batampos – Dinas Kesehatan Kota Batam masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat mengenai program Kementrian Kesehatan yang akan memberikan hadiah berupa layanan medical check up gratis pada hari ulang tahun bagi masyarakat di segala usia.

“Memang, sejauh ini belum ada petunjuk teknis yang kami terima. Namun, dari informasi yang kami dapat, medical check-up ulang tahun ini mungkin akan berbeda dari MCU yang selama ini kita kenal,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Batam, Didi Kusmarjadi, Kamis (7/11).

Didi menjelaskan bahwa layanan ini akan dibagi berdasarkan kategori usia dengan fokus pemeriksaan yang berbeda. Yaitu golongan balita, pemeriksaan akan difokuskan pada deteksi penyakit bawaan lahir, seperti hipotiroid kongenital, untuk mencegah risiko kecacatan atau kematian bila terdeteksi sejak dini.

Baca Juga: Disdik Batam Sambut Baik Wacana Pengembalian UN

Kemudian pada remaja (di bawah 18 tahun) pemeriksaan akan mencakup obesitas, diabetes, dan kesehatan gigi, dengan tujuan mendeteksi gangguan kesehatan umum pada anak-anak dan remaja.

Dewasa yakni fokus pada deteksi dini kanker, seperti kanker payudara, serviks, dan prostat, yang bertujuan menurunkan angka kematian akibat kanker. Lansia yaitu pemeriksaan difokuskan pada deteksi alzheimer, osteoporosis, serta masalah kesehatan terkait penuaan.

Untuk mengakses layanan ini, Didi menuturkan bahwa masyarakat cukup mendatangi Puskesmas terdekat pada hari ulang tahun dengan membawa identitas diri.

Meski detail teknis pelaksanaannya masih menunggu kepastian, program ini dipastikan berbeda dari skrining Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang biasanya mencakup 14 jenis penyakit.

Baca Juga: Galangan Kapal Masih Kewalahan Atas Kekurangan Tenaga Welder

“Program ini lebih terfokus sesuai golongan usia dengan tujuan meningkatkan efektivitas deteksi dini serta meminimalkan risiko kematian dan kecacatan,” tambah Didi.

Didi berharap masyarakat bisa memanfaatkannya secara maksimal untuk memantau kondisi kesehatan sejak dini.

“Dengan adanya program ini, kami berharap masyarakat dapat lebih peduli terhadap kesehatan diri, sehingga dapat menciptakan generasi yang lebih sehat dan tangguh,” tutupnya. (*)

Reporter: Azis Maulana

batampos – Dua terdakwa sindikat jaringan narkoba internasional dengan barang bukti hampir 2 kilogram sabu mendapat keringanan hukuman dari majelis hakim Pengadilan Negeri Batam. Keduanya yakni Hendri Paulus yang mendapat vonis 10 tahun dan Azman 8 tahun penjara, jauh lebih ringan dari tuntutan 20 tahun jaksa penuntut umum.

Vonis hukuman terhadap keduanya dibacakan ketua majelis hakim Dina didampingi hakim Wattimena dan Andi Bayu dalam sidang yang berlangsung, Rabu (6/11). Sebelum putusan dibacakan, hakim Dina sempat menanyakan apakah amar putusan dibacakan secara lengkap atau inti-intinya saja. Yang kemudian dijawab jaksa dan penasehat hukum kedua terdakwa, dibacakan intinya saja.

“Baiklah, saya akan membacakan pokok putusan saja, silahkan disimak baik-baik,” terang hakim Dina.

Baca Juga: Suami Istri Didakwa TPPU Hasil Narkoba

Dalam amar putusan, hakim Dina menengaskan bahwa perbuataan Hendri Paulus alias Hendri beserta Azman, telah terbukti sah dan menyakinkan bersalah. Sebagaimana pertimbangan majelis hakim selama proses pembuktian persidangan, baik dari keterangan terdakwa maupun saksi.

Perbuataan terdakwa sebagaimana bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

“Karena perbuataan terdakwa telah terbukti, maka sudah seharusnya terdakwa dihukum sesuai dengan perbuataanya,” ujar hakim Dina.

