Minggu, 28 Juni 2026
Beranda blog Halaman 3798

Perkumpulan Marga Goh Batam Dikukuhkan, Goh Cheng Liang Menjabat Ketua

0

goh1batampos – Perkumpulan Marga Goh Kota Batam memiliki susunan pengurus baru. Pelantikan dan Pengukuhan Dewan Pengurus Perkumpulan Marga Goh Batam Masa Bakti 2024 – 2029 dilaksanakan di Pacific Palace Hotel Batam pada, Minggu (26/5/2024) malam.

Goh Cheng Liang didaulat sebagai Ketua Perkumpulan Marga Goh Kota Batam Masa Bakti 2024 – 2029. Prosesi pengukuhannya pun dilakukan langsung oleh Ketua Marga Goh Indonesia, Ali Husin, dan disaksikan Ketua Marga Goh Dunia yang berasal dari Tiongkok.

Pada saat pelantikan pengurus Perkumpulan Marga Goh Kota Batam, sekitar 2.000-an tamu undangan dari dalam dan luar negeri memenuhi Grand Ballroom Pacific Palace Hotel Batam. Pelantikan ini disebut merupakan pelantikan Marga Goh terbaik seluruh Indonesia.

Hadir dalam kegiatan itu, Ketua Marga Goh Indonesia, Ali Husin, Pembina Marga Goh, Soehendro Gautama, Ketua dan Pengurus Marga Tiongkok, Ketua dan Pengurus Marga Goh Hongkong, Thailand, Singapura dan Malaysia.

Baca Juga: Pelantikan Pengurus Baru Marga Goh, Batam

Kemudian, hadir juga Ketua dan Pengurus Marga Goh dari Sumatera Utara, Palembang, Kalimantan, Belitung dan lainnya. Hadir juga, Ketua PSMTI Kepri dan Kota Batam, para pengusaha terkenal kota Batam diantaranya, Abidin, Abi Golden Prawn, Aing serta perwakilan dari marga – marga se Kota Batam dan tamu undangan lainnya.

Ketua Marga Goh Indonesia, Ali Husin dalam sambutannya mengatakan pelantikan pengurus Perkumpulan Marga Goh Kota Batam terbaik se Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan sangat banyaknya tamu undangan yang menghadiri acara pelantikan tersebut.

“Masak baru ngumpul-ngumpul setengah tahun sudah bisa mengumpulkan 500 keluarga. Bukan 500 orang ya, tapi keluarga. Mari kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah,” ujar Ali Husin disambut tepukan bergemuruh dari undangan yang hadir.

Baca Juga: Perkumpulan Marga Goh Kota Batam Resmi Terbentuk

Dia berharap, para pengurus yang baru dikukuhkan ini bisa langsung menyesuaikan diri dan bersinergi dengan pemerintah dalam menjalankan setiap program – program yang telah dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

goh2Di lokasi yang sama, Pembina Marga Goh Kota Batam, Soehendro Gautama mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengurus yang baru dikukuhkan.

Dia mengatakan, Marga Goh yang berada di kota Batam ini jumlahnya tidak sebanyak marga – marga lainnya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Marga Goh Indonesia dalam sambutannya, jumlah Marga Goh yang baru terdata saat ini di kota Batam sebanyak 500 an keluarga.

“Tapi, jangan salah. Marga Goh yang ada di Batam yang jumlahnya 500 an ini juga bisa mengguncang kota Batam dan Kepri,” ucap Soehendro dalam sambutannya.

Baca Juga: Perkumpulan Marga Goh Batam Gelar Baksos dengan Berbagi Paket Sembako di Sagulung

Soehendro juga berharap kepada para pengurus yang baru dikukuhkan agar bisa langsung melakukan aktifitasnya menjalin komunikasi yang baik dengan marga – marga lainnya yang ada di kota Batam.

Tak lupa, dia juga mengingatkan kepada para pengurus untuk bersinergi dengan pemerintah daerah, dalam melaksanakan pembangunan di kota Batam dan ikut mensejahterakan masyarakat di kota Batam.

Sementara, Ketua Perkumpulan Marga Goh Kota Batam, Goh Cheng Liang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tamu undangan yang bersedia hadir di acara pelantikan pengurus Marga Goh Batam.

“Mewakili seluruh pengurus saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadirannya,” ujar Cheng Liang usai kegiatan.

