batampos – Nasi liwet terkenal dengan rasa gurih dan aroma rempahnya. Makanan ini biasa dilengkapi dengan berbagai lauk bersama sambal pedas.
Kota Batam memiliki sejumlah tempat yang menyajikan nasi liwet khas Nusantara. Bahkan harganya sesuai dengan kualitasnya.
Rekomendasi 5 Nasi Liwet Paling Enak di Batam
1. Waroeng Sunda Teh Sinta
Tempat makan Sunda ini sukses menghadirkan nasi liwet dengan berbagai lauk. Bahkan cocok untuk dinikmati bersama keluarga dan sahabat. Terletak di Batam Center Mall, Jl. Mitra Raya, Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam.
2. Ayam Cobek Juara
Lagi di mall jangan bingung langsung kesini aja. Menu nasi liwetnya sangat terkenal. Terletak di Panbil Mall, Jl. Ahmad Yani No.10 Lt 2 Blok 9A, Mukakuning, Kecamatan Seibeduk, Kota Batam.
3. Noesantara
Salah satu restoran khas Nusantara yang menghadirkan berbagai kuliner dari Indonesia. Nasi liwet dan berbagai lauknya siap bikin kenyang. Terletak di Ruko Sinar Penuin, Blok F No.1 – 2, Batu Selicin, Kecamatan Lubukbaja, Kota Batam.
4. Neng Judes
Bagi yang sedang jalan-jalan di mall kalau ingin makan nasi liwet bisa kesini. Menunya beragam dan harganya terjangkau. Terletak di Bcs Mall, Batu Selicin, Kecamatan Lubukbaja, Kota Batam.
5. Nen’s Kitchen
Nasi liwetnya menjadi menu favorit setiap pengunjung yang datang. Menunya juga sangat bervariasi. Terletak di Depan Pondok Pesantren Imam Syafi’i, Sambau, Nongsa, Kota Batam.
Nasi liwet menjadi pilihan favorit karena tidak hanya mengenyangkan, tetapi momen kebersamaan. Pastikan jam buka dan lokasi sebelum berkunjung.(*)
Kru kapal KM Safira Jaya setelah berhasil diselamatkan, Senin (5/2/2026). F. Kiriman H.P Bako untuk Batam Pos
batampos – Kapal pompong KM Safira Jaya tenggelam di perairan arah utara sekitar 40 mil dari Pulau Tambelan, Kabupaten Bintan, pada Minggu (4/1/2026) dini hari. Insiden tersebut diduga akibat kebocoran pada badan kapal.
Beruntung, lima nelayan yang berada di kapal, yakni Muli Warman (40) selaku nakhoda bersama kru Iwan Kusnadi (36), El, Wahyu, dan Fadhil (44), berhasil selamat.
Kasi Humas Polres Bintan AKP H.P. Bako mengatakan, kapal diduga sudah tua dan mengalami kebocoran sebelum akhirnya tenggelam.
“Sepertinya kapal sudah tua. Diduga kapal memang sudah dalam kondisi bocor saat kejadian,” ujar AKP Bako, Selasa (6/1/2026).
Ia menjelaskan, kebocoran baru disadari ketika salah satu kru mendapati bagian depan gladak kapal telah dipenuhi air. Para kru sempat berupaya menimba air, namun tidak mampu mengatasi kondisi tersebut.
Peristiwa bermula saat KM Safira Jaya berangkat melaut pada Sabtu (3/1/2026) sekitar pukul 07.00 WIB. Setelah memancing di titik awal hingga pukul 12.00 WIB, kapal kemudian bergerak sejauh 17 mil untuk mencari umpan karena persediaan habis sekitar pukul 18.30 WIB.
Sekitar pukul 22.00 WIB, kapal tiba di rompon untuk menangkap umpan. Setelah itu, kapal langsung kembali menuju lokasi awal memancing.
Namun di tengah perjalanan, sekitar pukul 00.30 WIB, salah satu kru bernama El merasakan ada kejanggalan pada kapal. Setelah dilakukan pengecekan, lambung kapal sudah kemasukan air.
