batampos – Fun Bike Kecamatan Seibeduk dihadiri ribuan warga. Even bergilir tiap kecamatan di Kota Batam dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI di Kecamatan Seibeduk ini dilaksanakan di lapangan Usman Harun, Seipancur, Minggu (17/9).
Antusias masyarakat dengan kegiatan ini tidak berjalan sia-sia sebab empat warga beruntung diantaranya berhasil membawa pulang masing satu unit sepeda motor sebagai hadiah doorprize. Selain itu puluhan warga lainnya juga membawa pulang hadiah menarik lainnya seperti televisi, sepeda, kipas angin, mesin cuci, dispenser dan lainnya.
Camat Seibeduk Dwiki Septiawan menjelaskan, kegiatan ini berjalan dengan aman dan tertib dimana didahului dengan pengarahan dari Wali Kota Batam Muhammad Rudi.
“Pak wali pesan masyarakat tetap jaga keamanan dan ketertiban bersama untuk kemajuan Batam ini,” ujar Dwiki.
Kegiatan fun bike ini juga diselingi dengan senam bersama, atraksi pencak silat dan panggung hiburan lainnya.
“Ini untuk kelompok masyarakat Seibeduk. Kami bersyukur karena kegiatan berjalan dengan lancar dan tertib. Semoga semakin kompak lagi kedepan biar semakin aman dan tentram, ” kata Dwiki.
Kegiatan ini dihadiri oleh Wali Kota Batam Muhammad Rudi, Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina serta wakil wali kota Batam Amsakar Achmad berserta isterinya Erlita Sari Amsakar serta Sekda Kota Batam Jefridin. (*)
batampos – Oknum Ketua Masjid inisial MRS, sempat menyembunyikan diri dan kabur ke Batam setelah menggelapkan uang peserta kurban senilai puluhan juta. Kasat Reskrim Polresta Tanjungpinang AKP M Darma Ardiyaniki mengatakan, setelah mengumpulkan uang peserta kurban di salah satu Masjid Jalan Raja Haji Fisabilillah, oknum tersebut menyembunyikan diri di Batam.
Foto: Yusnadi Nazar/Batam Pos Oknum Ketua Masjid inisial MRS digiring polisi di Mapolresta Tanjungpinang.
“Rabu kemarin kami dapat informasi tersangka berada di Tanjungpinang. Kami amankan pelaku di Jalan Gatot Subroto,” ungkap Darma, Jumat (22/9).
Kepada polisi, pelaku yang juga seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) ini mengaku, menggelapkan uang sebesar Rp 51 juta untuk keperluan pribadinya.
“Tersangka mengaku uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari,” ungkap Darma.
Kasat menjelaskan, penggelapan itu terungkap setelah penjual sapi menagih uang pembelian 5 ekor sapi sebesar 51 juta pada bulan Juli 2023.
Saat itu, panitia kurban merasa heran. Meskipun demikian, panitia kurban tetap menalangi dan membayar uang puluhan juta tersebut kepada penjual sapi.
Panitia kurban kemudian menelusuri kejanggalan tersebut. Hasilnya panitia menemukan indikasi penggelapan uang yang diduga dilakukan oleh MRS.
“Pelaku menggelapkan uang milik 16 peserta kurban,” jelas Darma.
Atas penggelapan uang kurban itu, MRS telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Perbuatannya melanggar Pasal 372 KUHP dengan ancaman pidana 4 tahun penjara.
Sebelumnya diketahui, Satreskrim Polresta Tanjungpinang menerima laporan pengaduan terkait dugaan penggelapan uang kurban di salah satu Masjid di Tanjungpinang.
Uang senilai Rp 51 juta yang digelapkan tersebut merupakan uang milik peserta kurban di masjid tersebut.
Uang puluhan juta itu rencananya digunakan panitia kurban untuk pembelian 5 ekor hewan kurban Hari Raya Iduladha tahun 2023 lalu.