Baca Juga: Perkumpulan Marga Goh Batam Rayakan Natal bersama Anak Panti Asuhan

Cheng Liang mengatakan, usai dikukuhkan dia mengajak kepada seluruh pengurus untuk menyusun program – program yang akan dilakukan setahun kedepan.

Dia pun memfokuskan kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan lebih banyak mengarah kepada kegiatan mensejahterakan masyarakat kota Batam. (*)

Serangan Israel ke Kamp Pengungsi Rafah Disebut Lampaui Batas

0
Kepulan asap tampak membubung menyusul serangan Israel di Kota Rafah, Jalur Gaza selatan, pada 14 Mei 2024. ANTARA/Xinhua/Khaled Omar/pri.

batampos – Juru Bicara Kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeineh mengutuk keras serangan Israel ke tenda-tenda pengungsi di Kota Rafah, Jalur Gaza selatan, Minggu (26/5), dan menyebutnya sebagai pembantaian yang melampaui segala batas.

“Tindakan kuasa penjajah Israel dalam pembantaian yang keji ini menantang semua resolusi internasional, khususnya putusan ICJ (Mahkamah Internasional) terkini yang jelas dan berterus terang,” ucap Abu Rudeineh, sebagaimana pernyataan otoritas Palestina yang disiarkan lewat media sosial, Senin.

BACA JUGA: Terkait Dugaan Lelang Benda Sitaan yang Kemurahan, Jampidsus Kejagung Dilaporkan ke KPK

ICJ sebelumnya mengeluarkan putusan tambahannya terkait dugaan genosida Israel pada Jumat (24/5), yang memerintahkan Israel untuk segera menghentikan serangan militernya di Rafah.

Abu Rudeineh menyebut Amerika Serikat juga bertanggung jawab atas pembantaian tersebut karena memberikan dukungan tanpa henti kepada Israel. Ia mengatakan tindakan itu merupakan noda bagi kemanusiaan.

“Posisi Amerika yang mendukung penjajahan ini secara finansial dan politis adalah alasan utama terjadinya pembantaian mengerikan yang melanggar semua tabu ini,” ucap dia.

Ia menegaskan bahwa serangan Israel ini semakin menunjukkan pentingnya intervensi internasional untuk menghentikan kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat, serta Yerusalem.

Abu Rudeineh juga mendesak masyarakat internasional agar memastikan Israel menghentikan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mereka lakukan, yang dapat memperburuk situasi kemanusiaan di Palestina.

Sedikitnya 30 orang tewas dan puluhan lainnya terluka saat Israel menyerang sebuah kamp yang dihuni pengungsi di Rafah pada Minggu, menurut sumber media dan pejabat.

Serangan itu terjadi dekat pusat logistik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di Tal al-Sultan, demikian dilaporkan kantor berita setempat.

Pesawat-pesawat tempur Israel menargetkan beberapa tenda di wilayah itu, sebut kantor media itu, seraya menambahkan bahwa mereka menggunakan rudal dan bom seberat sekitar 907 kilogram. (*)

Sumber: Antara

145 Operator PPDB Ikuti Pelatihan

0
PPDB Online 1 F Cecep Mulyana e1654166556415
Ilustrasi. PPDB tahun ini kembali memberikan kuota untuk siswa berprestasi Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos

batampos – Dinas Pendidikan Kota Batam menggelar pelatihan kepada 145 operator yang akan bertugas dalam pendaftaran peserta didik baru (PPDB) yang akan diselenggarakan 3 Juni mendatang.

Kepala Disdik Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto menyampaikan pelatihan ini bertujuan untuk pelatihan ini bertujuan untuk menyukseskan PPDB yang dibuka secara daring.

Mekanismenya pendaftaran yaitu, orangtua harus mengunggah dokumen melalui website agar bisa terdaftar sebagai calon peserta didik.

“Jadi nanti operator yang menerima berkas yang didaftarkan. Untuk itu perlu ada pelatihan agar tidak ada kendala nantinya,” kata dia, Senin (27/5).

Masing-masing sekolah mengirimkan satu operator untuk PPDB. Nanti mereka akan berbagi ilmu kepada operator lainnya yang ditunjuk masing-masing sekolah.

Pelaksanaan PPDB online bukan pertama kali digelar, sehingga beberapa tenaga operator sudah paham akan sistem penerimaan. Namun ada beberapa tenaga sudah berpindah tugas, karena penempatan PPPK. Sehingga perlu dilakukan pelatihan bagi operator.