Para kru kembali berupaya menguras air dan membuang barang-barang untuk meringankan beban kapal, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Mereka kemudian mengeluarkan fiber berkapasitas 1 ton sebagai alat penyelamat.
Tiga orang, yakni Muli Warman, Iwan Kusnadi, dan Wahyu, berhasil naik ke fiber. Sementara Fadhil dan El tidak sempat naik akibat angin kencang dan gelombang tinggi, namun keduanya berhasil melompat ke tutup fiber saat kapal tenggelam.
“Tiga orang yang berada di fiber berhasil diselamatkan nelayan lain pada Minggu dini hari. Sedangkan dua orang yang berada di tutup fiber baru ditemukan pada Senin pagi,” jelas AKP Bako.
Akibat kejadian tersebut, kerugian ditaksir mencapai Rp400 juta.
Polres Bintan mengimbau para nelayan untuk selalu memastikan kelayakan kapal dan kondisi cuaca sebelum melaut guna mencegah kejadian serupa.
“Pastikan kapal dalam kondisi baik dan cuaca aman sebelum melaut,” pungkasnya. (*)
Basarnas Semarang bersama tim sukarelawan sedang melakukan penyisiran pada seorang pendaki Syafiq Ridhan Ali Razan (18) yang dikabarkan hilang di Gunung Slamet, Jawa Tengah, Selasa (6/1/2026). ANTARA/HO-Basarnas Semarang/aa.
batampos – Basarnas Semarang, Jawa Tengah, kembali mengerahkan sekitar 70 personel dan relawan untuk melanjutkan pencarian pendaki Syafiq Ridhan Ali Razan (18) yang dilaporkan hilang di Gunung Slamet sejak Jumat (27/12).
Staf Basarnas Semarang, Handika Hengki, saat dihubungi dari Pekalongan, Selasa, mengatakan jumlah personel pencarian dibatasi meski awalnya terdapat sekitar 120 orang yang berminat ikut serta.
“Setelah mempertimbangkan berbagai risiko dan konsekuensi, akhirnya diputuskan 70 orang yang dibagi ke dalam empat tim,” kata Handika.
Ia menjelaskan, tim SAR gabungan memulai pencarian dari basecamp sekitar pukul 07.00 WIB dan diperkirakan telah mencapai pos pertama jalur pendakian Gunung Slamet.
Pembatasan jumlah personel dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan, sehingga Basarnas memprioritaskan anggota dan relawan yang memiliki kualifikasi serta spesifikasi yang sesuai.
Meski demikian, Basarnas mengizinkan ayah korban, Dhani, untuk ikut dalam proses pencarian anaknya yang diduga masih tersesat di gunung tersebut.
“Kemarin pencarian tidak dilakukan karena jalur ditutup. Hari ini, dengan kondisi cuaca cerah, keluarga bersama tiga tim ikut naik untuk menyisir area pos tiga hingga pos lima ke bawah,” ujarnya.
Sementara itu, tim lainnya melakukan penyapuan menuju puncak, khususnya di aliran air batas vegetasi yang berada di perbatasan jalur Baturraden, Kabupaten Banyumas.
Berdasarkan keterangan saksi sekaligus rekan pendakian korban, Himawan Choidar Bahran, Syafiq terakhir terlihat berada di puncak aliran air batas vegetasi.
“Menurut saksi, korban sempat mengalami kram sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan dan diduga tersesat,” kata Handika.
Ia menambahkan, sebanyak 62 personel saat ini telah melewati pos pertama. Operasi pencarian lanjutan direncanakan berlangsung selama dua hari dan akan dihentikan pada Rabu (7/1).
“Pencarian dilakukan hari ini dan besok. Kami berharap korban dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat,” ujarnya.
Syafiq Ridhan Ali Razan (18), warga Kramat Utara, Magelang Utara, dilaporkan hilang saat mendaki Gunung Slamet melalui jalur Dipajaya, Desa Clekatakan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang.