Oknum Ketua Masjid inisial MRS diduga telah menggelapkan uang peserta kurban di Masjid yang berlokasi di Jalan Raja Haji Fisabilillah tersebut, sejak 24 Juli 2023 lalu. (*)
batampos – Bawaslu RI merilis sepuluh provinsi yang berpotensi memiliki kerawanan netralitas aparatur sipil negara (ASN) di Pemilu 2024. Selain di tingkat provinsi, Bawaslu juga mengungkap potensi kerawanan di kabupaten/kota.
Adapun tertinggi pertama Maluku Utara (Malut). Kemudian, disusul Sulawesi Utara (Sulut) dan Banten. Selanjutnya, Sulawesi Selatan (Sulsel), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Timur (Kaltim), Jawa Barat (Jabar), Sumatera Barat (Sumbar), Gorontalo, dan Lampung.
’’Ini posisi provinsi yang kerawanannya tinggi. Maka, sepuluh provinsi ini pastikan upaya pencegahannya tepat,’’ papar anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, seperti dilansir dari website resmi Bawaslu kemarin (21/9).
Lolly berharap, sepuluh provinsi berpotensi kerawanan tertinggi soal netralitas ASN itu memiliki kreativitas dalam melakukan pencegahan. ’’Pencegahan ini dikencangkan, tidak boleh berjarak di pemerintahan, baik yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota,’’ katanya.
Upaya pencegahan yang baik adalah dengan membangun komunikasi yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran.
Sementara itu, di tingkat kabupaten/kota, tercatat 20 daerah yang memiliki kerawanan tinggi. Di antaranya, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Wakatobi, Kota Ternate, Kabupaten Sumba Timur, Kota Parepare, Kabupaten Bandung, Kabupaten Jeneponto, dan Kabupaten Mamuju.
Baca Juga: Ganjar Sebut Elektabilitasnya Naik Tak Lepas dari Kerja Militan Relawan
Lalu, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Maros, Kota Tomohon, Kabupaten Konawe Selatan, Kota Kotamobagu, Kabupaten Kediri, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Poso, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kota Banjarbaru, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Luwu Timur.
’’Dua puluh kabupaten/kota ini siapkan program pencegahan terbaik, siapkan upaya mitigasi risiko terkuat supaya tidak terjadi di 2024,’’ tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Lolly juga memaparkan beberapa pola pelanggaran netralitas ASN. Di antaranya, mempromosikan calon tertentu, pernyataan dukungan secara terbuka di media sosial (medos) dan media lainnya.
Lalu, penggunaan fasilitas negara untuk mendukung petahana, teridentifikasi dukungan dalam bentuk grup WhatsApp (WA), dan terlibat secara aktif maupun pasif dalam kampanye calon.
’’(Jenis pelanggaran) ini paling banyak terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada),’’ ungkapnya. (*)
batampos – Kasus dugaan pencabulan yang dilakukan pegawai Badan Pengusahaan (BP) Batam, RO terhadap anak tiri akhirnya bergulir di Pengadilan Negeri Batam pada Kamis (21/9). Sidang itu dihadiri korban dan ditemani ibunya.
Putri tiri RO, membenarkan bahwa ia sama sekali tak pernah dilecehkan oleh RO. Ia mengaku pernyataan awal itu karena paksaan dari ayah kandungnya.
“Saya tak pernah dicabuli oleh bapak. Saya hanya sempat kesal, dan kemudian mengadu ke papa kandung. Karena papa kandung saya kesal dengan mama, makanya saya diajak untuk melapor,” terang gadis itu.
Diakui siswi kelas 1 SMK ini, hasil visum yang menyatakan selaput daranya rusak itu karena perbuataan teman abangnya. Dimana, ia dipaksa untuk berhubungan intim, namun ia tak berani melawan.
“Saya diajak ke kos-kosan, jadi disana dicabuli. Bukan dicabuli suami mama. Mama juga baru tahu, setelah ada kejadian ini, karena saya tak memberi tahu,” sebut gadis ini.
Keterangan saksi korban dibenarkan ibunya. Wanita yang enggan menyebut nama itu sangat yakin suami yang telah menikahinya sejak 2013 lalu tak berbuat selayaknya tuduhan Jaksa.
