batampos – Aksi unjuk rasa puluhan buruh di depan Gedung Graha Kepri, Kota Batam, Kamis, (16/4), berujung dialog langsung dengan pemerintah daerah. Sejumlah tuntutan yang disuarakan pekerja, mulai dari isu nasional hingga persoalan teknis di tingkat lokal, mendapat tanggapan dari pejabat terkait.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kepulauan Riau, Dicky Wijaya, bersama Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, menemui massa aksi dan mendengarkan aspirasi mereka. Dalam pertemuan itu, Dicky mengatakan pemerintah daerah akan meneruskan tuntutan buruh yang berada di ranah kewenangan pusat.

Dari empat tuntutan yang disampaikan, dua di antaranya menyangkut isu nasional, yakni dorongan pengesahan undang-undang ketenagakerjaan baru dan penghapusan praktik alih daya (outsourcing).

“Untuk isu nasional seperti undang-undang ketenagakerjaan dan outsourcing, itu akan kami teruskan. Pemerintah pusat juga masih berproses, termasuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi,” ujar Dicky.

Adapun tuntutan lain yang bersifat lokal langsung menjadi fokus pemerintah daerah. Salah satu yang disorot adalah praktik ketenagakerjaan yang dinilai merugikan pekerja, termasuk penyalahgunaan skema magang. Dicky menegaskan, pihaknya tidak akan lagi mentolerir praktik magang yang menyimpang dari ketentuan.

“Semua program magang harus sesuai regulasi. Kami tidak membolehkan lagi ada penyimpangan yang merugikan pekerja,” katanya.

Selain itu, pemerintah daerah juga menyoroti praktik pengupahan yang masih di bawah standar. Dicky mengungkapkan, sejumlah perusahaan diduga memanfaatkan badan usaha dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) kategori mikro dan kecil untuk menekan biaya tenaga kerja.

“Kalau pekerjaan dialihkan ke perusahaan mikro, sering kali buruh menjadi korban karena menerima upah di bawah UMK. Ini yang sedang kami benahi,” ujarnya.

Disnakertrans Kepri, kata dia, membuka ruang pengaduan bagi pekerja yang mengalami pelanggaran hak, khususnya terkait upah. Buruh diminta aktif melaporkan jika menemukan praktik yang tidak sesuai ketentuan.

Sementara itu, dua tuntutan lain yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta prioritas tenaga kerja lokal juga menjadi perhatian pemerintah.

Pemprov Kepri menyatakan komitmennya untuk mendorong perusahaan mematuhi ketentuan penyerapan tenaga kerja lokal, termasuk kewajiban mempekerjakan minimal 20 persen pekerja setempat di kawasan industri.

Namun, Dicky mengakui tantangan masih muncul pada aspek kompetensi tenaga kerja. Sejumlah sektor industri, seperti pengelasan, masih membutuhkan tenaga terampil yang belum sepenuhnya terpenuhi dari tenaga kerja lokal.

“Setiap tahun kami menggelar pelatihan untuk meningkatkan kompetensi agar sesuai kebutuhan industri,” katanya.

Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, menilai aspirasi buruh, terutama terkait prioritas tenaga kerja lokal, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah daerah.

Ia menyoroti tingginya jumlah lulusan SMA dan SMK di Batam yang membutuhkan akses pekerjaan setiap tahun.

“Aspirasi ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengutamakan putra daerah,” ujarnya.

Firmansyah juga menekankan pentingnya pengawasan bersama dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024. Ia mengajak buruh dan masyarakat turut mengawal pelaksanaan aturan tersebut agar berjalan efektif.

