batampos – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asyari kembali terseret kasus dugaan asusila. Kali ini, Hasyim dilaporkan oleh seorang wanita yang juga mantan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) kepada Dewan Kehormatan Penyerenggara Pemilu (DKPP).
Laporan korban disampaikan melalui kuasa hukumnya, yakni Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kuasa hukum korban, Aristo Pangaribuan, mengatakan, pertemuan awal korban dengan Hasyim terjadi sejak Agustus 2023. Kala itu, Hasyim berkunjung ke luar negeri dalam rangka dinas persiapan Pemilu 2024.

Pascapertemuan, Hasyim melakukan komunikasi dan upaya yang menjurus pada tindakan asusila kepada korban. Itu terjadi pada rentang Agustus 2023-Maret 2024. ”Merayu, mendekati untuk nafsu pribadinya,” ujarnya di Kantor DKPP RI, Kamis (18/4).

Untuk mendukung laporan, pihaknya membawa sejumlah bukti seperti momen percakapan, foto hingga yang tertulis. ”Tentunya gak bisa ungkapkan semua barang buktinya di sini karena ini sensitif,” ujarnya.

Lantas, kenapa baru diadukan? Aristo beralasan, melaporkan kasus tersebut bukan hal mudah. Apalagi ada hubungan relasi kuasa antara korban dengan Hasyim. Butuh waktu bagi korban mengumpulkan keberanian untuk melapor. ”Patut dicatat tidak ada kepentingan politik praktis apapun di sini selain kepentingan korban,” kata dia.

Terseretnya Hasyim bukan yang pertama. Pada 2022 lalu, Hasyim juga terbukti melakukan perjalanan nondinas dengan Hasnaeni atau wanita emas yang kala itu berstatus ketua umum partai politik calon peserta pemilu. Saat itu, Hasyim dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir.
Terpisah, saat dikonfirmasi, Hasyim belum mau berkomentar. ”Nanti saja saya tanggapi pada waktu yang tepat. Mohon maaf ya,” ujarnya. (*)

Sumber: JP group

batampos – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyetujui sebanyak 18.557 formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 di lingkungan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), pada Kamis (18/4).

Hal ini sebagaimana ditandai dengan penyerahan persetujuan formasi CASN terdiri dari PNS dan PPPK di Bawaslu yang akan dibuka pada rekrutmen tahun ini. Persetujuan formasi tersebut tercatat 100 persen dari usulan yang ada, yaitu 18.557 formasi.

“Rinciannya 1.984 CPNS dan 16.573 PPPK, termasuk untuk formasi-formasi yang penting dalam mendukung kinerja Bawaslu seperti analis hukum, analis pengawasan, hingga auditor,” kata Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat menyerahkan izin prinsip formasi CASN di Jakarta, Kamis (18/4).

Lebih lanjut, Anas mengungkapkan bahwa melalui rekrutmen ini diharapkan bisa memberi kesempatan besar kepada para honorer/tenaga non-ASN di lingkungan Bawaslu yang selama ini sudah mengabdi kepada negara.

“Pemerintah berharap penyerapan tenaga non ASN/honorer di Bawaslu bisa optimal menjadi ASN, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menuntaskan penataan tenaga non-ASN/honorer sesuai arahan Presiden,” lanjut Anas.

Selain itu, Anas juga mengatakan momentum ini diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mendorong kinerja Bawaslu yang dalam waktu dekat akan memiliki kerja besar dalam sejarah Pemilu di Indonesia, yaitu pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak seluruh Indonesia.

“Mudah-mudahan nanti formasi ini bisa dioptimalkan dan harapan saya ini bisa mendorong target kinerja, termasuk dalam menyongsong Pilkada serentak di lebih dari 500 daerah yang baru pertama kali ini terjadi di Indonesia,“ jelas Mantan Bupati Banyuwangi ini.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan apresiasi atas persetujuan izin formasi dari Kementerian PANRB yang memberikan 18.557 formasi dan berharap pihaknya bisa meningkatkan kemampuan dan keahlian dalam bidang pengawasan Pemilu.

Bagja menjelaskan bahwa salah satu sasaran dalam rekrutmen CASN Bawaslu Tahun 2024 adalah para fresh graduate untuk membuat Bawaslu semakin baik dalam pengawasan bidang IT. Talenta baru juga diharapkan mampu melakukan sosialisasi di seluruh media sosial dan saluran informasi Bawaslu.

Dalam kesempatan itu, Bagja menyebutkan lima besar formasi yang akan direkrut di Bawaslu, yaitu Analis Hukum, IT, Analis Pengawasan, Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Publik, dan Auditor. “Karena akan berkaitan dengan pengawasan, terutama pencegahan dan penindakan saat menangani perkara-perkara yang masuk di Bawaslu,” pungkasnya.(*)

batampos – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menutup Pos Komando (Posko) THR Lebaran 2024 pada Selasa (16/4). Dari data yang disampaikan, total aduan pembayaran THR yang masuk sebanyak 1.539 aduan dengan jumlah perusahaan yang diadukan sebanyak 965 perusahaan.

Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi mengungkapkan, jumlah tersebut turun dibandingkan tahun 2023 dengan jumlah laporan aduan sebanyak 2.369 aduan dan perusahaan yang diadukan sebanyak 1.558 perusahaan.

“Jumlah aduan dan perusahaan yang dilaporkan terkait pembayaran THR tahun ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun lalu. Selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan di daerah untuk bersama-sama menindaklanjuti aduan-aduan tersebut,” kata Anwar melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (18/4).

Anwar menjelaskan, 1.539 aduan yang masuk tersebut terdiri dari aduan pembayaran THR tidak dibayarkan sebanyak 929 aduan, THR dibayarkan tidak sesuai ketentuan sebanyak 383 aduan, dan THR telat dibayarkan sebanyak 227 aduan.

Dari sisi persebaran aduan, Provinsi DKI Jakarta paling banyak mendapatkan aduan dengan jumlah 483 aduan pada 292 perusahaan, diikuti Provinsi Jawa Barat sejumlah 285 aduan pada 168 perusahaan, dan Provinsi Jawa Timur sebanyak 130 aduan pada 95 perusahaan.

“Sedangkan aduan terendah ada di Provinsi Sulawesi Barat yang tidak ada aduan sama sekali,” ucapnya.

Lebih lanjut, Anwar mengatakan, Posko THR 2024 juga mencatat sejumlah penurunan aduan THR pada sektor-sektor industri dibandingkan tahun 2023, di antaranya industri pengolahan yang turun dari 28,4% menjadi 15%, aktivitas keuangan dan asuransi yang turun dari 8% menjadi 4,2%, serta sektor aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya yang turun dari 7,8% menjadi 3,3%.

“Adanya penurunan aduan THR ini diharapkan menjadi indikator membaiknya kondisi bangsa ini, serta kita harapkan dapat terus terjaga trennya pada tahun-tahun berikutnya,” katanya.

Saat ini pihaknya bersama pengawas ketenagakerjaan dan dinas ketenagakerjaan di daerah juga sudah mulai melakukan tindak lanjut aduan THR. Hingga saat ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 133 perusahaan.

“Saat ini sudah terdapat 133 Laporan Hasil Pemeriksanaan (LHP). Nantinya setelah ada LHP maka secara bertahap akan dikeluarkan Nota Pemeriksanaan I, Nota Pemeriksaan II, hingga Rekomendasi Pemberian Sanksi terhadap perusahaan,” pungkasnya. (*)

batampos – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa pengajuan permohonan sebagai sahabat pengadilan (amicus curiae) pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 merupakan jumlah terbanyak dalam sejarah sidang PHPU.

Hal ini menunjukkan bahwa atensi masyarakat yang ikut memantau sidang PHPU Pilpres 2024 oleh MK cukup tinggi.

Menurut Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan MK, Fajar Laksono, amicus curiae bukanlah pihak yang berperkara di MK, namun bagian dari masyarakat yang memiliki atensi terhadap perkara pada MK, dalam hal ini adalah PHPU Pilpres 2024.

MK memang tidak melarang masyarakat untuk mengajukan diri sebagai amicus curiae, maka tidak heran jika pada sidang PHPU Pilpres 2024 banyak yang bersedia.

Namun, MK juga membatasi pengajuan tersebut karena amicus curiae yang dibahas dalam sidang putusan PHPU Pilpres 2024 adalah amicus curiae yang diterima hingga 16 April 2024 pukul 16.00 WIB.

Pembatasan itu sudah menjadi kesepakatan majelis hakim, agar sejalan dengan tenggat waktu penyerahan kesimpulan pemohon, termohon, pihak terkait, dan Bawaslu, pada hari dan jam yang sama.

Namun, membatasi bukan berarti menolak, karena MK tetap akan menerima pengajuan amicus curiae setelah tanggal 16 April 2024.

Terkait dengan seberapa besar pengaruh para amicus curiae pada sidang putusan PHPU Pilpres 2024, Fajar tidak bisa memastikan karena hal itu menjadi otoritas hakim konstitusi.

“Ada banyak kemungkinan posisi amicus curiae ini. Bisa saja dipertimbangkan seluruhnya. Atau mungkin dalam pembahasan dipertimbangkan sebagian bahkan tidak sama sekali karena dianggap tidak relevan. Ini menjadi otoritas hakim konstitusi,” ujarnya seperti dikutip dari Antara.

Hingga Kamis (17/4) sore, MK telah menerima 33 pengajuan amicus curiae terhadap perkara PHPU Pilpres 2024, dan jumlah tersebut akan bertambah.

Mereka terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, budayawan, seniman, advokat, hingga mahasiswa.

Sebagai informasi, praktik amicus curiae banyak diterapkan di negara yang menggunakan sistem hukum common law. Meskipun demikian, praktik ini juga lazim digunakan di negara penganut sistem civil law, termasuk Indonesia.

Dasar hukum amicus curiae di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,” bunyi Pasal 5 Ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009. (*)