batampos – Berkas penyidikan kasus pencurian uang Rp 1,1 Miliar oleh Taufik Setiawan, petugas pengisian ATM bank BUMN di Kota Batam bergulir di Kejaksaan Negeri Batam. Saat ini, berkas tersebut tengah diteliti usai penyidik polisi pelimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU).

Kasi Pidum Kejari Batam, Iqram Syah Putra mengatakan berkas tersebut sudah tahap 1 atau dilimpahkan oleh penyidik polisi ke jaksa.

“Berkas sudah dilimpahkan ke kami minggu lalu,” ujar Iqram, Rabu (24/7).

Menurut dia, saat ini berkas perkara penyidikan itu sedang diteliti. Untuk mastikan apakah penyidikan dari penyidik polisi sudah lengkap dan dirasa cukup.

Baca Juga: Pendapatan Bus Trans Batam Baru Capai 40 Persen dari Target Tahun Ini

“Saat ini sedang diteliti jaksa untuk memastikan kelengkapan penyidikan,” sebut Iqram.

Masih kata Iqram, jika hasil penelitian kasus dinyatakan lengkap, maka akan ada tahapan selanjutnya disebut P21 . Namun jika tak lengkap maka jaksa akan p19 atau mengembalikan berkas ke penyidik untuk dilengkapi.

“Ini masih di pelajari dan diteliti jaksa, jadi belum bisa memastikan lengkap atau tidanya,” kata Iqram.

Diketahui, pada bulan Juni lalu polisi mengungkap kasus pencurian yang dilakukan Taufik Setiawan, petugas pengisian ATM dengan total kerugian Rp 1,1 miliar. Uang hasil curian itu oleh pelaku digunakan untuk membeli kendaraan hingga judi online.

Baca Juga: DPRD Batam Soroti Masalah Narkoba di Simpang Dam yang Tak Kunjung Tuntas

Aksi pencurian Taufik bisa berjalan lancar dalam waktu lama, karena pelaku bertugas sebagai investigator di perusahaan pengelolaan, mengisi, dan perbaikan ATM tersebut. Kecurigaan pihak perusahaan muncul ketika mengecek laporan pengisian uang di 6 mesin ATM yang dilakukan oleh Taufik.

Kemudian pada 9 Juni, pihak perusahaan memeriksa enam lokasi mesin ATM di Nagoya Newton, Pasar Legenda Malaka, Indomaret Pasir Putih, MCDermott, RS Elisabeth Lubukbaja, dan Kepri Mall. Mereka menemukan beberapa kaset ATM yang tidak sesuai dengan jumlah uang yang tertera pada hasil print counter dan mendapati bahwa kaset tersebut kosong.

Pihak perusahaan kemudian melakukan audit internal atas temuan tersebut. Hasilnya ditemukan Taufik diduga telah melakukan pencurian secara bertahap.

Tim audit dari Jakarta melakukan pemeriksaan dan menemukan bahwa Taufik mencuri uang dari beberapa mesin ATM secara bertahap, dengan total Rp 1.137.450.000. (*)

Reporter: Yashinta

batampos – Satreskrim Polresta Barelang dan Unit Reskrim Polsek Batam Kota masih menyelidiki kasus pengeroyokan sekuriti dan pelecehan verbal yang dilakukan sekuriti Perumahan Grand BSI, Batam Kota.

Kasat Reskrim Polresta Barelang AKP Giadi Nugraha mengatakan pihaknya saat ini tengah memeriksa saksi-saksi dalam kejadian tersebut.

“Saat ini proses pemeriksaan saksi-saksi,” ujarnya, Rabu (24/7).

Ia menjelaskan dalam kasus ini pihaknya menerima dua laporan polisi. Usai pemeriksaan saksi, pihaknya akan melakukan gelar perkara.

Baca Juga: Respons Rudi Soal Marak Kasus Bunuh Diri di Jembatan Barelang: Kan Sudah Dirukiah Ya

“Yang dilakukan sekuriti ini masuk ke pelecehan verbal yang ditangani PPA. Dan kasus pengeroyokan di Polsek Batam Kota,” katanya.

Dalam kasus ini, polisi turut mengantongi rekaman CCTv di pos penjagaan perumahan. Di lokasi tersebut, awalnya sekelompok pria mendatangi sekuriti yang sedang duduk.

Kemudian terjadi cek-cok hingga sekuriti tersebut dikeroyok menggunakan tangan kosong.

