Lonjakan kejahatan berbasis aset kripto secara global kian menjadi tantangan serius bagi regulator dan pelaku industri keuangan digital, termasuk di Indonesia. Kompleksitas risiko yang menyertai teknologi blockchain menuntut penguatan pengawasan, kolaborasi lintas lembaga, serta peningkatan perlindungan konsumen.

Isu tersebut mengemuka dalam Advanced Asset Tracing & Recovery Workshop yang digelar Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri (Kortastipikdor Polri) bersama International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP) di bawah Departemen Kehakiman Amerika Serikat (USDOJ).

Forum ini mempertemukan aparat penegak hukum, regulator, dan pelaku industri aset digital untuk membahas tantangan penelusuran serta pemulihan aset kripto yang berasal dari tindak pidana.

Direktorat Pengaturan, Pengembangan, dan Analisis Informasi IAKD OJK, Tommy Elvani Siregar, menegaskan bahwa pendekatan pengaturan aset kripto terus berkembang seiring meningkatnya kompleksitas risiko di sektor tersebut.

Menurutnya, OJK saat ini memfokuskan penguatan pada tiga aspek utama, yakni manajemen risiko, tata kelola, dan perlindungan konsumen. Di samping itu, kewajiban Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) serta pengawasan perilaku pasar (market conduct) juga terus diperketat.

“Ke depan, OJK tengah menyiapkan regulasi yang lebih mendalam terkait tata kelola dan manajemen risiko. Tujuannya bukan hanya mendorong pertumbuhan pasar kripto, tetapi memastikan perlindungan konsumen tetap menjadi prioritas,” ujar Tommy di Jakarta, Jumat (6/2).

Langkah ini mencerminkan sikap kehati-hatian regulator di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap aset kripto, sekaligus tingginya potensi penyalahgunaan teknologi finansial berbasis blockchain.

Dari sisi intelijen keuangan, PPATK menilai aset kripto masih memiliki kerentanan tinggi terhadap tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Syahrijal Syakur, Analis Permasalahan Hukum PPATK, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyusun Sectoral Risk Assessment (SRA) sejak 2021 untuk memetakan risiko pada sektor keuangan yang memanfaatkan teknologi pembayaran baru.

Penilaian tersebut disusun bersama OJK dan berbagai lembaga penegak hukum, seperti BIN, BNPT, Densus 88, Kejaksaan, Kepolisian, hingga Bappebti, sebagai bagian dari pemenuhan rekomendasi Financial Action Task Force (FATF).

“Penilaian risiko ini tidak hanya penting untuk kepatuhan internasional, tetapi juga menjadi panduan bagi industri dan aparat penegak hukum dalam memitigasi penyalahgunaan teknologi keuangan baru,” kata Syahrijal.

Urgensi penguatan pengawasan kripto juga tercermin dari data global. Laporan TRM Labs 2025 mencatat nilai aktivitas ilegal yang melibatkan aset kripto mencapai USD 158 miliar, melonjak sekitar 145 persen dibandingkan 2024. Kenaikan tersebut didorong berbagai modus kejahatan, mulai dari pelanggaran sanksi internasional, dana hasil peretasan, hingga perdagangan barang dan jasa ilegal di pasar gelap digital.

Di dalam negeri, modus penipuan berbasis social engineering dan phishing masih mendominasi kasus yang menimpa pengguna kripto. Pelaku umumnya memancing korban melalui tautan palsu atau penyamaran identitas, yang berujung pada kebocoran data serta pengambilalihan akun.

Dalam forum yang sama, perwakilan industri menekankan pentingnya kolaborasi dengan regulator dan aparat penegak hukum. Bakti Yudha, Financial Crime Compliance Senior Manager dari salah satu platform kripto Pintu, menyatakan bahwa pelaku industri memiliki tanggung jawab langsung dalam menjaga keamanan transaksi pengguna.

Ia menyoroti penerapan Know Your Customer (KYC), pemantauan transaksi secara real-time, serta penguatan sistem keamanan siber sebagai langkah dasar yang wajib dijalankan. Menurutnya, sistem pemantauan 24 jam dan penyesuaian berkala terhadap pola kejahatan menjadi krusial di tengah dinamika ancaman yang terus berubah.

Ke depan, keberhasilan pengembangan ekosistem kripto nasional tidak hanya ditentukan oleh inovasi teknologi, tetapi juga oleh seberapa kuat sistem pengawasan, mitigasi risiko, dan perlindungan konsumen dibangun secara berkelanjutan. (*)

Artikel Kejahatan Kripto Melonjak Global, OJK dan PPATK Perketat Pengawasan pertama kali tampil pada News.

batampos – Kabar baik bagi jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk periode Januari–Maret 2026 resmi mulai dicairkan pemerintah ke rekening penerima.

