batampos – Pemerintah Kota Batam terus mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memanfaatkan dana bergulir yang telah disediakan oleh pemerintah guna meningkatkan pertumbuhan usaha mereka.

Kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Kota Batam, Zulfahri mengatakan, memasuki awal Agustus 2024 ini, penyaluran dana bergulir yang bersumber dari APBD Batam telah mencapai Rp3,71 miliar dari target yang akan disalurkan tahun 2024 yakni Rp10,5 miliar.

“Ada penambahan, sekarang sudah di angka Rp3,71 miliar, ” ujar Zulfahri, Rabu (21/8).

Disebutnya, saat ini ada 36 unit usaha mikro yang mendapat bantuan pinjaman modal lunak ini. Zul menambahkan, pengajuan bantuan permodalan ini tergantung permintaan dari nasabah atau pelaku UMKM. Rata-rata pengajuan pinjaman mulai dari Rp100 juta sampai maksimal sebesar Rp150 juta. Namun ada juga yang mengajukan di bawah angka tersebut.

“Tergantung kebutuhan nasabah, karena batas maksimal pinjaman pelaku usaha mikro sebesar Rp150 juta,” sebutnya.

Sementara untuk jaminan pinjaman, Zul mengungkapkan masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu sertifikat bangunan atau properti. Hal ini guna menjamin pengembalian dana bergulir terjaga, dan menghindari adanya kredit macet.

Dana bergulir yang dikelola oleh Pemko Batam ini memberikan bunga flat sebesar 4 persen. Sedangkan untuk tenor jangka waktu pinjaman ditetapkan paling lama 5 tahun atau 60 bulan.

“Baik itu pinjaman pelaku usaha mikro atau koperasi maksimal 5 tahun dengan suku bunga flat 4 persen, ” tambah Zulfahri.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Kota Batam Hendri Arulan mengatakan, pelaku usaha mikro dan koperasi bisa mendapatkan dana pinjaman hingga Rp150 juta melalui program dana bergulir Pemerintah Kota Batam.

“Dinas Koperasi UMKM punya UPT dana bergulir dan ini bisa dimanfaatkan oleh UMKM untuk mendapatkan modal. Namun untuk dana bergulir kita masih menggunakan agunan,” ujarnya

Hendri menambahkan, selain dana bergulir pihaknya saat ini juga terus memberikan pelatihan bagi para UMKM untuk dapat memasarkan produknya, tentunya yang berhubungan dengan kemasan dan kualitas produk. Tercatat sampai saat ini sudah ada sekitar 75 ribu UMKM yang mendapatkan pembinaan.

“Puluhan ribu UMKM itu sudah banyak yang go digital. Kalau kami rasa sekarang ini kan yang namanya digital marketing itu sangat penting dan dibutuhkan dalam pemasaran,” tuturnya.

Ia berharap melalui upaya ini, pemerintah ingin memastikan bahwa UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan menjadi lebih kuat dalam ekosistem ekonomi nasional.

“Bagi pelaku usaha mikro atau koperasi yang ingin mengajukan pinjaman dana bergulir ini bisa langsung datang ke kantor Dinas KUKM Batam di Sekupang, ” pungkasnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman Pertamanan (Disperkimtan) Kota Batam akan merehabilitasi lima rumah tidak layak huni (RTLH). Rehab rumah tersebut bersumber APBD Kota Batam Tahun 2024.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan mengatakan, untuk tahun ini, total ada 5 rumah yang akan direhab melalui program rehabilitasi RTLH tersebut. Sementara itu bantuan rehabilitasi RTLH bersumber dari kementerian PUPR masih diperjuangkan di pusat.

“Ini yang dari APBD Batam, lima RTLH. Kalau dari APBN kita masih perjuangkan ke pusat, minimal bantuan RTLH dari pusat untuk Batam sama dengan tahun 2023 lalu yakni 796 rumah dan harapannya tahun ini bisa lebih banyak lagi, ” ujar Rudi.

