Jumlah warga terdampak pengembangan Rempang Eco-City yang telah menempati hunian sementara terus bertambah. Terbaru, BP Batam kembali memfasilitasi pergeseran terhadap 5 Kepala Keluarga Keluarga (KK) asal Desa Sembulang Tanjung dan Pasir Panjang ke hunian yang berlokasi di tiga tempat berbeda, Kamis (12/10/2023).

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait menjelaskan bahwa kelima KK tersebut pindah ke Perumahan Cipta Asri, Perumahan Anggara Graha, dan Rusun Muka Kuning.

Pergeseran tersebut, lanjut Ariastuty, ikut menambah total keseluruhan warga yang telah pindah ke hunian sementara menjadi 31 KK.

“BP Batam berkomitmen untuk menyelesaikan investasi di Rempang sesuai instruksi pemerintah pusat. Sudah 31 KK yang pindah dan kami berharap jumlah tersebut bisa terus bertambah,” kata Ariastuty, Jumat (13/10/2023).

Ia mengatakan bahwa progres tersebut tak terlepas dari upaya BP Batam yang terus mengedepankan pendekatan persuasif selama melakukan sosialisasi dan pendataan terhadap warga yang terdampak pengembangan Rempang.

Di samping itu, pemerintah pusat melalui BP Batam juga berkomitmen untuk memperhatikan hak-hak masyarakat dalam pembangunan yang terdaftar sebagai Program Strategis Nasional tersebut.

“Pemerintah pusat juga menyampaikan komitmen bahwa pembangunan di Pulau Rempang, yang pertama memperoleh manfaatnya adalah warga Rempang sendiri,” pungkasnya.

Sementara, warga Desa Pasir Panjang yang telah menempati ke hunian sementara di Kawasan Ruko Buana Central Park, Azan, mengucapkan terima kasih kepada BP Batam yang telah bekerja maksimal dalam memfasilitasi pergeseran terhadap warga.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah karena telah memfasilitasi hunian sementara yang rasanya cukup nyaman. Kami menaruh harapan besar pada program pengembangan Rempang,” ungkapnya. (DN/rilis)

batampos – Sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Batam dalam waktu beberapa waktu ini ditutupi kabut asap. Diduga, kabut asap berasal dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di beberapa provinsi.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rasio Ridho Sani mengatakan saat ini pihaknya menemukan 220 titik panas (hotspot) atau lokasi karhutla.

“Kami keluarkan surat peringatan dan disampaikan ke penangung jawab kegiatan. Kami memantau hotspot tersebut, apabila meluas akan menerjunkan tim untuk pengawasan dan penyegalan,” ujar Rasio Ridho Sani di Pelabuhan Batuampar, Jumat (13/10) pagi.

Baca juga:757.639 Wisman Masuk ke Batam Selama 8 Bulan

Dari banyaknya hotspot tersebut, KLHK kemudian menyegel 39 lokasi. Yakni di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan beberapa provinsi lainnya di Indonesia.

“Penyegelan ini merupakan langkah hukum awal yang dilakukan. Sanksi administratif, perbaikan, sampai pencabutan izin. Kami juga memiliki wewenang menyiapkan gugatan perdata dan ganti rugi,” kata Rasio.

Rasio menjelaskan lokasi yang disegel tersebut, 29 diantaranya merupakan lahan konsesi dan 10 lokasi lainnya masih didalami pemiliknya. Ia menegaskan lokaso penyegelan tersebut akan terus bertambah.

“Tim masih di lapangan. Jika karhutla berulang di wilayah yang sama, Menteri menugaskan kami untuk pencabutan izin, ada beberapa beberapa perusahaan (yang akan dicabut izin),” ungkapnya.

Rasio menjelaskan saat ini pemerintah sudah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Penegakan Hukum Terpadu Tindak Pidana Karhutla. Surat ini ditandatangani dari Menteri KLHK, Kapolri, dan Kajagung RI.

Tim ini membentuk satgas untuk mengawasi dan menindak para pelaku karhutla. Para pelaku bisa dihukum penjara selama 10 tahun dan denda Rp 10 miliar.

“Nanti proses hukum pidana sesuai pedoman, dan ancaman ada pidana tambahan. Seperti motif ekonomi, perusahaan mau hemat dan membuka lahan agar lebih murah. Ini akan kita dalami,” tutupnya. (*)

Reporter: Jpgroup

batampos– Perusahaan Angkutan Penyebrangan Kapal Roro Fery, PT Damai Lautan Nusantara (DLN) resmi mengoperasikan rute pelayaran Jakarta-Batam-Belawan, Jumat (13/10) pagi. Pelayaran ini dilayani kapal bernama KMP DLN Nusantara.

Peresmian ditandai dengan pelepasan burung merpati ke udara oleh Kepala BP Batam M. Rudi di Pelabuhan Bintang 999 Batu Ampar.

Rudi mengatakan dengan hadirnya rute terbaru ini dapat menunjang Batam dalam Hub Logistik. Sehingga, keadiran perusahaan ini nantinya turut mendukung Kota Batam menuju Kota Smart City.

“Jadi semua kegiatan apapun kita minta lebih cepat. Tidak adalagi alasan masuk Batam kapal tidak ada, bongkar lama,” ujar Rudi di lokasi.

