batampos – Koalisi Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mencatatkan kemenangan bersejarah dalam pemilihan umum yang digelar Minggu (8/2). Hasil pemilu tersebut memperkokoh kekuasaan Takaichi sekaligus membuka jalan bagi agenda besar pemerintahannya, mulai dari pemotongan pajak hingga peningkatan belanja militer.

Kemenangan ini menjadi sorotan pasar keuangan dan komunitas internasional. Janji pemotongan pajak yang agresif telah mengguncang pasar, sementara kebijakan pertahanan yang lebih kuat dinilai bertujuan menghadapi pengaruh Tiongkok di kawasan.

Takaichi, politisi konservatif berusia 64 tahun, mencatat sejarah sebagai perdana menteri perempuan pertama Jepang. Ia kerap menyebut mendiang Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher sebagai sumber inspirasinya, terutama dalam hal kepemimpinan tegas dan reformasi ekonomi.

Dalam pemilu tersebut, Partai Demokrat Liberal (LDP) yang dipimpin Takaichi meraih 316 kursi dari total 465 kursi di majelis rendah parlemen—hasil terbaik sepanjang sejarah partai itu. Bersama mitra koalisinya, Japan Innovation Party (Ishin), koalisi pemerintah menguasai 352 kursi, atau lebih dari dua pertiga mayoritas super.

Dominasi tersebut memberi keleluasaan bagi Takaichi untuk meloloskan agenda legislatif, termasuk kemungkinan mengesampingkan majelis tinggi parlemen, tempat koalisinya tidak memiliki mayoritas.

“Pemilu ini mencerminkan perubahan kebijakan besar, khususnya dalam bidang ekonomi, fiskal, dan penguatan keamanan,” ujar Takaichi dalam wawancara televisi setelah hasil pemilu diumumkan.
“Kebijakan-kebijakan ini memang menuai penolakan. Namun jika kami mendapat dukungan rakyat, maka kami wajib menanganinya dengan seluruh kemampuan kami,” tambahnya.

Takaichi menggelar pemilu dadakan di tengah musim dingin—langkah yang jarang dilakukan—untuk memanfaatkan tingkat popularitas pribadinya yang meningkat sejak ditunjuk memimpin LDP pada akhir tahun lalu. Sosoknya yang blak-blakan dan dikenal pekerja keras menarik simpati pemilih, meski pandangan nasionalis serta fokus pada isu keamanan turut memicu ketegangan dengan negara-negara tetangga, terutama Tiongkok.

Pemungutan suara berlangsung di tengah cuaca ekstrem. Rekor hujan salju di sejumlah wilayah memaksa warga berjalan tertatih ke tempat pemungutan suara, mengganggu lalu lintas, bahkan menyebabkan beberapa TPS ditutup lebih awal.

Dikutip dari Korea Times, pemilu kali ini menjadi pemilu ketiga pascaperang yang digelar pada Februari, bulan yang biasanya dihindari karena kondisi cuaca yang kurang bersahabat. (*)

Artikel Menang Telak di Pemilu, Koalisi Sanae Takaichi Kuasai Dua Pertiga Parlemen Jepang pertama kali tampil pada News.

batampos– Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan reaktivasi otomatis kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi pasien dengan layanan kronis dan katastropik, termasuk penderita gagal ginjal yang membutuhkan cuci darah. Kebijakan ini diusulkan berlaku selama tiga bulan ke depan untuk mencegah terhentinya layanan kesehatan yang berisiko fatal.

Usulan tersebut disampaikan Menkes dalam rapat bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2). Menurutnya, reaktivasi otomatis penting agar peserta PBI JKN yang berstatus nonaktif tetap mendapatkan kepastian layanan kesehatan tanpa hambatan administratif.

Reaktivasi otomatis itu, kata Menkes, diusulkan dilakukan melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Kementerian Sosial (Kemensos). Dengan skema tersebut, peserta PBI JKN nonaktif tidak perlu lagi datang ke fasilitas kesehatan atau mengurus pengaktifan ulang secara manual.

“Untuk bisa mengadres kebutuhan masyarakat, kami mengusulkan agar diterbitkan SK Kemensos untuk tiga bulan ke depan. Layanan katastrofik yang sekitar 120 ribu peserta itu bisa otomatis direaktivasi. Ini masih usulan,” ujar Budi.

Ia menegaskan, mekanisme otomatis akan memberikan kepastian layanan, baik bagi rumah sakit maupun masyarakat. Pemerintah akan langsung mengaktifkan kembali status kepesertaan PBI JKN sehingga tidak terjadi keraguan dalam pemberian layanan medis.

