batampos – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam mencatat capaian realisasi pajak daerah pada akhir triwulan kedua tahun 2024 baru mencapai Rp 579,5 miliar atau 41,89 persen dari target tahun ini sebesar Rp 1,383 triliun.

Kepala Bapenda Kota Batam Raja Azmansyah, mengatakan realisasi pajak daerah pada akhir triwulan kedua 2024 itu disumbang oleh sektor pajak potensial. Seperti pajak barang dan jasa tertentu dengan capaian Rp 266,7 miliar atau 38,98 persen dari target yang direncanakan Rp 684,2 miliar.

Kemudian, pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)-P2 dengan realisasi Rp 108,2 miliar atau 41,68 persen dari target Rp 260 miliar dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BBPHTB) yakni Rp 197 miliar atau 47,5 persen dari target Rp 414 miliar.

Baca Juga: Lima Bulan, Realisasi Penerimaan Retribusi di Batam capai Rp 53,9 miliar

Selain itu, pajak reklame dengan capaian Rp 7,09 miliar atau 33,6 persen dari target Rp 21,06 miliar dan terakhir pajak mineral bukan logam dengan realisasi Rp 305 juta atau 7,07 persen dari target yang direncanakan sebesar Rp 4,32 miliar.

Raja mengatakan jika melihat dari realisasi persentase, maka pajak BPHTB tertinggi bersumber dari pajak BPHTB dengan porsi 47,5 persen. Namun bila dilihat dari besaran penerimaan pajak barang dan jasa tertentu dengan capaian Rp 266,7 miliar

“Pajak BPHTB sebagai penyumbang terbesar. Lalu diikuti pajak PBB, pajak Hotel dan pajak tenaga listrik yang merupakan bagian dari pajak barang dan jasa tertentu, ” terang Raja Azmansyah lagi. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

batampos – Bapenda Pemrov Kepri tidak akan mempedulikan keberatan ATB atas alasan kenapa tidak mau membayar hutang pajak air permukaan sebasar Rp 48 miliar. Sebab sudah ada putusan akhi Mahkamah Agung (MA) yang meminta ATB agar segera melunasi tunggakan pajak air permukaan.

Kepala Bapenda Batam, Diky Wijaya mengatakan tidak akan peduli lagi atas berbagai alasan yang disampaikan ATB ke sejumlah media. Sebab pihaknya sudah jelas memenangkan atas sangketa pajak air permukaan melawan ATB.

“Saya sudah lihat stamen-stamen kuasa hukum mereka (ATB) di media. Intinya kami tidak peduli dan mengabaikan berbagai alasan mereka,” ujar Diky.

Apalagi, salah satu alasan ATB yang tidak mau membayar putusan MA karena sudah ada perjanjian konsesi dengan Badan Pengusaha Andi (BP) Batam. Sehingga pajak air permukaan tak harus lagi dibayar ke Bapenda.

Baca Juga: Lima Bulan, Realisasi Penerimaan Retribusi di Batam capai Rp 53,9 miliar

“Jelas Dispenda dan BP Batam itu berbeda. Kalau tidak jelas, tak mungkin sampai upaya hukum terakhir di MA kami bisa menang, ” sebut Diky.

Sengketa itu telah mencapai tahap Peninjauan Kembali (PK) di MA, dengan Bapenda Kepri sebagai Termohon dan PT ATB sebagai Pemohon. Mahkamah Agung telah memutuskan untuk memperkuat putusan Pengadilan Pajak yang sebelumnya menolak gugatan dari PT ATB. Jadi ia meminta, PT ATB legowo dan segera melunasi kewajibannya terkait pajak air permukaan yang kurang bayar pada periode Juli 2016 hingga Juni 2018.

“Jumlah total yang harus dibayar, termasuk sanksi administrasi, mencapai Rp 48 miliar lebih. Kami minta ATB legowo untuk itu dan patuhi hukum, karena putusan itu sudah berkekuatan tetap,” tegas Diky.

Menurut Diky, untuk bisa sampai ke proses PK, pihaknya telah berjuang semaksimal mungkin, dari segi tenaga, waktu dan lainnya. Hal itu, dikatakan Diky demi pemasukan uang negara, yang nantinya digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak.

“Semua ini telah melalui proses yang panjang dan tak mudah. Selayaknya, ATB sebagai perusahaan ternama memberikan contoh kepatuhan pajak. Terlebih sudah ada putusan final dari MA, sehingga tak ada alasan lagi untuk keberatan,” sebutnya.

Baca Juga: Pengakuan ke Polisi, Ketua PSI Batam Konsumsi Narkoba sejak 2011

Namun jika memang tak ada itikad baik dari ATB untuk melunasi kewajiban, pihaknya akan melakukan langkah tegas, yakni penyitaan aset PT ATB.

Ia menargetkan dua bulan kedepan permasalahan ini sudah selesai, karena ada yudisial pajak dari pemerintah yang akan melakukan eksekusi ini.

“Di pemerintah ada juru sita pajak. Jadi kami harap dua bulan kedepan permasalahan ini sudah selesai dan tetap pada jalur perundang-undangan yang berlaku. Langkah yang kami lakukan jika tak ada itikad baik adalah penyitaan,” ungkapnya. (*)

Reporter: Yashinta

batampos – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam mencatat penerimaan retribusi daerah selama Januari hingga 7 Juni 2024 baru mencapai Rp 53,9 miliar atau 34,24 persen dari target retribusi tahun 2024 yakni, Rp 157,4 miliar.