Korban mendaki bersama Himawan Choidar Bahran, warga Secang, Magelang, pada Jumat (27/12). Himawan berhasil ditemukan oleh tim SAR pada Selasa (30/12), sementara Syafiq hingga kini belum ditemukan. (*)
Forum Masyarakat Peduli Batam Maju (FMPBM) saat menggelar pertemuan di di Geudong Kopi, Sekupang, Senin (5/1).
batampos – Ketua Forum Masyarakat Peduli Batam Maju (FMPBM), Osman Hasyim, menilai tata kelola pemerintahan di Kota Batam saat ini berada dalam kondisi kacau akibat tumpang tindih kewenangan yang dipicu oleh penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 dan PP Nomor 47.
Menurut Osman, kedua regulasi tersebut justru bertabrakan dengan sejumlah undang-undang yang lebih tinggi, sehingga melemahkan fungsi kementerian/lembaga di daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kota.
“PP 47 ini merampas kewenangan provinsi yang jelas-jelas diatur oleh undang-undang. PP tidak bisa membatalkan undang-undang. Ini persoalan hukum serius,” kata Osman di Geudong Kopi, Sekupang, Senin (5/1).
Ia menjelaskan, berdasarkan prinsip hukum tata negara, kewenangan kementerian/lembaga tertentu bersifat mutlak dan tidak boleh diambil alih lembaga lain. Salah satu contohnya adalah kewenangan perizinan sektor kehutanan yang melekat pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Sementara itu, BP Batam, berdasarkan Undang-Undang Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas, hanya diberikan kewenangan pengelolaan dan pengembangan, bukan menjalankan fungsi pemerintahan.
“Perizinan itu bagian dari kewenangan pemerintahan. Tapi sekarang BP Batam seolah menjadi lembaga superbody. Ini yang membuat fungsi kementerian, pemerintah daerah, bahkan provinsi jadi tidak berjalan maksimal,” tegasnya.
Osman mengingatkan, tumpang tindih kewenangan ini berpotensi besar menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi investor. Ia mencontohkan kasus investasi di Tanjung Sauh yang sebelumnya telah mengantongi izin dan kesepakatan konsesi tertentu.
“Dengan beralihnya wilayah itu ke BP Batam, terjadi ketidakpastian hukum. Pola pengelolaan pelabuhan BP selama ini berbasis KSO dengan pembagian 50-50. Padahal berdasarkan undang-undang, konsesi pelabuhan itu hanya 5 persen. Investor pasti bertanya, sanggup atau tidak melanjutkan investasinya,” ujarnya.
Ia menegaskan, hal paling ditakuti investor bukanlah regulasi yang ketat, melainkan ketidakpastian hukum.
Tak hanya investor, dampak juga dirasakan masyarakat, termasuk nelayan. Osman menyebut adanya nelayan yang tidak mendapatkan pelayanan perizinan melaut akibat tarik-menarik kewenangan.
“Pelayanan publik tidak boleh berhenti. Jangankan satu hari, satu jam saja tidak boleh. Pemerintah harus hadir menyelesaikan persoalan ini,” katanya.
Osman juga mengkritisi pemahaman keliru terkait kewenangan BP Batam dalam menerbitkan perizinan. Ia merujuk Pasal 20 Ayat 2 yang menyebut BP Batam berwenang menerbitkan persyaratan dasar dan perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam PP 28.
“Izin berusaha itu hanya legalitas untuk memulai dan menjalankan usaha. Itu seperti SIUP. Bukan izin teknis lainnya. Ini ditegaskan di PP 28 Ayat 3,” jelasnya.
Menurutnya, perizinan tidak hanya soal selembar kertas, tetapi mencakup fungsi pembinaan, pengawasan, pengendalian, hingga tanggung jawab hukum.“Kalau terjadi kecelakaan di galangan, aparat penegak hukum akan bertanya siapa yang bertanggung jawab. Yang mengeluarkan izinlah yang bertanggung jawab. Ini yang sekarang jadi kacau,” ujarnya.
FMPBM juga menyoroti dugaan praktik monopoli di Pelabuhan Batuampar. Osman menyebut, semangat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran justru untuk menghapus monopoli di sektor kepelabuhanan.