Menurut Dina, hal memberatkan perbuataan terdakwa karena tidak mengikuti program pemerintah dalam hal pemberantasaan dan peredaran narkotika. Hal meringankan, terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak akan mengulangi.

Baca Juga: Bunuh Rekan Kerjanya dengan Sadis, Yopi Dituntut 15 Tahun Penjara

“Memperhatikan unsur pasal telah terpenuhi, maka menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendri dengan 10 tahun penjara, sementara terdakwa Azman dengan 8 tahun penjara, dikurangi dengan selama para terdakwa ditahan,” jelas Dina.

Tak hanya itu, Dina juga menjatuhkan denda Rp 5 miliar terhadap kedua terdakwa yang apabila tak dibayar maka diganti pidana 6 bulan penjara. Denda putusan hakim Dina itu lebih ringan dari tuntutan jaksa Rp 10 miliar subsider 2 tahun penjara.

Begitu juga dengan pidana pokok jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa masing-masing terdakwa 20 tahun penjara.

“Bagaimana terdakwa, saya beri keringanan jauh dibanding tuntutan jaksa 20 tahun penjara,” ujar Dina.

Baca Juga: Penyelundupan Balpres Jalur Merah

Menurut Dina, hukuman Hendri lebih tinggi karena merupakan resedivis kasus narkoba juga. Sedangkan Azman baru pertama kali di hukum.

“Jadi Hendri lebih tinggi karena resedivis, tapi tetap lebih ringan dari tuntutan,” tegas Dina.

Atas tuntutan itu, kedua terdakwa langsung berkosultasi dengan penasehat hukum mereka, yang langsung menyatakan menerima.

“Atas putusan, kami terima yang mulia,” ujar penasehat hukum terdakwa bergantian. Sedangkan JPU Arfian menyatakan pikir-pikir karena vonis jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa.

“Baiklah, karena jaksa pikir-pikir, maka sidang saya tutup,” pungkas Dina mengakhiri sidang.

Diketahui, Azman bersama Andri (DPO) menjemput sabu dari Malaysia dan dibawa ke Batam atas perintah Adi (DPO). Sabu yang diambil lewat jalur laut secara ilegal itu berjumlah hampir 2 kilogram, yang kemudian diserahkan kepada Hendri. (*)

Reporter: Yashinta

batampos – Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berhasil mempertahankan inflasi pada tingkat rendah, yakni sebesar 0,06% secara bulanan (mtm) di Oktober 2024, menurut data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Inflasi yang terkendali ini menunjukkan hasil kerja keras berbagai pihak dalam menjaga kestabilan harga di wilayah tersebut.

Wakil Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kepri, Suryono, merinci bahwa inflasi di masing-masing kota dan kabupaten menunjukkan angka bervariasi, yaitu Kota Batam sebesar 0,08%, Kota Tanjungpinang 0,03%, dan Kabupaten Karimun hanya 0,01%.

Secara tahunan, IHK (Indeks Harga Konsumen) di Kepri mengalami kenaikan sebesar 2,31% (yoy), sedangkan inflasi kalender (ytd) tercatat di angka 1,17%. Suryono mengungkapkan bahwa dorongan terbesar inflasi datang dari Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang menyumbang 0,09% terhadap kenaikan ini, sebagian besar terkait dengan lonjakan harga emas perhiasan di pasar internasional.

“Kelompok Transportasi turut berkontribusi terhadap inflasi sebesar 0,05%, dengan kenaikan tarif angkutan laut serta kendaraan roda empat dan dua berbasis online. Selain itu, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga juga menyumbang inflasi 0,03% (mtm) akibat naiknya biaya sewa rumah,” kata Suryono.

Bank Indonesia bersama TPID di seluruh wilayah Kepri terus berupaya mengendalikan inflasi dengan pendekatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang berfokus pada empat hal: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.

Selama bulan Oktober 2024, berbagai langkah sinergis telah dilakukan untuk menjaga kestabilan harga di Kepri, antara lain melalui koordinasi bersama BUMD Kabupaten Karimun, pertemuan TPID Kabupaten Karimun dan Kota Tanjungpinang, serta sinergi wilayah manufaktur se-Sumatera. TPID Kepri juga mengadakan Gerakan Pangan Murah sebanyak tiga kali dan memberikan bantuan fasilitas pertanian kepada kelompok tani di Kabupaten Bintan.

