batampos  – Nasib para pekerja migran ilegal asal Indonesia yang bekerja di luar negeri ternyata tidak baik-baik saja. Sebab oleh negara luar mereka dianggap sebagai penjahat atau pembuat kriminal.

Seperti negara Malaysia, yang mengangap pekerja migran ilegal yang tak memiliki dokumen sebagai kriminal. Karena itu, setelah disidang di Malaysia, para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dideportasi. Dan ternyata ada ratusan PMI yang menunggu giliran di Malaysia untuk diusir.

Kemarin, sebanyak 32 PMI kembali dideportasi dari Malaysia. Mereka dideportasi dari Pelabuhan Pasir Gudang Malaysia menuju pelabuhan Feri Internasional Batamcenter sekitar pukul 15.00 WIB.

Salah satu sumber mengatakan nasib para PMI yang dideportasi sangatlah miris. Sebab sebelum dideportasi, para PMI harus disidang dan mendapat hukuman. Usai menjalani masa hukuman, barulah para PMI di deportasi.

“Saat di pelabuhan Malaysia mereka ini masih dianggap penjahat. Masih dipakaikan borgol. Saat naik kapal ke Indonesia, barulah borgol dilepas,” ujar sumber yang enggan disebut nama.

Sementara, Petugas BP3MI yang bertugas di wilayah Pelabuhan Batamcenter Indra Dwiputra mengatakan jumlah PMI yang dideportasi yakni 32 WNI . Sebanyak 23 orang berjenis kelamin laki-laki dan 9 perempuan.

“Mereka dideportasi, kasusnya sama dengan sebelumnya. Paspor mati, tak memiliki paspor atau dokumen bekerja,” ujar Indra disela kedatangan para PMI.

Menurut dia, modus yang digunakan para PMI ilegal untuk bekerja di Malaysia, diantaranya dengan alasan berkunjung atau wisata. Namun ternyata mereka tinggal dan bekerja di Malaysia tanpa dokumen.

“Kalau melihat syarat dan kelengkapan dokumen, jatuhnya mereka non prosedural atau ilegal,” tegas Indra.

Masih kata Indra, depoertasi para PMI merupakan yang ke lima kalinya di bulan Oktober.  Dimana menurut informasi, juga masih banyak PMI yang menunggu antrean dideportasi.

“Biasanya setiap minggu pasti ada deportasi. Untuk bulan Oktober saja, sudah 5 kali. Paling banyak 88 orang,” sebut Indra.

Masih kata Indra, para PMI nantinya akan dibawa ke Shelter penampungan sementara di kawasan Imperium Batamcenter. Dimana para PMI nantinya akan didata dan dibimbing, sembari menunggu jadwal untuk dipulangkan ke kampung halaman masing-masing.

“Jadi di shelter nantinya akan kami data, permasalahaan mereka seperti apa sehingga bisa dideportasi. Setelah didata, nanti mereka akan dijawalkan pulang. Untuk pemulangan mereka difasilitasi sepenuhnya oleh BP3MI,” jelas Indra. (*)

Reporter: Yashinta

batampos – Dalam rangka menjaga kepastian dan penerapan Good Governance dalam berinvestasi, Badan Pengusahaan Batam sedang melakukan penyempurnaan database dan Land Management System (LSM).

Sekretaris Menteri Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian RI Susiwijono Moegiarso selaku Ketua Dewan Pengawas BP Batam menjelaskan bahwa saat ini BP Batam sedang melakukan penyempurnaan sistem LMS (pengelolaan lahan), terutama terkait dengan database dan proses bisnis alokasi lahan.

Ketua Dewan Pengawas BP Batam menegaskan bahwa tidak ada moratorium pelayanan pertanahan selama penyempurnaan sistem LMS, yang waktunya kebetulan bersamaan dengan Kepala BP Batam Muhammad Rudi menjalani masa cuti.

⁠”tidak ada moratorium pelayanan, namun pengalokasian lahan baru belum dapat dilakukan, karena database tanah sedang dilakukan penyempurnaan terkait kualitas & integritas data.” Kata Susi.

“bahwa tidak benar pemberitaan yang beredar berkaitan dengan adanya moratorium pelayanan pertanahan, yang ada hanya penyempurnaan Database Lahan dan Sistem pengelolaannya.” Terangnya lebih lanjut.

Adapun saat ini pelayanan LMS tetap berjalan, tetapi khusus pelayanan pengalokasian statusnya off karena sedang pemutahiran data base. Sementara layanan lainnnya seperti perpanjangan hak atas tanah, peralihan & perijinan lainnya tetap berjalan normal.

Susiwijono Moegiarso berharap iklim investasi berjalan kondusif dan berpesan untuk dapat menjaga investasi dengan kepastian berusaha.

“Karena kalau dialokasikan sekarang, kemudian ada perbedaan karena perbaikan database, malah menimbulkan ketidakpastian. Kita ingin menjaga iklim investasi ini kondusif salah satunya dengan kepastian terkait pengelolaan tanah”. (*)

batampos – Sidang dugaan tindak pidana perkara narkotika sebanyak 35 kilogram yang melibatkan Ade, serta Efendi dan Nely, pasangan suami istri bergulir di Pengadilan Negeri Batam, Rabu (23/10). Agenda persidangan adalah dua saksi polisi penangkap, yang saat ini juga terjerat kasus narkotika karena menyalahgunakan barang bukti sabu.

Proses persidangan mendengar keterangan dua saksi polisi itu berlangsung secara online atau virtual, dikarenakan keduanya tengah menjalani tahanan di Rutan Polda Kepri. Kedua saksi itu yakni Wan Rahman dan Aryanto.