Namun, saat ini seluruh aktivitas bongkar muat dan kegiatan kepelabuhanan di Batuampar harus melalui satu entitas, yakni PT Batu Ampar Container Terminal, yang dibentuk oleh operator sebelumnya.“Semua perusahaan harus lewat satu PT. Ini sudah mengarah ke monopoli. Padahal izin itu harus diberikan negara, bukan perusahaan,” tegasnya.
Ia menilai kondisi ini merugikan pelaku usaha lokal, investasi, serta tenaga kerja di Batam.
Selain itu, Osman menilai kerusakan lingkungan di Batam sudah berada pada tahap mengkhawatirkan, namun terjadi pembiaran baik oleh Pemko Batam maupun BP Batam.
“Lahannya HPL BP Batam. Kalau mengklaim semua kewenangan ada di BP, maka tanggung jawab lingkungan juga harus diambil. Jangan saat bermasalah dilempar ke kementerian,” ujarnya.
Ia juga menyinggung masuknya limbah yang dikategorikan sebagai limbah B3, sebagaimana ditegaskan dalam Permendag Nomor 47.“Yang mengeluarkan izin, dialah yang bertanggung jawab secara hukum,” katanya.
Menutup pernyataannya, Osman menegaskan, FMPBM secara resmi meminta pemerintah pusat untuk mengevaluasi kelembagaan pengelolaan Batam. Salah satu usulan utama adalah menjadikan Batam sebagai Daerah Pemerintahan Khusus.
“Kita meminta pemerintah pusat menjadikan Batam sebagai Daerah Pemerintahan Khusus Batam. Atau bisa juga dibentuk kelembagaan lain yang menurut pemerintah paling cocok dan sesuai untuk Batam, dengan pertimbangan geologis, sosiologis, politis, dan faktor lainnya,” ujarnya.
Menurut Osman, FMPBM menyampaikan tiga opsi kelembagaan kepada pemerintah pusat dan menyerahkan sepenuhnya pilihan terbaik kepada pemerintah. Namun yang paling penting, kata dia, kelembagaan yang ada saat ini sudah tidak sesuai karena terbukti menimbulkan kekacauan dalam tata kelola pemerintahan.
“Yang jelas, kelembagaan sekarang ini sudah tidak relevan dan menimbulkan kekacauan,” tegasnya.
Ex-Officio Diminta Dicabut, BP Dipimpin Profesional
Menanggapi pertanyaan terkait solusi jika jabatan ex-officio dicabut, Osman menjelaskan bahwa mekanisme pemerintahan tetap bisa berjalan normal.“Wali Kota tetap sebagai Wali Kota, Wakil Wali Kota menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah,” katanya.
Sementara itu, lanjut Osman, BP Batam seharusnya dipimpin oleh kalangan profesional non-politik yang ditunjuk secara khusus oleh pemerintah pusat.“Dengan satu catatan penting, harus ada pembagian kewenangan yang jelas. Harus ada aturan yang tegas supaya tidak tumpang tindih lagi. Dulu problemnya itu karena aturannya tidak jelas,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah tegas untuk membenahi tata kelola Batam agar kepastian hukum terjaga, pelayanan publik berjalan optimal, serta iklim investasi tetap aman dan kondusif. (*)
Greenland, wilayah yang memiliki pemerintahan sendiri di bawah negara Denmark. /ANTARA/Anadolu/py.
batampos – Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menegaskan bahwa tidak ada situasi yang memungkinkan terjadinya pengambilalihan Greenland secara mendadak. Ia juga menolak perbandingan negaranya dengan Venezuela serta menyerukan agar komunikasi dilakukan secara langsung, bukan melalui media.
“Negara kami tidak tepat dibandingkan dengan Venezuela. Kami adalah negara demokratis dan telah demikian selama bertahun-tahun,” ujar Nielsen dalam konferensi pers, Senin (5/1).
Menanggapi kekhawatiran publik menyusul pernyataan terbaru Amerika Serikat (AS), Nielsen menegaskan tidak ada alasan untuk panik. Menurutnya, kondisi saat ini tidak memungkinkan AS mengambil alih Greenland.