“Saya yakin, saya tahu sekali bagaimana nafsu suami saya. Suami rajin beribadah, dan salah satu pengurus masjid. Rumah selalu ramai, jadi tak mungkin suami saya melakukan hal yang dituduhkan,” ungkap wanita berpostur tinggi ini.
Menurut dia, laporan yang dibuat mantan suaminya untuk RO karena rasa sakit hati. Apalagi, mantan suaminya itu pernah menjelek-jelekan dirinya kepada RO melalui telpon seluler.
“Suami saya tak percaya, mungkin karena sakit hati, dia mencari berbagai cara untuk menghancurkan kami,” sebutnya.
Sebelum sidang, terdakwa yang dipakaikan borgol dengan tahanan lainnya, tampak didatangi istri dan korban. Disana korban sempat menyalami dan mencium tangan terdakwa. Bahkan, ibu korban sempat mengajak terdakwa untuk berselfie mengunakan kamera ponsel.
Diketahui, RO dilaporkan oleh ayah kandung korban atas dugaan pelecehan seksual sekitar bulan Juni lalu. Dimana pelecehan seksual itu terjadi di dalam rumah yang ditempati terdakwa dan keluarga nya, termasuk korban pada tahun 2021 lalu. (*)
Mantan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron (tengah memakai kopiah). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)
batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Abdul Latif akan menjalani masa pidana selama 9 tahun penjara, dikurangi masa penahanan selama proses persidangan dan penyidikan.
“Jaksa Eksekutor KPK Nanang Suryadi, telah selesai melaksanakan eksekusi pidana badan dengan Terpidana R Abdul Latif Amin Imron (Bupati Bangkalan) ke Lapas Sukamiskin Bandung,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (22/9).
Eksekusi ini dilakukan, berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang telah berkekuatan hukum tetap.
“Pidana penjara badan yang dijalani terpidana dimaksud yaitu sembilan tahun dikurangi masa penahanan,” ucap Ali.
Abdul Latif juga dihukum dengan kewajiban membayar pidana denda sebesar Rp 300 juta. Ia juga dijatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 9,7 miliar.
Abdul Latif diproses hukum KPK atas kasus suap terkait lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan serta penerimaan gratifikasi. KPK juga turut menjerat lima tersangka lain dalam kasus suap lelang jabatan tersebut.
Abdul Latif mematok harga Rp 50 juta hingga Rp 150 juta kepada ASN yang ingin menduduki posisi strategis di pemerintahannya. Adapun ASN yang mengajukan diri dan sepakat untuk memberikan sejumlah uang itu akan dipilih dan dinyatakan lulus oleh Bupati yang karib disapa Ra Latif itu.
Jumlah uang yang diduga telah diterima Ra Latif melalui orang kepercayaannya sekira Rp5,3 miliar. Namun, suap itu bukan hanya dari kasus jual beli jabatan saja.
KPK menyebut Ra Latif turut serta dalam pengaturan beberapa proyek. Besaran fee yang ia terima adalah sebesar 10 persen dari setiap nilai anggaran proyek. Ra Latif juga menerima pemberian lainnya di antaranya dalam bentuk gratifikasi. (*)
Proses pembangunan akses jalan menuju lahan relokasi warga Rempang.
batampos – Beberapa masyarakat Rempang masih menolak untuk direlokasi. Hal itu terlihat dari surat yang dibacakan perwakilan masyarakat Pasirpanjang, Kamis (21/9).
Meskipun ada penolakan itu, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mempertanyakan hal tersebut.
“Masyarakat siapa yang menolak, atas nama siapa. Yang tadi itu, yah lumrah tak semuanya mau,” kata Rudi, saat diwawancara setelah pertemuan dengan warga Pasirpanjang, Kamis (21/9).
Ia mengatakan, akan merelokasi siapa saja yang mau. Bagi yang belum mau, kata Rudi, pemerintah akan berdialog lagi dengan mereka.
