batampos – Untuk menghadapi persaingan di masa depan, kompetensi merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa, agar menjadi seorang yang produktif, dan mandiri. Sebab, kompetensi sendiri akan berbanding lurus dengan kompensasi yang akan diterima.

Hal tersebut ditegaskan oleh anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri Sirajudin Nur, saat menghadiri acara dialog, sekaligus ngopi bareng bersama ratusan Mahasiswa Batam Tourism Polytechnic (BTP).

Dialog tersebut diisi dengan beberapa pertanyaan seputar dunia kerja dan dunia usaha, perkembangan teknologi, kompetensi SDM, dan dinamika ekonomi dan sosial di masa depan.

“Dunia terus menaikkan standar kebutuhannya. karena itulah kita semua harus siap dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menjadi bagian dari kesuksesan dunia di masa depan. Terpenting kompetensi adalah kunci,” ujar politikus PKB yang sudah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Kepri selama dua periode berturut-turut dari dapil Batam ini.

Ia juga mengingatkan kepada ratusan mahasiswa BTP, untuk tidak hanya fokus pada kemampuan diri di bidang akademik saja, namun juga harus memiliki karakter personal yang baik, berakhlak, dan beretika.

“Kemampuan akademis harus sebanding dengan kemampuan spritual dan emosional. Karena banyak orang yang hebat secara akademik, tapi buruk secara karakter personal, akhirnya berakhir sia sia,” tegas calon anggota DPD RI tahun 2024 dari dapil Kepri ini.

Pria kelahiran 11 Juni 1973 ini sangat mengapresiasi keberadaan BTP Batam yang telah melahirkan banyak talenta dan SDM yang berkualitas, dan telah terserap di dunia kerja dan dunia usaha.

Dengan didukung sarana prasarana pembelajaran, kurikulum internasional, dosen yang terbaik, lanjutnya, BTP terus memantapkan dirinya sebagai salah satu kampus terbaik di Indonesia, khususnya di bidang food and beverage.

“Keberadaan BTP ini strategis untuk dimanfaatkan oleh para kepala daerah, jadi sarana melatih anak-anak muda yang ada di daerahnya belajar di sini melalui pola kemitraan atau beasiswa dari pemda masing masing. Ini solusi terbaik untuk meningkatkan kapasitas SDM daerah, dan pada akhirnya mendukung upaya untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, serta menciptakan lapangan pekerjaan,” terang Sirajudin Nur.

Menutup kunjungannya ke BTP, Sirajudin Nur, bersama segenap jajaran manajemen BTP meninjau laboratorium food and beverage dan proses pembelajaran yang tengah berlangsung di kampus yang berada di wilayah Tiban Batam ini.

Seperti diketahui, kehadiran legislator Provinsi Kepri ini di kampus yang terletak di Tiban Batam, disambut langsung oleh Direktur BTP Batam Dr. M. Nur Nasution S.Sos. Mpd, CHA dan ratusan Mahasiswa BTP Batam. (adv/*)

Reporter: GALIH ADI SAPUTRO
Editor: RATNA IRTATIK

batampos – Tim kuasa hukum terdakwa KR, pegawai Badan Pengusahaan (BP) Batam yang diduga cabuli anak tirinya mengundurkan diri. Tim kuasa hukum dari Kantor Hukum Yuhermanto And Partners ini kecewa karena dibohongi oleh keluarga dari terdakwa, terutama korban.

Sejak awal terdakwa selalu berdalih tak pernah mencabuli putri tirinya yang masih berusia 15 tahun. Hal itu juga diperkuat dengan keterangan dari istri atau ibu korban, bahkan juga pengakuan dari korban. Korban sempat mengaku bahwa ia hanya dicabuli oleh teman dari abangnya, bukan KR.

Bahkan untuk memperjuangkan kebenaran untuk KR, kuasa hukum sempat melakukan gugatan praperadilan terhadap Polresta Barelang. Meski kalah, tim kuasa hukum KR awalnya tetap yakin akan berjuang membuka kebenaran.