“Situasinya tidak seperti Amerika Serikat bisa mengambil alih Greenland. Itu bukan kondisinya. Karena itu, kita tidak perlu panik. Kita perlu memulihkan kerja sama baik yang selama ini terjalin,” katanya.
Nielsen mengakui adanya kecemasan di tengah masyarakat dan menyatakan memahami harapan publik terhadap Naalakkersuisut, pemerintahan Greenland. Namun, ia menegaskan bahwa spekulasi mengenai kemungkinan operasi militer tidak pantas untuk dibahas.
“Saya ingin menyampaikan bahwa menurut saya tidak pantas membicarakan kemungkinan atau potensi operasi militer di negara ini,” ujarnya. “Kita tidak berada dalam situasi di mana ada kemungkinan pengambilalihan negara secara mendadak,” tambahnya.
Perdana menteri menyatakan pemerintah Greenland siap mengambil sikap lebih tegas apabila pembahasan terus berkembang ke arah yang tidak konstruktif. Ia juga mengkritik cara komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung.
“Sudah cukup komunikasi dilakukan lewat media dan berbagai jalur tidak langsung. Itu tidak menghormati,” tegas Nielsen.
Ia menyerukan persatuan, baik di dalam negeri maupun dengan negara-negara sekutu. “Kita harus menunjukkan bahwa kita bersatu sebagai masyarakat dan bersatu dengan negara-negara sekutu kita,” katanya, seraya menambahkan bahwa pemerintah Greenland telah melakukan semua langkah yang memungkinkan.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump berulang kali menyatakan keinginannya untuk mengambil alih Greenland, wilayah yang memiliki pemerintahan sendiri di bawah Denmark, bahkan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer.
Sehari setelah operasi militer AS di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro, Trump kembali menyerukan pengambilalihan Greenland pada Minggu (4/1) dengan alasan kepentingan keamanan nasional AS.
Menanggapi hal tersebut, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen meminta Trump untuk menghentikan ancaman tersebut. Dukungan terhadap Denmark dan Greenland juga datang dari sejumlah negara Eropa dan Uni Eropa.
Dalam pernyataan bersama, mereka menegaskan penolakan terhadap gagasan bahwa masa depan Greenland dapat ditentukan oleh kekuatan luar, serta menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah. (*)
batampos – Fenomena aneh warga Swiss yang secara resmi meninggalkan keanggotaan gereja. Perlakuan ini menarik perhatian publik dan analis sosial di Eropa.
Peningkatan jumlah orang yang keluar dari gereja di Swiss dikaitkan dengan beberapa faktor, termasuk kewajiban pajak gereja dan tren sekularisasi yang meningkat.
“Tahun 2022 tercatat lebih dari 34.000 orang meninggalkan Gereja Katolik di seluruh negeri,” tulis data statistik lembaga riset keagamaan dan badan statistik, dikutip dari Fsspx News, Selasa (6/1).
Puluhan ribu warga Swiss secara formal mengakhiri keanggotaan mereka di gereja nasional setiap tahunnya.
Di beberapa kanton Swiss, anggota gereja yang terdaftar wajib membayar pajak gereja sebagai bagian dari sistem perpajakan lokal yang dipungut bersama pajak penghasilan.
Tingkat pajak ini mencapai sekitar 1% dari pendapatan. Persentase tertentu dari kekayaan tergantung aturan setempat.
Warga berstatus sebagai anggota gereja akan dikenai pungutan ini sepanjang mereka tetap terdaftar sebagai anggota resmi.
Analis menanggapi fenomena ini dengan dua faktor utama, dikutip dari NYKS:
1. Sekularisasi yang semakin kuat
Kelompok orang yang mengidentifikasi diri sebagai tidak beragama menjadi kelompok terbesar di Swiss. Melebihi persentase penganut agama individual tertentu.
Mereka yang tak lagi merasa terikat secara religius cenderung memilih untuk keluar dari registrasi gereja.
2. Motivasi administratif dan pajak
Sistem pajak gereja di Swiss mengaitkan pembayaran pajak dengan keanggotaan resmi. Beberapa individu memilih keluar dari gereja sebagai langkah administratif sehingga tidak lagi wajib membayar pajak tersebut.