Adapun tempat relokasi saat ini ada dua pilihan yakni dapur 3, Sijantung atau dapur 6, Tanjungbanun.
“Yang mana saja boleh,” ujar Rudi.
Perubahan lokasi relokasi ini dibenarkan juga oleh Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait.
“Tanjungbanun, Rempang. Kita tunggu yah,” kata Tuty.
Namun, Tuty mengatakan, lokasi tersebut belum pasti. Masih perlu dirapatkan lagi. Ia mengatakan akan menyampaikan lagi, jika lokasi tersebut sudah dipastikan.
“Masih kemungkinan pindah ke Dapur 6, Tanjungbanun,” tuturnya.
Terkait stateman dari Tomi Winata, bahwa mereka tak butuh 17.000 hektare atau satu Pulau Rempang. Tuty membenarkannya. Ia mengatakan, alokasi lahan untuk PT MEG hanya sekitar 7 ribuan hektare saja.
“Sisanya itu, sekitar 10ribu hektare peruntukannya sebagai hutan buru dan hutan konversi,” kata Tuty.
Ia mengatakan, kawasan hutan berada di Rempang bagian utara dan selatan. Sementara itu, lokasi I yang akan direloksi seluas 2.000 hektare, adalah kawasan zona industri terintegrasi. (*)
batampos– Wakapolres Karimun, Kompol Herie Pramono, (21/9) melakukan pengecekan alat khusus (Alsus) yang akan digunakan dalam sistem pengamanan (Sispam) kota. Ada beberapa jenis Alsus yang diceka. Diantaranya, kendaraan dan kelengkapan dalam rangka Sispam kota di lapangan Mapolres Karimun.
”Pelaksanaan pengecekan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan dalam rangka simulasi Sispam kota di wilayah hukum Polres Karimun. Kegiatan yang sama juga dilaksanakan oleh Polsek jajaran,” ujar Wakapolres Karimun.
Wakapolres Karimun, Kompol Herie Pramono mengecek peralatan alat khusus Sispam kota
Alsus yang dicek, katanya, kendaraan dinas roda 4, roda 2, senjata api SV 2 beserta amunisi. Kemudian, senpi laras pendek dan HT. Sedangkan kelengkapan Dalmas seperti tameng, set rompi Dalmas, helm, tongkat, pelindung tangan dan kaki, borgol, racun api, gas air mata, alat pengecek narkoba, kantong jenazah, alat dvi, drone, handy cam, kamera dan police line.
‘Salah satu tujuan kita mengecek Alsus ini dalam rangka persiapan Sispam kota Pemilu tahun 2024 mendatang. Hasil pengecekan terhadap semua peralatan dan kendaraan berfungsi dengan baik. Sehingga, dapat digunakan pada saat pelaksanaan Sispam kota di wilayah Kabupaten Karimun,” paparnya. (*)
Presiden Jokowi pada Apel Akbar Pasukan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM), di Stadion Manahan Solo, Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (20/9). (Setpres)
batampos – Presiden Joko Widodo meninjau progres pembangunan dan memasang bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (22/9).
Jokowi tiba sekitar pukul 07.55 WITA menuju area lantai atas bangunan yang akan dijadikan kantor presiden.
Presiden Jokowi pun secara simbolis memasang modul pertama Garuda yang akan menjadi ikon bangunan kantor presiden. Presiden Jokowi menyebut bahwa progres pembangunan kantor presiden tersebut cukup baik dan sudah mencapai 38 persen.
Selain itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa pembangunan sejumlah infrastruktur yang ada di IKN tersebut masih sesuai dengan perencanaan.
“Semuanya masih sesuai dengan rencana, saya kira bangunan-bangunan seperti kantor presiden, istana presiden, kementerian, masih dalam target semua sesuai rencana semua,” kata Jokowi.
Sejalan dengan hal tersebut, Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti menyatakan, sampai September 2023, progres pembangunan kantor presiden sudah mencapai 38 persen. Saat ini, kantor presiden tersebut sudah memulai tahap pemasangan bilah Garuda.
