batampos – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengaku akan berkoordinasi dengan KPU RI terkait hilangnya diagram dalam aplikasi Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap). Hadi mengaku akan berkoordinasi dengan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari terkait polemik Sirekap.

“Saya mau koordinasi dulu dengan Ketua KPU juga,” kata Hadi usai menghadiri Rakernas ATR/BPN di Jakarta, Kamis (7/3).

BACA JUGA: Dana BOS untuk Makan Siang Gratis Disorot DPR

Hadi memastikan, akan memberikan informasi lebih lanjut setelah berkoordinasi dengan pihak KPU. “Nanti secara detilnya akan saya sampaikan. Ya nanti saya dengarkan dulu,” ucap Hadi.

Adapun sejak pukul 23.00 WIB, Selasa (5/3) malam, situs pemilu2024.kpu.go.id tidak lagi menampilkan grafik data perolehan suara Pilpres dan Pileg 2024. Website tersebut hanya terdapat foto formulir model c hasil plano yang bisa dilihat publik.

Anggota KPU RI Idham Holik menjelaskan, grafik dan angka yang bisa diakses publik itu belakangan membuat polemik. Bahkan, Sirekap menimbulkan ketidakakuratan.

“Grafik angka perolehan suara tidak akan ditampilkan kembali. Akibat ketidakakuratan sebagian kecil hasil pembacaan Sirekap telah memunculkan polemik dan bahkan disinformasi atas proses rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu,” ungkap Idham Holik, Rabu (6/3).

Aplikasi Sirekap KPU saat ini hanya menampilkan foto formulir model c. Menurutnya, formulir model c hasil jarang dilihat oleh para pengakses Sirekap.

Kini, kata Idham, KPU kabupaten/kota dan provinsi yang telah melakukan rekapitulasi manual harus mempublikasikan hasilnya pada website dan media sosial. Idham menekankan, KPU hanya akan fokus menampilkan data hasil rekapitulasi secara berjenjang.

“Bagi KPU di daerah yang telah menyelesaikan rekapitulasinya wajib mempublikasikan hasil rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu ke publik. Kini masyarakat dapat mengaksesnya,” pungkas Idham. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mendapat sejumlah pertanyaan kritis terkait program makan siang (maksi) gratis saat rapat kerja bersama Komisi X DPR di Jakarta kemarin (6/3). Pertanyaan itu dilayangkan sejumlah anggota dewan lantaran program maksi diisukan bakal menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Pertanyaan tersebut diawali anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira. ”Kan belum apa-apa, belum selesai pemilu, sudah ada hal yang berkaitan dengan makan siang gratis masuk dana BOS. Kan repot kita mau memperdebatkan dan mempertanggungjawabkan seperti ini,” ujarnya. Seperti diketahui, program maksi merupakan gagasan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Saat sesi jawaban pemerintah, Nadiem tak menyinggung sama sekali pertanyaan-pertanyaan perihal program maksi gratis. Sejak awal dia mengungkapkan bahwa dirinya hanya bisa menanggapi beberapa poin. Sisanya akan dijawab secara tertulis. ”Saya tidak akan mungkin bisa menanggapi semuanya. Ada beberapa pertanyaan yang nanti kami jawab secara tertulis,” katanya.

Misalnya, soal kekerasan dan bullying. Dia menekankan bahwa pihaknya sudah bertahun-tahun menggedor-gedor meja untuk menekankan bagaimana dampak kekerasan tersebut terhadap siswa. Karena itu, sudah dibuat aturan jelas mengenai penanganan kekerasan di satuan pendidikan, termasuk soal sanksi-sanksi tegas.

Bahkan, Indonesia jadi negara pertama di dunia yang menggunakan asesmen nasional untuk mengukur tingkat kerentanan sekolah terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan lainnya.

Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih pun memberikan celetukan bahwa tak perlu dijawab karena makan siang sudah disiapkan di belakang. ”Makan siang gratis sudah disiapkan di belakang, jadi dari BOS nggak perlu,” candanya sesaat sebelum membacakan hasil rapat. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Serangan genosida Israel di jalur Gaza saat ini masih berlangsung dan telah mengakibatkan 30.000 orang Palestina terbunuh, perang yang tidak kunjung usai hingga jelang Ramadhan 2024 membuat ramai ajakan untuk memboikot produk kurma yang di produksi oleh Zionis Israel.