“Jika ada perusahaan yang tidak patuh, segera laporkan. Pengawasan tidak bisa hanya dilakukan pemerintah, tetapi perlu keterlibatan semua pihak,” kata dia.(*)

Artikel Buruh di Batam Tuntut Penghapusan Isu Outsourcing hingga Upah Murah pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Warga mengeluhkan padamnya lampu penerangan jalan umum (PJU) di ruas Jalan dari Simpang 4 Melcem menuju Tanjung Sengkuang. Kondisi gelap gulita ini disebut sudah berlangsung sekitar sepekan terakhir dan memicu kekhawatiran, terutama bagi pengguna jalan pada malam hari.

Salah seorang warga, Andi, 34, mengatakan bahwa padamnya lampu jalan membuat jarak pandang sangat terbatas. Ia mengaku sering melintas di kawasan tersebut sepulang kerja dan merasa tidak nyaman dengan kondisi yang ada.

“Sudah hampir seminggu lampunya mati semua. Kalau malam gelap kali, takut juga kalau ada kendaraan dari arah berlawanan atau lubang di jalan,” ujarnya, Kamis (16/4).

Keluhan serupa disampaikan Rina, 29, warga lainnya yang tinggal tidak jauh dari lokasi. Menurutnya, kondisi gelap tersebut juga meningkatkan potensi tindak kejahatan.

“Kalau gelap begini rawan juga. Kami jadi waswas kalau harus keluar malam. Biasanya jalan ini cukup ramai, tapi sekarang jadi sepi,” katanya.

Warga menduga padamnya lampu jalan tersebut bisa saja disebabkan oleh kerusakan jaringan atau bahkan hilangnya kabel. Namun hingga kini belum ada kepastian penyebabnya.

“Kami tidak tahu pasti apa penyebabnya. Ada yang bilang mungkin kabelnya hilang atau rusak. Harapannya segera diperiksa dan diperbaiki,” tambah Andi.

Pantauan di lapangan menunjukkan, sepanjang ruas jalan tersebut memang minim pencahayaan saat malam hari. Hanya sedikit cahaya dari kendaraan yang melintas menjadi penerangan, sehingga kondisi jalan tampak gelap dan berisiko.

Warga berharap instansi terkait segera turun tangan untuk melakukan pengecekan dan perbaikan. Selain demi kenyamanan, penerangan jalan juga dinilai penting untuk keselamatan pengguna jalan.

“Kami minta segera diperbaiki. Jangan sampai ada kejadian yang tidak diinginkan baru ditangani,” kata Rina.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Bidang PJU Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Batam, Kukuk, mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat dan langsung menindaklanjutinya dengan pengecekan di lapangan.

“Kami sudah mendapat informasi terkait padamnya PJU di ruas jalan tersebut. Tim langsung kami turunkan ke lapangan untuk melakukan pengecekan,” ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan sementara, ditemukan adanya gangguan pada jaringan listrik PJU.

“Ternyata ada masalah di jaringan. Ada yang korslet, kemudian terbakar. Ini yang menyebabkan lampu padam,” jelas Kukuk.

Ia menambahkan, pihaknya saat ini tengah melakukan perbaikan agar penerangan dapat kembali normal secepatnya.

“Semoga malam ini sudah bisa menyala kembali,” tambahnya.(*)

Artikel Warga Tanjung Sengkuang Resah karena Sudah Sepekan Lampu Jalan Padam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Warga mengeluhkan padamnya lampu penerangan jalan umum (PJU) di ruas Jalan dari Simpang 4 Melcem menuju Tanjung Sengkuang. Kondisi gelap gulita ini disebut sudah berlangsung sekitar sepekan terakhir dan memicu kekhawatiran, terutama bagi pengguna jalan pada malam hari.

Salah seorang warga, Andi, 34, mengatakan bahwa padamnya lampu jalan membuat jarak pandang sangat terbatas. Ia mengaku sering melintas di kawasan tersebut sepulang kerja dan merasa tidak nyaman dengan kondisi yang ada.

“Sudah hampir seminggu lampunya mati semua. Kalau malam gelap kali, takut juga kalau ada kendaraan dari arah berlawanan atau lubang di jalan,” ujarnya, Kamis (16/4).

