batampos – Kejari Batam Selesaikan Dua Perkara Laka Lantas Tiban Lewat Restorative Justice – Kejaksaan Negeri Batam menyatakan telah menuntaskan dua perkara kecelakaan lalu lintas (laka lantas) maut yang terjadi di kawasan Simpang Lampu Merah SPBU Tiban, Sekupang, melalui keadilan restoratif atau restorative justice (RJ).

Kepala Seksi Intelijen Kejari Batam, Priandi Firdaus, menjelaskan bahwa penyelesaian perkara tersebut dilakukan setelah jaksa melakukan pendalaman menyeluruh terhadap penyebab kecelakaan, termasuk menilai unsur kelalaian pengemudi serta faktor pendukung lainnya.

“Pertimbangan kami, kelalaian itu bukan semata-mata dari terdakwa, melainkan dipengaruhi kondisi kendaraan yang kurang memadai. Selain itu, telah terjadi perdamaian antara para pihak dan perusahaan tempat tersangka bekerja juga telah memberikan uang duka serta memenuhi seluruh kebutuhan korban,” ujar Priandi, Selasa (20/1).

Menurutnya, dalam setiap perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa, jaksa tidak hanya menilai akibat hukum, tetapi juga memastikan penyebab utama peristiwa tersebut. “Apakah murni akibat kelalaian pengemudi atau terdapat faktor lain yang turut menyertai,” katadia

Hasil penelitian jaksa menunjukkan bahwa dua kecelakaan tersebut terjadi di lokasi yang sama, yakni Simpang Lampu Merah Tiban. Kendaraan yang terlibat merupakan truk yang mengalami rem blong dan menabrak sejumlah kendaraan lain, sehingga menyebabkan korban meninggal dunia.

“Dari hasil kajian kami, peristiwa itu tidak sepenuhnya disebabkan kelalaian sopir. Lokasi kejadian berada di ruas jalan dengan turunan cukup tajam dan pada saat itu belum dilengkapi rambu peringatan yang memadai dari pihak penyelenggara jalan,” jelasnya.

Diketahui sebelumnya, pada tahun 2025 juga terjadi kecelakaan lalu lintas di titik yang sama, tepatnya di kawasan Simpang Tiban Center, Sekupang. Kondisi jalan yang menurun sebelum lampu merah diduga kuat menjadi salah satu pemicu kecelakaan yang melibatkan truk bermuatan serta kendaraan roda dua dan roda empat, dengan korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Saat ini, kondisi ruas jalan di kawasan Tiban tersebut mulai dibenahi. Sejumlah rambu peringatan telah dipasang sebagai upaya pencegahan agar kecelakaan serupa tidak kembali terulang.

Artikel Kejari Batam Selesaikan Dua Perkara Laka Lantas Tiban Lewat Restorative Justice pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum merampungkan surat tuntutan terhadap dua terdakwa perkara narkotika, Yoyon Agrianto alias Oyon dan Hendri alias Manik. Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Batam, Senin (19/1).

Jaksa Arfian menyampaikan kepada majelis hakim yang diketuai Douglas bahwa pihaknya masih membutuhkan waktu untuk menyusun tuntutan. “Kami masih menyusun tuntutan, Yang Mulia. Dalam waktu satu minggu akan dirampungkan,” ujar Arfian di persidangan.

Dalam perkara ini, kedua terdakwa didakwa terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu dengan berat melebihi lima gram. Berdasarkan surat dakwaan JPU, peristiwa bermula dari informasi masyarakat terkait maraknya peredaran sabu di kawasan Kampung Tua Telaga Punggur, Kota Batam.

Menindaklanjuti laporan tersebut, dua anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri, Sukrianto dan Muhammad Ambran, bersama tim melakukan penyelidikan pada Sabtu, 21 Juni 2025. Sekitar pukul 12.00 WIB, petugas melakukan penangkapan terhadap Yoyon di sebuah rumah di Kampung Tua Telaga Punggur. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan tiga paket plastik bening berisi sabu.

Dalam pemeriksaan awal, Yoyon mengaku memperoleh barang haram tersebut dari Hendri di kawasan Industri Kabil. Polisi kemudian bergerak dan menangkap Hendri pada sore hari di kediamannya di Kavling Mangsang Permai, Kecamatan Sei Beduk. Dari rumah Hendri, petugas mengamankan dua unit telepon genggam yang diduga digunakan sebagai sarana transaksi narkotika.