Diketahui Israel menjadi salah satu produsen kurma terbesar di dunia khususnya varietas kurma Medjool yang populer dan menjadi bagian penting dari ekonominya yang digunakan untuk pendudukan militer dan kolonisasi di Palestina, seperti dikutip melalui Middle East Eye.

Dilansir melalui American for Palestine bahwa industri kurma Israel dibangun di atas pencurian dengan setidaknya 40% kurma Israel ditanam di pemukiman ilegal kantong-kantong tanah curian milik orang-orang Palestina yang direbut.

Tak hanya itu, produksi kurma Israel juga berasal dari sumber daya air yang dicuri dari komunitas Palestina yang dialihkan ke pertanian kurma Israel, Perusahaan-perusahaan zionis juga mengeksploitasi tenaga kerja Palestina, dimana mereka sengaja merekrut pekerja terutama anak-anak untuk melakukan pekerjaan yang melelahkan dan juga berbahaya, Namun, dibayar dengan upah yang tidak sepadan.

Pada bulan Ramadhan setidaknya sepertiga ekspor kurma tahunan diproduksi oleh produsen Israel.

Namun, Gerakan boikot telah mampu memberikan ketakutan bagi penjualan kurma Israel dimana kampanye iklan sebesar 550.000 USD untuk mempromosikan Medjool Israel telah dihentikan akibat pengawasan ketat komunitas muslim terhadap produk Israel di pasar Internasional setelah pertumpahan darah di Gaza.

Untuk memberikan dukungan terhadap pembebasan Palestina, seperti dilansir melalui dari Within Our Lifetime (WOL) Palestina dan American Muslims for Palestine, bulan Ramadhan ini jangan berbuka puasa dengan produk genosida, berikut 27 Daftar Boikot merk dagang Kurma Israel :

1. HadiKlaim

2. Mehadrin

3. Delilah

4. Carmel Agrexco

5. Anna dan Sarah
6. Shah Co

7. Sincerely Nuts

8. Urban Platter

9. Star Dates

10. King Solomon

11. Food to Live

12. Nava Fresh

13. Bomaja

14. Bon Bierra

15. Desert Diamond

16. Fancy Medjoul

17. Food to Live

18. Jordan Plains
19. Jordan River

20. Kalahari

21. Karsten Farms

22. Premium Medjoul

23. Rapunzel

24. Red Sea

25. Royal Treasure

26. Shams

27. Tamara Barhi

Adapun panduan singkat untuk memboikot produk Kurma Israel seperti dilansir melalui Palestine Campaign dan American Muslims for Palestine :

1. Periksa kode batangnya, hindari produk dengan kode batang 729

2. Hindari label seperti ‘Made in Israel’, ‘Made in the West Bank’, atau ‘Made in Jordan Valley’

3. Selalu periksa label saat membeli apalagi yang tidak memiliki label, Industri Israel sering menggunakan label yang tidak jelas untuk menyembunyikan asal aslinya, untuk itu pastikan selalu memeriksa label untuk menghindari pembelian secara tidak sengaja.

4. Pada produk Kurma Medjol yang populer di pasaran, tidak semua merupakan produk dari Israel, lakukan cek kembali untuk mengetahui Perusahaan produsennya.

5. Hindari Perusahaan-perusahaan ini : Mehadrin, MTex, Edom, Carmel Agrexco

6. Salah satu eksportir terbesar Israel yaitu Hadiklaim, jika diekspor oleh Hadiklaim maka jangan membelinya. Adapun nama produk yang sering ada di supermarket diantaranya King Solomon, Jordan River dan Jordan River Bio-Top.

7. Pastikan membeli kurma Palestina dengan brand Zaytoun yang merupakan Perusahaan sosial yang mendukung petani Palestina melalui perdagangan yang adil. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Wakil Presiden(Wapres) Ma’ruf Amin mengaku dirinya belum ditugaskan untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Pertanyaan tersebut dilontarkan wartawan kepada Wapres, menyusul rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan berkantor di IKN mulai Juli mendatang.

