batampos – Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango memastikan tidak ada perlakuan khusus terhadap Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep.

Hal ini menyusul dugaan penerimaan gratifikasi terkait pengunaan privat jet saat Kaesang plesiran bersama sang istri, Erina Gudono ke Amerika Serikat (AS).

“Tidak ada (perlakuan khusus). Semua orang di hadapan KPK sama,” kata Nawawi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9).

Nawawi menjelaskan, Kaesang memang bukan penyelenggara negara. Tetapi keluarganya adalah penyelenggara negara. Ayahnya adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan kakaknya, Gibran Rakabuming Raka, merupakan Wakil Presiden terpilih.

Sementara iparnya, Bobby Nasution merupakan Wali Kota Medan. Lalu pamannya, Anwar Usman, adalah hakim Mahkamah Konstitusi.

“Melihat seorang Kaesang sebagai bukan penyelenggaran negara, Kita harus melihat Kaesang kaitannya dengan penyelenggaran negara gitu. Ada keluarganya seperti Pak Alex gitu,” ujar Nawawi.

Menurut dia, sosok Kaesang tidak bisa dilihat secara personal. Apalagi publik sudah mengetahui bahwa Kaesang adalah bagian dari lingkaran istana.

“Kaesang kan nggak bisa dianggap secara personal, Semua publik mengetahui bahwa Kaesang adalah…Apa? Bisa dilanjutin gitu kan? Sudah dipahami,” cetus Nawawi.

Oleh karena itu, Nawawi memastikan KPK bisa mengusut dugaan penerimaan gratifikasi terkait penggunaan private jet, yang belakangan ini menuai sorotan publik.

“Jadi kaitannya ke situ gitu. KPK punya kewenangan untuk menguruskan hal-hal yang seperti itu,” tegas Nawawi.

Sebelumnya, Sekjen DPP PSI Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa Kaesang telah pulang ke Indonesia setelah perjalanan dari AS sejak Rabu, 28 Agustus 2024. Bahkan, Kaesang sudah sempat ke kantor DPP PSI.

“Mas Kaesang Pangarep sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus 2024, pagi hari. Siangnya setelah shalat zuhur, Mas Kaesang langsung bergabung di DPP PSI, Jalan Wahid Hasyim No 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat,” ungkap Raja Juli kepada wartawan.

“Mas Kaesang memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan Pilkada dan menandatangani berkas-berkas rekomendasi,” lanjut Raja Juli.

Ia juga memastikan hampir setiap hari Kaesang berkantor di DPP PSI.

“Hampir setiap hari setelah 28 Agustus 2024, Mas Kaesang ngantor di DPP PSI. Bila tidak keluar kota, sore atau malam setelah jam kantor, saya secara pribadi selalu bertemu dengan Mas Kaesang, berdiskusi tentang persiapan Pilkada 2024,” pungkas Raja Juli. (*)

batampos – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diagendakan menerima kunjungan Paus Fransiskus di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari ini, Rabu (4/9). Rencananya pertemuan itu akan digelar sekitar pukul 09.30 WIB.

“Besok Bapak Presiden akan menerima kunjungan kenegaraan Yang Mulia Paus Fransiskus di Istana Merdeka pukul 09.30,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden (Setpres), Yusuf Permana kepada wartawan, Selasa (3/9).

Yusuf menjelaskan, kunjungan itu akan diawali dengan upacara kenegaraan di halaman depan Istana Merdeka. Selain itu, akan ada pertemuan dengan para tokoh agama di Istana Negara.

“Selain itu juga akan ada pertemuan dengan Para Tokoh Agama dan Korps Diplomatik di Istana Negara,” ungkap Yusuf.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut hangat kedatangan pemimpin tertinggi Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus ke Indonesia. Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia hari ini, Selasa (3/9).

“Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat. Dan terima kasih atas kunjungan Yang Teramat Mulia Paus Fransiskus ke Indonesia. Selamat datang Yang Teramat Mulia Sri Paus Fransiskus ke Indonesia,” ucap Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/9).

Jokowi mengungkapkan, kedatangan Paus Fransiskus merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan Yang Teramat Mulia Paus Paulus ke-6 pada 1970, dan kunjungan Yang Teramat Mulia Paus Yohanes Paulus ke-2 pada 1989.

“Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama, memupuk perdamaian dan persaudaraan. Serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia,” ungkapnya.

“Selama 4 hari kunjungan beliau Yang Teramat Mulia, Sri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik, dan wakil wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, serta Misa Kudus,” imbuhnya. (*)

batampos – Kelas menengah Indonesia menjadi salah satu sorotan, menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai dua periode menjabat sejak 2014 hingga 2024.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kelas menengah tercatat menurun hampir 9,5 juta jiwa dalam lima tahun terakhir.