Keluhan serupa disampaikan Rina, 29, warga lainnya yang tinggal tidak jauh dari lokasi. Menurutnya, kondisi gelap tersebut juga meningkatkan potensi tindak kejahatan.

“Kalau gelap begini rawan juga. Kami jadi waswas kalau harus keluar malam. Biasanya jalan ini cukup ramai, tapi sekarang jadi sepi,” katanya.

Warga menduga padamnya lampu jalan tersebut bisa saja disebabkan oleh kerusakan jaringan atau bahkan hilangnya kabel. Namun hingga kini belum ada kepastian penyebabnya.

“Kami tidak tahu pasti apa penyebabnya. Ada yang bilang mungkin kabelnya hilang atau rusak. Harapannya segera diperiksa dan diperbaiki,” tambah Andi.

Pantauan di lapangan menunjukkan, sepanjang ruas jalan tersebut memang minim pencahayaan saat malam hari. Hanya sedikit cahaya dari kendaraan yang melintas menjadi penerangan, sehingga kondisi jalan tampak gelap dan berisiko.

Warga berharap instansi terkait segera turun tangan untuk melakukan pengecekan dan perbaikan. Selain demi kenyamanan, penerangan jalan juga dinilai penting untuk keselamatan pengguna jalan.

“Kami minta segera diperbaiki. Jangan sampai ada kejadian yang tidak diinginkan baru ditangani,” kata Rina.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Bidang PJU Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Batam, Kukuk, mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat dan langsung menindaklanjutinya dengan pengecekan di lapangan.

“Kami sudah mendapat informasi terkait padamnya PJU di ruas jalan tersebut. Tim langsung kami turunkan ke lapangan untuk melakukan pengecekan,” ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan sementara, ditemukan adanya gangguan pada jaringan listrik PJU.

“Ternyata ada masalah di jaringan. Ada yang korslet, kemudian terbakar. Ini yang menyebabkan lampu padam,” jelas Kukuk.

Ia menambahkan, pihaknya saat ini tengah melakukan perbaikan agar penerangan dapat kembali normal secepatnya.

“Semoga malam ini sudah bisa menyala kembali,” tambahnya.(*)

Artikel Warga Tanjung Sengkuang Resah karena Sudah Sepekan Lampu Jalan Padam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Polresta Barelang kembali menggencarkan penertiban kendaraan bermotor berknalpot tidak sesuai spesifikasi atau knalpot brong melalui patroli hunting yang dilaksanakan Satuan Lalu Lintas di sejumlah ruas jalan utama Kota Batam, Kamis (16/4). Langkah ini dilakukan sebagai respons atas banyaknya keluhan masyarakat yang merasa terganggu oleh kebisingan kendaraan di kawasan permukiman maupun jalan protokol.

Patroli berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga 12.00 WIB dengan menyasar kendaraan roda dua dan roda empat yang menggunakan knalpot tidak standar, tidak membawa surat kendaraan, serta tidak memenuhi kelengkapan berkendara lainnya.

Sejumlah titik strategis menjadi sasaran, mulai dari kawasan Kepri Mall, Simpang Gelael, Simpang KDA, hingga wilayah Nongsa yang dinilai rawan pelanggaran lalu lintas.
Kasatlantas Polresta Barelang Kompol Afiditya Arief Wibowo mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat agar lebih disiplin di jalan raya. “Kami menindak pelanggaran yang kasat mata seperti knalpot brong dan kelengkapan kendaraan, namun pendekatan yang kami lakukan tetap humanis agar masyarakat memahami pentingnya keselamatan berlalu lintas,” ujarnya.

Dalam kegiatan itu, petugas menggunakan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile sehingga proses penindakan dilakukan secara elektronik. Menurut Afiditya, penggunaan teknologi ini bertujuan menciptakan penegakan hukum yang lebih transparan dan akuntabel. “Dengan ETLE Mobile, setiap pelanggaran tercatat dengan jelas sehingga prosesnya lebih modern dan objektif,” katanya.

