Foto bersama usai pembagian secara simbolis seragam sekolah untuk pelajar SD dan SMP di Karimun
batampos– Bupati Karimun Aunur Rafiq, Kamis (5/9) secara simbolis menyerahkan seragam sekolah untuk pelajar tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bersumber dari APBD Karimun tahun 2024 sebesar Rp4 miliar.
” Seragam sekolah ini terdiri dari 2 setel yaitu baju nasional dan pramuka untuk pelajar SD dan SMP sederajat yang baru masuk secara gratis,” terangnya di SDN 006 Meral.
Sehingga, diharapkan kepada peserta didik agar tetap semangat menempuh pendidikan sesuai jenjang pendidikan. Dengan diberikan baju seragam sekolah ini juga bisa membantu orangtua yang kurang mampu. Selain itu juga penyerahan perlengkapan Alat Peraga Edukasi (APE) kepada peserta didik PAUD yang sekaligus pelepasan peserta Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD dan SMP ke tingkat nasional di Jakarta.
” Seragam sekolah dan perlengkapan belajar secara gratis ini, agar dapat memotivasi pelajar supaya rajin belajar, untuk mempersiapkan diri dimasa depan,” pesannya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karimun Sugianto mengungkapkan, jumlah seragam sekolah untuk tingkat SD sebanyak 4447 pelajar, kemudian seragam SMP 4052 pelajar serta 3305 pelajar PAUD yang menerima APE.
” Untuk tingkat SD baju seragamnya putih dan celana atau rok merah. Sedangkan, tingkat SMP seragam baju warna putih dan rok atau celana biru serta seragam pramuka dua set masing-masing pelajar,” tuturnya.(*)
Dewi Yulia Citra alias Dewi divonis 15 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Batam, Kamis (5/9).
batampos – Pasangan suami istri, Bambang Setiawan alias Wawan dan Dewi Yulia Citra alias Dewi divonis 15 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Batam, Kamis (5/9) sore. Mereka berdua dinilai terbukti sebagai pengedar atau penjual narkotika jenis extasi.
Vonis hukuman terhadap pasangan suami istri ini sama persis dengn tuntutan jaksa. Yang mana atas tuntutan itu, keduanya menerima. Namun usai sidang, Dewi menangis histeris sembari memeluk keluarganya.
Dalam amar putusan yang dibacakan majelis hakim Benny Yoga Dharma menyatakan sependapat dengan jaksa penuntut umum. Hal itu dipertimbangkan setelah melihat fakta dan pembuktiaan persidangan, dimana terdakwa juga mengakui perbuataanya.
“Perbuataan terdakwa tidak ada alasaan pemaaf dan pembenar, sehingga harus dihukum,” tegas Benny.
Menurut Benny, hal yang memberatkan perbuataan terdakwa karena tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasaan narkotika. Sedangkan hal meringankan terdakwa merasa bersalah, dan tidak akan mengulangi perbuataan tersebut.
“Menjatuhkan pidana terhadap Bambang dan Dewi, dengan masing-masing 15 tahun penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan,” ujar Benny.
Tak hanya itu, hakim Benny juga menjatuhkan denda Rp 5 miliar untuk kedua terdakwa. Yang apabila tak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara.
“Subsider hukuman 1 tahun penjara, apabila denda tak dibayar,” sebut Benny.
Usai pembacaan vonis, hakim Benny mempertanyakan bagaimana tanggapan terdakwa dan jaksa. Yang oleh suami istri ini mengaku menerima
“Terima pak hakim,” ujar mereka, hal senada disampaikan jaksa, karena vonis sama persis dengan tuntutan jaksa.
Diketahui, pasangan suami istri ini ditangkap polisi saat berada di depan restoran kawasan Harbourbay pada Maret 2024 lalu. Berawal polisi mendapatkan informasi adanya penjual extasi, berdasarkan informasi itu polisi pun melakukan undercover atau penyamaran sebagai pembeli.