Pakar sosial menekankan bahwa alasan keluar dari gereja bukan semata soal pajak, tetapi perubahan nilai sosial, pengalaman pribadi, serta kritik terhadap institusi gereja setelah berbagai skandal yang sempak mengemuka di beberapa wilayah.
Faktor-faktor lain seperti keterlibatan yang rendah dalam aktivitas gereja juga turut berperan. Kebijakan pajak gereja di Swiss merupakan bagian dari sistem fiskal yang unik.
Warga yang resmi meninggalkan gereja menurut hukum di beberapa kanton bahkan bisa dibebaskan dari kewajiban membayar pajak gereja, sementara wilayah lain aturan berbeda bergantung pada hukum lokal.
Fenomena keluar dari gereja berbeda dengan warga menjadi ateis. Banyak warga mengutip alasan sekularisasi dan kurangnya relevansi personal terhadap agama tertentu.(*)
batampos – Kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di kawasan Sagulung, Batam, hingga kini masih menetapkan satu orang tersangka. Polisi memastikan belum ditemukan alat bukti yang mengarah pada pihak lain yang sebelumnya turut diperiksa.
Kasubdit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Ditreskrimum Polda Kepri AKBP Andyka Aer mengatakan, tersangka dalam kasus tersebut saat ini masih menjalani penahanan dan proses penyidikan terus berlanjut.
“Terkait kasus TPPO Sagulung, sampai sekarang baru satu orang yang kami tetapkan sebagai tersangka dan masih menjalani penahanan,” ujar Andyka, kemarin.
Andyka menjelaskan, penyidik telah memeriksa sejumlah pihak, termasuk pengelola tempat hiburan Paradise, guna menelusuri kemungkinan keterlibatan dalam praktik eksploitasi tersebut. Namun, hasil pemeriksaan belum mengarah pada penetapan tersangka baru.
“Yang Paradise sudah kami periksa. Pemeriksaan dilakukan kemarin untuk mencari alat bukti. Namun sampai saat ini belum kami temukan bukti yang mengarah ke mereka, sehingga statusnya masih sebagai saksi,” jelasnya.
Dengan demikian, kata Andyka, penanganan perkara TPPO di Sagulung saat ini masih berfokus pada satu tersangka. Meski begitu, penyidik tetap membuka peluang pengembangan apabila ditemukan bukti baru.
“Untuk kasus ini, memang baru satu tersangka,” tegasnya.
Terkait progres penanganan berkas perkara, Andyka menyebut penyidik masih melengkapi berkas penyidikan sebelum diserahkan ke jaksa penuntut umum.
“Belum tahap I. Saat ini masih kami lengkapi. Kalau sudah lengkap, baru akan kami limpahkan ke kejaksaan,” katanya.
Sementara itu, seluruh korban dalam kasus tersebut masih berada dalam perlindungan dan pendampingan. Polisi memastikan korban, termasuk anak di bawah umur, mendapatkan penanganan khusus.
“Korban masih di shelter Embun Pelangi. Korban yang hamil juga masih berada di shelter. Kemarin ada tiga anak di bawah umur, dua di antaranya masih dalam pendampingan, sementara satu anak di bawah umur sudah dijemput oleh keluarganya,” ungkap Andyka.
Sebelumnya diberitakan, kasus TPPO ini mencuat setelah Subdit PPA Ditreskrimum Polda Kepri mengungkap dugaan praktik perekrutan dan penempatan perempuan, termasuk anak di bawah umur, sebagai Lady Companion (LC) di sejumlah tempat hiburan malam di Batam.
Dalam pengungkapan awal, polisi menemukan belasan korban yang ditempatkan di sebuah ruko yang dijadikan mess di kawasan Cipta Grand City, Sagulung. Para korban diduga direkrut melalui agensi tidak berizin dan diwajibkan menandatangani kontrak kerja sepihak dengan potongan penghasilan yang besar.