Menghadapi akhir tahun, TPID terus mengantisipasi risiko kenaikan inflasi, terutama dampak dari musim hujan yang bisa mengganggu pasokan sayur, kenaikan tarif angkutan udara menjelang liburan, serta potensi kenaikan harga emas global. Namun, pasokan pangan untuk komoditas penting seperti daging, telur ayam, dan hasil laut diyakini masih akan mencukupi kebutuhan di Kepri.

“Kami akan terus memperkuat kolaborasi dan sinergi lintas instansi untuk mengendalikan inflasi dan memastikan harga tetap stabil,” ucap Suryono. (*)

batampos – Muhammad Ikram dan Nurhidayanti, pasangan suami istri didakwa dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil kejahatan narkoba. Uang sebesar Rp 1,020 miliar diduga upah yang diterima Ikram menjadi kurir antar jemput sabu dari Malaysia, yang kemudian oleh Nurhidayati ditukar dalam bentuk ringgit dan ditabung di salah satu Bank Malaysia.

Tak hanya itu, dari uang hasil kejahatan narkoba, pasangan ini menggunakan uang untuk biaya pernikahan, membeli mobil, membeli emas, perlengkapan elektronik rumah, hingga menukar uang Rp 1 miliar lebih dalam bentuk ringgit dan ditabung di bank Malaysia.

Kemarin, keduanya menjalani sidang di Pengadilan Negeri Batam dan didampingi oleh tim PH dari LBH Suara Keadilan. Agenda persidangan yakni menghadirkan saksi dari pemilik money changer tempat terjadinya transaksi penukaran uang hasil TPPU tersebut.

Keterangan saksi dari money changer menjelaskan, awalnya tidak tahu jika uang yang ditukarkan adalah hasil dari kejahatan narkoba. Sebab, uang tersebut ditukar oleh seseorang bernama Dea yang menyebutkan uang dengan jumlah besar di dapat dari hasil kebun sawit nomor 2 terbesar.

“Saya sempat tanya uang dari mana, orang bernama Dea menjelaskan uang tersebut hasil sawit, yang akan ditabung. Saya sempat ditunjukan bukti chat, namun salah saya memang tak menanyakan legalitas perusahaan sawit yang disampaikan,” jelas saksi.

Menurut saksi, dalam kurun waktu transaksi 2 minggu, uang dari rekening Nurhidayanti ditukar dalam bentuk ringgit dan dimasukan ke salah satu bank di Malaysia. Total uang yang ditukar selama dua minggu berkisar Rp 1 miliar lebih.

“Saya tidak curiga. Saya tak ada dapat komisi. Keuntungan kami hanya nilai tukar dari kurs saja,” tegas saksi.

Masih kata saksi, saat adanya penangkapan terdakwa dan ia didatangi polisi, barulah ketahuan jika uang tersebut hasil kejahatan narkoba.

“Saya tidak curiga sama sekali,” imbuh saksi lagi.

Keterangan saksi dibenarkan oleh pasangan suami istri ini. Sidang pun ditunda oleh majelis hakim yang dipimpin Yuanne hingga minggu depan dengan agenda masih keterangan saksi.

“Sidang ditunda minggu depan, agenda saksi ahli yang dihadirkan Jaksa,” tegas Yuanne.

Perbuataan pasangan suami istri ini, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman hukuman 10 tahun penjara serta denda.

Diketahui, uang berjumlah miliar rupiah didapat Ikram sebagai kurir narkoba dari OPL ke Batam. Setiap kali transaksi, Ikram bisa menerima upah ratusan juta, tergantung dari berapa jumlah sabu yang dijemput. Terakhir kali, Ikram menjemput 50 kilogram sabu dan diupah ratusan juta. Peebuataan Ikram terungkap oleh Tim Ditnarkoba Polda Kepri beberapa waktu lalu. (*)

Reporter: Yashinta