Dan benar saja, setelah dilakukan komunikasi, mereka pun sepakat bertemu di kawasan Harbourbay. Dari pasangan suami istri ini, polisi menemukan ribuan butir extasi dengan berbagai logo. Satu butir extasi dijual Rp 200 ribu. Ribuan extasi itu didatangkan dari Malaysia dengan cara diselundupkan. (*)
Presiden China Xi Jinping berdiri di panggung bersama dengan para pemimpin negara dan pemerintahan Afrika dalam Konferensi Tingkat Tinggi Forum Kerja Sama Tiongkok-Afrika (FOCAC) 2024 di Beijing, Kamis (5/9/2024) (ANTARA/Desca Lidya Natalia)
batampos – Presiden China Xi Jinping mengajak negara-negara Afrika untuk melakukan modernisasi yang ramah lingkungan dengan menyediakan teknologi rendah karbon.
“Kita harus bersama-sama memajukan modernisasi yang ramah lingkungan. Pembangunan hijau merupakan ciri khas modernisasi di era baru dan China siap membantu Afrika membangun ‘mesin pertumbuhan hijau’, mempersempit kesenjangan dalam aksesibilitas energi dan bersama-sama mendorong transisi global menuju pembangunan hijau dan rendah karbon,” kata Xi saat menyampaikan pidato pembuka dalam Konferensi Tingkat Tinggi (FOCAC) 2024 di Beijing, China pada Kamis.
KTT FOCAC 2024 berlangsung pada 4-6 September 2024 di Beijing. FOCAC (Forum on China-Africa Cooperation) adalah forum kerja sama resmi antara China, 53 negara di benua Afrika (kecuali Eswatini) dan Komisi Uni Afrika yang terbentuk pertama kali pada 2000 dan mengadakan KTT di level kepala negara/pemerintahan setiap tiga tahun sekali.
“Kita harus bersama-sama memajukan modernisasi yang didukung oleh perdamaian dan keamanan. Modernisasi tidak akan mungkin terjadi tanpa lingkungan yang damai dan stabil untuk pembangunan,” tambah Presiden Xi.
China, menurut Xi, siap membantu Afrika meningkatkan kapasitasnya dalam menjaga perdamaian dan stabilitas secara mandiri, memprioritaskan Afrika dalam melaksanakan Prakarsa Keamanan Global serta bekerja sama dengan Afrika untuk menegakkan perdamaian dan stabilitas dunia.
Selain itu, Xi juga mengaku ingin mempromosikan modernisasi yang setara.
“Kita tidak hanya harus mengikuti aturan-aturan umum, tetapi juga bertindak berdasarkan realitas dalam negeri kita. China mendukung semua negara dalam mengeksplorasi jalur-jalur modernisasi yang sesuai dengan kondisi nasional mereka,” ungkap Xi.
Modernisasi versi China, kata Xi, adalah modernisasi yang terbuka dan saling menguntungkan.
“China siap mempererat kerja sama dengan Afrika di bidang industri, pertanian, infrastruktur, perdagangan, dan investasi, mempromosikan proyek kerja sama ‘Belt and Road Initiative’ yang layak dicontoh dan berkualitas tinggi, serta membangun bersama model untuk pelaksanaan Inisiatif Pembangunan Global,” tambah Presiden Xi.
Presiden Xi menyebut tujuan akhir modernisasi adalah pengembangan manusia yang bebas dan total.
“China akan bekerja sama dengan Afrika untuk mempromosikan pelatihan personel, pengurangan kemiskinan, membuka lapangan kerja, meningkatkan keamanan masyarakat saat proses modernisasi dan memastikan bahwa semua pihak akan memperoleh manfaat dari proses tersebut,” kata Xi.
Ia pun meminta agar negara-negara Afrika dapat ikut bersama-sama memajukan modernisasi yang menonjolkan keberagaman dan inklusivitas.
“China akan meningkatkan pertukaran antarmasyarakat dan budaya dengan Afrika, memperjuangkan rasa saling menghormati, inklusivitas, dan koeksistensi berbagai peradaban dalam perjalanan menuju modernisasi serta berjuang bersama untuk hasil yang lebih bermanfaat,” jelas Xi.
Presiden Mauritania Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani yang juga menjabat sebagai Ketua Uni Afrika (AU) mengaku bahwa negara-negara Afrika adalah pihak yang paling membutuhkan bantuan, stabilitas keamanan dan asistensi dalam pembangunan agar dapat terlibat dalam pembangunan global.
“Kami membuatkan sistem politik global yang seimbang sehingga semua negara dapat menikmati modernisasi secara seimbang, dan hal itu tampak dalam kerja sama ‘Belt and Road Initiative’ yang digagas oleh China,” kata Presiden Mohamed Ould saat memberikan sambutan.