“Hanya saja kami perlu menjelaskan tata cara PPDB sesuai dengan juknis dari pusat. Jangan sampai berkas peserta didik tidak diproses, jika ada operator yang tidak paham,” jelasnya.

Pelatihan ini guna mematangkan tugas dan fungsi operator dalam menjalankan tugasnya nanti. Karena PPDB dibuka online atau daring membutuhkan kepiawaian, agar tidak terjadi kesalahan selama proses PPDB berlangsung.

Operator ini yang menerima dan memverifikasi data pelamar yang masuk. Sehingga diharapkan tidak ada kesalahan, yang bisa menyebabkan ada kendala dalam PPDB,” sebutnya.

Ia menyadari kecakapan operator sangat diperlukan. Hal ini karena banyak orangtua yang masih gagap teknologi (gaptek) sehingga kemungkinan masih ada yang akan mendatangi sekolah untuk mencari informasi bahkan bantuan.

“Jadi operator yang kami latih ini diharapkan bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyukseskan PPDB,” harap Tri.

Dalam pelaksanaan PPDB, ia menyebutkan akan membuka beberapa link pendaftaran yang bisa diakses calon peserta maupun orangtua. Hal ini menghindari kemacetan saat mendaftar.

Link pendaftaran nantinya bisa diakses 24 jam. Pendaftaran online memberikan kemudahan bagi pendaftar, dan bisa mendaftar dari mana saja, dan tidak perlu datang ke sekolah.

“Kami menghindari adanya kerumunan. Jadi kalau online bisa akses dari rumah. Semua informasi akan tersaji di link pendaftaran,” imbuhnya.

Peserta didik bisa memilih satu jalur pendaftaran. Pendaftaran SDN membuka jalur zonasi 80 persen, perpindahan orangtua 5 persen, dan afirmasi 15 persen. Sementara untuk SMPN jalur zonasi 50 persen, prestasi 30 persen, afirmasi 15 persen, dan perpindahan orangtua 5 persen. (*)

Reporter: Yulitavia

Kabel PJU Dicuri, Jalan di Sei Temiang Gelap Gulita

0
IMG 20240527 WA0043
Kabel PJU yang dicuri. Foto: Rengga Yuliandra/ Batam Pos

batampos – Aksi Pencurian kabel Penerangan Jalan Umum (PJU) masih terus marak terjadi di kota Batam. Kali ini kabel PJU di sepanjang Jalan Dipenogoro Sei Temiang, Sekupang dan PJU di lampu merah Seraya Atas ke arah Simpang Melcem hilang dicuri. Akibatnya, di sepanjang jalan tersebut jadi gelap gulita.

Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Batam melalui Kepala Bidang PJU Batam Kukuk mengatakan, berdasarkan hasil patroli tim PJU menemukan beberapa tiang panel kabel PJU di Jalan Dipenogoro Sei Temiang hilang dicuri. Bahkan, di lokasi ditemukan sepotong kabel yang telah dipotong dan digulung namun tidak sempat dibawa pencuri.

“Iya, semalam pantauan di Temiang itu banyak yang dicuri. Dampaknya ada beberapa titik sudah dipotong kabelnya,” ujar Kukuk kepada Batam Pos, Senin (27/5).

Menurutnya, satu panel yang dicuri atau dipotong kabelnya tersebut akan berdampak kepada puluhan tiang yang berada disana. Bahkan satu panel tiang, apabila kabelnya dipotong maka sekitar 50 lampu PJU yang ada disekitarnya akan mati.

“Misalnya satu panel dipotong nanti lampu PJU kedua, ketiga dan sampai ke 50 yang berada di sekitar panel tersebut juga akan mati dan berdampak juga, ” terang Kukuk.

Atas pencurian beberapa kabel di panel PJU ini pihaknya mengaku akan segera membuat laporan ke Polsek Sekupang. Ia berharap pelaku pencurian kabel ini bisa tertangkap karena aksi pencurian ini tak hanya merugikan pemerintah daerah tetapi juga merugikan masyarakat karena jalan mejadi gelap.

“Lagi akan kita buatkan laporan. Untuk lokasi-lokasi lain yang hilang sudah kita laporkan ke polsek wilayah terkait, ” tuturnya.