“Jadi Presiden mungkin akan (berkantor) di sana. Saya belum ditugaskan apa saya harus ke sana atau tetap di Jakarta,” ujar Wapres Ma’ruf usai menghadiri Peresmian dan Festival Kemandirian Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Tahun 2024 yang dilaksanakan di Ponpes Daarul Archam Rajeg, Tangerang, Banten, pada Kamis, (7/3).

Menurut Wapres, sejauh ini belum ada pembicaraan tentang rencana dirinya berkantor di IKN. “Mengenai IKN belum dibicarakan,” ujar dia.

Presiden Jokowi mengatakan dirinya akan mulai berkantor di IKN mulai Juli mendatang, setelah infrastruktur bandara dan jalan tol siap beroperasi.

Jokowi memaparkan jika infrastruktur bandara dan jalan tol telah selesai dibangun maka waktu tempuh dari Bandara Nusantara ke IKN hanya 15 menit.

Pembangunan jalan tol juga akan mempersingkat waktu tempuh dari Kota Balikpapan ke IKN dari semula sekitar dua jam menjadi sekitar 45 menit.

“Jadi, betul-betul nanti kita harapkan dengan adanya fasilitas jalan tol, fasilitas bandara, maka airport traffic ke IKN ini menjadi semakin ramai,” ujar Jokowi secara terpisah, dalam acara peletakan batu pertama pembangunan gedung Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) di IKN, pekan lalu.

IKN ditargetkan bisa mulai beroperasi pada 17 Agustus 2024, bertepatan dengan peringatan HUT ke-79 RI. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas kerja sama Bilateral dengan Kamboja setelah bertemu dengan Perdana Menteri kamboja, Hun Manet di Australia, Selasa (5/3).

Presiden Jokowi bersama Perdana Menteri Kamboja tersebut membahas penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Kamboja dalam menyambut perayaan 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara.

Dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi menyampaikan harapan untuk memperkuat kerja sama di berbagai sektor bilateral dan sekaligus mengucapkan terima kasih atas dukungan Kamboja selama Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun lalu.

“Kita sadari ASEAN masih miliki pekerjaan rumah untuk implementasi kesepakatan ASEAN dan selesaikan krisis Myanmar. Indonesia akan terus dukung keketuaan Laos tahun ini terutama dalam implementasi 5PC,” ujar Presiden Jokowi dikutip dari setneg.go.id.

Adapun pertemuan bilateral tersebut secara garis besar adalah peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi melalui pengembangan konektivitas dan infrastruktur, baik sektor udara maupun laut.

Kemudian terkait investasi, Presiden menyebut bahwa BUMN Indonesia siap berkontribusi dan menjadi mitra utama pada sektor perkeretaapian dan infrastruktur.

“Selain itu kita juga perlu terus mendorong interaksi antar sektor bisnis untuk perkuat perdagangan dan investasi,” kata Jokowi dalam keterangan resminya, Selasa (5/3).

Soal isu pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Jokowi pun mengapresiasi dukungan pemerintah Kamboja dalam penanganan WNI yang menjadi korban.

Lantas ia menekankan perlunya meningkatkan kerja sama dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang antara negara asal dan negara tujuan, serta implementasi Nota Kesepahaman (MoU) Pemberantasan Kejahatan Transnasional tahun 2023.

“MoU Pemberantasan Kejahatan Transnasional tahun 2023 perlu segera diimplementasikan, terutama pertukaran informasi intelijen dan peningkatan kapasitas kepolisian kedua negara,” tegas Jokowi.

Terakhir, Presiden Jokowi dan PM Kamboja membahas kerja sama di bidang ketahanan pangan, termasuk impor beras dari Kamboja.

Presiden Jokowi mendorong penyelesaian pembaruan MoU Kerja Sama Perdagangan Beras dan MoU Pembentukan Mekanisme Imbal Dagang untuk sepakati harga dan jumlah beras impor.

“Implementasi MoU Pertanian juga perlu segera didorong khususnya tindak lanjut peningkatan kapasitas manajemen pertanian, irigasi, serta investasi pengolahan dan penyimpanan beras,” pungkas Jokowi.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. (*)

Sumber: JP Group