Berdasarkan berita acara penimbangan, sabu yang disita dari Yoyon memiliki berat netto 6,22 gram. Sementara dari rangkaian penyelidikan terungkap bahwa sebelumnya Yoyon menerima dua bungkus sabu dengan total berat sekitar 25 gram dari Hendri, yang kemudian dibagi dan sebagian telah dijual kepada sejumlah pekerja kapal ikan di sekitar Pelabuhan Telaga Punggur.

Hasil uji laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota Batam memastikan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamin dan tergolong Narkotika Golongan I sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023.

Atas perbuatannya, kedua terdakwa didakwa secara alternatif. Dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkait percobaan atau permufakatan jahat dalam peredaran narkotika. Dakwaan kedua, melanggar Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU yang sama, terkait kepemilikan dan penguasaan narkotika Golongan I dengan berat melebihi lima gram.

Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.(*)

Artikel JPU Belum Rampungkan Tuntutan untuk Pengedar Sabu di Telaga Punggur pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kota Batam secara resmi mengumumkan perpanjangan masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahap kedua untuk Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi. Kebijakan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas Surat Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia Nomor S-10/PL/2026 tertanggal 19 Januari 2026.

Kepala Kemenhaj Kota Batam, Syahbudi, menyampaikan bahwa perpanjangan pelunasan tahap kedua ini dilaksanakan selama empat hari, terhitung mulai 20 hingga 23 Januari 2026, pada setiap hari kerja. Proses pelunasan dapat dilakukan mulai pukul 08.00 WIB hingga 15.00 WIB melalui bank penerima setoran haji yang telah ditunjuk pemerintah.

“Perpanjangan ini diberikan untuk memberikan kesempatan kepada jemaah yang pada tahap sebelumnya belum berhasil melakukan pelunasan, baik karena kendala teknis maupun alasan lainnya,” ujar Syahbudi saat dikonfirmasi, Selasa (20/1).

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah kriteria jemaah yang berhak mengikuti perpanjangan pelunasan tahap kedua ini. Di antaranya adalah jemaah haji reguler yang pada masa pelunasan sebelumnya mengalami kegagalan pelunasan, serta jemaah haji cadangan yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan masuk dalam alokasi kuota.

Terkait jemaah cadangan, Syahbudi menegaskan bahwa keberadaan cadangan merupakan bagian penting dalam sistem penyelenggaraan haji.

“Ya, ini yang namanya cadangan harus kita siapkan. Cadangan merupakan bagian dari sistem perhatian. Agar nanti kalau ada yang kosong bisa diisi. Untuk itu kita siapkan dari awal, termasuk persiapan dokumennya,” tegasnya.

Meski demikian, Syahbudi menekankan bahwa istithaah kesehatan tetap menjadi syarat utama yang tidak dapat ditawar dalam proses pelunasan haji. Artinya, hanya jemaah yang telah dinyatakan memenuhi syarat kesehatan oleh instansi terkait yang dapat melanjutkan proses pelunasan Bipih.

“Selain itu, jemaah yang berhak melunasi adalah mereka yang belum pernah menunaikan ibadah haji,” ujarnya.

Bagi jemaah yang sebelumnya telah menunaikan ibadah haji, pelunasan hanya dapat dilakukan apabila telah berlalu minimal 18 tahun sejak keberangkatan terakhir. Dengan ketentuan tersebut, jemaah yang pernah berhaji terakhir kali paling akhir pada tahun 2008 M baru diperbolehkan mengikuti pelunasan pada tahun ini.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan adanya kemungkinan data jemaah yang terdeteksi pernah berhaji pada usia di bawah 18 tahun. Untuk kondisi tersebut, pihaknya meminta agar jemaah yang bersangkutan segera melapor ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Batam guna dilakukan verifikasi dan klarifikasi data.

“Apabila terdapat data jemaah yang terdeteksi pernah menunaikan ibadah haji di bawah usia 18 tahun, agar segera melapor ke kantor kami untuk dilakukan verifikasi. Hal ini penting agar tidak menghambat proses pelunasan dan keberangkatan,” jelasnya.

Ia berharap, dengan adanya perpanjangan waktu pelunasan ini, seluruh jemaah yang telah memenuhi syarat dapat segera menyelesaikan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku. Kemenhaj Kota Batam juga mengimbau jemaah untuk tidak menunda pelunasan hingga batas akhir waktu guna menghindari kendala teknis.

“Kami berharap informasi ini dapat menjadi pedoman yang jelas bagi jemaah haji di Kota Batam, sehingga proses pelunasan berjalan lancar, tertib, dan sesuai regulasi,” pungkas Syahbudi.(*)

Artikel Pelunasan Biaya Haji Diperpanjang 4 Hari, Ini Jadwalnya pertama kali tampil pada Metropolis.