Masih maraknya pencurian kabel PJU ini menjadi kendala bagi bidang PJU untuk melakukan perbaikan. Pasalnya belum satu titik selesai dilakukan perbaikan, sudah muncul lagi titik lain yang hilang dicuri. Namun begitu Kukuk mengaku akan tetap memprioritaskan perbaikan dengan membagi dua tim PJUnya.

“Benar, saat ini kita juga sudah bagi jadi dua tim, ” terangnya.

Disinggung mengenai pemasangan CCTV di setiap PJU, khususnya di titik rawan saja, Kukuk menjawab, niat tersebut dulu pernah direncanakan. Hanya saja CCTV berada di bawah kominfo dan kalaupun dipasang di setiap tiang PJU, itu berapa banyak CCTV yang dibutuhkan mengingat jumlah PJU saat ini di Kota Batam yang mencapai lebih dari 16.000 titik PJU.

“Kadang kebel CCTV kominfo juga pernah dicuri. Di Sungai Ladi misalnya kabel CCTV kominfo hilang dicuri. Sementara kita belum mengarah ke sana. Tapi kita sudah koordinasi dengan kominfo gimana baiknya. Kalau kita pasang CCTv itu butuh berapa dan kalaupun pasang di rawan maling nanti kita pasang di utara yang dicuri PJU yang di selatan, ” ungkapnya.

Namun begitu langkah utama yang ia lakukan saat ini adalah dengan memperbaiki PJU yang mati dan sekaligus mengganti kabel yang hilang dicuri sehingganya tidak menganggu masyarakat. “Di Temiang tetap kita akan prioritaskan. Saat ini tim kami menangani perbaikan yang di Seraya Atas, karena 5 tiang PJU disana kabelnya juga dipotong, ” pungkas Kukuk.

Sementara itu, Ayu salah seorang warga Batam mengaku was-was ketika melewati jalan Temiang ini. Pasalnya jalan menjadi gelap karena tidak adanya lampu penerangan jalan.

“Takut juga tiap kali pulang malam ada begal di jalan, ” ujarnya.

Padamnya penerangan jalan membuat pengguna jalan waswas melintas. Sebab, selain ramai dilalui kendaraan pribadi juga banyak mobilitas kendaraan besar milik pperusahaan

“Kalau lagi ramai truk besar yang lewat jadi takut, apalagi penerangan juga minimal akibat PJUnya mati, ” tambah Sarah.

Ia berharap polisi menindak tegas pelaku pencurian kabel PJU ini. Pasalnya kejadian ini terus berulang dan tak kunjung tertangkap pelakunya. “Kalau benar pencurian, tentunya harus ditindak tegas, patroli malam harus ditingkatkan lagi,” ujarnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Tapping Box Dorong Peningkatan PAD, Kenaikan Penerimaan Pajak Naik 20 persen

0
tapping box pengaruhi peningkatan pad kota batam m
Tapping Box yang dipasang di kasir salah satu restoran di Batam.

batampos – Dampak pemasangan alat perekam pajak atau tapping box terhadap penerimaan daerah meningkat sebesar 20 persen di tahun 2024 ini.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam, Raja Azmansyah mengatakan kenaikan siginifikan terjadi pada pajak hotel, restoran masih, hingga resto. Selain sektor pajak dari properti BPHTB dan PBB.

“Alhamdulillah, penerimaan daerah terus meningkat. Karena target pajak itu sebesar Rp1,3 triliun. Tren positif dari tahun ke tahun harus dipertahankan,” kata dia, Senin (27/5).

Bapenda Batam targetkan pasang 400 alat perekam pajak untuk tingkatkan PAD. Sebanyak 190 alat perekam transaksi sudah terpasang pada objek pajak tahun ini.

Tahun 2023, pihaknya telah memasang 200 unit alat perekam pajak si sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Sehingga mendorong penerimaan pajak karena sudah ada alat yang terpasang di objek pajak.

Selain alat perekam pajak dari APBD Kota Batam, Bapenda juga mendapatkan bantuan dari dana CSR Bank Riau Kepri Syariah sebanyak 518 alat perekam pajak.

“Kalau yang dari dana Bank Riau Kepri Syariah sudah 383 alat yang terpasang,” tambahnya.

