batampos – Persoalan sampah perumahan tak kunjung usai di Tanjunguncang, Batuaji. Warga masih saja mengeluhkan pengangkutan yang lambat. Bahkan ada yang sudah tiga pekan tidak diangkut.

“Sangking kesalnya, warga sudah ada yang minta disewakan mobil pickup. Mau diantar ke kantor kelurahan atau ke kantor camat. Karena sampah ini dikelola DKP kecamatan dan diatur oleh kelurahan,” ujar Ketua RT 01 Perumahan Central Park, Tanjunguncang, Batuaji, Surya Dhrama Sitompul.

Baca Juga: Sempat Ditemukan Cacing, Ini Hasil Pemeriksaan Kadar dan Kualitas Air di Batam

Ketua RT 01 Perumahan Puri Pesona Cluster E, Tanjunguncang, Asy’ari Mashur juga mengeluhkan soal pengangkutan sampah di lingkungannya. Sampah warga sudah dua pekan tak kunjung diangkut. Bahkan ada yang sampai tiga pekan tidak diangkut.

“Untuk pengakutan sampah sudah beberapa tahun ini sampah macet terus. Ada sampai 2-3 minggu satu kali diambil. Kalau dua atau tiga minggu sekali ambil sampah sudah berbau menyengat dan banyak belatung,” sebutnya lagi.

Dia pun berharap kepada pemerintah supaya menambah armada pengangkut sampah agar penanganan sampah bisa maksimal untuk wilayah Tanjunguncang khususnya Perumahan Puri Pesona Cluster E Tanjunguncang.

Baca Juga: Kuasa Hukum Korban Malapraktik RS Graha Hermine Tuntut Kepastian Hukum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Kasi Trantib) Kecamatan Batuaji, Yulisbar mengatakan saat dikonfirmasi Batam Pos soal kendala pengangkutan sampah di Tanjunguncang mengatakan, tidak ada kendala.

“Tetapi saya coba cek dulu apakah rusak apa gimana di lapangan,” katanya. (*)

Reporter: Dalil Harahap

batampos – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam telah melaksanakan pengambilan sampel Air Batam Hilir (ABH) di beberapa rumah di Bengkong Laut, yang sebelumnya ditemukan berubah warna, berbau, dan mengandung cacing beberapa waktu lalu.

Kepala Dinkes Kota Batam Didi Kusmarjadi mengatakan, hasil pemeriksaaan sampel sudah keluar. ABH masih dalam batas normal. “Sampel airnya sudah keluar. PH air 6,8, tingkat total dissolve solid (TDS) 250 dan chlor 0,2,” kata Didi, Kamis (11/1).

Ditambahkan Didi, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum menerangkan, TDS dibawah 300 dalam kategori bagus sekali. Sedangkan TDS 300 sampai 600 kategori baik dan TDS 600 – 900 kategori buruk dan TDS 900 – 1.200 berbahaya.

“Hasil sampel TDS ABH kemarin 250 dan dari beberapa titik yang kita ambil hasilnya masih dalam batas normal,” tambah Didi.

Baca Juga: VoA Turun Tarif, Target 2 Juta Wisman ke Batam Bisa Dikejar

Sementara itu untuk syarat kimia, PH air diketahui sebesar 6,8. Dimana sesuai Permenkes, PH yang baik itu sekitar 7. Sedangkan PH rendah atau di bawah angka tersebut berarti kadar keasamannya tinggi dan air yang ber-PH tinggi berarti kadar alkalinya tinggi.

“Untuk hasil mikrobiologis sebentar lagi keluar,” ungkap Didi.

Teknik pemeriksaan sampel air ini, kata Didi, dilakukan di tiga titik lokasi berbeda. Pengambilan sampel dilakukan mulai dari pangkalnya yakni di DAM, kemudian air sebelum masuk rumah warga, dan air yang berada di rumah warga.

Ia menambahkan, air bersih di Batam belum termasuk kategori drinking water. Artinya belum bisa diminum langsung dari keran. Untuk air bersih, Dinas Kesehatan berdasarkan aturan Peraturan Menteri Kesehatan dapat melakukan pemeriksaan air bersih di end user dalam hal ini dikeran-keran konsumen.

Baca Juga: Optimalisasi Penerimaan Sektor Penghasil, Bapenda Batam Data Objek Pajak Baru

Sebelumnya, sejumlah warga Batam mengeluhkan kualitas air bersih di Batam. Sebab, selain keruh, berbusa, berwarna putih hingga berbau, air spam di Batam juga bercacing. Keluhan air bercacing, juga sudah disampaikan warga ke medsos Air Batam Hilir (ABH), namun tak ada respon.

“Karena pakai penyaring makanya keliatan. Geli juga kalau sudah mendengar cacing ada di air bersih,” imbuh Icha.