“Progres kantor presiden yang ada di Ibu Kota Nusantara ini September ini sudah 38 persen, dan 38 persen ini kita sudah mulai memasang bilah-bilah,” ucap Diana.
Lebih lanjut, Diana menargetkan pemasangan bilah Garuda dengan jumlah total 4.650 bilah tersebut dapat diselesaikan pada bulan Maret 2024.
“Mudah-mudahan nanti kita selesai di Maret, karena kita ada 465 modul di mana satu modulnya itu ada 10 sehingga kita mempunyai 4.650 bilah yang akan dipasang mulai hari ini,” jelasnya.
Setelah selesai, Garuda yang akan menjadi ikon bangunan tersebut akan memiliki bentangan sayap sepanjang 177 meter dengan tinggi 77 meter.
“Sayapnya itu dari ujung ke ujung panjangnya itu 177 meter, kalau dari lengkungannya itu sekitar 239 meter, dan tingginya 77 meter,” pungkasnya. (*)
Wabup Bintan, Ahdi Muqsith menyerahkan SK ke salah satu PNS yang mendapat kenaikan pangkat di aula kantor Bupati Bintan, Bintan Buyu, Kamis (21/9/2023). F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos– Ratusan pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan mendapat kenaikan pangkat.
Penyerahan surat keputusan (SK) kenaikan pangkat dilakukan oleh Wakil Bupati Bintan, Ahdi Muqsith di aula kantor Bupati Bintan, Bintan Buyu, Kamis (21/9/2023) sore.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bintan, Edi Yusri menyampaikan, jumlah PNS yang diusulkan mendapat kenaikan pangkat sekira 281 orang.
Dari jumlah tersebut, sekira 16 orang tidak memenuhi syarat. Sehingga, PNS yang mendapat SK kenaikan pangkat berjumlah sekira 265 orang.
Wakil Bupati Bintan, Ahdi Muqsith mengatakan, kenaikan pangkat sebagai bentuk penghargaan kepada PNS atas prestasi kinerja dan pengabdian terhadap negara.
Dia berharap, PNS yang mendapat kenaikan pangkat dapat terus meningkatkan pelayanan ke masyatakat.
“Jangan sampai masyarakat kecewa dan kurang puas,” pesannya.
Kenaikan pangkat diiringi kenaikan gaji, Ahdi pun mendorong PNS Bintan untuk membeli keperluan sehari-hari dari Bintan untuk mendorong perekonomian masyarakat Bintan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
batampos – Peluang duet Prabowo Subianto – Ganjar Pranowo menjadi perhatian partai politik. PDI Perjuangan (PDIP) masih menunggu dinamika politik sebulan ke depan untuk memutuskan langkah dalam menghadapi Pilpres 2024.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan, dirinya belum bisa menjawab peluang duet Prabowo – Ganjar. Pihaknya masih akan melihat dinamika politik selama sebulan ke depan. Sebab, kondisi politik menjelang pilpres sangat dinamis.
Apakah wacana menduetkan dua tokoh itu bisa terjadi atau tidak, menurut Puan, hal itu sangat bergantung dengan dinamika politik sebulan ke depan. “Kita lihat bagaimana dinamikanya sebulan ke depan,” terang Puan usai rapat paripurna di komplek parlemen, Senayan kemarin (21/9).
Ketua DPR RI itu mengatakan, setiap partai memiliki kalkulasi dalam memutuskan langkah politik. Begitu juga PDIP dan partai politik pendukung Ganjar. Semua partai pasti akan melakukan perhitungan politik dalam menghadapi pesta demokrasi.
Apakah PDIP rela jika Ganjar menjadi cawapres Prabowo? Puan menegaskan bahwa dirinya belum bisa menjawabnya. Partainya masih akan menunggu perkembangan politik menjelang pedaftaran capres – cawapres ke KPU.