Azmansyah menjelaskan terdapat empat jenis alat perekam pajak yang disiapkan, yaitu Tapping Printer USB, Serial & Pararel, Tapping Printer Bluetooth & Ethernet, Tapping Server serta POS (Point of Sales) & Mobile POS.

Lebih lanjut, ia menyampaikan pemasangan alat perekam pajak disesuaikan dengan kebutuhan dan kesesuaian alat kasir wajib pajak

“Ada yang diupgrade ke tablet, ada yang pake tapping server, dan tapping printer. Karena teknologi sebelumnya sudah dipasang sejak 2017, jadi perlu pembaharuan,” ujarnya.

Berdasarkan data realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah hingga 22 Mei, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) telah mencapai 38 persen atau Rp265 miliar dari target Rp684 miliar.

“Kami terus mendata objek pajak yang sudah memenuhi kriteria untuk dipasangkan alat perekam transaksi ini. Harapannya, bisa mendorong penerimaan semakin optimal,” tutupnya. (*)

Reporter: YULITAVIA

Tapping Box Dorong Peningkatan PAD, Kenaikan Penerimaan Pajak Naik 20 persen

0
tapping box pengaruhi peningkatan pad kota batam m
Tapping Box yang dipasang di kasir salah satu restoran di Batam.

batampos – Dampak pemasangan alat perekam pajak atau tapping box terhadap penerimaan daerah meningkat sebesar 20 persen di tahun 2024 ini.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam, Raja Azmansyah mengatakan kenaikan siginifikan terjadi pada pajak hotel, restoran masih, hingga resto. Selain sektor pajak dari properti BPHTB dan PBB.

“Alhamdulillah, penerimaan daerah terus meningkat. Karena target pajak itu sebesar Rp1,3 triliun. Tren positif dari tahun ke tahun harus dipertahankan,” kata dia, Senin (27/5).

Bapenda Batam targetkan pasang 400 alat perekam pajak untuk tingkatkan PAD. Sebanyak 190 alat perekam transaksi sudah terpasang pada objek pajak tahun ini.

Tahun 2023, pihaknya telah memasang 200 unit alat perekam pajak si sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Sehingga mendorong penerimaan pajak karena sudah ada alat yang terpasang di objek pajak.

Selain alat perekam pajak dari APBD Kota Batam, Bapenda juga mendapatkan bantuan dari dana CSR Bank Riau Kepri Syariah sebanyak 518 alat perekam pajak.

“Kalau yang dari dana Bank Riau Kepri Syariah sudah 383 alat yang terpasang,” tambahnya.

Azmansyah menjelaskan terdapat empat jenis alat perekam pajak yang disiapkan, yaitu Tapping Printer USB, Serial & Pararel, Tapping Printer Bluetooth & Ethernet, Tapping Server serta POS (Point of Sales) & Mobile POS.

Lebih lanjut, ia menyampaikan pemasangan alat perekam pajak disesuaikan dengan kebutuhan dan kesesuaian alat kasir wajib pajak

“Ada yang diupgrade ke tablet, ada yang pake tapping server, dan tapping printer. Karena teknologi sebelumnya sudah dipasang sejak 2017, jadi perlu pembaharuan,” ujarnya.

Berdasarkan data realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah hingga 22 Mei, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) telah mencapai 38 persen atau Rp265 miliar dari target Rp684 miliar.

“Kami terus mendata objek pajak yang sudah memenuhi kriteria untuk dipasangkan alat perekam transaksi ini. Harapannya, bisa mendorong penerimaan semakin optimal,” tutupnya. (*)

Reporter: YULITAVIA

Ini Dalih Gubkepri  Abaikan 2.000 Pelajar Madrasah Aliyah

0
Gubkepri Ansar Ahmad

batampos-Gubernur Kepri, Ansar Ahmad buka suara terkait program seragam gratis yang mengabaikan 2.000 pelajar Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Provinsi Kepri.

“Kondisi anggaran kita yang tidak memungkinkan, maka tahap awal adalah pemberian bantuan SPP Gratis dulu,” ujar Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, Jumat (24/5) lalu di Penyengat, Tanjungpinang.

Menurut Gubernur, jika kondisi anggaran daerah memungkinkan, tentu akan dilakukan. Ditegaskannya, kebijakan yang dilakukan sekarang ini sesuai dengan kemampuan anggaran.

“Mungkin kedepan, semua akan mendapatkan. Sekali lagi, kembali pada kemampuan keuangan daerah,” tegas Gubernur Ansar.