Sebelumnya, Pemerintah China mengungkapkan sejak FOCAC berdiri pada 2000, perusahaan-perusahaan China telah membantu negara-negara Afrika untuk membangun atau meningkatkan lebih dari 10.000 km rel kereta api, 100.000 km jalan raya, 1.000 jembatan, dan hampir 100 pelabuhan. Selain itu teknologi di bidang pertanian dari China disebut berhasil meningkatkan hasil panen lokal rata-rata 30-60 persen.
Sedangkan berdasarkan data Kementerian Perdagangan China dari Desember 2021 – Juli 2024, impor China dari Afrika mencapai 305,9 miliar dolar AS. China juga sudah menjadi mitra dagang utama Afrika selama 15 tahun berturut-turut.
Hadir dalam KTT FOCAC 2024 antara lain Presiden Senegal Bassirou Diomaye Faye, Presiden Mauritania Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani sekaligus Ketua Uni Afrika (AU), Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Presiden Kongo Felix Tshisekedi, Presiden Nigeria Bola Tinubu, Presiden Tanzania Samia Suluhu, Ketua Komisi Uni Afrika Moussa Faki Mahamat, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dan pemimpin negara maupun pemerintahan lainnya. (*)
batampos – Pemerintah terus berupaya mendorong praktik berkelanjutan dan mendukung agenda iklim dalam transformasi tata kelola pemerintahan. Komitmen tersebut disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas saat membuka Diskusi Tematik Tony Blair Institute (TBI) Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024, di Jakarta Convention Center, Kamis (05/09).
Dalam transformasi tata kelola, integrasi teknologi digital menjadi enabler yang sangat relevan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. “Transformasi digital diharapkan menjadi pondasi ekosistem keberlanjutan yang berlandaskan transparansi data dan interoperabilitas untuk pengambilan keputusan yang mendukung transisi energi yang berkeadilan,” jelasnya.
Saat ini, Kementerian PANRB sedang dalam proses menyusun Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) Tahun 2025-2045, yang memuat arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi nasional ke depan. GDRBN tersebut akan menyempurnakan upaya-upaya reformasi birokrasi yang telah berjalan saat ini. “Sekaligus mengakomodasi perubahan lingkungan strategis serta tantangan-tantangan global,” imbuh Anas.
Integrasi teknologi digital melalui Digital Public Infrastructure (DPI) atau Infrastruktur Publik Digital merupakan terobosan yang tengah dikembangkan pemerintah untuk memenuhi layanan publik dalam rangka implementasi green energy. Pemerintah telah meluncurkan GovTech Indonesia dengan nama INA Digital yang mencakup 9 Layanan Prioritas, termasuk di dalamnya mencakup Digital Public Infrastructure (DPI), layanan di bidang pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan lainnya yang akan terus dikembangkan.
Inovasi Artificial Intelligence (AI) digunakan untuk mengintegrasikan data yang kompleks dalam operasional DPI. Dalam riset yang dilakukan oleh European Union, kecerdasan buatan (AI) terbukti dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik dengan menyediakan informasi yang lebih akurat, menyesuaikan layanan sesuai kebutuhan pengguna, dan menyediakan beragam jenis layanan dengan biaya yang lebih terjangkau. Efisiensi yang telah dijabarkan tentunya mampu mengurangi jejak karbon yang dihasilkan dari pelayanan konvensional yang tidak terintegrasi.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Anas turut mengungkapkan harapannya agar konferensi internasional ini dapat memberikan perspektif baru dan dukungan terhadap upaya pemerintah mendorong transformasi tata kelola pemerintahan. “Mudah-mudahan ini bisa berdampak untuk menjaga iklim yang lebih berkelanjutan, hijau, dan nyaman,” tutupnya. (*)
Presiden Joko Widodo bersama Pemimpin Takhta Suci Vatikan Sri Paus Fransiskus saat pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)
batampos – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut kedatangan Paus Fransiskus di Stadion Madya kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta hari ini, Kamis (5/9), jelang Misa Suci bersama puluhan ribu umat Katolik di Indonesia.