Ia menyebutkan, berdasarkan pendataan se-Kota Batam pada tahun 2023 lalu, terdapat 20.763 RTLH yang tersebar di 11 kecamatan se-Kota Batam. “Yang tidak ada pembangunan RTLH itu hanya di kecamatan Batam Kota saja,” ungkap Rudi.

Selanjutnya, dari 20.763 RTLH ini sebanyak 796 RTLH telah selesai dikerjakan oleh Pemko Batam. Selebihnya lanjut Rudi akan diperjuangkan melalui APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR RI).

“Ini yang masih kita perjuangkan ke pusat, sehingga ke depan seluruh RTLH di Batam ini bisa dapat bantuan, ” sebutnya.

Program RTLH merupakan program perumahan yang yang berkelanjutan yang tujuannya untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kota Batam. Dimana setiap rumah diberikan bantuan sebesar Rp 20 juta dalam bentuk material bangunan.

“Rp 20 juta per unit dan diprioritaskan di tahun ini ada di kecamatan Sagulung,” ungkap Rudi.

Ada beberapa kriteria penerima bantuan RTLH diantaranya berpenghasilan di bawah UMR provinsi atau warga miskin sesuai data dari Kemensos. Belum memiliki rumah atau memiliki dan menghuni RTLH, belum pernah mendapat bantuan perumahan dari pemerintah atau pemerintah daerah, termasuk yang terkena bencana alam, kebakaran atau kerusuhan sosial.

Selain itu didahulukan bagi yang telah membangun rumah yang dibuktikan dengan telah mulai membangun rumah sebelum mendapat bantuan. Selanjutnya di poin 2 memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan bantuan peningkatan rumah tidak layak huni

“Rehabilitasi RTLH yang bersumber dari APBD Batam, untuk tahun ini kita prioritaskan di Sagulung. Penerima bantuan RTLH ini ditentukan dari usulan lurah. Kemudian diverifikasi konsultan sesuai persyaratan yang ada. Kita optimis di tahun 2024 ini bantuan RTLH dari kementerian PUPR bisa lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2023 lalu, ” tambah Rudi.

Ketua komisi IV Djoko Mulyono mengatakan, bahwa program RTLH ini diberikan kepada masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni. Dan ia berhharap dalam pendataan nantinya, kelurahan benar-benar harus objektif.“Yang paling penting penerima program harus didata objektif. Jangan ada faktor kedekatan di sini. Program ini harus terus dilakukan,” katanya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

batampos – Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara berhasil menyelamatkan aset daerah milik Pemerintah Kota (Pemko) Batam Senilai Rp334 miliar. Penyelamatan aset itu dilakukan dalam kurun waktu Januari hingga Agustus 2024.

Capaian kinerja penyelamatan aset tersebut pun mendapat penghargaan langsung dari Wali Kota Batam, Muhammad Rudi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batam, I Ketut Kasna Dedi, dalam acara penandatangaan Akta penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dari Developer ke Pemerintah Kota Batam di Kantor Pemko Batam, Selasa (20/8).

Kepala Kejari Batam, I Ketut Kasna Dedi mengatakan penandatangaan Akta penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dari Developer ke Pemerintah Kota Batam merupakan tindak lanjut dari pendampingan hukum Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Batam. Yang mana Kejaksaan memberi pendampingan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

“Penghargaan ini, merupakan prestasi untuk kami. Dan ini akan menjadi motivasi dan semangat bagi kami untuk tetap melakukan yang terbaik, terutama dalam memberi pelayanan hukum,” ujar Kasna Dedi.

Dikatakan Kasna, penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dari Developer ke Pemko Batam harus dilakukan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Permendagri nomor 9 tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana dan Fasilitas Umum.

“Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang (Developer atau pengembang) wajib diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 1 tahun setelah selesainya pembangunan,” jelas Kasna.