“Capaian retribusi saat ini di angka Rp 34,24 persen,” ujar Kepala Bapenda Kota Batam Raja Azmansyah, Jum’at (7/6).

Ia mengungkapkan penerimaan retribusi sebesar itu, berasal dari retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan yakni Rp13,8 miliar atau 30,18 persen dari target yakni Rp 45,8 miliar. Selain itu retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum masih di angka 31,08 persen atau Rp 4,6 miliar dari target Rp 15 miliar

“Lalu ada juga retribusi layanan pelabuhan Rp 129,1 juta dari target sebesar Rp 600 juta,” tambah Raja.

Baca Juga: Pengakuan ke Polisi, Ketua PSI Batam Konsumsi Narkoba sejak 2011

Selanjutnya ada retribusi persetujuan bangunan gedung Rp 15,2 miliar atau 28,59 persen dari target sebesar Rp 53,5 miliar serta retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebesar Rp 16,7 miliar atau 40,2 persen dari target tahun ini yakni Rp41,7 miliar.

“Angkanya terus bergerak naik, kita harapkan target retribusi Rp 157,4 miliar bisa tercapai,” sebut Raja.

Terpisah, Kepala DLH Batam Herman Rozie melalui Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Eka Suryanto menyebutkan target Rp 45,8 miliar tahun ini lebih tinggi bila dibanding dengan capaian tahun 2023 lalu yang sebesar Rp 37,5 miliar.

“Ya, tahun ini kami menargetkan Rp 45 miliar atau naik sekitar Rp 7,5 miliar dibandingkan pendapatan tahun lalu,” ujarnya.

Eka menyebutkan, untuk target dan pendapatan retribusi sampah ini selalu naik setiap tahunnya. Dimana di tahun 2022 lalu, pendapatan dari retribusi sampah di Kota Batam sebesar Rp 35,9 miliar. Naik menjadi Rp 37,4 miliar di tahun 2023.

“Untuk target Rp 45 miliar tahun ini masih optimis tercapai. Sebab kami sudah mendata objek retribusi baru,” tambah Eka.

Baca Juga: Kemenhub Turun Tangan Dobrak Monopoli Tiket Kapal Feri Internasional di Kepri

Dikatakan Eka, penarikan retribusi sampah berbeda dengan pendapatan lain seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB). Retribusi baru bisa dilakukan setelah ada pelayanan. Ia mengakui, banyak perumahan baru dan kawasan pertokoan yang didata DLH Kota Batam ini belum berpenghuni atau dihuni pemiliknya.

“Perumahan bertambah pendapatan juga bertambah belum bisa menjadi tolak ukur kita. Karena banyak juga kasawan baru ini belum berpenghuni yang belum menghasilkan sampah. Jadi kita gak bisa menyamakan dengan objek PBB, dimana selagi ada pemiliknya walau gak dihuni tetap ditagih,” jelasnya.

Disinggung penarikan retribusi sampah saat ini, Eka menjawab, pembayaran dilakukan secara non tunai dan semi non tunai. Beberapa perumahan besar kawasan pertokoan sudah memakai non tunai. Bahkan wilayah Batam Kota sudah menggunakan pembayaran Qris untuk membayar sampahnya.

“Tahun kemarin kita sudah lakukan secara Qris di Batam Kota dan tahun ini mulai direncanakan di Sekupang dan Lubukbaja, sehingga ke depan semua wilayah sudah memakai sistem ini. Selain lewat Qris, pembayaran non tunai ini juga ada secara langsung dikirim ke rekening kas daerah” tambah Eka. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

batampos – Polresta Barelang menyebutkan, Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Batam telah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi sejak 2011.

Kasi Humas Polresta Barelang AKP Tigor Sidabariba mengatakan, telah menangkap Ketua DPD PSI berinisial S, bersama dua rekannya yaitu AH dan SN. Adapun barang bukti yang ditemukan polisi saat penangkapan berupa narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,52 gram.

“Tersangka S mengaku mengonsumsi narkotika jenis ekstasi dan sabu-sabu sejak 2011. Zat utama yang digunakan saat ini ketergantungan sabu-sabu,” kata Tigor seperti dilansir dari Antara.

Baca Juga: Tekong PMI Ilegal di Batam Nyambi Bawa Sabu dari Malaysia

Dia menambahkan, ketiga tersangka tersebut diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepulauan Riau.

”Berdasar hasil pemeriksaan terhadap para tersangka dan BB yang ditemukan, diputuskan ketiganya hanya sebagai pengguna. Sehingga para tersangka diserahkan ke BNNP Kepri untuk menjalani proses rehabilitasi selama 6 bulan,” ujar Tigor Sidabariba.

Baca Juga: Imigran asal Irak Jadi Driver Ojol di Batam, UNHCR: Pengungsi Belum Memiliki Hak Bekerja

Sebelumnya, atas kasus yang menjerat Ketua DPD PSI Kota Batam, Ketua DPW PSI Kepri Anto Duha mengatakan, akan memberikan sanksi tegas jika terbukti bersalah. Yakni dengan mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) dan pemecatan secara tidak terhormat.

”Informasi yang kita dapatkan, salah satu kader kita ditangkap Satreskrim Narkoba. Dari informasi ini, DPW PSI Kepri telah melakukan langkah-langkah. Maka kami DPW PSI akan memberikan tindakan pemecatan dengan tidak hormat dan mencabut KTA-nya. Segera kita lakukan,” ucap Anto. (*)