batampos – Di tengah sorotan lembaga internasional World Bank yang menyebut Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di dunia, kondisi di Kota Batam justru menunjukkan tren yang berbeda. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam mencatat, tingkat kemiskinan di Batam terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir, baik dari sisi persentase maupun jumlah penduduk miskin.

Kepala BPS Kota Batam, Eko Aprianto, mengatakan pada 2025 persentase penduduk miskin di Kota Batam tercatat sebesar 3,81 persen. Angka ini turun cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Untuk di Batam, persentase penduduk miskin mengalami penurunan,” ujar Eko, Minggu (11/1).

Eko menjelaskan, secara historis angka kemiskinan di Batam sempat mengalami fluktuasi, terutama akibat dampak pandemi Covid-19 yang melemahkan perekonomian. Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin berada di angka 5,05 persen. Angka ini kemudian naik menjadi 5,19 persen pada 2022.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Menguat, Pemko Batam Targetkan Rp2 Triliun Tahun Ini

“Pada periode itu, ekonomi masih dalam fase pemulihan pasca-pandemi, sehingga angka kemiskinan sempat meningkat,” jelasnya.

Namun, sejak 2023, tren tersebut mulai berbalik arah. Persentase penduduk miskin pada 2023 turun menjadi 5,02 persen, kembali menurun pada 2024 di angka 4,85 persen, hingga akhirnya mencapai 3,81 persen pada 2025.

Penurunan ini tidak hanya terlihat dari sisi persentase, tetapi juga dari sisi jumlah penduduk miskin. Pada 2025, jumlah penduduk miskin di Kota Batam berada di kisaran 68,04 ribu orang. Angka ini menurun cukup tajam dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebagai perbandingan, pada Maret 2024, BPS mencatat sebanyak 83,57 ribu warga Kota Batam masih hidup di bawah garis kemiskinan.

“Secara jumlah dan persentase, penduduk miskin di Batam berkurang di tahun 2025 ini,” tambah Eko.

Di sisi lain, BPS juga mencatat adanya kenaikan Garis Kemiskinan (GK) di Kota Batam. Pada 2025, GK Batam mencapai Rp954.437 per kapita per bulan, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka Rp903.960 per kapita per bulan. Kenaikan ini tercatat sebesar 5,58 persen dan menjadi yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

“Garis kemiskinan ini adalah batas pengeluaran minimum per kapita per bulan. Kalau pengeluaran seseorang berada di bawah angka itu, maka masuk kategori miskin,” terang Eko.

Baca Juga: Batam Salurkan Rp4,8 Miliar Bantuan Kemanusiaan untuk Aceh

Ia menjelaskan, garis kemiskinan menggambarkan besarnya nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Seseorang dikategorikan tidak miskin apabila pengeluaran bulanannya berada di atas nilai GK tersebut.

Meski demikian, kenaikan garis kemiskinan tidak diikuti dengan peningkatan jumlah penduduk miskin. Justru sebaliknya, penurunan kemiskinan di Batam menunjukkan daya beli dan kondisi ekonomi masyarakat yang semakin membaik.

Secara historis, Eko menambahkan, tingkat kemiskinan Batam pada Maret 2025 bahkan sudah jauh lebih baik dibandingkan kondisi sebelum pandemi, yakni pada 2019.

Dari sisi jumlah, Kota Batam memang tercatat sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini sejalan dengan jumlah penduduk Batam yang juga paling besar dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Kepri.

Namun, jika dilihat dari sisi persentase, Batam justru menempati posisi terendah tingkat kemiskinannya di Kepri, menandakan bahwa secara proporsional kondisi kesejahteraan masyarakat Batam relatif lebih baik dibandingkan daerah lain di provinsi ini. (*)

Artikel Saat Nasional Disorot, Batam Catat Tren Penurunan Kemiskinan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam menyiapkan strategi pengawasan yang lebih ketat untuk mengejar target penerimaan pajak daerah sebesar Rp2 triliun pada tahun 2026. Langkah ini ditempuh setelah realisasi penerimaan sepanjang 2025 mencapai Rp1,86 triliun atau 95,54 persen dari target Rp1,95 triliun.

