batampos – Warga Desa Mepar, Kabupaten Lingga, mengeluhkan pemadaman listrik yang terjadi sejak hari ketiga Lebaran 2026. Gangguan berkepanjangan ini membuat aktivitas masyarakat terganggu dan memicu desakan agar PLN segera memberikan solusi permanen.

Pemadaman listrik yang terjadi berulang dinilai warga bukan lagi insiden biasa, melainkan sudah menjadi masalah serius yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari.

Sejumlah aktivitas masyarakat lumpuh akibat kondisi tersebut. Anak-anak kesulitan belajar, pelaku usaha kecil terdampak, hingga kebutuhan rumah tangga tidak dapat berjalan normal.

Warga menilai upaya perbaikan selama ini hanya bersifat sementara. Mesin pembangkit yang sama terus diperbaiki, namun belum mampu memenuhi kebutuhan listrik di desa tersebut.

Kepala Desa Mepar, Handoyo, mengatakan pemadaman terjadi sejak Lebaran hari ketiga dan hingga kini listrik belum kembali normal. Padahal, sebelumnya listrik di desa itu hanya menyala terbatas selama 14 jam, mulai pukul 17.00 WIB hingga 07.00 WIB.

“Sudah dua hari listrik mati total. Masyarakat mengeluh karena biasanya saja hanya 14 jam menyala, sekarang tidak ada sama sekali,” ujar Handoyo, Kamis (26/3).

Ia menambahkan, kondisi mesin pembangkit yang ada saat ini sudah tidak layak dan kerap mengalami kerusakan.

“Memang mesin yang ada sudah tidak layak. Sekarang malah tidak bisa menyala sama sekali,” katanya.

Warga pun mendesak pemerintah daerah dan PLN untuk segera mengambil langkah konkret, termasuk menghadirkan solusi jangka panjang seperti peningkatan infrastruktur kelistrikan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Dabo Singkep, Suheri, memastikan pihaknya tengah mengirimkan mesin pembangkit baru untuk Desa Mepar.

“Mesin baru sudah diberangkatkan dari Tanjungpinang menggunakan kapal. Jika tiba sore atau malam ini, langsung kita pasang,” kata Suheri.

Ia menjelaskan, mesin baru tersebut memiliki kapasitas lebih besar dan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat secara lebih optimal.

Suheri juga mengungkapkan, sebelumnya sempat ada rencana penyambungan jaringan listrik dari Daik ke Desa Mepar. Namun, rencana tersebut dibatalkan karena kendala geografis.

“Karena kondisi tidak memungkinkan, rencana penyambungan kabel dari Daik kita batalkan,” ujarnya.

Meski demikian, PLN memastikan peningkatan layanan tetap menjadi prioritas, termasuk rencana penyediaan listrik 24 jam yang saat ini masih dalam tahap pengusulan.

“Kita harapkan dengan mesin baru ini pelayanan listrik bisa lebih maksimal. Untuk layanan 24 jam masih dalam proses pengajuan,” tambahnya.

Kondisi listrik yang tidak stabil ini dinilai ironis, terutama karena Desa Mepar memiliki potensi sebagai desa wisata dan telah masuk dalam 500 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia.

Warga berharap kehadiran mesin baru dapat menjadi solusi awal menuju pelayanan listrik yang lebih stabil dan berkelanjutan. (*)

Artikel Listrik di Desa Mepar Tak Menyala Sejak Hari Ketiga Usai Lebaran, Warga Minta Solusi Permanen pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Rapat paripurna perdana DPRD Kabupaten Bintan usai libur Lebaran diwarnai pemandangan tak biasa. Sejumlah kursi tamu pejabat tampak kosong dalam agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah tahun anggaran 2025.

Rapat tersebut digelar di ruang paripurna DPRD Bintan, Bintan Buyu, Kamis (26/3/2026).

Pantauan di lokasi, kekosongan kursi bukan berasal dari anggota dewan, melainkan dari jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak hadir.

Alhasil, kursi yang biasanya diisi kepala dinas dan pejabat Pemkab Bintan terlihat lengang.

Menanggapi hal itu, Bupati Bintan, Roby Kurniawan, menjelaskan absennya sejumlah kepala dinas karena tengah menjalankan tugas di lapangan.

Ia menyebut, usai penetapan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan sehari sebelumnya, pihaknya langsung menginstruksikan OPD untuk turun ke masyarakat.

“Kita sudah instruksikan kepala dinas turun ke kecamatan untuk mendistribusikan air bersih ke warga terdampak,” ujarnya.