Adapun penyelamatan aset yang sudah diserahkan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) sejak bulan Januari hingga Agustus 2024 sebesar Rp 174.729.826.600 terkait aset lahan milik Pemko Batam yang di kursi pihak lain tanpa hak.

Sementara penyelamatan aset yang sudah diserahkan ke Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman (Perakimtan) Pemko Batam sebesar Rp 159.441.425.000. Penyerahan itu ditanda dengan penandatangaan akta penyerahan oleh 11 Developer ke Pemko Batam.

“Total aset yang di selamatkan senilai Rp 334.171.251.600,” pungkas Kasna. (*)

Reporter: Yashinta

batampos – Sebanyak empat ton ikan impor dari Malaysia dibagikan secara cuma-cuma kepada masyarakat di kota Batam untuk dikonsumsi. Ikan ini hasil penindakan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) terhadap gudang PT SLA beberapa waktu lalu.

PT SLA melanggar aturan karena mendatangkan ikan dari Malaysia secara ilegal. Ada kerugian negara atas aktifitas ilegal ini sehingga perusahaan ini dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp26.552.500.

Baca Juga: Curi Ikan di Perairan Natuna, Kapal dan Nelayan Vietnam Dibekuk KKP

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono menjelaskan ikan hasil sitaan dari gudang PT SLA ini masih layak dikonsumsi dan sesuai dengan aturan yang ada dibagikan secara cuma-cuma kepada masyarakat. Penyerahan ikan hasil sitaan dilaksanakan di pangkalan PSDKP Batam, Rabu (21/8).

“Ini sudah melalui pembahasan bersama dan memang layak dikonsumsi, makanya hari ini kita bagikan kepada masyarakat secara cuma-cuma. Total Ada empat ton ikan campuran, ” ujar Pung Nugroho.

Penindakan terhadap badan usaha atau pelaku yang mengimpikan ikan tanpa melalui prosedur ini juga sebagai bentuk komitmen KKP dalam menjaga stabilitas harga ikan lokal di kota Batam.

“Harganya relatif lebih murah dan berdampak pada nelayan lokal yang tentunya akan kalah bersaing dengan ikan impor ini. Kita sita, kita bagikan ke masyarakat secara cuma-cuma, ” jelasnya.

Ikan hasil pengawasan yang diserahkan kepada masyarakat ini diharapkan membantu untuk pemenuhan gizi di masyarakat, dimana ikan merupakan sumber protein yang tinggi.

“Melalui bantuan ikan ini juga akan meningkatkan konsumsi ikan nasional, solusi pangan, mengatasi dan menangkal kekurangan gizi dan tengkes (stunting), sejalan dengan kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pangkalan PSDKP Batam, Turman Hardianto Maha menjelaskan ikan tersebut diserahkan kepada 97 kepala keluarga dan 45 Panti asuhan di Kota Batam.

“Ikan tersebut dijamin mutunya dan layak konsumsi. Harapan kami masyarakat menjadi informan bagi kami. Apabila ada aktifitas ilegal segera melaporkan ke pangkalan PSDKP Batam,” ujar Turman. (*)

Reporter: Eusebius Sara

batampos – Petugas dan armada kapal pengawas Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) kembali bekuk kapal dan nelayan asing yang melakukan pencarian ikan di perairan Indonesia.

Penangkapan kali ini terjadi di wilayah perairan Natuna, yang mana satu unit kapal ikan berukuran 120 GT yang berisikan sembilan nelayan asal Vietnam dibekuk saat sedang melakukan pencurian ikan atau ilegal fishing, tepat pada HUT Kemerdekaan RI ke-79, Sabtu (17/8).

Dari atas kapal tersebut petugas mengamankan satu ton ikan campuran hasil tangkap kapal ikan asing tersebut serta sejumlah alat tangkap jenis trawl yang memang dilarang oleh pemerintah Indonesia.