Penyidik juga mengungkap adanya korban anak yang sedang hamil, yang menjadi salah satu unsur pemberat dalam perkara tersebut. Hingga kini, Polda Kepri masih mendalami alur perekrutan, aliran uang, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan tersebut. (*)
Kepala Disdukcapil Kota Batam, Adhysti, saat meninjau kegiatan gerakan aksi pelayanan on location (Gaspol) lewat program Ke Tempat Anda, Pelayanan Lengkap (Ketapel) di Bazar Batamliciouz, Taman Pacific, Nagoya, Rabu (23/12). Foto. Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mencatat capaian signifikan selama membuka layanan administrasi kependudukan di ajang Bazar Batamlicious.
Dalam waktu delapan hari, terhitung sejak 24 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026, Disdukcapil berhasil melakukan 3.290 aktivasi layanan kepada masyarakat.
Pelayanan tersebut digelar di area belakang Hotel Pacific, Nagoya, Kecamatan Lubukbaja, dan disambut antusias oleh warga yang memanfaatkan momentum keramaian bazar untuk mengurus dokumen kependudukan.
Kepala Disdukcapil Kota Batam, Adhysti, mengatakan kehadiran layanan langsung di tengah masyarakat melalui program Ke Tempat Anda, Pelayanan Lengkap (KETAPEL) terbukti efektif mendekatkan pelayanan publik.
“Selama delapan hari pelaksanaan, kami membuka enam jenis layanan utama dan respons masyarakat sangat baik. Ini menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang mudah dijangkau,” ujar Adhysti kepada Batam Pos Senin (5/1)
Adapun enam layanan yang dibuka Disdukcapil selama Bazar Batamlicious meliputi penerbitan akta kelahiran, akta kematian, kartu keluarga (KK), pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA), perekaman KTP elektronik, serta aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Dari seluruh layanan yang diberikan, aktivasi IKD menjadi yang paling banyak diminati masyarakat. Tercatat sebanyak 2.649 warga melakukan aktivasi IKD selama kegiatan berlangsung.
Selain itu, Disdukcapil juga menerbitkan 200 akta kelahiran, 27 akta kematian, 147 dokumen kartu keluarga, 164 KIA, serta melakukan perekaman KTP elektronik terhadap 103 warga.
Menurut Adhysti, tingginya angka aktivasi IKD menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transformasi layanan kependudukan berbasis digital.
“Ke depan, pola pelayanan seperti ini akan terus kami dorong. Selain memudahkan warga, juga mempercepat tertib administrasi kependudukan di Kota Batam,” katanya.(*)
Ganda campuran Indonesia Jafar Hidayatullah-Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu.
batampos – Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu menjadi wakil Indonesia pertama yang beraksi pada hari pertama dalam babak 32 besar Malaysia Open 2026, Selasa (5/1). Mereka juga jadi pembuka perjuangan tim bulu tangkis Merah Putih pada tahun ini.
Malaysia Open 2026 adalah turnamen pertama dalam rangkaian BWF World Tour 2026. Ajang berlevel Super 1000 itu dimulai pada Selasa (5/1) dan akan berlangsung hingga Minggu (11/1) mendatang.
Indonesia mengirimkan sembilan wakilnya untuk berlaga di Malaysia Open 2026. Namun, hanya satu yang akan bertanding pada hari pertama dalam turnamen yang berlangsung di Axiata Arena dimulai hari ini.
Satu-satunya wakil Indonesia yang bertanding hari ini adalah Jafar/Felisha. Mereka membuka rangkaian perjuangan Merah Putih dengan tampil pada pertandingan ketujuh di lapangan 1. Partai pembuka Malaysia Open 2026 digelar mulai pukul 08.00 WIB.
Sebagai pembuka, Jafar/Felisha dapat tantangan berat. Mereka harus menghadapi andalan tuan rumah yang merupakan unggulan keempat Malaysia Open 2026. Yakni Chen Tang Jie/Toh Ee Wei.
Selain unggulan keempat dan andalan tuan rumah, Chen Tang Jie/Toh Ee Wei merupakan pemilik gelar juara dunia 2025. Bagi Jafar/Felisha duel ini pun sangat berat.
Apalagi, Jafar/Felisha punya kisah buruk setiap bertarung dengan Chen Tang Jie/Toh Ee Wei. Mereka tercatat tidak pernah meraih kemenangan dalam enam bentrokan lawan jagoan Malaysia tersebut.