Menurut Roby, rapat paripurna tetap merupakan agenda penting, namun kondisi darurat kekeringan juga membutuhkan penanganan cepat.

“Jadi kita bagi tugas. Ada yang hadir di paripurna, ada juga yang turun langsung ke lapangan,” jelasnya.

Ia menambahkan, beberapa pejabat seperti Sekretaris Daerah tetap hadir dalam rapat tersebut sebagai bentuk representasi pemerintah daerah.

Ke depan, Roby berharap kehadiran OPD dalam rapat paripurna dapat kembali optimal.

“Mudah-mudahan paripurna berikutnya bisa lebih lengkap,” pungkasnya. (*)

Artikel Rapat Paripurna DPRD Bintan Banyak Kursi Kosong, Bupati: Kadis Ikut Distribusi Air pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Kecelakaan maut terjadi di Jembatan Kelanga, Kecamatan Bunguran Laut, Kabupaten Natuna, Kamis (26/3) sekira pukul 09.00 WIB. Insiden ini mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan satu korban lainnya dalam kondisi kritis.

Korban meninggal dunia diketahui bernama Muhammad Salim (15) dan Nurzahira (6), warga Teluk Dapeh. Sementara Salbiah (49), ibu dari kedua korban, mengalami luka berat dan kini menjalani perawatan intensif.

Kasat Lantas Polres Natuna, Iptu Erwantony, mengatakan ketiga korban merupakan satu keluarga yang saat itu berboncengan menggunakan sepeda motor.

“Mereka satu keluarga, mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna merah yang dikemudikan oleh Muhammad Salim,” ujar Erwantony.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal dan keterangan saksi, kecelakaan diduga terjadi karena kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi.

Sepeda motor tersebut melintas dari arah Teluk Dapeh menuju Teluk Buton sebelum akhirnya kehilangan kendali di atas jembatan.

“Diduga pengendara melaju terlalu kencang, lalu menabrak trotoar dan pembatas jembatan,” jelasnya.

Benturan keras membuat ketiga korban terpental sejauh kurang lebih lima meter dari lokasi tabrakan.

Polisi memastikan insiden tersebut merupakan kecelakaan tunggal tanpa keterlibatan kendaraan lain.

“Kecelakaan tunggal, tidak ada kendaraan lain yang terlibat,” tegas Erwantony.

Petugas yang menerima laporan langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi dan olah tempat kejadian perkara (TKP). Dua korban meninggal dunia dievakuasi, sementara korban yang kritis segera dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati saat berkendara, terutama di jalur rawan seperti jembatan.

“Selalu utamakan keselamatan, jaga kecepatan dan kewaspadaan agar kejadian serupa tidak terulang,” pungkasnya. (*)

Artikel Kecelakaan Maut di Jembatan Kelanga Natuna, Dua Nyawa Melayang pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mencabut status penghentian operasional sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Seri Kuala Lobam di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan.

Pencabutan tersebut dilakukan setelah SPPG menjalani evaluasi dan perbaikan dalam proses pengolahan makanan sesuai standar program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Keputusan itu tertuang dalam surat BGN Nomor 99/D.TWS/03/2026 yang ditandatangani Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I, Dr. Harjito B.

Dalam surat tersebut, SPPG diwajibkan menjalankan layanan pemenuhan gizi sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS) serta memastikan kualitas gizi dan keamanan pangan tetap terjaga.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bintan sekaligus Ketua Satgas MBG, Ronny Kartika, membenarkan bahwa SPPG Seri Kuala Lobam telah kembali beroperasi sejak pertengahan Maret.

“Kami sudah menerima surat pengaktifan kembali. SPPG ini kembali beroperasi sejak 16 Maret 2026,” ujar Ronny, Kamis (26/3).

Meski telah diizinkan beroperasi, Pemkab Bintan menegaskan pengawasan akan terus dilakukan guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar.

“Pengawasan tidak hanya dari pemerintah, tapi juga kami harapkan partisipasi masyarakat untuk ikut memantau,” tambahnya.

Sebelumnya, SPPG Seri Kuala Lobam sempat menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial karena membagikan menu berupa kelapa utuh kepada penerima manfaat.

Pemkab Bintan berharap, setelah dilakukan evaluasi menyeluruh, pelayanan SPPG dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan tujuan program MBG dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat. (*)

Artikel BGN Cabut Penghentian SPPG Kuala Lobam Bintan, Program MBG Jalan Lagi pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Cuaca panas berkepanjangan yang melanda Kabupaten Lingga menyebabkan sejumlah waduk mengalami penyusutan signifikan hingga mencapai 70 persen.