“Mereka beraksi saat kita sedang merayakan HUT Kemerdekaan. Nelayan di sana lapor ke kita melalui video yang mereka rekam. Kita respon dan memang mendapati kapal ikan berbendera Vietnam ini sedang menangkap ikan di perairan Natuna,” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi, MM saat konferensi pers di Pangkalan PSDKP Batam, Rabu (21/8).

Pung juga mengatakan, operasi pengawasan ini merupakan tindak lanjut laporan dari masyarakat nelayan Natuna, yang menyampaikan aduan dan informasi aktifitas kapal ikan asing (KIA) yang sedang melakukan aktifitas penangkapan ikan di Laut Natuna Utara. Ditjen PSDKP langsung merespon dengan cepat dan dibuktikan kapal tersebut telah ditangkap dan berada di Pangkalan PSDKP Batam.

“Barang bukti berupa 1 unit BV 93481 TS (120 GT) dengan jumlah 9 ABK Asing yang merupakan WNA berkebangsaan Vietnam. dengan muatan sekitar 1 Ton (ikan campur). Estimasi perhitungan kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari kegiatan ilegal fishing ini yaitu sebesar Rp117,7 miliar,” katanya.

KIA tersebut langsung dikawal menggunakan KP ORCA 03 ke Pangkalan PSDKP Batam. Selanjutnya Tim PPNS Perikanan akan melakukan tindakan tegas dan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai informasi, dari bulan Januari sampai dengan saat ini Ditjen PSDKP berhasil mengamankan 116 Kapal Pencuri Ikan Ilegal, terdiri dari 100 Kapal Ikan Indonesia (KII) dan 16 KIA.

Untuk PSDKP Batam sendiri, ini merupakan kasus KIA yang ketujuh yang ditangani dalam setahun ini. Dua kasus diantaranya sudah selesai proses hukum atau inkrah.

“Sebelumnya ada enam kasus pencurian ikan oleh nelayan dan kapal asing yang kita tangani sepanjang tahun ini. Tiga diantaranya tangkapan kami (PSDKP) sendiri dan tiga lainnya tangkapan kawan-kawan dari Polri. Tambah ini jadi tujuh kasus, ” ujar Kepala PSDKP Batam Thurman Harianto, melalui Ketua Tim Kerja Intelejen dan Pengawasan Saiful Anam.

Sesuai dengan aturan dan undang-undang kelautan dan perikanan yang ada, dari masing-masing kasus ini penyidik menetapkan satu orang tersangka yakni nahkoda kapal.

“Sebenarnya ada dua tersangka dari masing-masing kapal yang kita amankan ini yakni nahkoda dan awak mesin kapal. Cuma selama ini awak mesin tak ada karena hampir semua kapal ikan asing ini nahkoda yang handel juga kamar mesin kapal, ” kata Anam. (*)

Reporter: Eusebius Sara

batampos – Permohonan Partai Buruh dan Gelora untuk me-ngubah mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, Selasa (20/8/2024).

MK mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah yang sebelumnya sebesar 25 persen suara atau 20 persen kursi partai politik atau gabungan partai politik hasil Pileg DPRD. Dimana pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan threshold pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai (7,5 persen) sebagaimana diatur pada Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Saat ini, contoh pada Pilgub DKI Jakarta, hanya PDIP yang belum bisa mengusung calon. Hal itu lantaran PDIP hanya memiliki 15 kursi (14 persen) atau kurang 7 kursi untuk memenuhi syarat 20 persen parliamentary threshold. Dengan putusan terbaru MK, PDIP bisa mengusung kandidat sendiri.

Hal serupa juga bisa terjadi di Batam. PDIP belum menentukan sikap perihal Pilwako Batam. Pada Pileg lalu, PDIP meraih tujuh kursi untuk DPRD Batam.

Artinya, partai tersebut bisa mengusung kandidatnya, atau bakal calon kepala daerah pilihan mereka.

