batampos – Bea Cukai Batam memastikan pengawasan dan penindakan kepabeanan akan terus diperketat menyusul masih efektifnya langkah penegakan hukum yang dijalankan selama ini. Penguatan sinergi lintas aparat penegak hukum menjadi fokus utama untuk menutup celah penyelundupan di jalur pelabuhan dan perairan Batam.

Kepala Bidang BKLI Bea Cukai Batam, Evi Octavia, menegaskan intensitas pengawasan tidak akan dikendurkan. Hasil penindakan yang konsisten dinilai membuktikan strategi pengawasan terpadu masih relevan dan efektif dalam menekan peredaran barang ilegal.

“Masih kita lanjutkan karena masih efektif. Bahkan ke depan akan lebih kita tingkatkan kerja sama dengan aparat penegak hukum maupun petugas terkait lainnya,” ujar Evi.

Baca Juga: Dilaporkan Hilang, Siswi SMAN 1 Batam Ditemukan Bersama Pria yang Dikenal Lewat TikTok

Ia menjelaskan, penguatan sinergi tersebut merupakan arahan langsung dari pimpinan pusat agar pengawasan berjalan menyeluruh dan berkelanjutan. Kolaborasi dilakukan bersama unsur TNI, Polri, serta instansi teknis lain yang memiliki kewenangan di wilayah pelabuhan dan perairan.

Menurut Evi, dinamika modus penyelundupan terus berkembang, mulai dari pemanfaatan kapal kecil, kontainer, hingga jalur penumpang. Karena itu, patroli laut, pemeriksaan fisik barang, serta pengawasan terhadap pergerakan orang dan barang akan terus ditingkatkan.

Selain pengawasan lapangan, Bea Cukai Batam juga memperkuat pengawasan administratif dan dokumen kepabeanan guna mencegah manipulasi dokumen yang kerap digunakan pelaku untuk meloloskan barang larangan dan pembatasan.

Pengetatan pengawasan turut difokuskan pada kawasan pergudangan dan tempat penimbunan sementara yang dinilai rawan menjadi celah pelanggaran bila tidak diawasi secara ketat dan berlapis.

Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Bea dan Cukai serta Menteri Keuangan yang menaruh perhatian serius pada stabilitas perdagangan dan perlindungan industri dalam negeri dari masuknya barang ilegal.

Evi menegaskan, penindakan tegas tidak semata untuk penegakan hukum, tetapi juga memberikan efek jera agar Batam tidak lagi dimanfaatkan sebagai pintu masuk barang ilegal ke Indonesia.

Baca Juga: Imigrasi Batam Perketat Pengawasan Tenaga Kerja Asing di KEK Nongsa

Bea Cukai Batam juga mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk berperan aktif mendukung pengawasan dengan patuh terhadap ketentuan serta melaporkan aktivitas mencurigakan.

“Dengan pengawasan yang diperketat dan sinergi antarinstansi yang kuat, kami optimistis ruang gerak pelaku penyelundupan akan semakin sempit,” ujarnya. (*)

Artikel Penyelundupan Masih Tinggi, Bea Cukai Batam Tingkatkan Sinergi TNI-Polri pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam memastikan pengawasan ketat terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA), termasuk tenaga kerja asing (TKA), yang beroperasi di Kota Batam, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa.

Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Imigrasi Batam, Kharisma Rukmana, menegaskan seluruh WNA yang masuk dan berada di Indonesia wajib memiliki izin tinggal sesuai dengan tujuan kedatangannya serta tercatat dalam sistem keimigrasian nasional.

Menurut Kharisma, keberadaan TKA di KEK Nongsa tercatat secara resmi dalam data keimigrasian. Informasi tersebut dihimpun melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) serta laporan perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan.

Baca Juga: Brosur Nikah Massal Misterius Beredar, KUA Batam Kota Minta Warga Waspada

“Pada umumnya, keberadaan TKA di KEK Nongsa berkaitan dengan proyek strategis, terutama pembangunan infrastruktur pendukung seperti pusat data (data center) dan fasilitas penunjang lainnya,” ujar Kharisma, Sabtu (7/2).

Ia menegaskan seluruh data TKA tersebut tercatat secara administratif dan menjadi objek pengawasan berkelanjutan oleh Imigrasi Batam.

Pengawasan dilakukan melalui dua jalur, yakni pengawasan administratif dan pengawasan langsung di lapangan. Secara administratif, setiap TKA yang bekerja di Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal Terbatas (ITAS).

Untuk memperoleh ITAS, TKA terlebih dahulu harus mengantongi izin ketenagakerjaan berupa Notifikasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dari instansi berwenang. Melalui mekanisme tersebut, Imigrasi memastikan izin tinggal yang diterbitkan sesuai dengan jabatan, lokasi kerja, serta aktivitas yang dilakukan WNA bersangkutan.