Jokowi tampak menyambut Bapa Suci bersama Menteri Koordinator Bidang kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Ada pula Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Jokowi terlihat mengenakan batik sederhana dengan warna dominan coklat. Saat Paus tiba dengan mobil Innova Zenix-nya, Jokowi langsung menghampiri dan menyalaminya. Tak berapa lama, Luhut, Listyo, dan Agus mengikuti menyalami Paus.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan selamat menjalankan ibadah misa untuk seluruh umat Katolik di Indonesia.
“Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah misa suci dan semoga bisa menjadi berkat bagi sesama,” ujarnya, Kamis (5/9).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa pemerintah bersuka cita menyambut kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia.
“Dan hari ini umat Katolik indonesia bersuka cita karena dapat melakukan misa suci bersama dengan Yang Mulia Bapak Suci Paus Fransiskus,” tuturnya.
Jokowi menyampaikan bahwa umat Katolik di Indonesia merupakan bagian penting dari bangsa ini, dalam menjaga persatuan, menyebarkan kasih, dan toleransi bersama umat bergama lain.
“Perbedaan adalah kekayaan dan toleransi adalah pupuk bagi persatuan dan perdamaian kita sebagai bangsa,” pungkas Jokowi. (*)
Ilustrasi. Jukir liar mengutip uang parkir di pasar kaget di Simpang Tobing, Batuaji. Foto. Dalil Harahap/ Batam Pos
batampos – Juru parkir tanpa seragam dan karcis parkir masih banyak dijumpai di wilayah Batuaji dan Sagulung. Jukir bermasalah ini paling banyak dijumpai di pinggir jalan yang dijadikan lokasi pasar kaget. Masyarakat sudah lama mengeluh, namun belum ada penindakan yang berarti hingga kini.
Keberadaan para jukir liar ini meresahkan, sebab tidak saja pada ketidak jelasan peruntukan uang pungutan parkir dari pengendara, tapi juga pengendara yang harus bayar dobel meskipun parkir dalam satu kawasan.
Ini terjadi karena dalam satu kawasan dijaga lebih dari satu jukir. Jika pengendara pindah lokasi parkir, meskipun dalam kawasan yang sama tentu akan bayar lagi ke jukir yang jaga di lokasi tujuan berikutnya. Itu karena pengendara tadi tidak memiliki karcis parkir dalam kawasan tersebut.
“Itulah repot nya, karena mereka tak mau sediakan karcis. Kalau pindah parkir, pasti bayar lagi nanti di lokasi parkir berikut nya karena di sana beda lagi jukir nya. Kalau ada karcis kan enak tinggal tunjukin aja karcis parkir yang sudah kita bayar di jukir pertama tadi, ” keluh Nurul, warga Batuaji saat dijumpai di pasar Merlion, Marina.
Di wilayah Batuaji dan Sagulung, jukir-jukir yang tidak beraturan ini menjamur di setiap sudut ruko dan pinggir jalan. Dalam satu kawasan bisa lebih dari tiga jukir. Lokasi perbankan deretan ruko samping rumah sakit umum daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam misalkan, ada dua jukir yang berjaga di sana.
Padahal masih dalam satu kawasan dan jarak satu jukir dengan jukir lain tidak sampai 20 meter. Warga yang datang ke sana harus bayar dobel jika parkir di dua tempat yang berbeda.
Begitu juga jukir di lokasi pasar kaget. Jukir pasar kaget juga dikeluhkan karena tidak memiliki seragam parkir dan juga karcis parkir. Tarif yang dikenakan kepada pengendara sama dengan tarif baru yang ditetapkan pemerintah.
Pasar kaget yang berada di pinggir jalan depan perumahan Merlion, Marina misalkan hingga kini masih banyak jukir tanpa seragam dan karcis. Ini terjadi karena minimnya perhatian dan penertiban dari instansi pemerintah terkait.
Kepala Dinas Perhubungan kota Batam Salim sebelumnya mengaku akan segera menindak lanjuti keluhan masyarakat ini. Dia minta masyarakat yang menemukan oknum jukir yang seperti dikeluhkan kan ini hendaknya tidak usah membayar parkir. Itu tidak benar prosedurnya. Jukir resmi dari Dishub adalah berseragam, karcis dan kartu tanda pengenal.