Baca Juga: Hakim PN Batam Tolak Gugatan Praperadilan Kasus Bentrok Demo Bela Rempang

“Tapi saat keterangan saksi korban, korban anak ini membenarkan pencabulan itu terjadi, sesuai dengan BAP awal di kepolisian,” ujar Fandi Ahmad, salah satu tim kuasa hukum.

Menurut Fandi, ia pun langsung mengkroscek kebenaran dari informasi tersebut kepada anak korban. Dan kemudian anak korban kembali mengatakan saat memberi keterangan ia merasa tertekan dengan dengan jaksa dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

“Namun beberapa hari berselang, anak korban ini kembali memberi pengakuan berbeda kepada kami. Ia mengaku jika pencabulan itu terjadi satu kali,” terang Fandi.

Merasa kecewa dengan kebohongan yang selalu diulang oleh korban dan keluarga terdakwa, tim kuasa hukum ini langsung mengundurkan diri. Pengunduran diri diajukan kemarin, Selasa (7/11) ke Pengadilan Negeri (PN) Batam melalui PTSP PN Batam.

Baca Juga: Penipu Catut Nama Kasi Pidum Kejari Batam, Minta Nomor Kadis se-Batam

“Mulai hari ini kami mundur dari kuasa hukum terdakwa KR, karena merasa dibohongi berulang-ulang. Padahal kami juga sudah memperjuangkan lewat praperadilan,” sebut Fandi lagi.

Masih kata Fandi, untuk jadwal sidang selanjutnya terhadap terdakwa KR dijadwalkan majelis hakim yang dipimpin Davi P Sitorus pada Kamis depan. Agenda sidang yakni tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU).

Diketahui, KR dilaporkan oleh ayah kandung korban atas dugaan pelecehan seksual sekitar bulan Juni lalu. Pelecehan seksual itu terjadi di dalam rumah yang ditempati terdakwa dan keluarganya, termasuk korban pada tahun 2021 lalu. (*)

Reporter: Yashinta

batampos – Penambangan pasir laut ilegal dan aktifitas penebangan pohon bakau yang merusak ekosistem hutan mangrove di Kepri jadi target tim Gabungan Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil di Indonesia (TGP5KI).

Tim gabungan ini bersama Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melakukan penertiban dan pengawasan demi kestabilan dan keberlangsungan ekosistem laut pulau-pulau kecil.

Hal ini disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Kemenko Polhukam yang menjabat sebagai Ketua TGP5KI Laksamana Muda TNI Kisdiyanto saat memberikan arahan melalui video konpres saat pembukaan Sosialisasi, Kunjungan Lapangan, dan Konsultasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Kepulauan Riau yang digelar di Hotel Best Western Premier Panbill, Selasa (7/11).

Baca Juga: Dishub Batam Tata Area Parkir di Kawasan Greenland

Dalam arahannya, Kisdiyanto sebut ada enam poin isu strategis dalam hal pemanfaatan pulau-pulau terkecil dan aktifitas yang merusak ekosistem laut di Kepri. Selain dua poin yang disebutkan diatas, tim TGP5KI juga membidik aktifitas reklamasi yang menggabungkan beberapa pulau kecil sehingga berkurangnya jumlah pulau di Kepri.

“Termasuk dengan pembalakan pohon bakau untuk dijadikan arang serta pemanfaatan pulau kecil tanpa izin. Isu-isu strategis mencuat seolah pemerintah tidak bisa melindungi wilayahnya, ini jadi target kami ke depan untuk menindak dan mengawasi kegiatan di pulau-pulau kecil dan ekosistem laut pada umumnya. Ekosistem tetap harus jadi panglima di wilayah perairan. Jangan sampai ekonomi merusak ekosistem. Ini yang mau kita tegakan,” ujarnya. (*)

Reporter: Eusebius Sara