“Kita sudah mendapatkan rekaman CCTv-nya,” tegasnya.

Baca Juga: DPRD Batam Soroti Masalah Narkoba di Simpang Dam yang Tak Kunjung Tuntas

Sebelumnya, dua sekuriti di Perumahan Grand BSI, Batam Kota diduga melakukan pelecehan verbal terhadap wanita berinisial J. Usai melakukan hal tersebut, sekuriti ini dikeroyok oleh sekelompok pria yang merupakan keluarga korban.

Peristiwa ini terjadi pada Minggu (21/7) malam. Saat itu, korban berjalan kaki melewati pos penjagaan perumahan. Namun, kedua sekuriti menggoda korban dengan perkataan dan tatapan. Akibatnya, korban ketakutan dan berlari hingga terjatuh dan mengalami luka di bagian kening. (*)

Reporter: Yofi Yuhendri

batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam, merespons surat yang dikirim Ombdsman RI perwakilan Kepulauan Riau (Kepri), terkait temuan reklame yang diduga melanggar aturan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Batam, Raja Azmansyah mengamini bahwa pemasangan reklame haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi standar etik, estetik, teknis, fiskal, administrasi dan keselamatan. Dengan begitu diharapkan penyelenggaraan reklame bisa tertib, rapi, dan sesuai ketentuan.

Terkait pengawasan reklame, berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwako) Batam Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaran Pajak Reklame Kota Batam, pada Pasal VII menerangakan bahwa pengawasan tayang reklame dilakukan oleh Tim Penertiban Tayang Reklame (TPTR).

Baca Juga: Baru 23 Anggota DPRD Batam Terpilih Serahkan LHKPN

“Penertiban atau pembongkaran reklame dilaksanakan apabila penyelenggaraan reklame telah habis masa berlakunya. Kemudian dilakukan tanpa memperoleh persetujuan wali kota. Lalu, tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana Peraturan Wali Kota,” kata Azman, Rabu (24/7).

Untuk langkah tegas, Bapenda Batam menekankan bahwa TPTR telah melakukan upaya penertiban. Namun khusus untuk reklame yang ditayangkan terkait dengan pelaksaan Pemilu, saat ini TPTR masih berkoordinasi dengan Bawaslu sebagai pihak yang berwenang terhadap penertiban alat peraga Pemilu.

“Kita melakukan (pengawasan) tiap dia kali seminggu. Bahkan kita memanggil wajib pajak yang memasang tidak sesuai dengan estetika,” katanya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Batam, Safari Ramadhan juga menyoroti maraknya reklame yang dipasang tanpa memperhatikan aturan yang berlaku. Dewan saat ini menunggu arahan lanjutan bila diperlukan untuk memanggil pihak-pihak terkait.

Baca Juga: Program PIN di Kota Batam, 156 Anak Dapat Imunisasi Polio Gratis

Dia menambahkan, bahwa perusahaan advertising harus benar-benar menjadikan peraturan sebagai padanan untuk pemasangan reklame. Di Batam, tak sedikit tempat yang tak sesuai dijadikan medium pariwara.

“Kalau ada yang melanggar aturan, atau bahkan sampai membahayakan pengguna jalan, sebaiknya itu ditertibkan. Saya tidak bisa memastikan, tapi jika ada aduan dari masyarakat, kami (DPRD Batam) bakal menindaklanjuti,” ujar Safari.

Ombudsman Kepri tengah menyoroti pemasangan reklame nonbillboard di Batam yang diduga menyimpang. Pasalnya reklame tersebut di pasang pada media jalan, pohon, tiang listrik dan lokasi lainnya.

Baca Juga: Pendapatan Bus Trans Batam Baru Capai 40 Persen dari Target Tahun Ini

Hal itu bertentangan dengan beberapa Peraturan Daerah (Perda) Batam, diantaranya Perda Nomor 15 tahun 2001, Perda Nomor 6 tahun 2007, Perda Nomor 16 tahun 2007, dan Perda Nomor 1 tahun 2024.

Ombudsman Kepri diketahui juga telah memberikan sejumlah saran kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Batam melalui surat yang dikirimkan pada Jumat, 19 Juli 2024. (*)

Reporter: Arjuna

batampos – Simpang Dam atau lebih dikenal warga Batam sebagai Kampung Aceh sudah berkali-kali menjadi sasaran operasi kepolisian atas tindak kejahatan peredaran narkotika. Belum genap setahun, masih saja pencandu sabu datang ke kawasan tersebut.