Menanggapi hal itu, Ketua DPC PDIP Batam, Nuryanto, bakal melakukan konsolidasi internal. Keputusan akan sesegera mungkin dibuat, mengingat hanya ada waktu sepekan lagi menuju proses pendaftaran kepala daerah.

”Nanti kami konsolidasi lagi. Akan segera kami rapatkan. Ini mau merapat ke teman-teman. Inilah yang namanya mukjizat demokrasi di tengah ketidakpercayaan (untuk) Batam. Saya bersyukur atas ini (aturan ambang batas terbaru dari MK),” katanya.

Jika memang aturan tersebut berlaku juga untuk di Batam, ia memastikan PDIP akan mengusung calonnya. Sebagaimana diketahui, ada beberapa nama yang masuk daftar rekomendasi PDIP, di antaranya ada nama Putra Yustisi Respaty, Budi Mardianto, serta Udin P Sihaloho. Kemudian dari eksternal ada Marlin Agustina dan Jefridin Hamid.

”Kalau memang ini berlaku langsung, bisa dipakai keputusan MK ini, PDIP pasti ngusung lah. Kita ini bukan bicara kalah menang, tapi bagaimana demokrasi ini hidup,” ujarnya.

Sementara, pengamat politik di Kepri, Rahmayandi Mulda, menyebut bahwa produk hukum yang dikeluarkan MK bersifat resistensi politik. Yang terjadi saat ini atas produk hukum yang dibuat oleh partai-partai politik sebelumnya.

”Keputusan MK ini menjadi penetrasi dalam menyikapi dinamika politik kotak kosong. Suatu hal yang menjadi pertimbangan oleh MK, saya rasa adalah meminimalisir fenomena kotak kosong semakin meluas terjadi di daerah-daerah,” katanya.

Disinggung apakah aturan baru itu adalah strategis elite atau tidak, ia melihatnya secara pragmatis. Bagi Rahmayandi, MK menjalankan tugasnya dalam menjaga keberlangsungan demokrasi negeri ini.

”Kalau dilihat secara tugas dan fungsi, ini menjadi tanggung jawab MK dalam menjaga keberlangsungan demokrasi atas dinamika politik yang terjadi saat ini. Tapi keputusan MK ini masih setengah hati dan politis,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam mengaku masih menunggu petunjuk teknis dari KPU RI terkait putusan MK merekonstruksi syarat pencalonan kepala daerah.

”KPU provinsi dan kota/kabupaten sebagai implementator masih menunggu arahan KPU RI sebagai regulator atau pembuat dari regulasi,” ujar Ketua KPU Batam, Mawardi, Selasa (20/8).

Ia mengaku belum membaca sepenuhnya putusan MK terbaru soal Pilkada itu. Namun begitu Mawardi menegaskan, seluruh keputusan penyeleng-garaan pemilu tetap ada di KPU pusat.

”Sudah tadi beberapa temen-temen info juga. Intinya kami menunggu arahan KPU RI,” tambahnya.

Komisioner KPU Batam, Bosar Hasibuan, menambahkan, bila melihat hasil putusan MK tersebut, maka kini pencalonan kepala daerah dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap (DPT) di provinsi tersebut.

”Artinya partai politik bisa mengusulkan calon,” ujarnya.

Dimana kabupaten/kota dengan jumlah penduduk pada daftar pemilih tetap lebih dari 500 ribu sampai 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di kabupaten/kota tersebut.

”Jika di Batam DPT itu ada 500 ribu hingga 1 juta, maka partai politik yang memperoleh 7,5 persen dari suara sah maka bisa mengusung calon,” ujarnya kepada Batam Pos.

Namun begitu, Bosar mengaku belum bisa berbicara secara menyeluruh mengingat belum ada aturan resmi dari KPU RI mengenai putusan MK tersebut. ”Kalau untuk teknisnya tentulah menunggu aturan teknis dari KPU RI, ” pungkasnya. (*)

Reporter : Arjuna / Rengga Yuliandra