Hingga saat ini, Imigrasi Batam menyatakan belum menerima laporan maupun menemukan secara langsung adanya TKA di KEK Nongsa yang menggunakan visa kunjungan untuk melakukan pekerjaan fisik atau konstruksi.

Namun demikian, Imigrasi mencatat pernah menemukan WNA pemegang visa kunjungan berada di kawasan tersebut untuk keperluan rapat, pertemuan bisnis, maupun pembahasan proyek.

“Aktivitas tersebut dikategorikan non-produktif dan masih diperbolehkan dalam ketentuan keimigrasian,” jelas Kharisma.

Terkait rencana pembentukan satuan tugas (Satgas) pengawasan TKA oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau, Imigrasi Batam menyatakan siap mendukung pengawasan lintas sektor.

Imigrasi Batam merupakan bagian dari Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang selama ini menjalankan koordinasi melalui pertukaran data, pengawasan gabungan, serta rapat koordinasi lintas instansi.

“Pada prinsipnya, Imigrasi Batam siap berpartisipasi dalam setiap langkah pengawasan terpadu yang dilakukan pemerintah daerah bersama instansi teknis,” ujarnya.

Baca Juga: Damkar Batam Catat 47 Kebakaran dalam 35 Hari, Cuaca Panas Jadi Pemicu

Kharisma menjelaskan, dokumen ketenagakerjaan seperti Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), notifikasi penggunaan TKA, hingga sertifikasi profesi merupakan kewenangan instansi ketenagakerjaan dan lembaga profesi terkait.

Sementara itu, Imigrasi berperan memastikan adanya dasar izin kerja dari instansi berwenang serta memastikan izin tinggal yang diterbitkan sesuai dengan tujuan bekerja.

Jika dalam pengawasan gabungan ditemukan ketidaksesuaian izin kerja atau persyaratan profesional, hal tersebut akan menjadi dasar koordinasi lanjutan dengan instansi teknis. Imigrasi kemudian dapat mengambil tindakan dari sisi keimigrasian.

“Apabila ditemukan pelanggaran, kami dapat menjatuhkan sanksi administratif hingga tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Kharisma. (*)

Artikel Imigrasi Batam Perketat Pengawasan Tenaga Kerja Asing di KEK Nongsa pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Rentetan peristiwa kebakaran di Kota Batam sepanjang awal 2026 menjadi alarm serius bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Dalam kurun waktu 35 hari, tercatat 47 kejadian kebakaran terjadi di berbagai wilayah, atau lebih dari satu kejadian per hari.

Data resmi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Batam menunjukkan lonjakan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Februari 2025, jumlah kejadian kebakaran hanya tercatat 20 kasus.

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Damkar Kota Batam, Andi M. Yusuf, mengatakan sepanjang periode 1 Januari hingga 5 Februari 2026, kebakaran masih didominasi oleh kebakaran semak, lahan, dan hutan.

Baca Juga: Kemarau, BPBD Batam Ingatkan Bahaya Puntung Rokok dan Bakar Sampah

“Dari 47 kejadian kebakaran tersebut, sebagian besar merupakan kebakaran semak, lahan, dan hutan. Itu yang paling banyak kami tangani,” ujar Andi.

Berdasarkan data Damkar, sebanyak 27 kejadian merupakan kebakaran lahan, semak, dan hutan. Insiden tersebut tersebar di 12 kecamatan dan terjadi hampir merata di seluruh wilayah Kota Batam.

Kebakaran lahan dinilai paling rentan terjadi dalam kondisi cuaca panas dan angin kencang yang melanda Batam dalam beberapa pekan terakhir. Situasi tersebut membuat api cepat membesar dan sulit dikendalikan, terutama di area terbuka dengan vegetasi kering.

Selain kebakaran lahan, Damkar Batam mencatat kebakaran akibat tumpukan sampah dan ban bekas sebagai penyumbang terbanyak kedua, dengan total 10 kejadian.

“Untuk kebakaran yang disebabkan tumpukan sampah dan ban bekas, jumlahnya ada 10 kejadian,” kata Andi.

Sisa kejadian lainnya meliputi kebakaran rumah, gudang, kios, scrap, serta sejumlah objek lain. Menurut Andi, kebakaran jenis ini umumnya dipicu oleh kelalaian manusia, korsleting listrik, hingga aktivitas yang memicu percikan api di lingkungan kering.

Dari sisi sebaran wilayah, Kecamatan Batam Kota menjadi daerah dengan jumlah kebakaran terbanyak, yakni 16 kejadian dalam kurun waktu 35 hari. Kecamatan Nongsa menyusul di posisi kedua dengan delapan kejadian kebakaran.