BACA JUGA: 

Seperti diketahui, lewat APBD Tahun Anggaran (TA) 2024 ini, Pemprov Kepri melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri telah memplot anggaran sebesar Rp18 miliar.

Alokasi tersebut diperuntukan bagi menjalankan program seragam gratis Gubernur Ansar untuk pelajar SMA/SMK dan SLB di Provinsi Kepri.

“Tahun ini, Pemprov Kepri akan menjalankan dua program, yakni SPP dan seragam gratis,” ujar Gubernur Kepri, Ansar Ahmad belum lama ini.

Menurut Gubernur, program khusus bagi SMA/SMK dan SLB ini ini adalah merupakan upaya pemerintah untuk meringankan beban para orang tua.

Sehingga, masuk tahun ajaran baru nanti para orang tua tidak terlalu berat memikirkan putra-putrinya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK/sederajat.

Hal itu juga bertujuan agar mencegah adanya anak-anak Kepri yang putus sekolah akibat alasan tidak punya biaya. Ditegaskan Gubernur, program ini adalah langkah kongkrit Pemprov Kepri dibidang pendidikan.

“Harapannya anak didik lebih konsentrasi belajar agar menjadi generasi terbaik yang menjadi penentu masa depan Kepri,” harap Ansar. (*)

 

Reporter: Jailani

Husnizar Hood: Kepri Butuh Pemimpin Berani seperti Yan Fitri

0
Andi Chori, Husnizar Hood dan Peppy Chandra yang menyatakan dukungan untuk Yan Fitri Halimansyah. Foto: Iman Wachyudi/ Batam Pos

batampos – Usai pelaksanaan pemilu legislatif, sejumlah nama mencuat sebagai figur potensial dalam pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Kepri periode 2024-2029. Dukungan dari berbagai elemen masyarakat pun bermunculan.

Kali ini muncul dari seorang budayawan Kepulaulan Riau (Kepri) Husnizar Hood. Dia mengatakan, kepemimpinan yang berani dan bisa dipercaya itu yang pantas memimpin Kepri. Harus mengerti persoalan Kepri dan memahami konsep dalam penyelesaiannya.

Dia menyebut, bahwa sosok Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah yang cocok mengisi posisi tersebut. “Dibalik seragam kebesarannya, masyarakat Kepri sangat menginginkan Yan Fitri maju sebagai calon gubernur. Dukungan terhadap beliau sangat besar. Yan Fitri bukan pilihan alternatif, tetapi memiliki potensi besar untuk memimpin Kepri,” ujar Husnizar.

Husnizar menuturkan, Kepri adalah provinsi yang berbatasan dengan negara Singapura, Malaysia dan Vietnam. Memiliki luas wilayah 251.810,71 km² dengan 96 persennya adalah perairan. Terdapat sekitar 1.350 pulau besar dan kecil serta tingkat heterogen penduduknya yang begitu beragam. Hal tersebut menjadikan Kepri sebagai etalase Indonesia dimata dunia internasional, sehingga diperlukan sosok kepemimpinan yang pintar, punya inovasi dan bisa mengubah sesuatu menjadi yang baru.

Kemudian, dia menjelaskan bahwa dari sifat dan karakter, tentu pemimpin Kepri perlu sosok yang tegas, dan memiliki sifat kepemimpinan dan mau mendengarkan. “Sosok Yan Fitri adalah orang yang mendengarkan, dan suka berdiskusi. Peduli dan mempunyai konsep akan seperti apa Kepri dikelola nantinya,” kata Nizar.

“Kepri ini merupakan etalase Indonesia dimata dunia, jadi Kepri membutuhkan sosok kepemimpinan yang smart, berani dan bisa dipercaya. Kami menilai hal tersebut ada pada sosok seorang Yan Fitri Halimansyah. Selain itu, Yan Fitri merupakan gambaran pemimpin yang ideal dan mau mendengarkan masukan dari masyarakat,” ungkapnya.

Lanjut Husnizar, kondisi geografis Kepri yang merupakan daerah maritim dengan peluang usaha yang cukup strategis membutuhkan pemimpin dengan level kepemimpinan tingkat nasional dan internasional.