Kepala Bapenda Batam, Raja Azmansyah, mengatakan, capaian 2025 menunjukkan tren positif kinerja fiskal daerah. Meski belum mencapai 100 persen, realisasi mendekati target tersebut dinilai sebagai modal penting untuk masuk ke tahun anggaran 2026 dengan target lebih ambisius.

“Capaian kita di 2025 berada di angka 95,54 persen. Awalnya kami optimistis di kisaran 93 persen, namun perjalanan ekonomi Batam cukup baik sehingga realisasi bisa meningkat,” katanya, Jumat (9/1).

Dari seluruh jenis pajak daerah, tiga di antaranya tercatat melampaui target selama 2025. Yang tertinggi adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan realisasi Rp541 miliar atau 108 persen dari target Rp495 miliar.

Baca Juga: Batam Salurkan Rp4,8 Miliar Bantuan Kemanusiaan untuk Aceh

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) juga mencatat lonjakan besar hingga 130 persen, dengan realisasi sekitar Rp160 miliar dari target Rp121 miliar. Sementara Pajak Restoran menutup tahun dengan capaian Rp187 miliar, melebihi target Rp172 miliar.

“Jumlah wajib pajak restoran kita terus bertambah dan mendekati 1.600 wajib pajak. Ini hasil dari optimalisasi dan pendataan yang kami lakukan,” kata Azman.

Selain tiga jenis pajak tersebut, sektor lain yang ikut mendongkrak penerimaan adalah pajak tenaga listrik. Menurut dia, tren kenaikan pajak ini selaras dengan tumbuhnya kawasan industri dan bisnis baru, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa yang kini difokuskan sebagai sentra pusat data.

“Pertumbuhan kawasan usaha di Batam membuat konsumsi listrik meningkat, dan ini langsung tercermin pada penerimaan pajak tenaga listrik,” ujarnya.

Memasuki tahun 2026, Bapenda menekankan strategi penguatan kepatuhan. Salah satu instrumen utama adalah pelibatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan pemeriksaan, penindakan, serta pengawasan terhadap wajib pajak yang belum taat.

“Kami sudah memiliki PPNS. Ke depan, kepatuhan wajib pajak diharapkan semakin terukur,” ujarnya.

Baca Juga: Krisis Air Sengkuang, Amsakar Instruksikan Penanganan Teknis ke Deputi

Bapenda juga menyiapkan pembaruan basis data wajib pajak, termasuk audit pendataan, pemetaan sektor usaha, dan penelusuran potensi pajak yang belum tergarap. Sistem monitoring berbasis digital turut disiapkan untuk meminimalkan kebocoran penerimaan dan mempercepat deteksi pelanggaran.

Target Rp2 triliun pada 2026 dinilai realistis namun menantang. Selain memerlukan kinerja ekonomi yang stabil, capaian tersebut menuntut peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi sektor yang selama ini belum maksimal, serta pengawasan intensif di lapangan.

Bapenda akan bergerak lebih proaktif dalam mendekati wajib pajak, memberikan edukasi, dan memastikan seluruh potensi pendapatan daerah dapat tergali.

“Kami akan memperkuat pemeriksaan dan validasi data. Tahun ini harus menjadi momentum meningkatkan akurasi dan kepatuhan pajak,” ujar Azman. (*)

Artikel Penerimaan Pajak Menguat, Pemko Batam Targetkan Rp2 Triliun Tahun Ini pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan senilai Rp4,8 miliar untuk korban bencana alam di Provinsi Aceh. Bantuan diterima oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, dalam seremoni di Banda Aceh, Jumat (9/1).

Total bantuan yang disalurkan Pemerintah Kota Batam untuk Aceh mencapai Rp4.814.230.409. Dana tersebut terdiri atas Rp2,5 miliar yang bersumber dari APBD Kota Batam, serta Rp2.314.230.409 hasil donasi masyarakat Batam yang dihimpun sejak awal masa tanggap darurat.

Penyerahan bantuan ini menjadi bagian dari rangkaian misi kemanusiaan Pemko Batam ke daerah-daerah terdampak bencana di Pulau Sumatra. Sehari sebelumnya, Amsakar dan Li Claudia telah menyerahkan bantuan untuk korban bencana di Sumatera Utara. Rombongan melanjutkan penyerahan bantuan ke Sumatera Barat pada Minggu (11/1).