Adanya cacing di Air juga banyak disampaikan warga di beberapa media sosial. “Ada beberapa postingan terkait cacing di air spam,” sebut Icha. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

batampos – Kuasa hukum korban malapraktik Rumah Sakit Graha Hermine, Natalis Zega, menunggu tindakan tegas Polda Kepri dan berharap keadilan bagi korban yang dinyatakan lumpuh yang diduga disebabkan dari malapraktik di rumah sakit tersebut.

“Yang jelas kami kejar sampai keadilan terjadi dan kepastian hukum berpihak kepada keluarga korban. Kami kawal sampai ada titik terang dan berharap gelar perkara oleh Polda Kepri segera dilakukan untuk menetapkan tersangka dalam perkara ini,” ujarnya kepada Batam Pos, Kamis (11/1).

Natalis menyampaikan pihaknya saat ini sudah menyiapkan langkah hukum untuk menggugat pihak rumah sakit.

Baca Juga: Dugaan Malapraktik, Ini Kronologi Dokter RS Graha Hermine Dilaporkan Keluarga Pasien

“Kami juga sudah menyiapkan langkah hukum lain untuk rumah sakit dan dokter yang terlibat dalam kasus dugaan malapraktek rumah sakit tersebut,” terangnya.

Saat ini pihaknya sudah memberikan keterangan ke Polda Kepri bersama bukti-bukti untuk menguatkan perkara ini.

“Dan dari kepolisian telah melihat kondisi korban, sehingga kami menunggu tindakan tegas dari kepolisian agar segera menetapkan tersangka,” terangnya.

Terpisah, Kabid Humas Polda Kepri, Kombes pol Zahwani Pandra Arsyad menyampaikan penyidik Ditreskrimsus Polda Kepri masih menambah keterangan saksi ahli lagi untuk penanganan perkara ini.

“Penyidik Ditreskrimsus masih menambah keterangan saksi ahli lagi, dan perkara ini akan terus bergulir,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Baca Juga: Usai Makan Obat Penggugur Kandungan, Leher Fitri Dijerat Pacar Hingga Tewas

Sebelumnya, Dirreskrimsus Polda Kepri, Kombes pol Putu Yudha Prawira menyebut pihaknya telah menindaklanjuti dengan memberikan surat perintah penyelidikan.

“Keterangan saksi termasuk pelapor, korban, dan terlapor, serta meminta keterangan tiga orang saksi ahli baik dari IDI, Dokter Spesialis Ortopedi dan Ahli Hukum Pidana untuk mendukung penyelidikan,” sebutnya.

Ditreskrimsus Polda Kepri juga akan menjadwalkan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum.

Sementara itu, dari pihak rumah sakit graha hermine belum bisa dikonfirmasi perihal perkara ini. (*)

Reporter: Azis Maulana

batampos – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam menggelar sosialisasi Perda Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Batam, Kamis (11/1).

Kepala Bapenda Kota Batam, Raja Azmansyah mengatakan dalam Perda baru ini ada beberapa objek pajak baru yang akan menjadi sumber penerimaan daerah. Hal ini merupakan salah satu bentuk optimalisasi capaian di tahun 2024 ini.

Ia menyebutkan saat ini terdapat 1.300 restoran, tempat makan, kafe, dan jenis serupa lainnya. Bertahap pihaknya mendorong penerapan transaksi digital, termasuk dalam pencatatan penerimaan pajak restoran ini.

“Salah satunya melalui pemasangan alat pencatat transaksi real time atau tapping box. Setiap tahun kami lakukan pemasangan,” kata dia.

Baca Juga: Momen Nataru Usai, Harga Tiket Feri Batam – Dumai dan Buton Kembali Turun

Tahun ini penerimaan pajak restoran berada di angka Rp 128 miliar. Tahun 2024 ini ditargetkan capaian dari pajak restoran ini bisa menyentuh angka Rp 158 miliar.

“Pemasangan dan pendataan objek pajak terus dilakukan. Makanya ada kenaikan pada target. Tahun ini kami juga akan pasang 400-an alat, belum lagi dari Bank Riau Kepri yang setiap tahun selalu ada CSR untuk pengadaan alat tapping box tersebut,” jelasnya.

Penambahan tapping box ini akan memaksimalkan pendapatan daerah dari pajak restoran. Tim Bapenda juga terus berupaya mencatat dan mengawasi wajib pajak lama dan baru.

“Tahun ini total setidaknya ada 1.000 unit Tapping box yang sudah terpasang seharusnya,” imbuh Azmansyah.

Baca Juga: Bayar Parkir, Dishub Ujicoba Penerapan QRIS Secara Bertahap

Beberapa wajib pajak yang bandel sudah dilakukan penindakan. Wajib pajak yang bandel ini juga diawasi oleh BPK. Sehingga mereka tidak akan bisa mengelak soal kewajiban pajak yang harus mereka bayarkan.

“Biasanya BPK turun. Kalau ada yang melakukan kecurangan terhadap penyetoran pajak, pasti akan ketahuan. Mereka wajib lunasi kewajiban mereka tersebut,” ungkapnya. (*)

Reporter: Yulitavia