Selama patroli berlangsung, petugas menindak sembilan kendaraan yang terbukti melanggar, terdiri dari dua kendaraan roda empat dan tujuh kendaraan roda dua. Para pengendara yang terjaring juga diberikan teguran serta edukasi agar segera mengganti knalpot dengan standar pabrikan demi menjaga kenyamanan masyarakat.

Tanggapan positif datang dari warga Batam, salah satunya Rian, warga Sei Panas, yang mengaku selama ini suara knalpot brong sering mengganggu waktu istirahat keluarganya. “Kalau malam suara motor itu keras sekali, anak-anak sampai terbangun. Saya senang polisi mulai rutin menertibkan karena memang sudah meresahkan,” katanya.

Hal senada disampaikan Lina, warga Batam Centre, yang menilai penindakan seperti ini penting demi keselamatan di jalan. “Kadang pengendara knalpot brong juga suka ngebut dan bikin kaget pengguna jalan lain. Menurut saya penertiban ini bagus supaya pengendara lebih tertib,” ujarnya.

Polresta Barelang memastikan patroli serupa akan terus dilakukan secara berkala di berbagai titik kota. Kepolisian berharap dukungan masyarakat dapat memperkuat upaya menciptakan budaya tertib berlalu lintas sehingga jalan raya di Batam menjadi lebih aman, nyaman, dan bebas dari kebisingan yang mengganggu warga.(*)

Artikel Polisi Kembali Gencarkan Patroli Penertiban Knalpot Brong pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Tren kopitiam kembali populer di Kota Batam dengan konsep kekinian yang menarik minat anak muda. Tak hanya menyajikan kopi khas, sejumlah kopitiam kini hadir dengan desain estetik serta menu yang variatif.

Kopitiam modern di Batam menawarkan pengalaman berbeda, mulai dari kopi susu, roti bakar premium, hingga hidangan berat yang cocok untuk nongkrong maupun bekerja.

Berikut 5 kopitiam kekinian di Batam yang bisa menjadi pilihan:

1. Kopitiam Tuan Muda

Kopitiam ini dikenal dengan menu unik seperti nasi uduk bunga telang dan bakmi ayam komplit. Tempatnya nyaman untuk bersantai sambil menikmati kuliner. Berlokasi di kawasan Aviari, Batu Aji.

2. Mentari Kopitiam

Menawarkan menu khas peranakan dengan suasana luas dan estetik. Cocok untuk nongkrong bersama teman atau sekadar berburu foto. Memiliki cabang di Pasir Putih dan Penuin.

3. Kooala Kopitiam

Mengusung konsep Melayu dengan berbagai pilihan menu khas Malaysia. Tempat ini menjadi favorit bagi pecinta kuliner serumpun. Berlokasi di Tiban Center, Sekupang.

4. Taman Rempah Peranakan Cafe & Restaurant

Kopitiam baru dengan konsep vintage peranakan. Menyajikan beragam menu, mulai dari makanan berat hingga dessert dengan tampilan menarik. Berada di kawasan Bengkong.

5. Kopitiam & Co

Menghadirkan konsep modern dengan menu yang beragam. Cocok untuk nongkrong santai di pusat kota. Berlokasi di Nagoya City Walk.

Kehadiran kopitiam kekinian ini menunjukkan bagaimana kuliner tradisional mampu beradaptasi dengan selera generasi muda. Perpaduan antara cita rasa klasik dan konsep modern menciptakan pengalaman baru dalam menikmati kopi di Batam.