Beberapa waduk yang terdampak di antaranya Waduk Gemuruh di kawasan Gunung Muncung, waduk di Desa Lanjut, serta waduk di Daik Lingga yang selama ini menjadi sumber air baku Perumda Tirta Lingga.

Meski demikian, PDAM Tirta Lingga memastikan pasokan air bersih ke masyarakat masih berjalan normal tanpa gangguan berarti.

“Alhamdulillah sampai saat ini pelayanan air bersih masih berjalan lancar dan belum mengalami kendala,” ujar Kepala PDAM Tirta Lingga, Irfan Andaria, Kamis (26/3).

Ia menjelaskan, saat ini volume air di sejumlah waduk tersisa sekitar 30 persen dari kapasitas normal. Kondisi tersebut membuat pihaknya mulai menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas layanan.

“Beberapa skema alternatif sudah kami siapkan, seperti pengaturan distribusi dan rekayasa jaringan agar pelayanan tetap optimal,” jelasnya.

Selain itu, PDAM juga menyiagakan armada mobil tangki untuk menyuplai air bersih ke rumah warga apabila tekanan air mulai menurun.

“Kami siapkan mobil tangki untuk membantu distribusi jika debit air semakin berkurang,” tambahnya.

Di sisi lain, warga Dabo Singkep mengaku hingga saat ini belum merasakan dampak dari penyusutan waduk tersebut.

“Alhamdulillah sampai hari ini suplai air di rumah masih normal,” kata Budi, warga setempat.

Ia berharap pasokan air tetap stabil, terutama setelah Lebaran Idul Fitri ketika kebutuhan air biasanya meningkat, termasuk untuk kegiatan hajatan.

“Semoga tetap lancar karena kebutuhan air biasanya meningkat setelah Lebaran,” ujarnya.

PDAM Tirta Lingga juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan segera melapor jika mengalami gangguan distribusi air.

“Masyarakat bisa langsung menghubungi kami jika ada kendala agar bisa segera ditindaklanjuti,” tutup Irfan. (*)

Artikel Air Waduk Susut 70 Persen, PDAM Tirta Lingga Pastikan Pasokan Air Bersih Masih Normal pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Karimun mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca panas ekstrem yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Kepala Dinas Kesehatan Karimun, drg Soerjadi, meminta warga mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama saat puncak suhu panas.

“Kurangi aktivitas di luar ruangan pada pukul 10.00 hingga 16.00 WIB dan hindari paparan sinar matahari langsung, khususnya bagi kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak,” ujarnya, Kamis (26/3).

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga hidrasi tubuh dengan mengonsumsi air putih minimal 8–10 gelas per hari atau sekitar 2 liter. Selain itu, masyarakat diminta menghindari minuman berkafein, beralkohol, dan tinggi gula yang dapat mempercepat dehidrasi.

“Gunakan pakaian yang longgar, ringan, dan menyerap keringat. Pastikan ventilasi rumah baik agar sirkulasi udara lancar,” tambahnya.

Dinkes juga mengingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah guna mencegah kebakaran dan polusi udara, serta tidak meninggalkan siapa pun di dalam kendaraan yang terparkir.

“Waspadai gejala heat stroke seperti sakit kepala, pusing, dan mual. Jika mengalami gejala tersebut, segera cari bantuan medis,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala UPT Puskesmas Tanjungbalai Karimun, M Aristo Wibowo, mengungkapkan lonjakan kunjungan pasien dalam dua hari terakhir.

“Jumlah kunjungan mencapai lebih dari 300 orang. Keluhan didominasi penyakit akibat cuaca panas seperti ISPA dan hipertensi,” jelasnya.

Dari sisi meteorologi, Forecaster BMKG Tanjungbalai Karimun, Younggy Hutabarat, menyebut suhu udara saat ini berkisar antara 26 hingga 33 derajat Celsius.

“Suhu terpanas biasanya terjadi pada pukul 12.00 hingga 13.00 WIB,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Karimun saat ini tengah memasuki masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Awal musim kemarau di Kepulauan Riau diprediksi terjadi pada Mei, dengan puncaknya pada Juli 2026.

“Musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dengan curah hujan di bawah normal. Namun dalam sepekan ke depan masih berpotensi hujan ringan pada 30–31 Maret,” katanya.

Younggy menambahkan, kondisi panas yang terasa lebih cepat dipicu berakhirnya fenomena La Nina lemah dan posisi matahari yang berada di sekitar ekuator.