“Tak usah takut. Kalau dia lakukan pemukulan atau perbuatan yang kurang menyenangkan lapor ke polisi. Ini kami lagi bergerak melakukan penertiban di lapangan, ” kata Salim beberapa waktu lalu.
Jukir yang resmi dari Dishub kata Salim susah diatur dengan baik melalui masing-masing koordinator lapangan. Selain dibekali dengan seragam dan kartu Identitas, jukir resmi ini juga dibekali dengan SOP melayani parkir kendaraan masyarakat.
Mereka tidak boleh lengah atau sembunyi saat masyarakat datang parkir kendaraan. Artinya parkir kendaraan masyarakat diatur dengan baik sehingga sesuai dengan kutipan biaya parkir yang mereka terima.
“Yang resmi itu ada ada sekitar 550 an orang di Batam ini. Sesuai dengan seragam yang kita sediakan tahun ini. Memang ada beberapa yang belum terima seragam baru karena seragam lamanya masih bagus. Tapi di lapangan aktifitas mereka diawasi. Kalau ada masalah, korlap nya kita panggil. Kami akan tertibkan semua masalah jukir ini. Bukan saja oknum yang bertindak sebagai jukir luar tapi juga jukir resmi yang terdata juga kita awasi, ” tutur Salim. (*)
Sejumlah kendaraan sedang melakukan pengisiian bahan bakar minya (BBM) di SPBU dijalan Sudirman beberapa waktu lalu, F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Meski belum memiliki barkode untuk program Subsidi Tepat Pertalite, takada pembatasan buat masyarakat atau pengendara di Kepri dalam pembelian BBM bersubsidi.
Manajemen PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Utara (Sumbagut) menyatakan komitmennya dalam program tersebut. Masyarakat juga tak perlu khawatir atas kabar simpang-siur yang menyebut bahwa ada batasan pembelian BBM jika tak punya barcode.
Demikian disampaikan oleh Officer Communication and Relations Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Nur Imam Mohamad. Dia menambahkan, program Subsidi Tepat Pertalite berfokus pada kendaraan roda empat.
“Ini bertujuan untuk pendataan serta klasifikasi terhadap pengguna BBM subsidi. Kami juga mau klarifikasi bahwa belum ada kebinjakan soal pembatasan itu,” kata Imam, Kamis (5/9) di Batam.
Pihaknya akan mengikuti aturan pemerintah dalam memberlakukan program tersebut. Sebagai informasi, program Subsidi Tepat Pertalite ini telah diterapkan di Provinsi Aceh sejak tahun 2023. Semua berjalan lancar untuk BBM jenis pertalite dan juga bio solar.
Katanya, banyak pengguna BBM yang sebelumnya menggunakan pertalite, kini mulai beralih ke BBM nonsubsidi. Itu disebabkan masyarakat kemungkinan telah merasakan manfaatnya.
“Lalu, QR Code ini digunakan untuk mendata masyarakat yang memang berhak mengonsumsi BBM subsidi. Yang menentukan boleh atau tidaknya kendaraan mengisi pertalite adalah pemerintah,” kata dia.
Imam menjelaskan, bahwa program Subsidi Tepat juga bertujuan untuk mengurangi penyalahgunaan BBM subsidi. Dengan sistem ini, penyalahgunaan seperti bio solar dapat lebih mudah dilacak dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum.
“Apabila terdeteksi adanya pengisian berulang di SPBU tertentu dan mencurigakan, sistem itu secara otomatis akan memasukkan kendaraan tersebut ke daftar merah, dan barcode-nya langsung diblokir,” ujar Imam.
Dia berharap, program ini dapat berguna buat masyarakat, khususnya pengendara. Khusus di Kepri, aturan pemberlakuan tersebut belum bisa dijelaskan secara gamblang lantaran masih menunggu instruksi dari pemerintah. (*)
Tumpukan sampah meluber hingga ke bahu jalan. Foto: Eusebius Sara/ Batam Pos
batampos – Sampah kembali menumpuk di lokasi bekas tempat penampungan sampah (TPS) di pinggir jalan menuju kawasan galangan kapal, Seilekop. Tumpukan sampah rumah tangga ini mulai meluber hingga ke bahu jalan sehingga mengganggu kenyamanan pengendara.