Baca Juga: Sengkuang Krisis Air, Ombudsman Dorong Solusi Permanen

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengatakan, bahwa bencana alam yang melanda wilayahnya telah berlangsung 43 hari dan berdampak pada 18 kabupaten/kota. Ia memaparkan bahwa berbagai langkah penanganan pascabencana masih terus dilakukan bersama pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Aceh dan masyarakat, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Kota Batam. Kehadiran langsung pimpinan daerah Batam menjadi penguat semangat bagi masyarakat kami. Sampaikan salam kami kepada seluruh warga Batam atas kepedulian yang diberikan,” katanya.

Ia menambahkan, kedatangan berbagai pihak dari luar daerah, termasuk Batam, bukan hanya memberi dukungan moral tetapi juga mendorong perputaran ekonomi masyarakat setempat yang tengah berupaya bangkit.

Sementara itu, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan duka mendalam atas musibah yang menimpa Aceh. Katanya, Batam memiliki kedekatan emosional dengan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sebab banyak warga Batam berasal dari provinsi-provinsi tersebut.

“Solidaritas masyarakat Batam tumbuh secara alami. Penggalangan donasi dilakukan dalam berbagai kesempatan, termasuk melalui agenda-agenda besar. Hari ini kami hadir membawa amanah masyarakat Batam untuk saudara-saudara kami di Aceh,” kata Amsakar.

Baca Juga: RSBP Batam Perkuat Layanan dengan Pengukuhan Pimpinan Unit Pelayanan Baru

Ia juga mendoakan agar masyarakat Aceh diberi kekuatan dalam menghadapi masa pemulihan, serta menyampaikan doa khusus untuk Gubernur Aceh yang saat ini tengah menjalani perawatan kesehatan.

Sebagai catatan, hingga 31 Desember 2025 total bantuan uang tunai yang berhasil dihimpun Pemko Batam mencapai Rp14.074.230.409. Dana tersebut berasal dari APBD Kota Batam Tahun 2025 sebesar Rp7,5 miliar serta donasi masyarakat senilai Rp6.574.230.409, yang disalurkan untuk membantu korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. (*)

Artikel Batam Salurkan Rp4,8 Miliar Bantuan Kemanusiaan untuk Aceh pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Persatuan Suku Kampai Batam (PSKB) menggelar peringatan Milad ke-2 di One Mall Batam, Minggu (11/1). Kegiatan yang dimulai pukul 13.00 WIB tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat persatuan warga Suku Kampai yang berdomisili di Kota Batam.

Milad ke-2 PSKB mengusung tema “Kompak Bersatu dan Bermawah”. Acara berlangsung meriah dengan menampilkan berbagai kesenian dan tarian khas Minangkabau. Suasana semakin semarak dengan kehadiran artis Minang Ajo Monok yang turut menghibur tamu undangan melalui penampilan khasnya yang penuh humor dan pesan kebersamaan.

Hampir seluruh keluarga besar PSKB hadir dalam kegiatan tersebut, bersama para tamu undangan dari berbagai suku dan organisasi masyarakat.

Ketua Panitia Milad ke-2 PSKB Batam, Cakra Adinata, mengatakan peringatan milad bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan ajang memperkuat kebersamaan dan solidaritas antaranggota.

“Milad ke-2 ini menjadi ajang silaturahmi dan memperkuat rasa persatuan keluarga besar PSKB di Batam. Alhamdulillah, hampir 99 persen undangan hadir. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh undangan dan panitia atas kekompakan yang terjalin,” ujarnya.

Cakra menambahkan, momentum milad juga menjadi sarana refleksi bagi pengurus untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan program organisasi ke depan.“Milad pertama kita laksanakan di Bintan, dan milad kedua ini di Batam. Kami berharap PSKB semakin solid serta mampu memberikan motivasi dan manfaat bagi seluruh anggota,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum PSKB, H. Yendri Sarman, menegaskan bahwa PSKB dibentuk sebagai wadah pemersatu Suku Kampai di perantauan, khususnya di Kota Batam.
“Pesan orang tua kami, carilah dunsanak di rantau. Selama dua tahun ini, silaturahmi melalui PSKB berjalan dengan baik. Lewat organisasi ini, kami merasakan makna badunsanak meskipun berada jauh dari kampung halaman,” ujarnya.