Dalam keterangannya, saksi polisi Wan Rahman menjelaskan penangkapan para terdakwa berawal dari informasi masyarakat, akan adanya transaksi narkotika dalam jumlah besar. Yang kemudian informasi itu ditelusuri dan mendapatkan pasangan suami yang akan melakukan transaksi narkotika.

“Kami mendapatkan pasangan suami istri ini di Pelabuhan Nongsa Pura hendak menjemput barang. Sebenarnya yang menjemput saudara Efendi, namun kami menemukan uang pada istri Efendi, yakni saudara Nely,” ujar Wan Rahman berdampingan dengan Ary secara online

Menurut Wan Rahman, terdakwa Efendi dijanjikan upah Rp 150 juta oleh seseorang. Tugasnya, yakni menjemput dan mengantar sabu itu ke Jakarta. Di jakarta, barang bukti sabu 35 kg itu akan dijemput oleh Ade.

“Karena itu, kami lakukan pengembangan sampai Jakarta. Saat melakukan transaksi di Jakarta, barulah kami menangkap Ade,” ungkap Wan lagi.

Masih kata saksi Wan, para terdakwa diduga menjadi sindikat narkotika internasional. Karena barang bukti sabu berasal dari luarnegeri.

“Diduga mereka sindikat narkoba internasional, makanya kami lakukan pengembangan,” jelas Wan.

Keterangan saksi polisi dibenarkan oleh para terdakwa. Namun salah satu terdakwa Ade, mengaku hanya diupah Rp 10 juta untuk mengambil sabu. Ia yang bekerja sehari-hari sebagai sales makanan tergiur uang tersebut karena butuh dana untuk operasi kaki sang kakak.

“Saya cuma diminta ambil 1 kg, tapi di TKP ada satu tas yang ternyata berisi 35 kantong. Ya saya bawa semua, kemudian saya ditanhkap,” ujar Ade.

Sementara pasangan suami istri, Efendi dan Nely mengaku dijanjikan uang Rp 150 juta untuk menjemput dan membawa sabu. Namun upah tersebut belum diterima.

“Untuk upah yang dijanjikan belum ada. Kami baru menerima uang operasional. Istri saya hanya ikut-ikutan saya,” ujar Efendi.

Usai mendengar keterangan terdakwa, sidang ditunda hingga minggu depan dengan agenda tuntutan dari jaksa.

Diketahui, pasangan suami istri Efendi dan Nely serta Ade dijerat dengan UU narkotika karena membawa 35 kg sabu. Ketiganya pun terancam pidana mati. (*)

Reporter: Yashinta

batampos – Pasangan calon gubernur-wakil gubernur (cagub-cawagub) Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad-Nyanyang Haris Pratamura, semakin menunjukkan kekompakan dan kompetensinya dalam memajukan Kepri. Didukung penuh oleh Prabowo Subianto, duet ini mampu menyinergikan program-program pemerintah pusat hingga daerah, membawa Kepri ke arah kemajuan yang lebih besar.

“Amanah ini disampaikan langsung kepada saya. Dan Pak Ansar sudah familiar di mata Pak Prabowo juga masyarakat Kepri. Kepri butuh Pak Ansar dan saya mendapatkan amanah mendampinginya di periode selanjutnya, agar koordinasi sampai konsolidasi pemda dengan pemerintah pusat bisa berjalan seirama,” kata Nyanyang, Senin (21/10/2024).

Ansar-Nyanyang memiliki kapasitas yang kuat untuk menyelaraskan berbagai program demi kemajuan daerah. Dedikasi mereka untuk membangun Kepri terlihat dari komitmen yang terus diperkuat, baik di bidang infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan.

Salah satu program besar yang akan dilanjutkan oleh Ansar-Nyanyang adalah pembangunan Jembatan Batam-Bintan. Proyek ini diyakini akan menjadi solusi untuk meningkatkan konektivitas dan aktivitas ekonomi di Kepulauan Riau.

“Jembatan Batam-Bintan adalah mimpi kita bersama. Ini sudah dicanangkan dari zaman Pak Ismeth Abdullah sebagai gubernur Kepri pertama dan sekarang di masa Pak Ansar baru kita seriusin lagi,” ungkap Nyanyang.

Tidak hanya di sektor infrastruktur, Ansar telah banyak melakukan perubahan nyata di Kepri melalui program-program pro rakyat yang berdampak positif. Kepercayaan masyarakat terus meningkat karena banyak program yang sudah dirasakan manfaatnya.

Salah satu program yang akan terus diperkuat oleh Ansar-Nyanyang adalah SPP gratis untuk siswa dan BPJS kesehatan bagi nelayan. Ke depan, mereka berencana memperluas cakupan penerima BPJS hingga mencakup tukang ojek, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Nyanyang menegaskan bahwa mereka telah merancang banyak kebijakan yang fokus pada kepentingan rakyat. Ia optimistis, dengan sinergi yang kuat, Ansar-Nyanyang akan mampu mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama membangun Kepri lebih baik di periode mendatang.

“Semua butuh proses dan kita tidak boleh putus asa. Mimpi kita bersama ini harus sama-sama kita wujudkan. Saya yakin tidak ada satupun masyarakat Kepri yang tidak ingin Kepri lebih maju dan berkembang,” tutup Nyanyang.

Dukungan dari Prabowo Subianto menjadi dorongan kuat bagi Ansar-Nyanyang untuk melanjutkan program-program unggulan dan membawa perubahan signifikan di Kepulauan Riau. Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, mereka siap menjadikan Kepri lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing. (*/adv)