Terkini, Badan Nasional Narkotika Republik Indonesia (BNN RI) mengambil langkah tegas dengan melakukan pencanangan deklarasi bersih narkoba di lokasi tersebut. Hal ini menjadi sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batam.

Anggota Komisi 1 DPRD Batam, Muhammad Fadli mengatakan permasalahan peredaran narkoba di Simpang Dam, Mukakuning sudah menjadi rahasia umum sebagai lokasi transaksi gelap narkoba.

“Informasi yang saya dapat bahwa lokasi itu saat ini menjadi kampung bersih narkoba. Namun peran serta masyarakat dan juga aparat penegak hukum dan ikuti bertanggung jawab menekan peredaran narkoba di lokasi tersebut,” kata dia, Rabu (24/7).

Baca Juga: Lakukan Pelecehan Verbal, 2 Sekuriti Dikeroyok Warga Batam Kota

Fadli menyebut jika ingin menindaklanjuti, mulai dari perangkat RT/RW dan penegak hukum harus saling bersinergi.

“Kita sama-sama ketahui narkoba ini merupakan lingkaran yang tak ada putusnya dan bisnis besar maka perlu kekuatan bersama untuk mencegahnya,” sebutnya.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Lik Khai, menyatakan keprihatinannya dan meminta Satuan Patroli Laut (Sat Polair) untuk memperketat patrolinya di perairan Batam dan Kepri.

“Jalur laut menjadi pintu masuk paling rawan dan pengawasannya harus ekstra ketat. Narkoba diselundupkan dengan berbagai cara ilegal, mulai dari awal keberangkatan kapal hingga sebelum tiba di pelabuhan,” kata Lik Khai.

Menurutnya, modus seperti perniagaan narkoba saat kapal singgah menjadi modus yang marak digunakan para penyelundup.

Baca Juga: Pemilik dan Pemain Gelper New Sugar Minta Bebas

“Bandara hanya memiliki satu pintu masuk, sehingga pengawasannya relatif mudah. Lain halnya dengan jalur laut yang memiliki banyak celah,” jelas Lik Khai.

Kepala BNN RI, Komjen Pol Marthinus Hukom mengatakan pihaknya terus menjalin koordinasi dengan pihak negara Thailand ,Singapura dan Malaysia karena narkoba adalah trans organize crime atau kejahatan internasional.

“Ada sisi gelap yang belum kami bongkar dari peredaran gelap narkoba internasional ini dari mana asal usul barang (narkoba) ini datang, maka langkah kami harus menjalin kerja sama antar negara,” kata dia.

Membangun komitmen bersama dengan saling berbagi informasi melalui investigasi bersama dan berbagai upaya membendung arus narkoba itu.

“Karena narkoba merupakan bisnis besar, uang yang berputar itu besar sekali jika tidak dihadapi dan tangani secara serius mereka para pelaku akan menjadi patron dari peredaran narkoba itu,” terangnya.

Komjen Pol Marthinus Hukom, menjelaskan bahwa Simpang Dam telah lama menjadi sorotan sebagai titik rawan transaksi narkotika.

“Kami mendirikan pos di sini sebelumnya, namun evaluasi menunjukkan bahwa pendekatannya perlu lebih mendalam. Kami ingin melibatkan seluruh stakeholder dari tingkat kota hingga provinsi untuk menyelesaikan masalah ini,” ujarnya.

Baca Juga: Air Mati Lagi di Tanjungsengkuang, PT ABH: Dampak dari Penurunan Produksi di IPA Mukakuning dan Duriangkang

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen BNN RI untuk melindungi masyarakat dari ancaman narkoba.

“Kami tidak hanya melihat dari sisi hukum, tapi juga dari sudut pandang sosial dan ekonomi. Ini memerlukan pendekatan komprehensif,” tambahnya.

BNN RI juga menyoroti pentingnya melibatkan tokoh masyarakat dan agama dalam upaya pencegahan. Mereka akan melakukan penelitian mendalam untuk memahami akar permasalahan yang ada di masyarakat sekitar Simpang Dam.

“Kami juga akan melakukan pemetaan aktor atau tokoh yang berpotensi mempengaruhi masyarakat dalam konteks ini,” jelas Marthinus.

Dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat, BNN RI berkolaborasi dengan para patron dan tokoh masyarakat setempat. (*)

Reporter: Azis Maulana