Menurut Yendri, keberadaan PSKB membuat warga Suku Kampai di Batam tetap merasakan suasana kekeluargaan seperti di kampung sendiri.“Kita mungkin tinggal jauh, tetapi dengan PSKB kita bisa saling dekat. Ke depan, PSKB siap berkontribusi dan ikut membangun Kota Batam,” tambahnya.

Perayaan Milad ke-2 PSKB juga menjadi ajang memperluas silaturahmi lintas suku. Tercatat, sebanyak tujuh ketua suku turut hadir dalam kegiatan tersebut sebagai wujud kebersamaan dan persaudaraan antarsuku di Kota Batam.

Pada kesempatan tersebut, Yendri Sarman juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada sejumlah tokoh dan pejabat yang telah memberikan ucapan selamat Milad ke-2 PSKB.“Kami mengucapkan terima kasih kepada anggota dewan yang telah menyampaikan ucapan selamat milad, di antaranya Bapak Safari Ramadhan, Ibu Ririn, Bapak Hery, Ketua DPRD Batam Kamaludin, serta tokoh masyarakat Minang, Apriansyah,” ucapnya.

Yendri berharap peringatan Milad ke-2 PSKB ini dapat semakin mempererat silaturahmi Suku Kampai, memperkuat persatuan lintas suku, serta meningkatkan peran PSKB di tengah masyarakat Kota Batam.

Selain itu, acara ini turut dihadiri Ikatan Keluarga Besar Sumatera Barat (IKSB) Kota Batam yang diwakili Wakil Ketua I IKSB, Syaiful Badri. Ia menilai organisasi sosial memiliki peran penting dalam menjaga nilai keikhlasan dan kebersamaan.

“Modal utama organisasi sosial adalah keikhlasan. Jika kita ikhlas berbuat untuk kepentingan orang banyak, insyaallah organisasi ini menjadi sarana ibadah. Ketika kita kompak dan bersatu, marwah organisasi juga akan semakin meningkat,” ujarnya. (*)

Artikel Kompak Bersatu dan Bermawah, PSKB Batam Rayakan Milad ke-2 di One Mall pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Polsek Sekupang kembali menertibkan penggunaan knalpot brong dalam Kegiatan Cipta Kondisi (Cipkon) dan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD), Sabtu malam (10/1). Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan delapan sepeda motor yang menggunakan knalpot tidak sesuai standar, sebagian di antaranya juga tanpa pelat nomor.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 22.00 WIB itu dipimpin langsung Kapolsek Sekupang Kompol Hippal Tua Sirait, dengan melibatkan sembilan personel, terdiri dari tujuh anggota Polsek Sekupang dan dua personel Polsek KKP. Penindakan knalpot brong menjadi fokus utama menyusul banyaknya keluhan warga terkait kebisingan, terutama pada malam hari.

Patroli mobile menyasar sejumlah titik yang kerap dijadikan lokasi berkumpul pengendara roda dua, di antaranya Taman Wijaya Sei Harapan, kawasan Shangrilla, Simpang HBC, dan Tiban Petra Mandiri. Petugas melakukan pemeriksaan kendaraan sekaligus memberikan imbauan kepada pengendara agar menggunakan knalpot standar dan melengkapi surat-surat kendaraan.

Baca Juga: RSBP Batam Perkuat Layanan dengan Pengukuhan Pimpinan Unit Pelayanan Baru

Dari hasil penertiban, polisi mengamankan delapan unit sepeda motor, masing-masing dua unit Yamaha Mio, empat unit Jupiter, satu unit CRF, dan satu unit Suzuki Satria. Seluruh kendaraan tersebut dibawa ke Polsek Sekupang untuk proses penindakan lebih lanjut.

Kapolsek Sekupang Kompol Hippal Tua Sirait menegaskan, penertiban knalpot brong akan terus dilakukan sebagai bentuk komitmen Polri menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

“Knalpot brong sangat mengganggu ketenangan warga. Kami akan terus menindak pelanggaran yang meresahkan masyarakat,” tegasnya, Minggu (11/1).