Penyaluran bansos tahun ini dilakukan dengan sistem pendataan baru menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Kementerian Sosial. Skema ini diterapkan untuk memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran.

Hingga awal 2026, pemerintah telah memetakan 289 juta data individu ke dalam 10 desil kesejahteraan, guna membedakan kelompok prasejahtera hingga masyarakat mandiri.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa akurasi data menjadi kunci keberhasilan penyaluran bansos. Hal itu ia sampaikan saat kunjungan kerja ke Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

“Saya mengajak bupati, camat, kepala desa, dan pendamping sosial untuk bergandengan tangan menghadirkan data yang akurat. Ini jihad data, karena sangat strategis dan penting sesuai arahan Bapak Presiden,” ujar Gus Ipul, Jumat (6/2).

BSI Paling Cepat Cair, Bagaimana BNI, BRI, dan Mandiri?

Sejumlah laporan masyarakat terkait pencairan bansos Februari 2026 ramai dibagikan melalui kanal YouTube pendamping sosial. Hingga 7 Februari 2026, penyaluran tercepat terpantau melalui Bank Syariah Indonesia (BSI), khususnya di wilayah Aceh.

Para KPM melaporkan dana masuk dengan nominal bervariasi, antara lain:

• Rp600.000 untuk BPNT
• Rp750.000 untuk komponen kesehatan PKH

Sementara itu, KPM pemegang Kartu KKS BNI, BRI, dan Bank Mandiri diminta tetap tenang. Saat ini, status pencairan di sistem SIKS-NG sudah menunjukkan keterangan SI (Standing Instruction).

Status tersebut menandakan surat perintah pemindahan dana dari kas negara ke bank penyalur telah diterbitkan. Biasanya, saldo akan masuk ke rekening dalam 1–2 hari kerja setelah status SI muncul.

Awas Dana Hangus, Wajib Ditarik Maksimal 30 Hari

Kementerian Sosial juga mengeluarkan surat edaran tertanggal 5 Februari 2026 yang mengatur batas waktu penarikan dana bansos.

Beberapa poin penting yang wajib diperhatikan KPM:

• Batas waktu penarikan: maksimal 30 hari setelah dana masuk rekening
• Sanksi: dana yang tidak ditransaksikan akan dibekukan dan dikembalikan ke kas negara
• Risiko lanjutan: KPM yang gagal menarik dana tepat waktu bisa dinilai sudah mampu, sehingga berpotensi dihentikan bantuannya pada tahap berikutnya

Bansos Belum Cair? Masih Ada Batch Susulan

Jika saldo KKS masih kosong, masyarakat diminta tidak panik. Pada tahap awal, bantuan baru disalurkan kepada sekitar 8,8 juta KPM dari total kuota nasional 10 juta penerima.

Masih terdapat sekitar 1,2 juta KPM yang masuk dalam batch susulan. Apabila bansos belum cair hingga pekan ini, KPM disarankan memastikan status kepesertaan tetap aktif dengan menghubungi pendamping sosial di wilayah masing-masing. (*) 

Artikel Bansos PKH dan BPNT Januari–Maret 2026 Mulai Cair, Ini Jadwal, Bank Penyalur, dan Aturan Baru Agar Dana Tak Hangus pertama kali tampil pada News.

batampos – Rilis terbaru Epstein Files, kumpulan dokumen hasil penyelidikan terhadap Jeffrey Epstein oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ), kembali memicu perhatian global setelah jutaan halaman arsip hukum, email, foto, dan kliping media dibuka untuk publik pada akhir Januari 2026.

Dokumen ini mencakup materi yang terkumpul selama dua dekade penyidikan kasus kejahatan seksual dan jaringan relasi Epstein, termasuk sejumlah referensi terhadap nama–nama tokoh dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

Dilansir dari sumber internasional ilpost.it yang menelaah dokumen Epstein Files, Sabtu (7/2/2026), kemunculan suatu nama dalam arsip tersebut tidak dapat serta-merta ditafsirkan sebagai keterlibatan dalam aktivitas kriminal.

Dalam banyak kasus, penyebutan nama beberapa tokoh besar lebih berkaitan dengan kliping pemberitaan, korespondensi bisnis, atau catatan administratif yang secara kebetulan tersimpan dalam kumpulan berkas penyidikan tersebut.

Merangkum dari berbagai sumber, berikut ini daftar tokoh besar Indonesia yang namanya tercantum dalam dokumen, beserta konteks penyebutannya.

1. Hary Tanoesoedibjo — Pengusaha & Relasi Bisnis Global

Berdasarkan dokumen Epstein Files yang diakses Jawa Pos melalui situs resmi DOJ di website justice.gov/epstein serta laporan sejumlah media internasional, Hary Tanoesoedibjo, pengusaha terkemuka Indonesia sekaligus pendiri MNC Group, tercantum dalam salah satu arsip yang dirilis pemerintah AS.