Kapal ini dinilai juga bisa menjadi pilihan utama para pengusaha angkutan atau ekspedisi. Sebab, jenis kapal ini bisa memuat kendaraan besar dan penumpang, serta pelayaran memakan waktu yang lebih cepat.

“Terimkasih DLN. Ini bisa menjadi moda transportasi pilihan bagi masyarakat Batam,” katanya.

Sementara Direktur Operasional PT DLN, Chadra Danamik mengatakan dengan model pengangkut kendaraan dan penumpang, diharapkan kapal ini bisa menjadi moda transportasi bagi para pelaku usaha lintas daerah.

BACA JUGA: Layari Rute Jakarta-Batam-Belawan, Ini Harga Tiket Kapal Roro DLN

“Ini pelayaran perdana kami, dan kita berbeda dengan Kapal Pelni. Kami bisa mengangkut sekita 250 kendaraan roda 4. Dari tronton, truk besar dan mobil penumpang,” katanya.

Diketahui, kapal ini berkapasitas hingga 1.100 penumpang dengan jumlah tempat tidur 680 unit, kursi 350 unit, kamar VIP 12 unit. Kemudian memiliki fasilitas ruang makan, kantin, ruang merokok, dan taman bermain anak-anak.

Sedangkan untuk lower deck-nya berkapasitas 24 unit tronton, main deck dengan kapasitas 62 unit truk besar, 6 unit truk sedang, serta upper deck dengan kapasitas 50 unit truk sedang, dan 80 unit kendaraan kecil.

“Semoga dengan fasilitas yang kita miliki ini bisa menjadi pilihan utama bagi masyarakat Batam,” ungkapnya.

Sementara Kepala Cabang PT DLN Batam, Zuharli Nata mengatakan pada pelayaran perdana dari Jakarta ke Batam, KMP DLN Nusantara mengangkut 30 kendaraan dan 25 penumpang. Sedangkan dari Batam ke Belawan yang masuk ke sistem berjumlah, 6 kendaraan roda 4, 2 motor, serta 15 penumpang

“Kemungkinan akan ada tambahan, semua melalui sistem. Yang pasti kapal ini lebih cepat dibandingkan kapal roro lainnya,” katanya.

Untuk pelayaran atau perjalanan dari Jakarta ke Batam itu memakan waktu sekitar 34 jam. Sementara dari Batam ke Belawan memakan waktu 20 jam. (*)

reporter: yopi

batampos– Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria memastikan stok Elpiji di Kota Batam dalam keadaan aman dan tersedia. Hal ini ia sampaikan dalam Media Briefing Proses Bisnis Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut di Kepri, Kamis (12/10) malam.

“Stok LPG di Kota Batam dalam keadaan aman dan tersedia. Tidak ada pengurangan atau perhentian pasokan elpiji,” kata Satria di Batam.

Menurutnya, dalam menjaga stok LPG, ia mengatakan, Pertamina Patra Niaga melakukan pemantauan penyaluran LPG dan menambah jam operasional Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang semula hingga pukul 19.00 menjadi pukul 23.00 WIB.

“Begitu pun pada Hari Minggu yang biasanya libur, SPBE kini tetap bekerja dan mendistribusikan elpiji ke pangkalan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan LPG di Batam,” jelasnya.

BACA JUGA: Pembelian Elpiji 3 Kg Harus Menggunakan KTP

Selain itu, Pertamina Patra Niaga juga melakukan pemantauan penyaluran LPG dan turut bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPRD Kepri hingga aparat penegak hukum untuk memastikan ketersediaan pasokan serta penyaluran LPG 3 kg bersubsidi tepat sasaran.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Disperindag Batam yang terus mendukung kegiatan operasi kita dan juga memberikan masukan kepada pelayanan kami,” katanya.

Menurut Satria, pihaknya berkomitmen untuk melaksanakan transformasi subsidi LPG tabung 3 kg tepat sasaran sesuai penugasan Pemerintah. Transformasi subsidi LPG tabung 3 kg diawali dengan tahap pendataan atau pencocokan data pengguna LPG tabung 3 kg.

Ia mengingatkan kepada masyarakat agar jangan panik dan khawatir bila petugas meminta Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP saat membeli LPG 3 kg di pangkalan.

“Jadi pembeli di pangkalan hanya perlu menunjukkan KTP, lalu apabila sudah terdata dalam sistem maka pembeli hanya menunjukkan KTP untuk pembelian selanjutnya. Program transformasi subsidi LPG 3 kg ini tentunya untuk meningkatkan ketepatan sasaran pendistribusian LPG 3 kg,” jelasnya.

Pada acara ini, Satria juga menjelaskan tentang proses bisnis Pertamina Patra Niaga dan update pendistribusian energi di Kepulauan Riau (Kepri) khususnya Kota Batam dan Kabupaten Natuna. Menurutnya, saat ini telah dilaksanakan program Subsidi Tepat LPG 3 kg di Kota Batam dan wilayah Sumbagut.

Kemudian, lanjutnya, terdapat beberapa usaha yang dilarang untuk menggunakan LPG bersubsidi seperti yang tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Migas No. B-2461/MG.05/DJM/2022. Beberapa usaha dilarang menggunakan LPG 3 kg antara lain hotel, restoran, usaha penatu, peternakan, tani tembakau, batik, usaha jasa las dan lain-lain. (*)

reporter: rengga