“Kalau otomatis, orangnya tidak perlu datang ke fasilitas kesehatan. Pemerintah langsung mereaktivasi, sehingga tidak ada berhenti layanan atau keraguan, baik dari rumah sakit maupun masyarakat. Dan ini cukup dengan SK Kemensos,” jelasnya.

Dari sisi anggaran, Menkes menyebut kebutuhan dana relatif terbatas. Dengan asumsi sekitar 120 ribu peserta dan besaran iuran PBI JKN Rp 42 ribu per orang per bulan, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 5 miliar per bulan.

“Kalau dihitung, 120 ribu dikali Rp 42 ribu, sebulan sekitar Rp 5 miliar. Jadi kami mengusulkan Rp 15 miliar untuk mereaktivasi otomatis PBI JKN selama tiga bulan,” paparnya.

Sebelumnya, Kementerian Sosial juga telah membuka opsi reaktivasi otomatis bagi sekitar 100 ribu peserta PBI JKN nonaktif yang menderita penyakit kronis dan katastropik. Kebijakan ini bertujuan memastikan kelompok rentan tetap memperoleh akses layanan kesehatan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, kebijakan tersebut merujuk pada Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) Tahun 2026 yang memberikan fleksibilitas dalam penetapan penerima bantuan PBI JKN.

“Dalam Kepmensos Tahun 2026 disebutkan bahwa pada kondisi bencana, orang terlantar, kondisi yang mengancam keselamatan jiwa, atau karena kebijakan pemerintah, seseorang dapat menerima bantuan PBI meskipun berada di luar desil yang ditentukan,” ujar Saifullah Yusuf.

Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menjelaskan, selama ini reaktivasi PBI JKN dilakukan melalui mekanisme reguler berupa pengajuan dan verifikasi data. Namun, Kemensos kini membuka ruang reaktivasi otomatis bagi peserta nonaktif dengan kondisi medis tertentu.

“Karena itu, selain reaktivasi reguler, Kemensos membuka opsi reaktivasi otomatis bagi sekitar 100 ribu peserta PBI nonaktif yang menderita penyakit kronis dan katastropik,” tuturnya. (*)

Artikel PBI JKN Pasien Cuci Darah Diusulkan Aktif Otomatis Selama Tiga Bulan pertama kali tampil pada News.

batampos –  Kementerian Sosial (Kemensos) membuka opsi reaktivasi otomatis bagi sekitar 100 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN BPJS Kesehatan yang berstatus nonaktif dan menderita penyakit kronis serta katastropik. Kebijakan ini diambil untuk memastikan kelompok rentan tetap memperoleh akses layanan kesehatan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, kebijakan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) Tahun 2026 yang memberikan fleksibilitas dalam penetapan penerima bantuan PBI.

“Ini Kepmensos kami nomor 2026. Khusus dalam kondisi bencana, orang terlantar, kondisi yang mengancam keselamatan jiwa, atau ada kebijakan pemerintah, maka seseorang dapat menerima bantuan PBI meskipun berada di luar desil yang ditentukan,” ujar Saifullah Yusuf dalam Rapat Konsultasi Perbaikan Ekosistem Tata Kelola Jaminan Sosial Kesehatan bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (9/2).

Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menjelaskan, selama ini reaktivasi kepesertaan PBI JKN dilakukan melalui mekanisme reguler yang memerlukan pengajuan dan verifikasi data. Namun, Kemensos kini membuka jalur reaktivasi otomatis bagi peserta nonaktif dengan kondisi medis tertentu.

“Oleh karena itu, selain reaktivasi reguler, Kemensos membuka opsi reaktivasi otomatis kepada sekitar 100 ribu PBI nonaktif yang menderita penyakit kronis dan katastropik,” jelasnya.

Gus Ipul memastikan, data peserta yang masuk dalam skema reaktivasi otomatis tersebut diperoleh langsung dari BPJS Kesehatan, sehingga prosesnya dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

“Datanya kami terima langsung dari BPJS Kesehatan,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menegaskan bahwa rumah sakit dilarang menolak pasien, terutama dalam kondisi darurat, tanpa memandang status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul banyaknya laporan pasien gagal ginjal yang kesulitan menjalani cuci darah karena status PBI JKN mereka tidak aktif.

“Apapun segmen kepesertaannya, rumah sakit tidak boleh menolak pasien, apalagi dalam kondisi darurat. Itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan,” kata Rizzky, seperti dikutip dari Antara, Jumat (6/2).