Langkah cepat Polsek Sekupang ini mendapat apresiasi dari Ketua DPD GRANAT Kepri, Syamsul Paloh. Ia menilai penindakan tersebut sebagai wujud nyata kehadiran Polri dalam menjawab keresahan warga.

Baca Juga: Dua Kru Speedboat Diperiksa, Bea Cukai Batam Dalami Kasus Penyelundupan

“Penindakan ini sudah sangat tepat. Knalpot brong benar-benar meresahkan masyarakat. Saya mengapresiasi Kapolsek Sekupang yang cepat merespons dan langsung bertindak,” ujar Syamsul Paloh.

Ia berharap penertiban knalpot brong dapat dilakukan secara berkelanjutan agar menimbulkan efek jera bagi para pengendara.

“Penindakan seperti ini harus dilakukan terus-menerus agar pengendara lebih tertib berlalu lintas,” tambahnya.

Kegiatan Cipkon dan KRYD berakhir sekitar pukul 00.15 WIB. Selama kegiatan berlangsung, situasi di wilayah hukum Polsek Sekupang terpantau aman dan kondusif. (*)

Artikel Tertibkan Knalpot Brong, Polsek Sekupang Amankan 8 Motor pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Seorang anak perempuan yang masih berusia empat tahun di Kecamatan Sekupang, menjadi korban tindak pencabulan. Diduga pelaku seorang kakek berusia 65 tahun berinisial M alias YY kini diamankan Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Sekupang, Polresta Barelang, setelah sempat diamankan warga dan dikhawatirkan menjadi sasaran aksi main hakim sendiri.

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (8/1) lalu. Korban berinisial S (4) awalnya pergi ke warung milik pelaku seorang diri setelah diberi uang jajan oleh ibunya. Setelah memilih dan membayar jajanan, korban diduga dibawa pelaku masuk ke dalam rumah.

Di dalam rumah tersebut, pelaku diduga melakukan perbuatan cabul terhadap korban. Korban yang ketakutan kemudian menangis dan berteriak hingga akhirnya dilepaskan. Korban selanjutnya pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya.

Baca Juga: Dua Kru Speedboat Diperiksa, Bea Cukai Batam Dalami Kasus Penyelundupan

Mendengar pengakuan anaknya, keluarga korban segera bermusyawarah dan melaporkan peristiwa itu ke Polsek Sekupang pada Jumat (9/1). Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Unit Reskrim Polsek Sekupang.

Pada Jumat malam sekitar pukul 22.00 WIB, polisi menerima informasi bahwa pelaku telah diamankan warga dan situasi di lokasi mulai memanas. Atas perintah Kapolsek Sekupang, Kompol Hippal Tua Sirait, personel Reskrim yang dipimpin Kanit Reskrim IPDA Riyanto segera mendatangi lokasi dan mengamankan pelaku ke Mapolsek Sekupang.

“Setelah menerima laporan dari orang tua korban, kami langsung melakukan penyelidikan. Saat mendapat informasi pelaku diamankan warga, anggota segera turun ke lokasi untuk mengamankan yang bersangkutan dan mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri,” ujar Kapolsek Sekupang Kompol Hippal Tua Sirait.

Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, visum et repertum (VER) terhadap korban, serta didukung alat bukti dan hasil gelar perkara, penyidik menetapkan M.R alias Yy sebagai tersangka kasus pencabulan terhadap anak.

“Dari hasil pemeriksaan dan alat bukti yang ada, terduga pelaku telah kami tetapkan sebagai tersangka dan saat ini masih menjalani proses hukum,” kata Kompol Hippal.

Pelaku dijerat Pasal 415 huruf b KUHP tentang pencabulan terhadap anak, dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.

Polisi juga mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua, untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, terutama saat berada di luar rumah, serta segera melaporkan setiap dugaan tindak pidana kepada pihak kepolisian. (*)

Artikel Kakek 65 Tahun Cabuli Anak 4 Tahun, Polisi Amankan Pelaku dari Amukan Warga pertama kali tampil pada Metropolis.