Kekalahan terakhir dialami Jafar/Felisha dalam BWF World Tour Finals 2025 lalu. Mereka yang bentrok di fase grup, harus mengakui ketangguhan Chen Tang Jie/Toh Ee Wei lewat duel rubber 21-17, 14-21, 15-21.
Pertandingan Jafar/Felisha vs Chen Tang Jie/Toh Ee Wei ini bisa disaksikan oleh Badminton Lovers (BL) pada siang nanti melalui layanan live streaming dalam platform Vidio.
Adapun wakil Indonesia lain baru akan tampil di babak 32 besar Malaysia Open 2026 pada hari kedua Rabu (7/1). Beberapa di antaranya juga bertemu dengan lawan berat.
Contohnya adalah wakil tunggal putra Jonatan Christie, yang akan bertemu wakil Taiwan, Lee Chia-hao. Begitu pula dengan Alwi Farhan yang langsung bertemu unggulan ketujuh asal Prancis, Alex Lanier. Kemudian, ada Putri Kusuma Wardani, di mana dia bakal bentrok dengan wakil Jepang Manami Suizu.
Lalu di ganda putra, ada ‘perang saudara’ yang harus terjadi. Yakni antara Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani melawan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. Sementara pasangan andalan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, akan menghadapi wakil Taiwan, Fang Chih Lee/Fang Jen Lee. (*)
batampos – Tahun 2025 menjadi momen besar dalam sejarah ekonomi global yang dipicu oleh ledakan teknologi kecerdasan buatan (AI).
AI bukan hanya menjadi tren, tetapi sumber penciptaan kekayaan kelas dunia. Lahirnya puluhan miliarder baru dan perubahan signifikan dalam peta kekayaan global.
“Gelombang investasi dan inovasi AI sepanjang 2025 telah menciptakan lebih dari 50 miliarder baru yang kekayaannya berasal dari perusahaan dan startup AI di berbagai sektor,” tulis laporan analis global, dikutip dari VnExpress International, Selasa (6/1).
Mulai dari model AI generatif, infrastruktur data center hingga layanan AI berskala besar sukses menciptakan banyak miliarder.
Perusahaan – perusahaan AI yang sukses dalam pengembangan teknologi inti, seperti model bahasa besar, sistem otomatisasi, dan solusi AI industri menjadi pendorong utama munculnya miliarder baru ini.
Lanskap bisnis yang berubah cepat membuat sebagian pendiri startup AI melonjak masuk dalam daftar orang terkaya di dunia. Tidak hanya miliarder baru, kekayaan para elite teknologi juga melonjak tajam.
Sepuluh individu terkaya di dunia, termasuk pemimpin perusahaan seperti Elon Musk, Larry Page, Sergey Brin mengalami penambahan kekayaan gabungan ratusan miliar dolar di 2025.
Sebagian besar berkat peningkatan valuasi saham perusahaan teknologi yang digerakkan oleh AI.
Sebuah laporan lain mencatat bahwa boom AI telah menambah lebih dari setengah triliun dolar ke kekayaan para miliarder teknologi AS saja selama tahun ini.
Lonjakan ini mendorong total kekayaan para miliarder dunia mencapai rekor baru.
“Lima ratus orang terkaya di dunia mencatat pertumbuhan kekayaan kolektif yang sangat besar,” tulis laporan indeks miliarder global 2025, dikutip dari The Guardian.
Sebagian besar terakumulasi melalui sektor teknologi dan AI. Keseluruhan perubahan tetap kuat mengarah ke konsentrasi kekayaan di tangan penggerak teknologi canggih, terutama AI.
Meskipun AI menjadi mesin pencipta kekayaan luar biasa di 2025, beberapa pakar pasar mengingatkan bahwa pertumbuhan juga membawa risiko volatilitas pasar. Banyak valuasi ditopang oleh ekspektasi masa depan yang sangat tinggi.
Tidak dapat disangkal bahwa AI menjadi kekuatan utama dalam mengubah peta kekayaan global di era modern. (*)