Lokasi penumpukan sampah ini dulunya merupakan TPS sementara, namun karena dikomplain oleh masyarakat yang berdiam di sekitarnya, TPS akhirnya dipindahkan ke lokasi kawasan kosong dekat galangan kapal Seilekop. Lokasi TPS baru ini lebih luas dan lapang serta jauh dari pemukiman.
Lokasi bekas TPS lama tersebut sebelumnya sudah dibersihkan oleh petugas pengangkut sampah dari Dinas Lingkungan Hidup. Lokasi pinggir jalan ini juga telah dipagar seng dan dipajang tulisan untuk tidak lagi buang sampah ke lokasi tersebut sebab TPS sudah pindah. Namun belakangan lokasi ini kembali disesaki sampah rumah tangga.
Imron, warga Seilekop menjelaskan, sampah ini hasil buangan dari masyarakat juga. Pengguna jalan dari mana saja menenteng sampah dari rumah dan melemparkan begitu saja ke lokasi bekas TPS tersebut. Konsentrasi armada pengangkut sampah sudah pindah ke TPS baru, akhirnya serakan sampah di TPS lama tadi kian bertambah banyak dari waktu ke waktu dan kini sudah meluber hingga ke bahu jalan.
“Susah diawasi. Di sepanjang jalan ini sebenarnya banyak sampah yang berserakan. Kebetulan saja yang di lokasi bekas TPS ini belum bersemak jadi masih nampak sampahnya. Yang lain sudah tak nampak lagi karena ditutupi semak. Banyak sebenarnya di pinggir jalan ini sampah yang berserakan seperti ini, ” kata Imron.
Sunardi, warga lainnya menuturkan, lokasi tumpukan sampah ini seharusnya tidak boleh ada sampah lagi karena pemisahan TPS dari lokasi tersebut ke Seilekop karena permintaan masyarakat yang bermukim di sekitar.
Banyak pemukiman warga yang berdampak jika lokasi tersebut masih dijadikan lokasi penampungan sampah. Lingkungan jadi tak sehat.
“Pindahnya TPS itu juga karena protes dari kami yang tinggal di sini. Kalau tetap saja seperti ini (ditimpukin) sampah percuma juga pindah TPS ke Seilekop sana. Tolong ini dibersihkan dan diawasi biar tak ada lagi yang sembarangan buang sampah ke sini, ” ujar Sunardi.
Camat Sagulung M Hafiz Rozie menyayangkan hal ini. Penumpukan sampah di pinggir jalan seharusnya tidak terjadi lagi karena armada pengangkutan sampah saat ini mencukupi. Di kecamatan Sagulung sudah ada 18 unit armada pengangkutan sampah, sehingga tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk membuang sampah ke pinggir jalan atau drainase.
.
“Inilah yang terus kita sampaikan bahwa jangan lagi buang sampah ke pinggir jalan di manapun. Taruh saja depan rumah, pasti diangkut. Dua kali dalam seminggu, ” ujar Hafiz.
Sebelumnya, Agus, petugas pengangkut sampah yang dijumpai di lapangan menuturkan, lokasi-lokasi TPS liar pinggir jalan yang selama ini ditumpuki sampah diangkut secara maksimal. Bahkan beberapa TPS liar sudah bersih total, namun karena masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke pinggir jalan maka sampah terus menumpuk dan tak pernah habis seperti yang terlihat saat ini.
“Bukan kami tak kerja. Pagi kami angkut, esoknya sudah ada lagi. Nah di lapangan ini kami kerja bukan hanya satu titik saja fokusnya. Harus keliling ke lokasi lain. Ini yang perlu diperhatikan juga sama masyarakat. Armada dan pekerja memang mencukupkan tapi kalau tidak didukung dengan tertib buang sampah ya sama saja, ” katanya.
Atas persoalan ini Satgas Pengawasan Sampah akan kembali memaksimalkan pengawasan di lapangan. Pelaku pembuangan sampah sembarangan akan kembali ditindak dengan tegas seusai peraturan daerah yang ada. (*)
batampos – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Batam mencatat realisasi pajak penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Januari hingga Agustus 2024 mencapai Rp 181 miliar dari target tahun 2024 yakni Rp 265 miliar.
Sekretaris Bapenda Kota Batam, M Aidil Sahalo mengatakan jumlah realisasi tersebut mencapai 68 persen dari target tahun 2024. Jika dibandingkan pada periode tahun 2023 dan 2022 realisasi tercapai masing masing 70 persen .
