aturan yang tertuang dalam PKPU harus selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 Tahun 2024 dan Putusan Nomor 70 Tahun 2024.

“KPU itu kan tugasnya melaksanakan undang-undang yang terkait dengan Pilkada. Dan yang belaku yang terakhir adalah Mahkamah Konstitusi,” tuturnya.

Dengan pengesahan PKPU tersebut, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep tidak maju menjadi calon gubernur di Pilkada Serentak 2024. Di sisi lain, PDIP bisa mengusung calonnya di Pilkada Jakarta 2024. (*)

Sumber: JP Group