Penyebutan namanya berkaitan dengan konteks hubungan bisnis global, antara lain laporan mengenai keterlibatannya dalam pengembangan hotel bermerek Trump di Amerika Serikat serta pembelian properti mewah di Beverly Hills, bukan dalam kaitan aktivitas kriminal Epstein.

2. Eka Tjipta Widjaja — Konglomerat & Catatan Transaksi Properti

Nama Eka Tjipta Widjaja, pendiri Grup Sinar Mas yang telah meninggal dunia, juga tercatat dalam arsip. Dokumen Epstein Files menunjukkan bahwa entitas yang terafiliasi dengan keluarga Widjaja membeli properti senilai USD 9,5 juta di Beverly Hills.

Transaksi tersebut tercatat semata-mata sebagai urusan bisnis properti dalam berkas penyidikan, bukan sebagai bukti keterlibatan dalam kasus Jeffrey Epstein.

Selain itu, sebuah dokumen menyebut bahwa pembelian itu adalah transaksi bisnis murni, dan tidak ada bukti lanjutan yang menunjukkan hubungan langsung dengan jaringan Epstein.

3. Joko Widodo — Presiden RI ke-7 dalam Arsip Berita Analitis

Nama Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) juga tercantum dalam beberapa dokumen Epstein Files. Namun, penyebutan tersebut bersifat referensial karena hanya berupa kliping berita serta analisis situasi politik Indonesia yang tersimpan sebagai bagian dari paket arsip penyidikan.

Berdasarkan dokumen Epstein Files dengan kode arsip EFTA01466396.pdf (DataSet 10) dan EFTA00871522.pdf (DataSet 9), nama Joko Widodo muncul dalam konteks analisis politik Indonesia menjelang Pemilu Presiden 2014.

Dalam berkas tersebut, Jokowi digambarkan sebagai “kandidat favorit yang telah lama unggul” serta disebut sebagai “gubernur Jakarta yang populer” dan “pemimpin populis yang berpotensi maju dalam pemilihan presiden 2014”.

Penyebutan ini merupakan bagian dari catatan pemantauan situasi politik yang dikumpulkan dalam arsip DOJ, bukan bukti komunikasi atau hubungan personal dengan Jeffrey Epstein.

4. Sri Mulyani Indrawati — Nama dalam Arsip Lembaga Internasional

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai Managing Director & COO World Bank Group, muncul dalam dokumen yang bersumber dari arsip resmi World Bank.

Dokumen itu bukan merupakan komunikasi pribadi dengan Epstein, melainkan materi kelembagaan.

Seperti tertulis dalam arsip: dokumen menyebut keterlibatan Sri Mulyani dalam peluncuran President’s Delivery Unit World Bank, dan nama beliau tercantum karena posisi formalnya dalam organisasi, bukan kolaborasi atau hubungan personal dengan Epstein.

5. Soeharto — Penyebutan Presiden ke-2 RI dalam Usulan Sejarah

Nama Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, muncul dalam konteks yang jauh berbeda: sebagai subjek dalam draft usulan penulisan buku sejarah yang pernah diajukan oleh pihak ketiga dalam arsip.

Dengan demikian, penyebutan nama Soeharto tidak menunjukkan keterlibatan pribadinya dalam kasus Epstein, melainkan semata-mata merupakan rujukan sejarah dalam materi proposal yang tersimpan dalam arsip penyidikan.

6. Kafrawi Yuliantono — Profesional Hotel yang Melamar Kerja

Salah satu individu Indonesia yang disebut bukan sebagai figur publik besar adalah Kafrawi Yuliantono, seorang profesional di industri perhotelan.

Dokumen menunjukkan bahwa ia pernah mengirimkan surat lamaran kerja kepada jaringan Epstein, ingin menjadi bagian dari manajemen properti mereka.

Dalam salah satu email yang beredar, ia menulis ungkapan profesional yang menunjukkan niat kerja, bukan aktivitas kriminal.

Penyebutan Nama Bukan Bukti Keterlibatan Kriminal

Ahli hukum dan analis internasional yang mengulas Epstein Files berulang kali menekankan: “Penyebutan nama individu di dalam jutaan halaman dokumen itu kerap bersifat administratif, kliping, atau bagian komunikasi lembaga, dan bukan bukti keterlibatan dalam kejahatan seksual yang dituduhkan terhadap Epstein.”

Selain itu, penelusuran terhadap dokumen Epstein Files menunjukkan bahwa kata “Indonesia” muncul sedikitnya 902 kali. Namun, kemunculan tersebut mencakup foto lokasi seperti Bali, laporan ekonomi, kliping media, serta surat-menyurat administratif yang tersimpan dalam arsip, bukan semata-mata komunikasi langsung dengan Jeffrey Epstein.