“Capaian hingga Agustus 2024 untuk PBB-P2 mencapai Rp 181 miliar , jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dan 2022 di periode yang sama mencapai Rp 182 miliar dari target Rp 258 miliar dan Rp 252 miliar,” ujar Aidil, Kamis (5/9).
Sementara jika dirincikan untuk periode Agustus saja capaian hanya Rp 38 miliar atau turun dari capaian dua tahun sebelumnya masing masing Rp 45 miliar dan Rp 98 miliar.
Perihal adanya relaksasi bagi masyarakat yang belum membayar di bulan Agustus, Aidil menerangkan untuk bagi wajib pajak yang belum membayar sampai batas waktu jatuh tempo 31 Agustus kemarin, maka akan dikenakan denda sebesar 1 persen per bulannya sampai maksimal denda 24 persen atau 2 tahun.
“Jika masyarakat yang belum membayar sampai jatuh tempo akhir Agustus kemarin maka itu bakal dikenakan denda sebesar 1 persen perbulannya,” jelasnya.
Piutang pajak, terutama PBB-P2, pertama kali muncul sejak KPP Pratama menyerahkan kewenangan penuh terkait PBB-P2 ke daerah. Hal ini menambah kompleksitas dalam manajemen pajak daerah, namun Bapenda memastikan komitmen penuh untuk menyelesaikan setiap tunggakan dengan tepat waktu.
“Dengan capaian positif ini, Kami (Bapenda) Kota Batam optimis dapat mencapai target pendapatan pajak tahun ini dan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah,” tutupnya. (*)
Ilustrasi. Warga saat membayar PBB di Mobil Keliling Bapenda Kota Batam di Kawasan KBC Batamkota beberapa waktu lalu. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Batam mencatat realisasi pajak penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Januari hingga Agustus 2024 mencapai Rp181 miliar dari target tahun 2024 yakni Rp265 miliar.
Sekretaris Bapenda Kota Batam, M Aidil Sahalo mengatakan, jumlah realisasi tersebut mencapai 68 persen dari target tahun 2024. Jika dibandingkan pada periode tahun 2023 dan 2022 realisasi tercapai masing masing 70 persen.
“Capaian hingga Agustus 2024 untuk PBB-P2 mencapai Rp181 miliar, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dan 2022 di periode yang sama mencapai Rp182 miliar dari target Rp258 miliar dan Rp252 miliar,” ujar Aidil, Kamis (5/9).
Sementara jika dirincikan untuk periode Agustus saja capaian hanya Rp38 miliar atau turun dari capaian dua tahun sebelumnya masing masing Rp45 miliar dan Rp98 miliar.
Perihal adanya relaksasi bagi masyarakat yang belum membayar di bulan Agustus, Aidil menerangkan untuk bagi wajib pajak yang belum membayar sampai batas waktu jatuh tempo 31 Agustus kemarin, maka akan dikenakan denda sebesar 1 persen per bulannya sampai maksimal denda 24 persen atau 2 tahun.
“Jika masyarakat yang belum membayar sampai jatuh tempo akhir Agustus kemarin maka itu bakal dikenakan denda sebesar 1 persen perbulannya,” jelasnya.
Piutang pajak, terutama PBB-P2, pertama kali muncul sejak KPP Pratama menyerahkan kewenangan penuh terkait PBB-P2 ke daerah. Hal ini menambah kompleksitas dalam manajemen pajak daerah, namun Bapenda memastikan komitmen penuh untuk menyelesaikan setiap tunggakan dengan tepat waktu.
“Dengan capaian positif ini, Kami (Bapenda) Kota Batam optimis dapat mencapai target pendapatan pajak tahun ini dan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah,” tutupnya. (*)
batampos – Pemerintah terus berupaya mendorong praktik berkelanjutan dan mendukung agenda iklim dalam transformasi tata kelola pemerintahan. Komitmen tersebut disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas saat membuka Diskusi Tematik Tony Blair Institute (TBI) Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024, di Jakarta Convention Center, Kamis (05/09).
batampos – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Batam mencatat realisasi pajak penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Januari hingga Agustus 2024 mencapai Rp 181 miliar dari target tahun 2024 yakni Rp 265 miliar.