“Masyarakat diimbau terus memantau informasi cuaca resmi dari BMKG untuk mengantisipasi perubahan kondisi atmosfer yang dinamis,” pungkasnya. (*)

Artikel Cuaca Terik Karimun, Dinkes Imbau Warga Batasi Aktivitas di Siang Hari pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan anggaran, setelah belanja pegawai tercatat mencapai 42 persen dari APBD. Angka ini melampaui batas maksimal 30 persen yang akan diberlakukan pemerintah pusat mulai 2027.

Bupati Karimun, Iskandarsyah, mengatakan ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPPD).

“Memang dalam aturan itu disebutkan mulai 2027 belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen. Sementara kondisi kita saat ini sudah mencapai 42 persen,” ujar Iskandarsyah, Kamis (26/3).

Ia menegaskan, jika aturan tersebut tetap diterapkan, Pemkab Karimun harus mengambil langkah strategis secara hati-hati dan komprehensif, terutama dalam kebijakan kepegawaian.

Salah satu opsi yang mungkin ditempuh adalah pengurangan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, langkah tersebut disebut sebagai pilihan terakhir.

“Pengurangan pegawai, khususnya PPPK, adalah opsi terakhir. Itu pun akan melalui proses seleksi berdasarkan kinerja, disiplin, dan kepatuhan terhadap kode etik,” jelasnya.

Pemkab Karimun, lanjut Iskandarsyah, berharap pemerintah pusat dapat menunda penerapan aturan tersebut, mengingat kondisi keuangan daerah yang masih belum stabil.

Saat ini, pemerintah daerah masih dibebani kewajiban pembayaran utang dari tahun anggaran 2023 dan 2024, sehingga ruang fiskal menjadi terbatas.

Untuk mengantisipasi kebijakan tersebut, Pemkab Karimun berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan dan kinerja pegawai.

Evaluasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada April hingga Mei 2026, mencakup penilaian jumlah kebutuhan pegawai minimal, efektivitas pelayanan publik, hingga tingkat disiplin ASN.

“Evaluasi ini penting untuk menentukan langkah ke depan jika aturan 30 persen benar-benar diberlakukan pada 2027,” tambahnya.

Pemkab Karimun menegaskan setiap kebijakan yang diambil nantinya akan mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. (*)

Artikel Beban Pegawai Tinggi, Pemkab Karimun Pertimbangkan Kurangi PPPK pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan anggaran, setelah belanja pegawai tercatat mencapai 42 persen dari APBD. Angka ini melampaui batas maksimal 30 persen yang akan diberlakukan pemerintah pusat mulai 2027.

Bupati Karimun, Iskandarsyah, mengatakan ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPPD).

“Memang dalam aturan itu disebutkan mulai 2027 belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen. Sementara kondisi kita saat ini sudah mencapai 42 persen,” ujar Iskandarsyah, Kamis (26/3).

Ia menegaskan, jika aturan tersebut tetap diterapkan, Pemkab Karimun harus mengambil langkah strategis secara hati-hati dan komprehensif, terutama dalam kebijakan kepegawaian.

Salah satu opsi yang mungkin ditempuh adalah pengurangan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, langkah tersebut disebut sebagai pilihan terakhir.

“Pengurangan pegawai, khususnya PPPK, adalah opsi terakhir. Itu pun akan melalui proses seleksi berdasarkan kinerja, disiplin, dan kepatuhan terhadap kode etik,” jelasnya.

Pemkab Karimun, lanjut Iskandarsyah, berharap pemerintah pusat dapat menunda penerapan aturan tersebut, mengingat kondisi keuangan daerah yang masih belum stabil.

Saat ini, pemerintah daerah masih dibebani kewajiban pembayaran utang dari tahun anggaran 2023 dan 2024, sehingga ruang fiskal menjadi terbatas.

Untuk mengantisipasi kebijakan tersebut, Pemkab Karimun berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan dan kinerja pegawai.

Evaluasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada April hingga Mei 2026, mencakup penilaian jumlah kebutuhan pegawai minimal, efektivitas pelayanan publik, hingga tingkat disiplin ASN.

“Evaluasi ini penting untuk menentukan langkah ke depan jika aturan 30 persen benar-benar diberlakukan pada 2027,” tambahnya.

Pemkab Karimun menegaskan setiap kebijakan yang diambil nantinya akan mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. (*)

Artikel Beban Pegawai Tinggi, Pemkab Karimun Pertimbangkan Kurangi PPPK pertama kali tampil pada Kepri.