Pada tahun 2019, jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia mencapai 57,33 juta jiwa. Sementara, pada 2023 jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia tercatat 48,27 juta jiwa atau 17,44 persen.

BPS juga melaporkan penurunan kelas menengah pada 2024 menjadi 47,85 juta orang atau 17,13 persen dari total penduduk Indonesia. Dengan begitu, selama lima tahun terakhir ada sebanyak 9,48 juta penduduk kelas menengah yang tercatat turun kelas.

Lantas, apa itu kelas menengah dan apa parameter penentunya?

World Bank atau Bank Dunia, dalam laporan yang berjudul Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class yang dirilis pada tahun 2020 lalu menilai bahwa kelas menengah berkaitan erat dengan ukuran economic security atau keamanan ekonomi.

Kelas menengah Indonesia didefinisikan sebagai orang yang pengeluaran setiap bulannya antara Rp 1,2 juta–Rp 6 juta. Dalam laporan itu disebutkan bahwa kelas menengah merupakan kelompok paling eksis dan berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesejahteraan.

Pada dasarnya, pekerjaan kelas menengah adalah pekerjaan yang memberikan sang pekerja penghasilan cukup untuk menikmati standar kehidupan kelas menengah bagi keluarganya.

Selain itu, kelas menengah yang lebih banyak akan membantu mempercepat pertumbuhan konsumsi.

Bahkan, kelas menengah juga dapat menjadi pendukung kuat tata kelola yang lebih baik. Juga memberi pendapatan lewat pajak yang diperlukan untuk menyediakan layanan umum.

Seperti infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, serta memulai usaha yang menciptakan lapangan kerja. Sebaliknya, jika kelompok yang ingin menjadi kelas menengah gagal naik tingkat ekonominya, mungkin akan berdampak pada masyarakat yang lebih terpolarisasi dan terpecah.

Dalam laporan itu juga disebutkan bahwa kelas menengah memegang kunci untuk membuka potensi Indonesia. Bahkan, penting bagi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan kelompok ini di semua lini.

“Ini termasuk dukungan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan penduduk dan mendorong pertumbuhan penciptaan lapangan kerja juga akses perlindungan sosial yang memadai. Dengan dukungan tersebut, kelompok kelas menengah akan tumbuh dengan cepat dan mendorong negara dan wilayah ini menuju masa depan yang lebih cerah,” tulis laporan itu.

Secara keseluruhan, Bank Dunia membagi kelas konsumsi di Indonesia menjadi lima kelompok. Terdiri dari kelas miskin, kelas rentan atau vulnerable, calon kelas menengah, kelas menengah, dan kelas atas.

Seseorang termasuk dalam kelompok kelas miskin jika memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan Indonesia, yaitu sebesar Rp 354 ribu per bulan. Sementara itu, kelas rentan mempunyai angka konsumsi atau pendapatan sebesar Rp 354 ribu – Rp 532 ribu per bulan.

Sedangkan kelompok calon kelas menengah memiliki pendapatan sebesar Rp 532 ribu – Rp 1,2 juta. Kemudian, kelas menengah Rp 1,2 juta – Rp 6 juta per bulan dan kelas atas adalah mereka yang memiliki pendapatan di atas Rp 6 juta per bulan. (*)

batampos – Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap kehadiran Paus Fransiskus di Indonesia dapat menjadi momentum untuk membahas penyelesaian konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia, terutama Palestina-Israel dan Rusia-Ukraina. Diketahui bahwa Paus Fransiskus sudah tiba di Indonesia hari ini dan akan menjalani kegiatan hingga tiga hari ke depan di Jakarta.

“Saya sangat berharap kehadiran Paus ini menjadi momentum penting antara lain untuk membahas penyelesaian konflik yang terjadi di berbagai wilayah terutama Rusia-Ukraina dan Palestina-Israel serta menciptakan perdamaian,” ujar Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim kepada wartawan, Selasa (3/9).

Ia mengatakan bahwa berbagai langkah politik dan diplomasi untuk menghentikan genosida Israel atas Palestina hingga kini masih belum menemui titik terang. “Langkah ini masih jauh dari harapan karena Israel tetap melancarkan serangan,” ucapnya.

Oleh karena itu, Sudarnoto menyebut bahwa pelibatan tokoh penting lintas agama seperti Paus Fransiskus sangat berarti untuk menghentikan genosida di Palestina. “Menciptakan perdamaian dan memperkokoh aksi dan solidaritas kemanusiaan,” pungkasnya. (*)

Sumber: JP Group