Tingginya angka kebakaran tersebut sejalan dengan maraknya insiden kebakaran di lapangan, mulai dari lahan kosong, gudang, pasar, hingga fasilitas umum. Damkar Batam menilai faktor cuaca panas yang disertai angin kencang turut mempercepat penyebaran api.

Baca Juga: Brosur Nikah Massal Misterius Beredar, KUA Batam Kota Minta Warga Waspada

Menanggapi kondisi ini, Damkar Batam mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas pembakaran terbuka. Warga juga diminta memastikan instalasi listrik dalam kondisi aman serta tidak membuang puntung rokok sembarangan, khususnya di area lahan kering dan semak belukar.

Imbauan serupa disampaikan Kepala Bidang Pencegahan Damkar Kota Batam, M. Hafiz. Ia menegaskan cuaca panas dan kering sangat memudahkan api menyebar jika dipicu kelalaian manusia.

“Masyarakat diminta tidak membakar sampah, lahan, maupun semak belukar, serta lebih berhati-hati dalam penggunaan api dan listrik,” ujarnya.

Damkar Batam juga mengingatkan warga untuk segera melapor apabila menemukan tanda-tanda kebakaran melalui Call Centre 112. Pelaporan cepat dinilai krusial untuk mempercepat penanganan dan mencegah api meluas serta menimbulkan kerugian yang lebih besar. (*)

Artikel Damkar Batam Catat 47 Kebakaran dalam 35 Hari, Cuaca Panas Jadi Pemicu pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Komitmen menjaga kualitas layanan kepada konsumen kembali ditegaskan melalui penyelenggaraan Kontes Layanan Honda Regional Kepulauan Riau 2026. Kegiatan tahunan tersebut digelar pada 4–5 Februari 2026 dan memasuki tahun ke-17 pelaksanaannya.

Kontes layanan ini menjadi ajang penguatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) sekaligus standarisasi kualitas pelayanan bagi garda terdepan layanan Honda di wilayah Kepulauan Riau.

“Kontes layanan ini tidak hanya menjadi ruang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan SDM jaringan penjualan dan purna jual sepeda motor Honda,” kata Regional Head Honda Kepri, Syaiful, Sabtu (7/2).

Baca Juga: Dugaan Penyimpangan Rumah Subsidi di Batam, Ombudsman Kepri Minta Warga Bersuara

Menurut Syaiful, kontes layanan merupakan bagian dari strategi berkelanjutan perusahaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen, khususnya pada sektor purna jual. Ia menekankan kompetensi teknis harus berjalan seiring dengan empati serta penerapan standar layanan yang konsisten.

“Tujuannya agar konsumen merasakan pengalaman layanan yang hangat dan profesional di setiap interaksi,” ujarnya.

Secara umum, kontes layanan Honda dirancang untuk meningkatkan keterampilan SDM dealer, sekaligus menjaga standar pelayanan melalui penguatan kemampuan teknis dan komunikasi layanan.

“Program ini juga menjadi bentuk apresiasi terhadap kinerja insan layanan Honda di seluruh jaringan dealer,” tambahnya.

Sebanyak 250 peserta dari jaringan dealer dan Astra Honda Authorized Service Station (AHASS) di Kepulauan Riau mengikuti tahapan seleksi awal. Setelah melalui seleksi administrasi, jumlah peserta disaring menjadi 70 orang, sebelum akhirnya terpilih 20 finalis terbaik dari sejumlah kategori.

Kategori yang diperlombakan meliputi Front Line People (FLP) Sales, FLP Non Sales, Deliveryman, dan Team Leader. Proses seleksi dilakukan secara bertahap, mulai dari tes administrasi hingga tes tulis tahap pertama dan kedua yang menguji pemahaman produk serta standar layanan Honda.

Baca Juga: Dilaporkan Hilang, Siswi SMAN 1 Batam Ditemukan Bersama Pria yang Dikenal Lewat TikTok

Pada tahap penilaian regional, para peserta mengikuti Focus Group Discussion (FGD), roleplay layanan konsumen, presentasi product knowledge, presentasi standar layanan, hingga sesi wawancara.

Penilaian tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis, tetapi juga pada kemampuan komunikasi, sikap, dan empati terhadap konsumen. Hal tersebut sejalan dengan tujuan kontes layanan Honda yang menekankan keseimbangan antara hard skill dan soft skill dalam membangun kepercayaan pelanggan.

“Seluruh juara pertama dari masing-masing kategori akan mewakili Kepulauan Riau pada Kontes Layanan Honda tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung pada Juli mendatang,” tutup Syaiful. (*)

Artikel Masuk Tahun ke-17, Kontes Layanan Honda Kepri Perkuat Standar Pelayanan & Budaya Layanan pertama kali tampil pada Metropolis.