Rizzky menegaskan, larangan tersebut berlaku bagi seluruh segmen peserta JKN, bukan hanya peserta PBI nonaktif. (*)

Artikel Gus Ipul: 100 Ribu BPJS PBI Nonaktif Akan Diaktifkan Otomatis pertama kali tampil pada News.

batampos –  Kementerian Sosial (Kemensos) membuka opsi reaktivasi otomatis bagi sekitar 100 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN BPJS Kesehatan yang berstatus nonaktif dan menderita penyakit kronis serta katastropik. Kebijakan ini diambil untuk memastikan kelompok rentan tetap memperoleh akses layanan kesehatan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, kebijakan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) Tahun 2026 yang memberikan fleksibilitas dalam penetapan penerima bantuan PBI.

“Ini Kepmensos kami nomor 2026. Khusus dalam kondisi bencana, orang terlantar, kondisi yang mengancam keselamatan jiwa, atau ada kebijakan pemerintah, maka seseorang dapat menerima bantuan PBI meskipun berada di luar desil yang ditentukan,” ujar Saifullah Yusuf dalam Rapat Konsultasi Perbaikan Ekosistem Tata Kelola Jaminan Sosial Kesehatan bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (9/2).

Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menjelaskan, selama ini reaktivasi kepesertaan PBI JKN dilakukan melalui mekanisme reguler yang memerlukan pengajuan dan verifikasi data. Namun, Kemensos kini membuka jalur reaktivasi otomatis bagi peserta nonaktif dengan kondisi medis tertentu.

“Oleh karena itu, selain reaktivasi reguler, Kemensos membuka opsi reaktivasi otomatis kepada sekitar 100 ribu PBI nonaktif yang menderita penyakit kronis dan katastropik,” jelasnya.

Gus Ipul memastikan, data peserta yang masuk dalam skema reaktivasi otomatis tersebut diperoleh langsung dari BPJS Kesehatan, sehingga prosesnya dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

“Datanya kami terima langsung dari BPJS Kesehatan,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menegaskan bahwa rumah sakit dilarang menolak pasien, terutama dalam kondisi darurat, tanpa memandang status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul banyaknya laporan pasien gagal ginjal yang kesulitan menjalani cuci darah karena status PBI JKN mereka tidak aktif.

“Apapun segmen kepesertaannya, rumah sakit tidak boleh menolak pasien, apalagi dalam kondisi darurat. Itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan,” kata Rizzky, seperti dikutip dari Antara, Jumat (6/2).

Rizzky menegaskan, larangan tersebut berlaku bagi seluruh segmen peserta JKN, bukan hanya peserta PBI nonaktif. (*)

Artikel Gus Ipul: 100 Ribu BPJS PBI Nonaktif Akan Diaktifkan Otomatis pertama kali tampil pada News.

batampos – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan optimisme pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan nasional secara menyeluruh dalam tiga tahun ke depan. Kedaulatan pangan, menurut Presiden, menjadi pilar utama kemandirian bangsa.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Mujahadah Kubro 1 Abad Nahdlatul Ulama di Malang, Jawa Timur, Minggu (8/2/2026).

Presiden menekankan bahwa pemerintah tidak hanya menargetkan peningkatan produksi, tetapi juga memastikan ekosistem pertanian berjalan adil dan berpihak kepada petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional.

Dalam konteks itu, Prabowo menyoroti langkah strategis pemerintah membenahi tata kelola pupuk nasional. Pengambilalihan kendali distribusi pupuk dilakukan untuk menjamin ketersediaan, pemerataan, serta keterjangkauan harga bagi petani di seluruh Indonesia.

“Pemerintah sudah membuktikan, begitu kita ambil alih pemerintahan, kita bisa menjamin pupuk sampai ke semua petani, dengan adil, dengan cukup, dan dengan harga yang kita turunkan,” ujar Prabowo.

Kebijakan tersebut, kata Presiden, turut menopang peningkatan produksi pangan nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras Indonesia sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan 2024. Angka ini sejalan dengan proyeksi FAO dan USDA yang menempatkan produksi beras Indonesia di kisaran 34,6 juta ton, tertinggi di kawasan ASEAN.

Peningkatan produksi berdampak langsung pada penguatan cadangan pangan nasional. Prabowo mengungkapkan bahwa stok beras Indonesia kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah.

“Alhamdulillah, pertama kali dalam sejarah republik kita, cadangan beras di gudang-gudang kita adalah yang tertinggi,” tegasnya.

Sepanjang 2025, stok beras Bulog tercatat mencapai 3,25 juta ton dan bahkan sempat menyentuh 4,2 juta ton pada Juni 2025. Memasuki awal 2026, total stok beras yang dikuasai pemerintah dan masyarakat tercatat mencapai 12,53 juta ton, naik 49,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Presiden Prabowo menegaskan Indonesia telah memasuki fase penting dalam perjalanan swasembada pangan. Keberhasilan swasembada beras menjadi pijakan menuju kemandirian komoditas strategis lainnya.