Yang jelas, kata Puan, dirinya terus melakukan komunikasi dengan partai lain, diantaranya dengan Partai Gerindra dan Partai Golkar. Bahkan, ketika memimpin rapat paripurna kemarin, dia berkomunikasi dengan Sufmi Dasco Ahmad yang merupakan ketua harian Partai Gerindra dan Lodewijk F Paulus yang menjabat sebagai sekjen Partai Golkar.
Baik Dasco dan Lodewijk adalah wakil ketua DPR RI. “Tadi Pak Dasco dan Pak Lodewijk di sebelah saya. Jadi, kami tetap menjalin komunikasi dengan semua partai,” ungkap mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu.
Puan juga mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan bertemu dengan Prabowo. Dia menambahkan bahwa diri beberapakali bertemu dengan Prabowo. “Kemarin saya bertemu (Prabowo) di acara NU,” tandasnya.
Bakal capres Ganjar Pranowo mengatakan, peluang duet dirinya dengan Prabowo bisa saja terjadi sebelum pendaftaran capres-cawapres dibuka oleh KPU RI.
Ganjar mengatakan, semua peluang bisa terjadi dalam politik sebelum ada penetapan dari KPU. “Kalau politik itu sebelum nanti ditetapkan di KPU semua peluang bisa terjadi,” papar Ganjar.
Apalagi sampai saat ini, partai politik pengusung dan pendukung Ganjar, yaitu PDIP, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo belum memutuskan bakal cawapres Ganjar. Sejumlah nama masuk dalam bursa cawapres, diantaranya, Mahfud MD dan Sandiaga Uno.
Terpisah, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, kondisi politik sangat dinamis. Menjelang pedaftaran ke KPU, masih banyak hal yang mungkin akan terjadi. “Politik kan dinamis. Semuanya masih mungkin terjadi,” ujarnya.
Saat ini, kata Dasco, Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari Partai Gerindra, PAN, Partai Golkar, dan PBB sedang fokus menyusun program kerja bersama dalam menghadapi Pilpres 2024. “Jadi kami belum kepikiran sampai situ,” pungkasnya.
Sementara itu, para sekjen partai anggota KIM terus mematangkan program pemenangan Prabowo Subianto. Dari beragam gagasan Probowo, akan dikristalkan menjadi 17 program prioritas dan 8 program cepat. “Program itu akan dibahas 45 pakar,” terang Sekjen Partai Golkar Lodewijk.
Berbagai program yang dibahas pakar itu harus menggambarkan kondisi Indonesia saat ini. Sekaligus memiliki daya jual dan diterima masyarakat luas.”Ini harus cepat karena waktu sudah mepet, kan pendaftaran sudah mulai 19 Oktober,” urainya.
Menurutnya, semua program nanti akan disosialisasikan untuk berkampanye. Dari kampanye tingkat pusat hingga daerah. “Penting untuk menyamakan seluruh narasi dari KIM. Ini untuk juru kampanye dari atas sampai daerah,” jelasnya.
Selain itu, KIM juga akan membentuk empat kelompok kerja. Yakni, ekonomi, politik hukum, kesejahteraan rakyat, dan pertahanan keamanan hubungan luar negeri. “Kalau Pak Prabowo setuju, kami bentuk tim pokja dari delapan partai,” paparnya.
Di sisi lain, dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Partai Demokrat secara resmi mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto untuk maju sebagai capres 2024. Ketua Umum DPP Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut Prabowo punya kriteria pemimpin yang sesuai dengan Demokrat.
Kriteria yang dimaksud antara lain memiliki jiwa patriotik, nasionalis-religius, moderat, dan memiliki visi kebangsaan yang jelas. “Pemimpin dengan kriteria itu ada di tengah kita saat ini, Bapak Prabowo Subianto,” AHY dalam pidato di acara Rapimnas di JCC. “(Demokrat mendukung, Red) Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden Indonesia dalam pemilu 2024,” imbuh putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Prabowo yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan terima kasih atas dukungan Demokrat yang mengusung dirinya. Prabowo merasa terharu dan bangga dengan dukungan itu. “Dukungan tersebut bagi saya adalah suatu wujud kepercayaan dan harapan yang diletakkan di atas pundak saya,” tutur Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu. (*)