Sebelum berkunjung, pengunjung disarankan untuk memastikan jam operasional masing-masing tempat.(*)

Artikel Rekomendasi Kopitiam Hits di Batam, Menu Lezat dan Spot Instagramable pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Perkara dugaan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural dengan terdakwa Devina Aprilyani alias Adek kembali bergulir di Pengadilan Negeri Batam, Kamis, (16/4). Majelis hakim yang dipimpin Yuanne menggelar sidang dengan agenda pemeriksaan saksi. Persidangan ditunda dan akan dilanjutkan pekan depan.

Jaksa Penuntut Umum mengurai peran Devina dalam dugaan upaya memberangkatkan dua calon PMI, Wahyudi dan Irfan, ke Kamboja.

Keduanya disebut akan dipekerjakan sebagai operator penipuan (scam) judi online dengan iming-iming gaji Rp11,6 juta per bulan.

Perkara ini bermula pada Agustus 2025, ketika Wahyudi menghubungi terdakwa untuk meminta bantuan mencarikan pekerjaan di luar negeri.

“Terdakwa kemudian menawarkan pekerjaan di Kamboja melalui seseorang bernama Koko Sky, yang kini berstatus daftar pencarian orang (DPO). Dalam komunikasi itu, terdakwa menyebut seluruh proses keberangkatan akan dibantu,” ujar JPU.

Pada November 2025, Irfan yang merupakan kerabat Wahyudi turut tertarik dan menghubungi terdakwa. Devina menyatakan masih membuka kesempatan dan bersedia mengurus keberangkatan keduanya.

Rangkaian keberangkatan dimulai pada 24 November 2025. Wahyudi dan Irfan berangkat dari kampung halaman menuju Batam dan sempat transit di Pelabuhan Sekupang.

“Rencana awal menuju Singapura batal karena tiket habis, sehingga mereka menginap di sebuah hotel di Batam,” ujarnya.

Keesokan harinya, 25 November 2025, terdakwa mengantar keduanya ke Pelabuhan Internasional Batam Centre untuk melanjutkan perjalanan ke Malaysia, sebelum akhirnya menuju Kamboja.

Namun, upaya tersebut digagalkan aparat Unit Reskrim Polsek Kawasan Pelabuhan (KKP) yang tengah melakukan patroli pencegahan.

Petugas mendapati Wahyudi dan Irfan tidak memiliki dokumen lengkap sebagai pekerja migran. Keduanya hanya membawa kartu identitas dan paspor, tanpa dokumen ketenagakerjaan seperti kartu PMI atau kontrak kerja.

“Mereka kemudian diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut,” jelasnya.

Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Devina berperan aktif dalam proses perekrutan, pengurusan perjalanan, hingga pembiayaan keberangkatan.

Terdakwa juga disebut menanggung biaya pembuatan paspor salah satu calon PMI, penginapan di Batam, serta tiket perjalanan. Atas perannya, Devina dijanjikan imbalan Rp3 juta per orang jika keduanya berhasil tiba di Kamboja.

Jaksa menilai perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana penempatan PMI secara ilegal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Dalam dakwaan alternatif, terdakwa juga dinilai melanggar ketentuan karena menempatkan pekerja migran tanpa memenuhi persyaratan dasar, seperti kompetensi, jaminan sosial, serta kelengkapan dokumen resmi, termasuk visa kerja dan perjanjian kerja.

Selain itu, jaksa menegaskan bahwa individu perseorangan dilarang melakukan penempatan PMI tanpa izin resmi dari pemerintah.

Seluruh proses penempatan tenaga kerja ke luar negeri harus melalui mekanisme yang diatur negara, termasuk pelatihan, sertifikasi, dan perlindungan hukum bagi pekerja.

Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi lanjutan untuk memperdalam peran terdakwa serta keterlibatan pihak lain, termasuk sosok Koko Sky yang hingga kini masih buron.(*)

Artikel Dijanjikan Gaji Rp11,6 Juta per Bulan, Dua WNI Hendak Dikirim ke Kamboja pertama kali tampil pada Metropolis.