Kesimpulannya, kemunculan nama-nama tokoh Indonesia dalam Epstein Files lebih mencerminkan pencatatan referensial dan administratif dalam arsip besar yang dirilis DOJ, bukan bukti keterlibatan langsung dalam jaringan kriminal Jeffrey Epstein. Oleh karena itu, pembaca perlu membedakan antara dokumentasi berupa kliping pemberitaan atau analisis situasional dengan bukti hukum yang menunjukkan keterlibatan nyata. (*)

Artikel Ini Daftar Tokoh Indonesia dalam Dokumen Epstein, Dari Pengusaha hingga Politisi pertama kali tampil pada News.

batampos – Perum Bulog bersama sejumlah pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Riau dan Riau menandatangani dokumen hibah Barang Milik Daerah (BMD) serta kesepakatan bersama rencana hibah infrastruktur pergudangan, Kamis (6/2), di Batam. Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan dan distribusi pangan, khususnya di wilayah kepulauan dan pulau-pulau terluar.

Daerah yang telah siap melaksanakan hibah BMD kepada Perum Bulog meliputi Kabupaten Karimun, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti. Sementara itu, Kabupaten Natuna, Lingga, dan Kepulauan Anambas masih berada pada tahap kesepakatan bersama dan akan ditindaklanjuti melalui proses hibah selanjutnya.

Direktur SDM dan Transformasi Perum Bulog, Sudarsono Hardjosoekarto, mengatakan kerja sama ini difokuskan pada penyediaan infrastruktur logistik pangan berupa gudang, mengingat sebagian besar daerah di Kepri bukan merupakan sentra produksi padi.

“Untuk wilayah seperti Kepri yang bukan produsen padi, fokusnya adalah pembangunan gudang. Gudang ini penting agar Bulog bisa melayani kebutuhan masyarakat, terutama di pulau-pulau terluar, sehingga ketersediaan beras terjaga sepanjang tahun,” ujarnya.

Sudarsono menjelaskan, untuk Kabupaten Karimun, Bengkalis, dan Meranti, proses hibah telah siap dan akan segera diajukan ke kementerian terkait untuk mendapatkan pengesahan. Setelah itu, pembangunan akan dilanjutkan dengan tahapan uji tanah hingga konstruksi.

“Karimun dan Bengkalis minggu depan sudah kami ajukan ke kementerian. Untuk Meranti, target realisasi pembangunan sudah bisa dimulai pada 2026. Sementara jika ada kendala teknis, pembangunan bisa dilanjutkan hingga 2027,” katanya.

Ia menambahkan, pembangunan tidak hanya berupa gudang penyimpanan, tetapi juga kompleks pergudangan modern yang dilengkapi fasilitas pendukung, termasuk kantor operasional petugas gudang Bulog.

Sementara itu, Bupati Natuna Cen Sui Lan menyampaikan bahwa Pemkab Natuna telah menyiapkan tiga titik lokasi di pulau-pulau berbeda untuk pembangunan gudang Bulog. Menurutnya, kesiapan lahan menjadi kunci percepatan realisasi pembangunan.

“Di Natuna kami sudah menyiapkan tiga titik lokasi. Jika proses administrasi dan penyerahan lahan bisa dipercepat, kami berharap pembangunan sudah bisa dimulai pada 2026,” ujar Cen Sui Lan.

Dukungan juga datang dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pj Sekdaprov Kepri Luki Zaiman Prawira mengapresiasi komitmen Perum Bulog dan pemerintah kabupaten/kota dalam memperkuat sistem logistik pangan di wilayah kepulauan.

“Kepri ini secara neraca pangan masih minus. Hampir semua daerah belum swasembada, sehingga ketahanan pangan menjadi kebutuhan mendesak. Dengan geografis kepulauan dan rentang kendali yang jauh, kehadiran gudang Bulog sangat strategis,” kata Luki.

Ia menambahkan, Bulog memiliki peran penting sebagai penyeimbang harga dan pengendali pasokan, terutama di tengah fluktuasi harga pangan seperti beras dan komoditas lainnya.

“Bulog selama ini menjaga harga tetap sesuai HET. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi agar biaya distribusi dari luar Kepri yang cukup tinggi bisa diimbangi, tanpa memberatkan masyarakat,” ujarnya.

Ke depan, gudang-gudang tersebut tidak hanya akan digunakan untuk penyimpanan beras, tetapi juga komoditas pangan lain seperti jagung dan kebutuhan pokok lainnya. Pemerintah daerah berharap kerja sama ini mampu menjamin ketersediaan pangan, keterjangkauan harga, serta pemerataan distribusi hingga ke pelosok dan pulau terluar di Kepulauan Riau. (*)

Artikel Bulog Terima Hibah Gudang dari Sejumlah Daerah, Perkuat Ketahanan Pangan Kepri pertama kali tampil pada News.