“Sebagai perwira tinggi berpangkat bintang 2, Yan Fitri telah berpengalaman di tingkat nasional bahkan internasional. Jadi, kita butuh pemimpin yang berani dan bisa dipercaya. Untuk melakukan lobi-lobi tingkat tinggi agar kewenangan daerah atas potensi pendapatan di sektor maritim dapat kita rebut,” jelasnya.

Sektor maritim yang dimaksud antara lain, labuh tambat, sebuah peluang yang dapat menambah pundi-pundi pendapatan daerah yang saat ini belum dikelola secara maksimal. Jika saja Pemprov Kepri mampu memaksimalkan sektor ini maka pendapat yang besar akan masuk ke daerah, namun nyatanya, di usianya yang akan memasuki 22 tahun Pemprov Kepri belum mampu melakukannya.

“Gubernur periode ke-2 almarhum HM Sani telah meletakkan dasar konektivitas maritim dengan program Ro-Ro nya membuka akses dari pulau ke pulau, dan itu berhasil, namun untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pulau belum berhasil, seharusnya tugas Gubernur berikutnya membuat itu berhasil, sayangnya hingga saat ini belum juga,” ujarnya.

Husnizar menambahkan, pihaknya berharap Yan Fitri mau menjadi kandidat Gubernur Kepri pada perhelatan pemilihan Gubernur 2024 mendatang. Karena sosok kepemimpinannya sangat dibutuhkan masyarakat Kepri.

“Bagi kami, menjadi keharusan agar Yan Fitri bersedia maju menjadi kandidat Gubernur Kepri. Karena masyarakat dari berbagai lapisan khusus pulau-pulau sangat membutuhkan kepemimpinan beliau, siapa lagi pemimpin yang berani dan bisa dipercaya untuk memimpin Kepri saat ini. kami berkeyakinan Yan Fitri sosok yang tepat,” tutupnya. (*)

Reporter: Iman Wachyudi

Terkait Dugaan Lelang Benda Sitaan yang Kemurahan, Jampidsus Kejagung Dilaporkan ke KPK

0
Ilustrasi KPK. (Dok JawaPos)

batampos – Indonesia Police Watch (IPW) bersama Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) dan sejumlah praktisi hukum yang mengatasnamakan diri Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST) melaporkan sejumlah pihak ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan persekongkolan lelang aset sitaan kasus korupsi Jiwasraya. Salah satu yang dilaporkan yakni Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah.

BACA JUGA: Disebut Terlibat Pembunuhan Vina Cirebon, Begini Kedekatan Mel Mel dengan Linda, Vina, hingga Eky

Pihak-pihak yang juga dilaporkan yakni ST, Kepala Pusat PPA Kejagung RI selaku Penentu Harga Limit lelang; Febrie Adriansyah, Jampidsus Kejagung RI selaku Pejabat yang memberikan Persetujuan atas nilai limit lelang; Pejabat DKJN bersama-sama KJPP, selaku pembuat Appraisal; dan Andrew Hidayat, Budi Simin Santoso, Yoga Susilo diduga selaku Beneficial Owner dan/atau Pemilik Manfaat PT. Indobara Utama Mandiri (IUM).

“Terlapornya jaksa agung Jampidsus. Kemudian penilai aset siapa PPA kejaksaan agung juga, kemudian dari DJKN direktorat jenderal kekayaan negara,” kata Koordinator KSST Ronald Loblobly di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/5).

Ronal menjelaskan, dugaan korupsi yang dilaporkan terkait adanya lelang aset tambang di PT Gunung Bara Utama (GBM), perusahaan itu disita dari terpidana Heru Hidayat. Ia menduga, ada kerugian negara dari lelang aset tambang PT GBM.

Ronal menyebut, dugaan kerugian negara dalam kasus ini mencapai triliunan rupiah. Karena itu, ia meminta KPK untuk mendalami laporan yang dilayangkan tersebut.

“Jadi kerugiannya itu kita taksir senilai Rp 11 ttiliun, tapi dilelang hanya kemudian Rp 1,9 triliun, indikasi kerugian Rp 9 triliun,” ucap Ronal.

Sementara, Ketua IPW Sugeng Teguh Santosa merasa prihatin atas dugaan korupsi yang dilaporkannya ke KPK.

“Ironis dan memprihatinkan. Aparat penegak hukum yang berwenang memberantas korupsi, tetapi diduga nyambi korupsi,” ujar Sugeng.