“Sejak 31 Desember 2025 Indonesia sudah swasembada beras. Insya Allah sebentar lagi swasembada jagung, dan dalam tiga tahun ke depan kita akan swasembada pangan semuanya,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, produksi jagung nasional juga menunjukkan tren positif. Berdasarkan angka tetap Kerangka Sampel Area (KSA) BPS, produksi jagung pipilan kering kadar air 14 persen sepanjang 2025 mencapai 16,16 juta ton, meningkat 6,74 persen dibandingkan 2024. BPS juga memproyeksikan produksi jagung Januari–Maret 2026 mencapai 4,94 juta ton, naik 4,18 persen secara tahunan.

Selain produksi, Presiden menegaskan tujuan utama pembangunan sektor pangan adalah memastikan keterjangkauan harga bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kita bertekad menurunkan harga pangan untuk seluruh rakyat Indonesia,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen Kementerian Pertanian untuk terus memperkuat fondasi produksi pangan nasional.

“Bapak Presiden Prabowo memberikan arahan yang sangat jelas bahwa pangan adalah prioritas nasional. Kami memastikan kebijakan produksi, distribusi, hingga pendampingan petani berjalan sejalan agar swasembada pangan dapat berkelanjutan dan dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat,” kata Amran. (*)

Artikel Prabowo Optimistis Indonesia Swasembada Pangan Total dalam Tiga Tahun pertama kali tampil pada News.

batampos – Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali melanjutkan tren penguatan. Pada perdagangan awal pekan, Senin (9/2), harga emas Antam melonjak Rp20.000 menjadi Rp2.940.000 per gram, level tertinggi dalam beberapa waktu terakhir.

Harga tersebut naik dibandingkan posisi sebelumnya pada Sabtu (7/2) yang masih berada di angka Rp2.920.000 per gram. Kenaikan juga terjadi pada harga jual kembali (buyback) emas Antam.

Mengutip laman resmi Logam Mulia Antam, emas batangan ukuran terkecil 0,5 gram kini dibanderol Rp1.520.000. Sementara emas ukuran 5 gram dijual seharga Rp14.515.000.

Untuk ukuran lainnya, emas Antam 10 gram dipatok Rp28.950.000, sedangkan ukuran 25 gram dilepas dengan harga Rp72.210.000. Adapun emas berukuran 50 gram dibanderol Rp144.255.000 dan ukuran 100 gram seharga Rp288.360.000.

Sementara itu, emas Antam dengan ukuran besar juga mengalami penyesuaian harga. Emas 1.000 gram kini dijual Rp2.880.600.000.

Tak hanya harga jual, nilai buyback emas Antam turut mengalami kenaikan sebesar Rp28.000 menjadi Rp2.734.000 per gram. Angka ini lebih tinggi dibandingkan buyback sebelumnya yang berada di level Rp2.706.000 per gram.

Dengan harga tersebut, masyarakat yang ingin menjual emas batangan koleksinya akan mendapatkan harga Rp2.734.000 per gram. Kondisi ini menjadi peluang cuan bagi pemilik emas yang membeli logam mulia beberapa tahun lalu.

Sebagai gambaran, pada 26 November 2022 harga emas Antam masih berada di kisaran Rp936.000 per gram. Artinya, jika seseorang membeli emas 5 gram saat itu dengan modal Rp4.680.000, maka apabila dijual saat ini nilainya bisa mencapai Rp13.670.000 (belum termasuk pajak).

Dengan demikian, keuntungan bersih dari penjualan emas Antam 5 gram yang dibeli pada 2022 mencapai Rp8.990.000.

Berikut rincian harga emas Antam hari ini, Senin (9/2) dari 0,5 gram hingga 1.000 gram di BELM – Setiabudi One, Jakarta Selatan:

* Harga emas 0,5 gram: Rp1.520.000.
– Harga emas 1 gram: Rp2.940.000.
– Harga emas 2 gram: Rp5.830.000.
– Harga emas 3 gram: Rp8.727.000.
– Harga emas 5 gram: Rp14.515.000.
– Harga emas 10 gram: Rp28.950.000.
– Harga emas 25 gram: Rp72.210.000.
– Harga emas 50 gram: Rp144.255.000.
– Harga emas 100 gram: Rp288.360.000.
– Harga emas 250 gram: Rp720.590.000.
– Harga emas 500 gram: Rp1.440.900.000.
– Harga emas 1.000 gram: Rp2.880.600.000. (*)

Artikel Harga Emas Antam Lompat Rp20 Ribu di Awal Pekan, Sentuh Rp2,94 Juta per Gram pertama kali tampil pada News.