Sugeng mengatakan, PT IUM diduga sengaja didirikan oleh Andrew Hidayat pada 19 Desember 2022, 10 hari sebelum penjelasan lelang. Pasalnya, PT IUM langsung ditetapkan sebagai pemenang.

Dalam pembuatan PT IUM tersebut, Andrew Hidayat menunjuk sejumlah nominee atau boneka yang tidak memenuhi kualifikasi dari aspek personality dan party untuk duduk selaku direksi dan komisaris. Pemegang saham di perseroan dengan diatasnamakan PT MPN dan PT SSH.

Adapun uang pembayaran lelang oleh PT. IUM sebesar Rp. 1,945 triliun disebut bersumber dari pinjaman dengan pagu kredit sebesar Rp 2,4 triliun.

Merespons pelaporan ini, Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango memastikan akan meneleaah pelaporan itu. “Semua laporan/pengaduan yang masuk tentu akan disikapi dengan prosedure baku penanganan yang sama, terlebih dahulu ada telaah dati tim Direktorat Pengaduan Masyarakat,” pungkas Nawawi. (*)

Sumber: JP Group

Revitalisasi Masjid Agung Batam Molor, Lagi

0
masjid agung
Proses revitalisasi Masjid Agung Batam di Batam Center. (F. Cecep Mulyana / Batam Pos)

batampos – Revitalisasi pembangunan Masjid Agung Batam oleh PT Adhi Karya dipastikan molor untuk kedua kalinya. Revitalisasi ditargetkan harus rampung 27 Mei 2024 ini.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Revitalisasi Masjid Agung Batam, Rahmad menjelaskan seharusnya penyelesaian revitalisasi selesai hari ini. Hal ini sesuai dengan addendum kedua yang sudah disepakati bersama.

“Harusnya hari ini selesai, kalau melihat pada perjanjian addendum kedua,” kata dia,” Senin (27/5).

Ia mengungkapkan langkah tegas sudah diambil, karena terjadinya keterlambatan atas penyelesaian proyek revitalisasi ini.

Masjid yang awalnya dituntaskan Desember 2023. Lalu, dilakukan perpanjangan waktu karena mereka gagal menyelesaikan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati.

“Hari ini (kemarin,red) harusnya sudah rampung. Tapi kenyataanya mereka gagal lagi. Kami akan denda atas keterlambatan penyelesaian proyek ini,” tegas Rahmad kepada Batam Pos.

Disinggung mengenai tindak lanjut dari pengerjaan revitalisasi bangunan masjid, Rahmad menyampaikan belum ada informasi dari PT Adhi Karya.

Ia menjelaskan hingga kini masih menunggu surat perpanjangan waktu yang akan diajukan oleh PT Adhi Karya untuk bisa menyelesaikan proyek revitalisasi ini.

“Kami pun menunggu ini. Berapa lama waktu yang mereka ajukan kembali untuk menyelesaikan proyek. Berapa lama tambahan waktu yang mereka butuhkan,” ujarnya.

Menurut aturan yang berlaku, penambahan pengerjaan proyek ini bisa dilaksanakan selama 50 hari ke depan. Ia masih menunggu surat dari PT Adhi Karya mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menuntaskan revitalisasi Masjid Agung Batam ini.

“Apakah mereka akan mengajukan 50 hari ini untuk menyelesaikan proyeknya atau seperti apa, kami juga menunggu. Katanya hari ini suratnya sudah masuk,” imbuh Rahmad.

Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Batam, Azril Apriansyah menjelaskan mengenai pemberlakuan denda, ia menjelaskan penghitungan sudah ada aturannya.

“Penambahan waktu kerja itu bisa sampai 50 hari ke depan. Namun itu tergantung mereka. Karena dendanya berjalan. Semakin cepat mereka selesaikan pengerjaan, maka dendanya makin sedikit. Begitu juga kalau sebaliknya,” beber Azril.

Untuk denda sudah ada dalam Perpres 16/2018 pasal 78 ayat 3 huruf f, ayat (4) huruf e ayat (5) huruf f pasal 79 aya empat.

Seperti diketahui proyek revitalisasi menelan anggaran Rp167 miliar di awal tahun pelaksanaan. Karena ada pengerjaan tambahan anggaran diperkirakan mencapai Rp170 miliar untuk menuntaskan revitalisasi bangunan masjid berkapasitas 5 ribu jemaah ini. (*)

 

Reporter : YULITAVIA